Olah Pajak Kapan Saja di Mana Saja

Batas Akhir Pelaporan SPT PPN Masa Juni 2024

Batas Akhir Pelaporan SPT PPN Masa Juni 2024

Batas Akhir Pelaporan SPT Bea Meterai Masa Juni 2024

Batas Akhir Pelaporan SPT Bea Meterai Masa Juni 2024

Batas Akhir Pelaporan SPT PPh Masa Juni 2024

Batas Akhir Pelaporan SPT PPh Masa Juni 2024

Batas Akhir Penyetoran PPh Pasal 25 &amp; Setor Sendiri Masa Juni 2024

Batas Akhir Penyetoran PPh Pasal 25 & Setor Sendiri Masa Juni 2024

Batas Akhir Penyetoran PPh Masa Juni 2024

Batas Akhir Penyetoran PPh Masa Juni 2024

Batas Akhir Pelaporan SPT PPN Masa Mei 2024

Batas Akhir Pelaporan SPT PPN Masa Mei 2024

Hari Pajak Nasional

Tahun Baru Islam 1446 Hijriah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengumumkan secara bertahap penambahan layanan perpajakan berbasis NPWP 16 Digit, NIK sebagai NPWP, dan NITKU sesuai dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/05b88a89-2afb-419f-a651-eebc742c375c/PER_DIRJEN_PJK/PER-06/PJ/2024">PER-6/PJ/2024</a>. Terhitung sejak tanggal 20 Juli 2024, DJP kembali mengumumkan 7 layanan perpajakan terbaru dengan NPWP 16 digit, NITKU, dan NPWP 15 digit melalui PENG-23/PJ.09/2024 dalam pengumuman pembaruan kedua di laman <a href="https://pajak.go.id/id/pengumuman/pembaruan-kedua-daftar-layanan-perpajakan-berbasis-npwp-16-digit-nitku-dan-npwp-15-digit">pajak.go.id</a>. Dengan penambahan ini, total layanan perpajakan yang sudah bisa diakses menggunakan NPWP 16 digit, NITKU, dan NPWP 15 digit mencapai 28 layanan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Penambahan 7 Layanan Pajak Terbaru</h2>&nbsp;Adapun 7 layanan perpajakan berbasis NPWP 16 digit, NITKU, dan NPWP 15 digit yang ditambahkan dalam pembaruan kedua ini adalah sebagai berikut.<ol><li style="text-align:justify;">Service API e-Faktur Eksternal: Antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface) untuk e-faktur eksternal.</li><li style="text-align:justify;">PMSE Eksternal: Platform di <a href="https://digitaltax.pajak.go.id">https://digitaltax.pajak.go.id</a> untuk perdagangan produk digital melalui sistem elektronik yang dilakukan perusahaan asing ke Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">E-Faktur Web dan Desktop: Layanan e-faktur yang dapat diakses melalui&nbsp;<a href="https://web-efaktur.pajak.go.id">https://web-efaktur.pajak.go.id</a>.</li><li style="text-align:justify;">SPT Masa PPN 1107 PUT: Layanan untuk melaporkan SPT Masa PPN 1107 Pemungut melalui&nbsp;<a href="https://spt1107put.pajak.go.id">https://spt1107put.pajak.go.id</a>.</li><li style="text-align:justify;">Portal Registrasi dan Monitoring e-Faktur PJAP: Portal di&nbsp;<a href="https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-portal/login">https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-portal/login</a> untuk registrasi dan monitoring e-faktur Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).</li><li style="text-align:justify;">Service&nbsp;PJAP Faktur (API): Layanan API faktur pada PJAP.</li><li style="text-align:justify;">E-Nofa: Layanan permohonan penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di&nbsp;<a href="https://efaktur.pajak.go.id">https://efaktur.pajak.go.id</a>.</li></ol>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/c3362a86-b669-4ca9-9c6c-23382173d6f2/DJP:-NPWP-15-Digit-Masih-Bisa-Digunakan-Pihak-Ketiga-Hingga-Akhir-Tahun-2024">DJP: NPWP 15 Digit Masih Bisa Digunakan Pihak Ketiga Hingga Akhir Tahun 2024</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Daftar 28 Layanan Pajak Berbasis NPWP 16 Digit dan NITKU</h2>&nbsp;Dengan demikian, berikut adalah daftar lengkap 28 layanan perpajakan yang sudah berbasis NPWP 16 digit, NITKU, dan NPWP 15 digit per 20 Juli 2024:<ol><li style="text-align:justify;"><a href="https://portalnpwp.pajak.go.id/">Portal NPWP 16</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://account.pajak.go.id/">Akun DJP Online</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://infokswp.pajak.go.id/">Info KSWP</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://ebupot2126.pajak.go.id/">e-Bupot 21</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://unifikasi.pajak.go.id/">e-Bupot Unifikasi</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://ebupotip.pajak.go.id/">e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://eobjection.pajak.go.id/">e-Objection</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://ereg.pajak.go.id/">e-Registration</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://efiling.pajak.go.id/">e-Filing</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/">Rumah Konfirmasi</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://ephtb.pajak.go.id/">e-PHTB DJP Online</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://epbk.pajak.go.id/">e-PBK</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://eskd.pajak.go.id/">e-SKD</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://sktd.pajak.go.id/">e-SKTD</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://ereportinginvestasi.pajak.go.id/">e-Reporting Investasi dan Deviden</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id/">e-PHTB Notaris&nbsp;</a></li><li style="text-align:justify;"><a href="https://ereportingpps.pajak.go.id/">e-Reporting PPS</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://pbb.pajak.go.id/">e-SPOP&nbsp;</a></li><li style="text-align:justify;"><a href="https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/">e-Reporting Insentif&nbsp;</a></li><li style="text-align:justify;"><a href="https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/">Fasilitas Insentif</a></li><li style="text-align:justify;"><a href="https://perpanjanganspt.pajak.go.id/">Perpanjangan SPT Tahunan</a>&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Service API e-Faktur Eksternal</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://digitaltax.pajak.go.id">PMSE Eksternal</a></li><li style="text-align:justify;"><a href="https://web-efaktur.pajak.go.id">E-Faktur Web dan Desktop</a></li><li style="text-align:justify;"><a href="https://spt1107put.pajak.go.id">SPT Masa PPN 1107 PUT</a></li><li style="text-align:justify;"><a href="https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-portal/login">Portal Registrasi dan Monitoring e-Faktur PJAP</a></li><li style="text-align:justify;">Service PJAP Faktur (API)</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://efaktur.pajak.go.id">E-Nofa</a></li></ol>&nbsp;Dirjen Pajak, Suryo Utomo Dirjen Pajak menyatakan bahwa layanan berbasis NPWP 16 Digit, NIK sebagai NPWP, dan NITKU akan terus diumumkan sampai akhir Juli 2024. Diharapkan, layanan pajak berbasis NPWP baru ini dapat diimplementasi sepenuhnya pada bulan Agustus 2024.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Ini Daftar 28 Layanan Perpajakan Dengan NPWP 16 Digit dan NITKU

