Jakarta

Bandung

Bali

<h2>Syarat &amp; Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku</h2>Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan pengguna layanan Pajakku (selanjutnya disebut “Pengguna”) untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.Untuk selanjutnya, terdapat Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku yang akan mengatur mengenai akses dan/atau penggunaan Pengguna terhadap produk dan layanan aplikasi perpajakan dari Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada sistem iOS dan Playstore.Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan kepercayaan yang maksimal terhadap Pengguna atas layanan Pajakku yang dijelaskan pada poin 7 tentang Peraturan Terkait pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini.Kemudian, dengan mendaftar dan/atau menggunakan Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap telah membaca, memahami, menyetujui dan akan mematuhi ketentuan yang tercantum di bawah ini. Syarat dan Ketentuan ini juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kebijakan Privasi Pajakku dan End User License Agreement/Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.1. Definisi1.1. PT Mitra Pajakku (Pajakku) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2005 melalui surat keputusan SK Kep No. 20/PJ/2005 hingga perubahan Surat Keputusan terakhir, sebagai berikut:<ol><li>&nbsp;<ol><li>SK KEP-217/PJ/2015 Penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li><li>SK KEP-126/PJ/2016 Penyelenggara Layanan Kode Biling</li><li>SK KEP-19/PJ/2018 Penyelenggara Layanan e-Faktur Host to Host (H2H)</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Perpanjangan Penunjukan sebagai Penyalur SPT Elektronik</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyedia Aplikasi Pembuatan Kode Biling</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyelenggara e-Faktur Host to Host (H2H)</li><li>SK KEP-617/PJ/2019 Penyelenggara Layanan Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H)</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan Kode Billing</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li><li>SK KEP-379/PJ/2020 Penyediaan Layanan Validasi Status Wajib Pajak</li><li>SK KEP-380/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan</li><li>SK KEP-388/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan</li><li>SK KEP-89/PJ/2021 Penyaluran SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li><li>SK KEP-428/PJ/2021 Penunjukan ulang sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li><li>SK KEP-537/PJ/2021 Penyelenggaraan layanan API validasi SPT</li><li>SK KEP-211/PJ/2022 Penyelenggaraan layanan API SPT Pemungut Bea Meterai</li></ol></li></ol>Serta ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) melalui SK KEP 159/PB/2020.Dan ditunjuk oleh Peruri sebagai distributor meterai elektronik melalui Surat Perjanjian no. SP-956/IX/20201.2. DJP adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia1.3. DJPB adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia1.4. Syarat &amp; Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Pajakku yang memberikan informasi mengenai seperangkat peraturan yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Pajakku, serta tata cara Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Sistem Layanan Aplikasi Pajakku.1.5. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada badan hukum, karyawan, penerima kuasa yang sah dari badan hukum atau perseorangan.1.6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.1.7. Passphrase atau umum disebut kata sandi (password) merupakan serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai kunci untuk mengakses akun Pengguna.1.8. Cookie adalah bagian kecil teks yang digunakan untuk menyimpan informasi di browser web, menerima identifikasi dan informasi lain di komputer dan perangkat lainnya.1.9. Kebijakan Privasi adalah ketentuan kebijakan privasi atas Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku sebagaimana tercantum dalam Situs <a href="https://www.pajakku.com/legal/PP/Kebijakan-Privasi">kebijakan privasi</a>2. Akun dan Kata Sandi2.1. Untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar pada Layanan Aplikasi Pajakku dengan melengkapi data-data yang diminta pada saat pendaftaran akun. Pengguna menjamin informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, akurat dan lengkap secara identitas hukum.2.2. Pajakku secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi pada email terdaftar untuk mengkonfirmasi bahwa akun tersebut benar dibuat oleh Pengguna sebagai proses verifikasi.2.3 Pengguna wajib menyetujui dan melakukan verifikasi, serta menjalankan prosedur dan arahan yang ditentukan oleh Pajakku2.4. Pengguna sepenuhnya bertanggungjawab untuk memanfatkan, mengelola, menyimpan, merubah, menjaga, menghapus kata sandi dan akun, serta atas penggunaan akses yang sah maupun tidak sah yang terjadi di bawah akun pengguna.3. Persetujuan3.1. Pajakku tidak menjual data pengguna kepada Pihak Eksternal dan tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi pengguna secara langsung.3.2. Pengguna memberikan kewenangan kepada Pajakku untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses dan menganalisis data pengguna untuk meningkatkan kualitas Layanan Aplikasi Pajakku.3.3. Pajakku hanya akan memberikan data pengguna kepada pihak terkait atau pihak yang diberi wewenang oleh Pajakku. Penyebarluasan data hanya akan dilakukan kepada pihak yang diizinkan oleh Pengguna.3.4. Pengguna memberikan izin kepada Pajakku untuk memanfaatkan cookie dan melakukan pengiriman pesan pemasaran elektronik, dan update yang perlu diketahui oleh pengguna melalui alamat email dan/atau melalui nomor telepon terdaftar.3.5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dengan risiko Pengguna sendiri.3.6. Pajakku berhak kapanpun mengungkapkan informasi jika dianggap perlu untuk mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan Lembaga Negara yang berlaku, secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan kebijaksanaan Pajakku.3.7. Pajakku dengan upaya terbaik menyediakan layanan untuk Pengguna, namun tidak memberikan jaminan bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.3.8. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 3.7. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik.3.9. Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.4. LaranganSelama menggunakan layanan Aplikasi Pajakku, pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :4.1. Mengakses atau mencoba mendapatkan akses selain dari hak atau wewenang Pengguna.4.2. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan.4.3. Meneliti, memindai, atau menguji kerentanan Layanan Aplikasi pajakku atau sistem maupun jaringan terkait, atau mengganggu langkah pengamanan atau pemeriksaan autentikasi yang digunakan terkait Layanan Aplikasi Pajakku atau sistem dan jaringannya.4.4. Melakukan tindakan yang merugikan atau menimbulkan ancaman terhadap Pajakku, termasuk menyebarkan virus, menimbulkan kelebihan beban atau mengirim spam.4.5. Memalsukan identitas pribadi, perusahaan, atau afiliasi Anda sebagai orang lain atau entitas hukum lain.4.6. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku untuk meraup keuntungan finansial &amp; non finansial dari diri sendiri atau orang lain lain, tanpa persetujuan Pajakku.4.7. Pajakku berhak untuk membatasi atau meniadakan sama sekali akses Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku lebih lanjut jika penggunaan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.4.8. Pajakku berdasarkan kebijakan sendiri, berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses atau penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna apabila Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.4.9. Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia4.10. Setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.5. Batasan Tanggung Jawab Pajakku5.1. Pajakku tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan (human error) dan atas segala dampak kerugian yang timbul akibat tindakan pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.5.2. Pajakku tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:5.2.1 Kesalahan dan/atau ketidak akuratan data dalam sistem yang di masukkan Pengguna;5.2.2 Perubahan kebijakan akibat peraturan baru dari seluruh otoritas yang berwenang; dan/atau5.2.3. Gangguan server atau koneksi internet Pengguna saat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.5.3. Pajakku telah memenuhi standarisasi:<ol><li>&nbsp;<ol><li>ISO 27001:2013 tentang Information Security Management</li><li>ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems</li><li>ISO 20000-1 :2018 tentang Service Management System Requirements</li><li>Penetration Test (Pentest) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.</li><li>User Acceptance Testing (UAT) dari DJP</li><li>User Acceptance Testing (UAT) &amp; System Integration Testing (SIT) dari DJPb</li></ol></li></ol>6. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan6.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.6.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Syarat &amp; Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.7. Peraturan TerkaitSyarat dan Ketentuan ini merupakan salah satu kewajiban Pajakku untuk memenuhi Peraturan-Peraturan antara lain :7.1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen7.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan7.3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan7.4. Permenkominfo No 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi7.5. Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik7.6. Permenkominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat7.7. Perben No 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan7.8. General Data Protection Regulation (GDPR).&nbsp;Syarat dan Ketentuan Pajakku dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun perubahan praktik pengolahan data yang dilakukan oleh Pajakku. Oleh karenanya pengguna diminta secara berkala membaca Syarat dan Ketentuan Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com</a>Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan ini serta perubahannya.Saya (Pengguna) SetujuKontakApabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Syarat & Ketentuan