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/c413c58c-8bed-48e5-b4f6-60b3523f1f7b/PER_DIRJEN_PJK/PER%20-%207/PJ/2024">Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-7/PJ/2024</a> tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis. Revisi peraturan ini dilakukan demi mengkaomodasi pembetulan laporan keuangan berdasarkan kesepakatan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum).&nbsp;Global Forum merupakan forum multilateral yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan transparansi dan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan. Negara yang menjadi anggota Global Forum akan ikut terlibta dalam upaya memerangi penggelapan pajak. Untuk mencegah penggelapan pajak, upaya yang sudah dilakukan seperti penerapan standar Exchange of Information on Request (EOIR) dan Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI).&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">6 Kondisi Lembaga Keuangan Bisa Lakukan Perubahan</h2>&nbsp;Menurut PER-7/PJ/2024, ada 6 kondisi yang membuat data lembaga keuangan pelapor atau non pelapor dapat dilakukan perubahan, di antaranya:&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perubahan kategori lembaga keuangan pelapor atau nonpelapor 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perubahan jenis lembaga keuangan pelapor atau nonpelapor 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perubahan kegiatan usaha lembaga keuangan pelapor dan nonpelapor 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perubahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perubahan identitas lembaga keuangan pelapor dan nonpelapor 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perubahan identitas petugas pelaksana&nbsp;Poin kelima dan keenam merupakan ketentuan baru yang diatur dalam PER-7/PJ/2024. Aturan tersebut juga menambah opsi saluran penyampaian permohonan perubahan data yang dapat dilakukan secara elektronik.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6396ad4db577d80e806fe9e6/Pendaftaran-Lembaga-Keuangan-Melalui-EOI-">Pendaftaran Lembaga Keuangan Melalui EOI</a></h3>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Definisi Lembaga Keuangan Pelapor dan Nonpelapor</h2>&nbsp;Lembaga keuangan pelapor merupakan lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/atau entitas lain yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai lembaga kustodian, lembaga simpanan, perusahaan asuransi tertentu, dan/atau entitas investasi yang wajib menyampaikan laporan informasi keuangan secara otomatis ke DJP.&nbsp;Sementara lembaga keuangan nonpelapor adalah LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain yang memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam lampiran I Huruf A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Ketentuan Pembetulan Laporan Jika Terdapat Kekeliruan</h2>&nbsp;Dalam Pasal 13 ayat (3) PER-7/PJ/2024, lembaga keuangan bisa melakukan pembetulan laporan jika meneukan kekeliruan atau jika terdapat permintaan penjelasan dari DJP. Permintaan penjelasan dapat disampaikan DJP kepada lembaga keuangan melalui surat permintaan yang dibuat menggunakan format yang tercantum dalam lampiran K PER-7/PJ/2024.&nbsp;Melalui surat tersebut, DJP akan meminta lembaga keuangan untuk memberikan penjelasan dari hasil penelitian DJP atau notofikasi dari yurisdiksi pelaporan. Jika laporan memang harus dilakukan pembetulan, maka lembaga keuangan juga harus melakukan pembetulan laporan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-7/PJ/2024