<h2>Kebijakan Privasi Pajakku</h2>Pajakku sangat menghormati privasi Pengguna dan selalu berupaya untuk melindungi data yang diberikan oleh Pengguna. Pajakku melakukan perlindungan data Pengguna dengan mengacu pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, The EU General Data Protection Regulation, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diterbitkan yang berhubungan dengan ketentuan ini.Kebijakan Privasi Pajakku (selanjutnya akan disebut “Kebijakan Privasi”) akan menjelaskan bagaimana Pajakku memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, menyimpan, mengubah, mengelola dan/atau mempergunakan data Pengguna atau informasi yang Pengguna berikan saat Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dan pihak ketigaPengguna mengakui bahwa ia telah diberitahukan dan memahami ketentuan Kebijakan Privasi ini serta Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Pajakku untuk memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, mengelola dan/atau mempergunakan data tersebut untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi.Kebijakan Privasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.Versi Kebijakan Privasi ini berlaku mulai tanggal 17 November 2021.1. Data Pengguna1.1. Data Pribadi Pengguna“Data Pribadi” mencakup semua data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan dan tidak terbatas data diri Pengguna, antara lain:Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, alamat e-mail, nomor handphone/telepon dan nama pengguna (username) untuk mengakses Layanan aplikasi Pajakku, data perusahaan yang Pengguna berikan pada Pajakku, alamat IP (lokasi), cookie, data transaksi serta jabatan, identitas perpajakan digital maupun non digital, perekaman wajah. Data ini diperlukan untuk memproses segala bentuk permintaan, aktivitas maupun transaksi yang dilakukan oleh Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pembayaran LPL (Lembaga Persepsi Lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.2. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi PenggunaPajakku memperoleh data Pengguna pada saat Pengguna mendaftarkan diri dan mulai mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, yang berkaitan dengan:1.2.1. Informasi Lisensi/LanggananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada produk atau layanan yang Pengguna gunakan, periode berlangganan, kuota, cara pembayaran, dan cookie. Data ini diperlukan sebagai referensi bagi Pajakku untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang Pajakku berikan untuk Pengguna.1.2.2.&nbsp; Informasi LayananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada bagaimana Pengguna mengakses layanan Aplikasi Pajakku, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk mengakses produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maupun fitur yang paling sering Pengguna gunakan. Data ini diperlukan untuk mengembangkan Layanan Aplikasi Pajakku agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.1.2.3. Peristiwa Sistem OperasiData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada gangguan yang dialami Pengguna, fitur yang mengalami error pada saat Pengguna menggunakan produk dan layanan Pajakku. Data ini diperlukan oleh tim Pajakku sebagati bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk mencapai kepuasan pengguna.1.3.&nbsp; &nbsp;Pemprosesan dan Penggunaan Data PenggunaPajakku menggunakan data Pengguna yang diperoleh dan dikumpulkan dari Pengguna untuk tujuan hal-hal sebagai berikut:1.3.1. Memproses segala bentuk keperluan yang dibutuhkan Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.3.2. Pajakku hanya akan memproses data yang diberikan oleh Pengguna sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menurut ketentuan Article 6 General Data Protection Regulation.1.3.3. Pajakku melakukan kegiatan internal yang diperlukan untuk menyediakan layanan, seperti pemecahan masalah software, bug, permasalahan operasional, melakukan analisis data, pengujian, penelitian, dan menganalisis kecenderungan penggunaan dan aktivitas.1.3.4. Melakukan pengawasan dan/atau melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan.1.3.5. Menganalisis aktivitas pengguna, perilaku, dan data demografis termasuk tren dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di Layanan Aplikasi Pajakku.1.3.6. Mengirimkan pesan pemasaran secara langsung ataupun yang ditujukkan, iklan, survei, dan informasi sehubungan dengan penawaran promosi.1.3.7. Penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian produk guna meningkatkan keamanan Layanan Aplikasi Pajakku, serta mengembangkan fitur dan produk baru.1.3.8. Menggunakan, menyalin, mengirim, menyimpan dan melakukan backup data Pengguna dengan tujuan untuk keperluan Pengguna.2.&nbsp; Pengungkapan Data PenggunaKerahasiaan Informasi Pribadi anda adalah hal yang terpenting bagi kami. Kami akan memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dan Informasi Pribadi anda. Kecuali apabila diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut:2.1. Data Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga dengan izin Pengguna, merupakan tanggung jawab Pengguna dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tanggung jawab terhadap segala penyalahgunaan data Pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga.2.2. Pajakku jika diperlukan berhak untuk tidak memberikan Data Pengguna kepada pihak ketiga (walaupun Pengguna telah memberikan izin) apabila Pajakku meyakini bahwa pemberian Data Pengguna tersebut dapat merugikan atau membahayakan Pajakku, melanggar Kebijakan Privasi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.2.3. Dalam keadaan tertentu, Pajakku mungkin perlu untuk menggunakan ataupun mengungkapkan Data Pribadi Pengguna untuk tujuan penegakan hukum atau untuk pemenuhan persyaratan dan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal terjadinya sengketa atau proses hukum antara Pengguna dan Pajakku, atau dugaan tindak pidana.2.4. Seluruh tim Pajakku serta afiliasinya telah menerapkan Sistem Management Keamanan Informasi (Information Security Management) berdasarkan ISO 27001 secara berkala.2.5. Berkaitan dengan poin 2.4. terkait ISO, seluruh tim Pajakku serta afiliasinya juga telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems dan ISO 20000-1:2018 tentang Service Management System Requirements untuk semakin meningkatkan kepercayaan Pengguna terhadap Layanan Pajakku di luar ruang lingkup keamanan Data Pengguna3. Cookie3.1. Cookie adalah berkas data kecil yang ditempatkan browser Anda pada komputer atau perangkat seluler Anda. Dengan cookie, situs web tersebut dapat "mengingat" tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu.3.2. Cookie tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan akses data lain yang Pengguna miliki di perangkat komputer Pengguna, selain dari yang telah Pengguna setujui untuk disampaikan.3.3. Perangkat komputer Pengguna akan menerima cookie secara otomatis, namun Pengguna dapat mengatur browser mereka untuk menolak beberapa jenis cookie tertentu atau cookie yang lebih spesifik. Di samping itu, pengguna dapat menghapus cookie kapan saja.3.4. Pajakku menggunakan fitur Google Analytics Demographics and Interest. Data yang Pajakku peroleh dari fitur tersebut, seperti umur, jenis kelamin, minat Pengguna dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi Pengguna akan Pajakku gunakan untuk pengembangan fitur, fasilitas, dan/atau konten yang terdapat pada Situs Pajakku. Jika Pengguna tidak ingin data miliknya terlacak oleh Google Analytics, Pengguna dapat menggunakan Add-On Google Analytics Opt-Out Browser.3.5. Pajakku dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak ketiga dalam rangka meningkatkan layanan dan konten Pajakku, termasuk diantaranya ialah penilaian, penyesuaian, dan penyajian iklan kepada setiap Pengguna berdasarkan minat atau riwayat kunjungan. Jika Pengguna tidak ingin iklan ditampilkan berdasarkan penyesuaian tersebut, maka Pengguna dapat mengaturnya melalui browser.4. Pembatasan Pemrosesan Data4.1. Pajakku memberikan pilihan kepada Pengguna untuk tidak memberikan data Pengguna dan/atau mencabut seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Pajakku.4.2. Apabila Pengguna memutuskan untuk tidak memberikan datanya dan/atau mencabut seluruh persetujuan sebagaimana dimaksud, maka Pengguna tidak dapat mengakses atau mendapatkan produk atau layanan Pajakku.4.3. Persetujuan untuk memberikan atau tidak memberikan atau menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan oleh Pengguna akan diatur terpisah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku.5. Hak PenggunaPengguna memiliki hak, diantaranya:5.1. Hak Akses yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh konfirmasi dari Pajakku mengenai data Pengguna yang dikumpulkan dan dikelola, dari mana data pribadi itu diambil dan bagaimana data tersebut diproses, sekaligus hak untuk memperoleh salinan data pribadi tersebut.5.2. Hak Pembetulan yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh pembetulan data Pengguna yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang diri Pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembetulan dapat melakukan permintaan pembetulan dengan mengirim request kepada Pajakku.5.3. Hak Penghapusan yaitu Hak Pengguna untuk menghapus data pribadi Pengguna.5.4. Hak Membatasi Pengolahan Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengajukan pembatasan pengolahan data dalam keadaan-keadaan tertentu. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi apabila ada perbaikan atau penghapusan data Pengguna.5.5. Hak Portabilitas Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengunduh data Pengguna yang ada pada Pajakku.6. Penyimpanan dan Penghapusan Data Penggguna6.1. Data Pengguna yang dikumpulkan oleh Pajakku akan disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajakku akan menyimpan data Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.6.2. Pajakku melindungi setiap data Pengguna yang disimpan dalam Sistem Layanan Pajakku, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan yang tidak sah6.3. Pajakku akan menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi segera setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tidak lagi dibutuhkan untuk Sistem Layanan Pajakku7. Perbaikan Data Pribadi Pengguna7.1. Pengguna wajib memberikan pemberitahuan kepada Pajakku tentang segala perubahan Data Pengguna atau jika ada kesalahan dalam Data Pribadi Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku.7.2. Pengguna dapat mengakses atau mengoreksi Data Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku. Namun demikian, terhadap permohonan akses tersebut hanya akan diproses Pajakku apabila Pengguna telah menyerahkan bukti identitas Pengguna yang memadai untuk melakukan akses atau koreksi terhadap data tersebut.8. Tautan Ke Situs Pihak Ketiga8.1. Layanan Aplikasi Pajakku dapat berisi tautan ke situs Pihak Ketiga. Pajakku tidak bertanggung jawab atas perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penggunaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi anda oleh Pihak Ketiga tersebut. Jika Anda memberikan informasi langsung ke situs tersebut, kebijakan privasi dan ketentuan layanan di situs tersebut akan berlaku, dan Kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan informasi atau kebijakan privasi dari situs tersebut.9. Pengungkapan Data Dari dan Untuk Pihak Ketiga9.1. Bila diperlukan Pajakku diizinkan untuk melakukan pengungkapan Data Pengguna kepada Pihak Ketiga sejauh data tersebut adalah hasil dari data Pengguna yang sudah diproses (processed data) oleh Pajakku dalam sistem Layanan Pajakku.9.2. Pajakku sejauh diperlukan, diizinkan melakukan pengungkapan data yang diperoleh dari Pihak Ketiga sejauh data tersebut dipergunakan untuk memaksimalkan Layanan Pajakku10. Platform Pihak Ketiga10.1. Aplikasi, situs web, dan materi pemasaran dapat berisi tautan ke situs web yang dioperasikan oleh Pihak Ketiga. Kami tidak mengendalikan atau menerima pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk situs web ini dan untuk pengumpulan, penggunaan, pemeliharaan, berbagi, atau pengungkapan data dan informasi oleh Pihak Ketiga tersebut. Anda dapat membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari situs web Pihak Ketiga tersebut untuk mengetahui bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi anda.10.2. Saat anda menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat/website termasuk pada handphone, laptop, gadget, serta perangkat gawai lainnya untuk keperluan autentikasi, harap dicatat bahwa kami tidak menyimpan data biometrik tersebut. Kecuali diberitahukan lain kepada Anda, data tersebut tersimpan di perangkat Anda dan dapat disimpan oleh pihak ketiga, seperti pembuat perangkat Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas setiap akses tidak sah atau kerugian apapun atas data biometrik yang tersimpan di perangkat Anda.10.3. Iklan yang terdapat pada Layanan Aplikasi Pajakku, situs web, dan Materi Pemasaran kami berfungsi sebagai tautan ke situs web pengiklan dan dengan demikian segala informasi yang mereka kumpulkan berdasarkan klik anda pada tautan tersebut akan dikumpulkan dan digunakan oleh pengiklan yang relevan sesuai dengan kebijakan privasi pengiklan tersebut.11. Pengaduan Terkait Perlindungan Data Pengguna11.1. Jika Pengguna memiliki kekhawatiran tentang penanganan atau perlakuan Pajakku terhadap Data Pribadi Pengguna atau jika Pengguna yakin bahwa privasinya telah dilanggar, Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui layanan pelanggan Pajakku atau kepada kontak Pajakku yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini dengan menjelaskan identitas dan sifat keluhan Pengguna.11.2. Pajakku akan menyelidiki keluhan Pengguna dan berupaya untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut dalam kurun waktu yang wajar setelah menerima keluhan yang disampaikan oleh Pengguna.12. Hubungi kamiJika Pengguna memiliki pertanyaan ataupun kritik, maupun saran mengenai kebijakan privasi ini atau ingin mendapatkan akses atau koreksi terhadap data pribadinya, silahkan hubungi kami melalui <a href="mailto:info@pajakku.com">info@pajakku.com</a>13. Pembaruan Kebijakan Privasi13.1. Pajakku dapat untuk setiap saat mengubah, memperbarui, dan/atau menambahkan sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini, sesuai dengan bisnis Pajakku ke depan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Situs maupun Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi.

Kebijakan Privasi

<h2>Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan Pengguna layanan Pajakku untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Perjanjian Lisensi&rdquo;) yang akan mengatur mengenai persyaratan yang harus diperhatikan Pengguna Akhir (selanjutnya disebut "Pengguna") sebelum Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku. Perjanjian Lisensi ini memberikan perlindungan kepada Pengguna terhadap layanan Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada system iOS dan Playstore. Pengguna merupakan Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini. Perjanjian Lisensi ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Pengguna dengan Pajakku.