DJP Revisi Ketentuan Pelaporan Lembaga Keuangan Lewat PER-7/2024

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengintegrasikan kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) dalam pengembangan manajemen pengetahuan pada <a href="https://www.pajakku.com/read/509b6757-ab47-433e-8361-2192c99fde54/Persiapan-PSIAP-Tingkatkan-Pelayanan-dan-Pengawasan-Perpajakan">sistem inti administrasi perpajakan</a> atau Coretax Administration System (<a href="https://www.pajakku.com/read/3a0979fd-24f3-4d35-b6ea-da2798acc5e3/CTAS-Berikan-Fitur-Terbaru-dalam-Transformasi-Layanan-Pajak-Indonesia-">CTAS</a>). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengelolaan pengetahuan, memungkinkan informasi dari berbagai sumber untuk diakses dengan mudah dan cepat.&nbsp;Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, menyatakan bahwa penggunaan AI bertujuan untuk mempercepat proses penyebaran pengetahuan. Dengan bantuan AI, informasi yang diperoleh dari pegawai DJP dan pihak lain dapat diakses lebih cepat dan mudah. Hal ini penting untuk mempercepat proses pemahaman dan pelatihan dalam manajemen pengetahuan.&nbsp;Dalam proses CTAS, manajemen pengetahuan merupakan bagian dari proses pendukung. Selain manajemen pengetahuan, terdapat juga sistem manajemen dokumen yang berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam mengunduh dokumen yang dilaporkan. Sebelum tahap pendukung ini, aspek yang paling krusial adalah manajemen kualitas data. Manajemen kualitas data berperan penting dalam memastikan bahwa data yang masuk ke sistem adalah data yang benar. Prinsip "garbage in, garbage out" diterapkan untuk memastikan bahwa otomatisasi tidak berjalan dengan data yang salah.&nbsp;Iwan menekankan pentingnya kontrol data yang masuk ke dalam sistem. Tanpa data yang akurat, proses otomatisasi tidak akan berjalan dengan benar. Oleh karena itu, DJP memperkuat kontrol terhadap kualitas data untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang digunakan dalam sistem.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/62f47380a9ea8709cb18b9d1/Penerapan-Artificial-Intelligence-Dalam-Pengawasan-Pajak-">Penerapan Artificial Intelligence Dalam Pengawasan Pajak</a></h3>&nbsp;Saat ini, DJP sedang melakukan pengujian terhadap CTAS. Pengujian ini mencakup berbagai aspek seperti fungsi, performa, keamanan, serta interkoneksi sistem. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pengujian dilakukan untuk memastikan semua aspek sistem berfungsi dengan baik sebelum implementasi penuh dilakukan.&nbsp;Target implementasi CTAS dijadwalkan pada pertengahan tahun ini. Proses benchmarking telah dilakukan DJP dengan membandingkan pembaruan CTAS dengan sistem yang digunakan di negara-negara maju. Banyak negara maju yang menggunakan sistem serupa dalam pembaruan administrasi perpajakan mereka, dan DJP berencana mengadopsi sistem tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pajak di Indonesia.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Manfaat Integrasi AI dalam Manajemen Pengetahuan Pajak</h2>&nbsp;Penggunaan AI dalam manajemen pengetahuan memberikan beberapa manfaat signifikan bagi DJP. Pertama, AI dapat membantu mempercepat proses pemahaman dan pelatihan pegawai melalui akses cepat ke informasi yang relevan. Kedua, AI memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara otomatis, mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan akurasi data.&nbsp;Selain itu, AI dapat membantu dalam mendeteksi anomali dan potensi kesalahan dalam data, memungkinkan DJP untuk mengambil tindakan korektif dengan cepat. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan lancar dan data yang digunakan adalah data yang valid dan akurat.&nbsp;Implementasi AI juga mendukung upaya DJP dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Dengan akses yang lebih mudah dan cepat ke informasi, pegawai DJP dan wajib pajak dapat lebih memahami proses dan kebijakan perpajakan, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan kepatuhan pajak.&nbsp;Integrasi AI dalam manajemen pengetahuan DJP melalui CTAS merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan dukungan teknologi canggih ini, DJP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak, sekaligus memberikan manfaat signifikan bagi pegawai dan wajib pajak.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

DJP akan mengintegrasikan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pengembangan manajemen pengetahuan pada sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau Coretax Administration System (CTAS).