Perjanjian Lisensi ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang hal yang sama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan lebih mendalam pada Perjanjian Lisensi ini.
Dengan menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini, Pengguna menyatakan bahwa Pengguna cakap untuk mengadakan perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Pengguna menyetujui Persetujuan Lisensi ini. Pengguna menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini atas nama diri sendiri/entitas manapun yang Pengguna wakili dan atas nama orang lain yang mengakses/menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat yang Pengguna miliki/kendalikan dan atau menggunakan akun Pengguna pada Layanan Aplikasi Pajakku. Pengguna dan pihak yang diwakilkan oleh pengguna bertanggung jawab atas penggunaan oleh orang lain tersebut dan kepatuhan mereka atas ketentuan- ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini.
&nbsp;
1. Definisi
1.1. &ldquo;Pajakku&rdquo; adalah Pemberi Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini.
1.2. &ldquo;Lisensi&rdquo; adalah izin yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3. &ldquo;Periode berlangganan&rdquo; adalah jangka waktu Pengguna dapat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Pengguna dengan Pajakku.
1.4. &ldquo;Pembaruan&rdquo; berarti setiap peningkatan, penambahan, pengurangan, atau penggantian Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pajakku. Pembaruan dapat mencakup penambahan dan penghilangan fitur atau fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Layanan Aplikasi Pajakku, atau dapat menggantikannya secara menyeluruh.
1.5. &ldquo;Sengketa" berarti setiap permasalahan, perselisihan, tindakan, klaim, atau kontroversi antara Pengguna dan Pajakku sehubungan dengan penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku baik berdasarkan kontrak, undang-undang, regulasi, ketentuan perbuatan melawan hukum (termasuk pemalsuan, pernyataan palsu, penipuan atau kelalaian).
1.6. &ldquo;Kuota&rdquo; berarti jumlah batas maksimal atau minimal yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna terkait batasan sesuai dengan Layanan Aplikasi Perpajakan yang telah dipilih dan disepakati oleh Pengguna dan Pajakku
1.7. &ldquo;Ketentuan yang Berlaku&rdquo; adalah segala hal yang termasuk di dalamnya Perjanjian Lisensi ini, Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku.
2. Lisensi
2.1. Pajakku dengan ini meminjamkan Pengguna hak/lisensi yang terbatas, tidak dapat dialihkan, dan tidak komersial untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku, termasuk semua perpanjangan atau pembaruan periode yang disepakati (&ldquo;Periode Berlangganan&rdquo;), serta kuota, dan hal lainnya dengan ketentuan Pengguna menyetujui Perjanjian Lisensi ini. Layanan Aplikasi Pajakku tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga di luar afiliasinya.
2.2. Pajakku memberi Pengguna hak/lisensi komersial terpisah kepada pihak tertentu untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku.
2.3. Seluruh hak untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku diberikan hanya berdasarkan lisensi dan Pengguna tidak diberikan hak kepemilikan atau kepentingan apapun atas Layanan Aplikasi Pajakku. Seluruh akses serta penggunaan dari Pengguna terhadap Layanan Aplikasi Pajakku ini patuh pada ketentuan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ini termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.4. Setelah masa berlaku atau kuota penggunaan berakhir, maka secara otomatis hak/lisensi tersebut sebaimana disebutkan di poin 2.1 akan kembali kepada Pajakku, serta Pajakku berhak menutup akun yang digunakan oleh Pengguna
3. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku
3.1. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pengguna selain yang diizinkan pada Perjanjian Lisensi ini dan telah disetujui oleh Pajakku merupakan pelanggaran atas Perjanjian Lisensi ini sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.2. Dalam hal Layanan Aplikasi Pajakku diperuntukkan bagi penggunaan perusahaan atau konsultan atau freelance ataupun suatu lembaga maka Pengguna bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap Perjanjian Lisensi ini, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau suatu Lembaga tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Pengguna yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau Lembaga yang menaunginya.
3.3. Pihak Ketiga yang menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Hak Kepemilikan
4.1. Layanan Aplikasi Pajakku merupakan kekayaan intelektual Pajakku yang dilindungi oleh undang-undang, Penjelasan I Bagian Umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur, organisasi, bisnis proses, arsitektur serta kode komputer perangkat lunak atau keras apapun merupakan rahasia dagang dan informasi rahasia milik Pajakku.
4.2. Semua hak atas Layanan Aplikasi Pajakku (semua hak cipta, paten, hak rahasia dagang, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain yang terkait) adalah milik Pajakku dan Pengguna hanya memiliki hak untuk memakainya
4.3. Setiap ide, komentar, kritik atau saran, termasuk namun tidak terbatas pada konteks yang disampaikan oleh Pengguna terkait Layanan Aplikasi Pajakku, dianggap bahwa Pengguna memberikan hak dan lisensi kepada Pajakku untuk menyimpan dan menggunakan hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya untuk tujuan apapun terkait produk atau Layanan Aplikasi Pajakku, tanpa memberikan kompensasi kepada Pengguna dan tanpa persetujuan Pengguna atas penyimpanan atau penggunaan tersebut.
5. Pembaruan
5.1. Selama Periode Berlangganan, dengan tanpa pemberitahuan dari Pajakku kepada Pengguna, Pajakku dapat melakukan Pembaruan.
5.2. Apabila Pengguna sudah menggunakan versi terbaru dari Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna tidak lagi dapat menggunakan versi Layanan Aplikasi sebelumnya.
6. Pemberhentian atau Pengakhiran, dan Penghapusan Akun
Pajakku dapat melakukan pemberhentian, pengakhiran, dan penghapusan akun lisensi jika:
6.1. Pengguna melanggar Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, atau kebijakan privasi, serta Syarat dan Ketentuan;
6.2. Diharuskan untuk dicabut berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku atau ada instruksi yang diberikan dari Pemerintahan kepada Pajakku yang mengharuskan suatu Layanan Aplikasi Pajakku dicabut.
6.3. Pajakku memutuskan bahwa Pengguna telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini sehingga menyebabkan sengketa, maka Pajakku dapat mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan-kepentingannya seperti penutupan akses atau penggunaan atas sebagian atau keseluruhan Layanan Aplikasi Pajakku.
6.4. Pajakku berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini.
7. Larangan
Selama menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
7.1. Melisensikan kembali, memodifikasi, mengubah, mengadaptasi atau menerjemahkan bagian apapun dari Layanan Aplikasi Pajakku.
7.2. Membuat produk turunan, mencoba untuk menciptakan kode pemograman, menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak resmi, ilegal, palsu, atau yang telah termodifikasi dari Layanan Aplikasi Pajakku yang sekiranya dapat merugikan maupun tidak merugikan Pajakku secara komersial.
7.3. Memanfaatkan hak cipta yang dimiliki oleh Pajakku atau melakukan plagiarisme terhadap Layanan Aplikasi Pajakku sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
7.4. Melakukan hal-hal yang merugikan negara dengan menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
7.5. Melanggar segala hukum, peraturan atau undang-undang yang berlaku atau hak-hak dari Pajakku atau pihak ketiga sehubungan dengan akses atau penggunaan Pengguna Akhir atas Layanan Aplikasi Pajakku.
7.6. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan sesuai dengan larangan yang diatur dalam Pasal 32 &ndash; 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7.7. Melakukan segala jenis tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun pada data center/hardware milik Pajakku
7.8. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku apabila Pengguna belum membayarkan biaya yang telah disepakati sesuai dengan periode atau tanggal, serta kuota yang disepakati
8. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku diberikan tanpa adanya jaminan-jaminan baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
8.2. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 8.1. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik
8.3. Dalam keadaan apapun (secara langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau sebagai akibat) Pajakku tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan data, kehilangan keuntungan atau bentuk-bentuk kehilangan dan kerusakan lainnya yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.4. Pajakku tidak bertanggung jawab atas adanya kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran pajak, serta kesalahan pembubuhan materai yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.5. Pajakku tidak bertanggung jawab atas sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas negara akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.6. Pembatasan-pembatasan ini ditafsirkan untuk berlaku seluas-luasnya sejauh mana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Pemrosesan Data Pengguna
Pemrosesan Data Pengguna dituliskan secara lengkap dalam dokumen terpisah yaitu pada Kebijakan Privasi Pajakku yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian Lisensi ini. Pengguna diharapkan membaca Kebijakan Privasi Pajakku dan dianggap telah membaca Kebijakan Privasi Pajakku ketika menyetujui Perjanjian Lisensi ini.
10. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
10.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
10.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
10.3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 10.1. dan 10.2. di atas, apabila terdapat hubungan kerja sama antara Pajakku dan Pengguna yang menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di luar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal tersebut diperbolehkan sejauh disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna.