DJP Manfaatkan AI untuk Manajemen Pengetahuan Coretax

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK ) adalah area dengan batas-batas tertentu yang terletak dalam suatu wilayah atau daerah untuk melaksanakan fungsi dan memperoleh fasilitas tertentu. Pengembangan KEK dilakukan melalui persiapan area yang memiliki keunggulan geoekonomi serta geostrategis demi memfasilitasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing internasional.&nbsp;&nbsp;KEK dibangun dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, ekspor, dan kegiatan perdagangan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi sebagai percepatan reformasi ekonomi. Kemudahan lain yang terdapat di KEK adalah area nonfiskal seperti birokrasi, pengaturan khusus ketenagakerjaan, imigrasi, serta pelayanan dan tata tertib yang efisien.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Jumlah KEK di Indonesia</h2>&nbsp;Hingga pertengahan 2024, tercatat ada 22 KEK di Indonesia. Dua puluh dua KEK tersebut antara lain:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Kabupaten Simalungun)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic (Kota Batam)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang (Kabupaten Bintan)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Kendal (Kabupaten Kendal)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Gresik (Kabupaten Gresik)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kabupaten Kutai Timur)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Kota Palu)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Bitung (Kota Bitung)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa (Kota Batam)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Sorong (Kabupaten Sorong)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang (Kabupaten Belitung)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Lido (Kabupaten Bogor)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Kabupaten Pandeglang)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari (Kabupaten Malang)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Kabupaten Lombok Tengah)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Sanur (Kota Denpasar)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Morotai (Kabupaten Pulau Morotai)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Likupang (Kabupaten Minahasa Utara)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Kura-kura Bali (Kota Denpasar)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh (Kota Batam)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Setangga (Kabupaten Tanah Bumbu)</li></ol>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Rencana 4 KEK Baru di Indonesia</h2>&nbsp;Pemerintah Melalui Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Rizal Edwin Manansang berencana menetapkan 4 KEK baru melalui Peraturan Pemerintah (PP). Keempat KEK tersebut antara lain:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Nipa (Kota Batam)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Edutek Medika Internasional Banten (Kota Tangerang Selatan)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam (Kota Batam)</li><li style="text-align:justify;">Kawasan Ekonomi Khusus Industri Hijau Bungku (Kabupaten Morowali)</li></ol>&nbsp;KEK Nipa yang berlokasi di Batam akan berfokus pasa sektor industri logistik dan energi. KEK Edutek Medika Internasional Banten yang belokasi di BSD akan berfokus pada riset, kesehatan, ekonomi digital, serta industri kreatif. KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam akan berfokus pada sektor pariwisata kesehatan dan KEK Industri Hijau Bungku yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah akan berfokus pada sektor pengolahan logistik dan energi.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Nilai Investasi 4 KEK Baru</h2>&nbsp;Rizal mengatakan, nilai investasi di empat KEK baru tersebut sejumlah Rp161 triliun. Adapun 22 KEK yang sudah beroperasi di Indonesia memiliki nilai investasi Rp205,2 triliun hingga Juni 2024. Pada semester I tahun 2024, total nilai investasi di KEK sudah mencapai Rp31,4 atau sudah 40% dari target tahun 2024 sejumlah Rp78,1 triliun. Selurun KEK tersebut sudah berhasil menciptakan lapangan kerja baru dengan 132.227 tenaja kerja berhasil terserap.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Fasilitas Pajak di KEK</h2>&nbsp;Ada beragam fasilitas pajak yang disediakan di KEK, seperti tax holiday, tax allowance, PPN tidak dipungut, PPnBM tidak dipungut, bea masuk tidak dipungut, penangguhan bea masuk, pembebasan cukai atas bahan baku/penolong, dan pengurangan pajak daerah sebesar 50-100%. Beragam fasilitas pajak tersebut diberikan demi menarik investasi sebanyak-banyaknya baik dari dalam negeri maupun luar negeri.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pemerintah Melalui Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Rizal Edwin Manansang berencana menetapkan 4 KEK baru melalui Peraturan Pemerintah (PP)

Empat KEK Baru Senilai Rp161 Triliun Segera Ditetapkan Pemerintah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melonggarkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam pelayanan keimigrasian. Langkah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46 Tahun 2024, yang menggantikan beberapa ketentuan sebelumnya.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Perubahan Persyaratan Mitra Instansi Pengelola</h2>&nbsp;Sebelumnya, berdasarkan PMK 7/2023, mitra instansi pengelola diwajibkan memiliki sertifikasi payment gateway yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Namun, dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) PMK 46/2024, persyaratan tersebut dihapus. Peraturan baru ini resmi diberlakukan sejak 5 Juli 2024.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Syarat Minimal Menjadi Mitra Instansi Pengelola</h2>&nbsp;Menurut Pasal 2 ayat (1) PMK 46/2024, menteri hukum dan HAM dapat menunjuk mitra instansi pengelola untuk penyelenggaraan pelayanan keimigrasian, baik untuk pembayaran tarif PNBP dari luar negeri maupun dalam negeri. Beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi oleh calon mitra instansi pengelola adalah:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Memiliki server di Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">Memiliki dokumentasi pengembangan sistem teknologi informasi.</li><li style="text-align:justify;">Bersedia berkolaborasi dengan sistem teknologi informasi milik Kemenkumham.</li><li style="text-align:justify;">Bersedia melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li style="text-align:justify;">Memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.</li></ol>&nbsp;Jika calon mitra memenuhi syarat-syarat tersebut, Kemenkumham akan menunjuk mereka melalui perjanjian kerja sama. Proses penunjukan ini harus dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/d277ad11-4aec-4460-9e43-6508f618d596/Kinerja-PNBP-Diprediksi-Lampaui-Target-Tahun-Ini">Kinerja PNBP Diprediksi Lampaui Target Tahun Ini</a></h3>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Rincian Biaya Transaksi</h2>&nbsp;Selain melonggarkan persyaratan, PMK 46/2024 juga merinci biaya transaksi yang dapat dikenakan oleh mitra instansi pengelola kepada wajib bayar. Biaya ini mencakup:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Biaya transaksi perbankan atau pembayaran internasional, termasuk biaya transfer dana yang dikenakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran seperti penyedia kartu kredit/debit dan bank acquirer.</li><li style="text-align:justify;">Biaya jasa layanan, yang secara umum berlaku pada layanan serupa.</li></ol>&nbsp;Besaran biaya transaksi harus ditentukan dengan mempertimbangkan tiga faktor utama: besaran tarif PNBP, perkiraan volume transaksi, dan biaya tambahan yang ditanggung oleh pemohon. Semua biaya ini harus dituangkan dalam kerja sama antara Kemenkumham dan mitra instansi pengelola.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Efisiensi dan Transparansi dalam Penunjukan Mitra</h2>&nbsp;Penunjukan mitra instansi pengelola PNBP oleh Kemenkumham harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, persaingan yang sehat, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penunjukan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Upaya untuk Meningkatkan Pelayanan</h2>&nbsp;Dengan relaksasi persyaratan ini, diharapkan proses menjadi mitra instansi pengelola PNBP akan lebih mudah dan menarik lebih banyak partisipan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memastikan bahwa penerimaan negara bukan pajak dapat dikelola dengan lebih baik.<h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2><h2 style="text-align:justify;">Manfaat Relaksasi Persyaratan</h2>&nbsp;Relaksasi persyaratan ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat. Pertama, dengan mengurangi hambatan bagi calon mitra, lebih banyak perusahaan yang akan tertarik untuk menjadi mitra instansi pengelola PNBP. Kedua, ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam pelayanan keimigrasian karena lebih banyak pilihan mitra yang tersedia. Ketiga, dengan adanya lebih banyak mitra yang berkompeten, kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik.&nbsp;Pada dasarnya, relaksasi persyaratan untuk menjadi mitra instansi pengelola PNBP dalam pelayanan keimigrasian merupakan langkah penting dari Kemenkeu untuk memudahkan proses dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan menghilangkan kewajiban memiliki sertifikasi payment gateway dari BI, diharapkan lebih banyak pihak yang dapat berpartisipasi sebagai mitra, sehingga pelayanan keimigrasian dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melonggarkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam pelayanan keimigrasian. Simak penjelasan lengkapnya!

Kemudahan Baru untuk Mitra PNBP Imigrasi: Syarat Sertifikasi Dihapus

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi andalan. Menurut <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8333/UU/28%20TAHUN%202009">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</a> tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang diberikan oleh orang pribadi atau badan &nbsp;yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.&nbsp;&nbsp;Kontribusi wajib yang diberikan oleh wajib pajak daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan umum&nbsp; dan pemerintahan, contohnya pembangunan jalan, fasilitas umum, hingga penyediaan lapangan kerja baru. Pajak daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Kinerja Pajak DKI Jakarta Semester I 2024</h2>&nbsp;DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi salah satu daerah yang memiliki penerimaan daerah yang cukup fantastis. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mencatat kinerja perpajakan di DKI Jakarta termasuk pajak dan bea di sepanjang Januari hingga Juni 2024 mencapai Rp19,1 triliun.&nbsp;&nbsp;Jumlah tersebut setara dengan 34,89% dari target penerimaan pajak DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp54,75 triliun. Penerimaan semester I tahun 2024 tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (LLPAD). Rincian penerimaan tersebut meliputi Rp16,83 triliun pajak daerah, Rp209,67 miliar retribusi daerah, dan Rp2,06 triliun lain-lain pendapatan asli daerah.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/84139b6f-60e4-4e72-8c0e-f9b760afbaa7/Berapa-Target-Sasaran-Inflasi-Tahun-2025-2026-dan-2027">Berapa Target Sasaran Inflasi Tahun 2025, 2026, dan 2027?</a></h3>&nbsp;Secara keseluruhan, penerimaan yang mencatatkan angka terbesar adalah pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp4,44 triliun. Selanjutnya, diikuti oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan penerimaan mencapai Rp3,18 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan penerimaan sebesar Rp2,29 triliun, pajak restoran dengan penerimaan sebesar Rp2,06 triliun, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp1,32 triliun.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Penerimaan Teringgi dan Terendah</h2>&nbsp;Selain itu, jenis pajak dengan penerimaan tertinggi jika dilihat dari persentase adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang mencapai 55,59% atau senilai Rp861,67 miliar dari target penerimaan pajak di angka Rp1,55 triliun. Sementara penerimaan terendah secara persentase berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang baru meraup Rp1,32 triliun dari yang sudah ditargetkan Rp10,5 triliun.&nbsp;&nbsp;Pajak hiburan juga baru mencatatkan kinerja di angka Rp291 miliar atau setara 32,35% dari target semester I 2024 walaupun di awal tahun sudah mengalami kenaikan tarif. Dengan rincian tersebut, secara keseluruhan pendapatan daerah DKI Jakarta belum mencapai 40% walaupun sudah lewat pertengahan tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memacu penerimaan pajak di semester II 2024 agar target penerimaan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi salah satu daerah yang memiliki penerimaan daerah yang cukup fantastis

Penerimaan Pajak DKI Jakarta Semester I 2024 Belum Capai Target

Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia terus menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebuah organisasi yang beranggotakan mayoritas negara-negara maju dengan komitmen untuk mempromosikan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di seluruh dunia. Langkah ini dianggap penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kredibilitasnya di panggung internasional dan mendapatkan akses ke berbagai manfaat yang ditawarkan oleh keanggotaan OECD, seperti dukungan kebijakan, akses pasar yang lebih luas, dan peningkatan investasi asing.&nbsp;Proses aksesi ini melibatkan berbagai tahapan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar sesuai dengan standar OECD. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah tata kelola perpajakan. Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam meningkatkan rasio pajaknya yang saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD lainnya.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tantangan dalam Penerimaan Pajak</h2>&nbsp;Para ekonom menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan dalam penerimaan pajak bagi Indonesia. Langkah ini dianggap krusial dalam upaya aksesi ke OECD. Menurut Bona Tua Parlinggomon dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), meskipun Indonesia memiliki potensi untuk bergabung dengan OECD, rasio pajak Indonesia yang masih rendah menjadi tantangan utama.&nbsp;Penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan nominal, namun masih jauh dari potensi maksimalnya. Selama satu dekade terakhir, rasio pajak Indonesia stagnan di level 10%, jauh di bawah yang seharusnya dapat dicapai. Berdasarkan analisis dari organisasi The PRAKARSA, potensi kenaikan pajak bisa mencapai 5% melalui reformasi administrasi dan kebijakan yang efektif.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Konsekuensi Finansial Gabung OECD</h2>&nbsp;Bergabung dengan OECD berarti Indonesia harus siap menghadapi konsekuensi finansial yang lebih besar. Negara yang tergabung dalam OECD tidak lagi menerima bantuan pembangunan, melainkan harus memberikan bantuan pembangunan (Official Development Assistance/ODA). Selain itu, kontribusi wajib dan sukarela yang harus dibayar anggota dihitung berdasarkan skala tertentu, ukuran ekonomi (PDB), dan jumlah penduduk. Hal ini berpotensi membuat Indonesia membayar lebih besar dibandingkan beberapa negara Uni Eropa.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/1aa63947-94e4-4953-a49a-7242125f80f8/Cegah-Penghindaran-Pajak-Korporasi-OECD-Sarankan-Indonesia-Pakai-Pemeriksaan-Silang-Biaya-Operasional">Cegah Penghindaran Pajak Korporasi, OECD Sarankan Indonesia Pakai Pemeriksaan Silang Biaya Operasional</a></h3>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak</h2>&nbsp;Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu menaikkan penerimaan pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Perluasan Basis Perpajakan: Mendorong lebih banyak orang dan entitas untuk masuk ke dalam sistem perpajakan.</li><li style="text-align:justify;">Perbaikan Administrasi Perpajakan: Memperbaiki sistem administrasi agar lebih efisien dan transparan.</li><li style="text-align:justify;">Penegakan Hukum: Meningkatkan kepatuhan pajak melalui penegakan hukum yang tegas.</li></ol>&nbsp;Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan potensi alternatif pajak lain seperti pajak warisan dan pajak kekayaan. Pengetatan aspek perpajakan dalam aktivitas perdagangan komoditas juga bisa menjadi langkah tambahan.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Komitmen Pemerintah dan Tantangan Implementasi</h2>&nbsp;Kementerian Keuangan menyatakan komitmennya untuk terus mengoptimalkan penerimaan perpajakan guna membiayai operasional pembangunan nasional. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Eka Hendra Permana, menekankan pentingnya pengawasan dalam penggunaan instrumen perpajakan agar tidak menghambat pembangunan.&nbsp;Perbandingan dengan Finlandia yang memiliki tingkat pajak tinggi tetapi memberikan banyak layanan gratis menjadi bahan pertimbangan. Peningkatan pajak yang terlalu drastis dapat berdampak negatif pada produktivitas ekonomi, sehingga langkah ini perlu dipikirkan matang-matang.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Kolaborasi Ekonom dalam Aksesi OECD</h2>&nbsp;Sejumlah ekonom dari berbagai organisasi seperti INFID, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Migrant CARE, The PRAKARSA, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dan Transparency International (TI) Indonesia bekerja sama menyusun dokumen berjudul "Bunga Rampai: Mengkaji Aksesi Indonesia menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Perspektif Masyarakat Sipil." Dokumen ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif mengenai aksesi Indonesia ke OECD dan tantangan yang dihadapinya.&nbsp;Penguatan tata kelola pajak merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam upaya bergabung dengan OECD. Meskipun tantangannya besar, potensi manfaat yang bisa didapatkan juga sangat signifikan. Melalui reformasi yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat memperbaiki rasio pajaknya dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh OECD.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Bergabung dengan OECD berarti Indonesia harus siap menghadapi konsekuensi finansial yang lebih besar. Negara yang tergabung dalam OECD tidak lagi menerima bantuan pembangunan, melainkan harus memberikan bantuan pembangunan (Official Development Assistance/ODA). 

Penguatan Tata Kelola Pajak Jadi Kunci Indonesia Gabung OECD

Badan Kebijakan Fiskal di Indonesia memiliki peran vital dalam mengatur kebijakan keuangan negara, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan yang ada. Pajakku akan akan mengulas sejarah pembentukan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta menjelaskan tugas dan fungsi utamanya dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan peran BKF.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sejarah Badan Kebijakan Fiskal di Indonesia</h2>&nbsp;Sejarah Badan Kebijakan Fiskal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem keuangan dan perpajakan sejak era kolonial. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kebijakan fiskal terutama diarahkan untuk kepentingan penjajah, dengan fokus pada pengumpulan pajak dari rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai merumuskan kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada pembangunan nasional.&nbsp;Departemen Keuangan Indonesia didirikan pada tahun 1945 sebagai bagian dari pemerintahan baru. Dengan berkembangnya kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang lebih baik, berbagai lembaga dan unit di bawah Departemen Keuangan mulai dibentuk. Salah satu yang paling penting adalah Direktorat Jenderal Anggaran, yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara. Reformasi besar dalam struktur Departemen Keuangan terjadi pada tahun 2006, termasuk pembentukan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). BKF didirikan untuk memperkuat peran perencanaan dan analisis kebijakan fiskal, yang sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Sejak saat itu, BKF terus berkembang dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/d3121f92-8514-4e3d-bf9d-7cf494302709/DPR-RI-Setujui-Peningkatan-Target-Pajak-dan-Insentif-Fiskal-2025-Ini-Detailnya">DPR RI Setujui Peningkatan Target Pajak dan Insentif Fiskal 2025, Ini Detailnya</a></h3><h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2><h2 style="text-align:justify;">Tugas dan Fungsi Badan Kebijakan Fiskal</h2>&nbsp;Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memiliki beberapa tugas utama yang mencakup perencanaan, analisis, dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Berikut adalah tugas dan fungsi BKF:<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;">1. Perencanaan Kebijakan Fiskal</h3>&nbsp;BKF bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan fiskal jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta strategi pengelolaan utang. BKF melakukan analisis ekonomi makro untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Analisis Kebijakan</h3>&nbsp;BKF melakukan analisis terhadap berbagai aspek ekonomi, termasuk pendapatan negara, belanja pemerintah, dan utang publik. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang mungkin timbul serta untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam menghadapi dinamika ekonomi domestik dan global.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Pelaksanaan Kebijakan Fiskal</h3>&nbsp;BKF tidak hanya merencanakan tetapi juga mengawasi pelaksanaan kebijakan fiskal. Ini termasuk monitoring dan evaluasi terhadap implementasi APBN, pengelolaan utang, serta efektivitas belanja pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">4. Koordinasi dengan Lembaga Lain</h3>&nbsp;BKF juga berperan dalam koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal. Ini termasuk kerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Perekonomian, dan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Koordinasi ini penting untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi secara keseluruhan.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi</h3>&nbsp;BKF terus melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk mendukung tugas dan fungsinya. Ini termasuk pelatihan dan pendidikan bagi pegawai, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung perencanaan dan analisis kebijakan fiskal.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Peran BKF dalam Pembangunan Ekonomi</h2>&nbsp;BKF memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan merumuskan kebijakan fiskal yang tepat, BKF dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang efektif dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga memperkuat fondasi ekonomi nasional.&nbsp;Selain itu, BKF juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kondisi krisis ekonomi, BKF merumuskan kebijakan counter-cyclical yang dapat menstabilkan perekonomian. Misalnya, dalam situasi resesi, BKF dapat meningkatkan belanja pemerintah untuk mendorong permintaan agregat, mengurangi pengangguran, dan memulihkan kepercayaan pasar.&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Misi dan Visi BKF</h2>&nbsp;BKF memiliki visi untuk menjadi institusi terdepan dalam pengelolaan kebijakan fiskal yang kredibel, profesional, dan akuntabel guna mendukung Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Misi BKF meliputi:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Mengembangkan kebijakan fiskal yang kredibel dan berkelanjutan.</li><li style="text-align:justify;">Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.</li><li style="text-align:justify;">Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan pembiayaan negara.</li><li style="text-align:justify;">Memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi makro dan fiskal.</li><li style="text-align:justify;">Mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.</li></ol>&nbsp;Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan ekonomi Indonesia. Melalui perencanaan, analisis, dan pelaksanaan kebijakan fiskal, BKF berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan sejarah yang panjang dan tugas yang kompleks, BKF terus beradaptasi dan berkembang untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, termasuk krisis ekonomi global dan perubahan kebijakan internasional. Dengan demikian, BKF tidak hanya menjadi tulang punggung dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal, tetapi juga menjadi penjaga stabilitas ekonomi dan pendorong utama dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Artikel ini akan mengulas sejarah pembentukan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta menjelaskan tugas dan fungsi utamanya dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan peran BKF.

Mengenal Badan Kebijakan Fiskal: Sejarah, Tugas dan Fungsinya

Mengenal Passphrase Sertifikat Elektronik Pajak

Hitung, Bayar, dan Lapor PPh Pasal 21 (Payroll) Pegawai Tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) serta PPh Unifikasi secara Aman dan Mudah dengan User Role Access. Lindungi Keamanan dan Kerahasiaan Data Perusahaan Anda dengan Solusi On-Premise dan Private Cloud&nbsp;Pajakku&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Kelola PPh 21 dan Unifikasi dengan Kerahasiaan Data yang Terjamin

Kini, kelola Faktur Pajak dan SPT PPN menjadi lebih mudah. Olah ribuan transaksi faktur Anda dalam seketika. Terkoneksi langsung dengan DJP, proses realtime, dan aman dengan verifikasi otomatis

Kelola Faktur Pajak Tanpa Repot, Ada Tarra e-Faktur Pajakku!

Kini beli e-meterai asli bisa di Pajakku, tanpa antri dan tanpa nunggu. Nikmati kemudahan pembubuhan meterai elektronik, baik single maupun bulk, hanya di Pajakku!

Beli e-Meterai Distributor Resmi Peruri

Kini, lapor PPN tidak lagi perlu file CSV.Gunakan cara baru lapor PPN di Pajakku. Lebih mudah, hemat waktu, dan mengikuti aturan terbarue-Faktur 3.0 di Pajakku.

Lapor SPT PPN, Lebih Mudah di Pajakku

Tim support Pajakku bersertifikat Brevet A &amp; B sehingga solusi terjamin cepat, tepat, dan akurat

Solusi Cepat dari Ahli Perpajakan Bersertifikasi Brevet A & B

Solusi Pajakku lahir berkat insiasi transformasi digital di bidang pengolahan dan pelaporan pajak bersama Direktorat Jenderal Pajak

One Stop Solution in TAXnologies

Jakarta

Bandung

Bali

Oracle

End-to-end integration solution perpajakan bersama pajakku. Nikmati koneksi ERP sistem Anda secara cepat, mudah, dan akurat melalui sistem API integration. Minimalisir human error dan optimalkan proses bisnis perusahaan Anda.

ERPelaborate

Odoo

Ellipse EMS

Run System

Yonyou

Bank Central Asia

Mitra pembayaran pajak one stop solution in taxnologies

Paylaborate

Mitra pemasaran solusi layanan perpajakan

Marketlaborate

PLN Icon Plus

Kingdee

MPlus

Universitas Hindu Indonesia

Gerakan Nasional Sadar Pajak sebagai landasan Pajakku bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan guna meningkatkan pemahaman bahwa pajak penting untuk membangun Indonesia

Edulaborate

Universitas Bina Nusantara

Politeknik Negeri Bali

Bank Negara Indonesia

Bank Rakyat Indonesia

Bank Mandiri

Windows Server

Pajakku menyediakan solusi aplikasi sesuai Operating System yang digunakan perusahaan Anda

Supported OS

Ubuntu

CentOS

Google Cloud Platform

Pajakku bersama Provider Iaas memberikan layanan komputasi (cloud services) yang dikelola sesuai kebutuhan Anda.

Infrastructure as a Service

Biznet GioCloud

Amazon Web Services

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 JULI 2024 SAMPAI DENGAN 30 JULI 2024

Undang-Undang

BEA CUKAI

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Bea Masuk

Bea Keluar

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penghasilan

Keputusan Menteri Keuangan

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONG KONG WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS REPUBLIK RAKYAT CHINA BESERTA PROTOKOLNYA

Surat Edaran Dirjen Pajak

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN

Update e-Faktur versi 4.0

HGU Investor di IKN Hingga 190 Tahun

Hari Pajak 2024

PER 6/PJ/202: Relaksasi Penggunaan NPWP 15 Digit Hingga Desember 2024

Implementasi Coretax DJP Diundur ke Akhir 2024

Pemerintah Beri Keringanan Utang Lewat Mekanisme Crash Program

Panduan Penyusutan Fiskal Bagi Wajib Pajak Badan

Pemerintah Akan Potong Gaji Pekerja Untuk Tapera, Bagaimana Penerapannya?

Pemerintah Beri 9 Insentif PPh Baru Untuk Investor di IKN

Negara Kini Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Penerimaan Pelaporan SPT Tahunan 2024 Meningkat Dibandingkan Tahun Lalu

Presiden Sahkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Pemerintah Revisi Aturan Barang Cukai yang Dirampas Negara

Pemerintah Cabut Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri

BI dan The Fed Kompak Pertahankan Suku Bunga

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Turun ke 7% Tahun Depan

PPN Naik Jadi 12% Tahun 2025

Subsidi PPnBM Mobil Listrik Menurut PMK 9/2024

Insentif PPN Rumah Tahun 2024

Insentif PPN DTP Mobil dan Bus Listrik

Kelola perusahan ber-NPWP banyak? Jangan khawatir lagi karena di Pajakku, satu akun dapat mengelola administrasi perpajakkan banyak NPWP. Dengan user role access, Anda bisa atur role pengguna yang bisa mengelola masing-masing NPWP.

Cukup satu akun, Anda sudah bisa mengelola banyak NPWP perusahaan

Dengan fitur multi-user access dan user role matrix, Anda bisa mengelola pajak perusahaan bersama-sama, dengan batasan role sesuai kebutuhan Anda

Pengerjaan cepat, dengan sistem kolaboratif akses multi pengguna dan role

Kebijakan Privasi

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Support Pajakku

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Fleksibilitas Beli dan Bubuhkan Meterai Online. Kapanpun, Dimanapun

Pembubuhan cerdas, bulk stamping dalam satu waktu

Laporkan SPT Bea Meterai bagi pemungut di satu aplikasi

Reminder sisa kuota, hindari kehabisan keping e-Meterai

Report riwayat penggunaan dan pembubuhan lebih efisien

Pajakku sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak sejak 2005 berkomitmen penuh dalam melayani kebutuhan perpajakan Anda. Dengan proses analisis yang cerdas, teknologi terdepan, serta perlindungan data yang terjamin, Pajakku siap membantu Anda.
Temukan berbagai produk layanan pajak terbaik di Pajakku!

USD	16.173,00
AUD	10.872,78
CAD	11.809,42
DKK	2.363,43
HKD	2.071,18

e-PPT

Kelola PPh 21 dan Unifikasi dengan Kerahasiaan Data yang Terjamin

Solusi PPN secara Massal

Kelola Faktur Pajak Tanpa Repot, Ada Tarra e-Faktur Pajakku!

e-Meterai Pajakku

Beli e-Meterai Distributor Resmi Peruri

Tarra Lapor Pajakku

Lapor SPT PPN, Lebih Mudah di Pajakku

Responsive Support

Solusi Cepat dari Ahli Perpajakan Bersertifikasi Brevet A & B

Our Commitment

One Stop Solution in TAXnologies

Bayar Pajak Terintegrasi Dengan

Terintegrasi Dengan

One Stop Solution in TAXnologies

Olah Pajak Kapan Saja di Mana Saja

Pajakku, Solusi Pajak Anda

Kelola perpajakan, mulai dari Daftar, Hitung, Bayar, dan Lapor secara akurat dan terjamin

One Account, Multiple NPWP

Cukup satu akun, Anda sudah bisa mengelola banyak NPWP perusahaan

Collaborative Tax Management

Pengerjaan cepat, dengan sistem kolaboratif akses multi pengguna dan role

e-Meterai

Fleksibilitas Beli dan Bubuhkan Meterai Online. Kapanpun, Dimanapun

Tax Knowledge

Editorial

Info DJP

Berita

Artikel

Dokumen Peraturan Terbaru

Kurs

Langganan Info Terbaru