11. Pembebasan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga
Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan seluruh otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
12. Lain-Lain
12.1. Apabila ada ketentuan pada Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak terkena dampak dan dinyatakan tetap berlaku.
12.2. Pengguna menyetujui bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini akan menyebabkan kerugian dan tidak dapat hanya diperbaiki dengan ganti rugi secara materiil, melainkan perlu adanya penggantian secara immateriil (merusak nama baik atau reputasi Pajakku baik secara sengaja maupun tidak disengaja) namun Pajakku juga berhak atas penggantian-penggantian lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.
12.3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini yang dilakukan Pengguna dan merugikan Pajakku, maka Pajakku berhak untuk :
<ul>
<li>&nbsp;
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
melaksanakan asas peradilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diinterpretasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun
menyampaikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Pengguna kepada Pajakku,mana yang disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna
Pajakku dapat merevisi Perjanjian Lisensi ini kapan saja tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna karena dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang- undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun penambahan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pajakku. Pajakku mungkin mengharuskan Pengguna menyetujui perubahan Perjanjian Lisensi ini agar dapat terus menggunakan semua Layanan Aplikasi Pajakku yang telah Pengguna beli sebelumnya. Apabila Pengguna menolak menerima perubahan Perjanjian Lisensi ini, Pajakku dapat mengakhiri penggunaan atas Layanan Aplikasi Pajakku yang terdampak.
Oleh karenanya Pengguna diminta secara berkala membaca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com.</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Perjanjian Lisensi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahuanan Badan

Sistem Informasi Perpajakan

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (Pasal 21 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai.

Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021

Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah, Pajakku setia menghadirkan solusi perpajakan dalam segala situasi

Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office dan Support Pajakku beralih menjadi 0804 1 501 501

Pada awal tahun 2022, NFT (Non-Fungible Token) menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini pun dikarenakan, salah seorang warga negara Indonesia yang berhasil meraih penghasilan yang sangat tinggi karena menjual NFT miliknya.
Secara singkat, NFT merupakan berkas digital yang identitas dan kepemilikannya unik diversifikasi pada rantai blok (blockchain) dan token ini tidak dapat dipertukarkan. Mengutip dari sumber lain, NFT dapat dikatakan aset digital dalam bentuk karya seni yang dapat berupa gambar, foto, lagu, rekaman suara, video, permainan, dan sebagainya serta barang koleksi yang berharga yang nilainya tidak dapat ditukarkan. 
Sampai saat ini, semakin bertambah seniman yang sebelumnya menjual karyanya secara konvensional justru beralih untuk mulai memperdagangkannya melalui platform NFT marketplace terkemuka. Kemudian, apakah penghasilan dari penjualan NFT ini dikenakan pajak? Simak terus artikel ini ya!&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63156fb97ba9355d9e56ca97/Oportunitas-Pajak-Kripto-dan-Pajak-Aset-NFT-di-Era-Metaverse-Untuk-Membangun-SDM-Berkualitas-Sekaligus-Ciptakan-Masyarakat-Yang-Adaptif-Dengan-Teknologi-Masa-Kini" target="_blank" rel="noopener">Oportunitas Pajak Kripto dan Pajak Aset NFT di Era Metaverse Untuk Membangun SDM Berkualitas Sekaligus Ciptakan Masyarakat Yang Adaptif Dengan Teknologi Masa Kini</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Apa Ada Pajak NFT?&nbsp;</h2>
Seperti yang kita ketahui, NFT sedang marak berkembang di Indonesia namun tidak banyak yang mengetahui tentang kewajiban perpajakan NFT. Oleh sebab itu, otoritas pajak dan otoritas fiskal kembali menegaskan perpajakan NFT kepada masyarakat. Kita tahu bahwa penjualan dari NFT akan memberikan penghasilan bagi pemiliknya, tetapi apakah penghasilan tersebut dikenakan pajak?&nbsp;&nbsp;
Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai pengganti UU PPh pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan merupakan objek pajak.
Dengan demikian, seseorang yang memperoleh penghasilan dari penjualan NFT telah memiliki kewajiban perpajakan. Pengenaan pajak atas NFT lantas menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan komunitas NFT. Dikatakan bahwa pemerintah menerapkan skema perpajakan bagi penjual NFT yakni dengan tarif sebesar 0,5 persen, seperti PPh final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama memenuhi sejumlah ketentuan. 
Adapun, beberapa ketentuan tersebut ialah omzet penjualan NFT tersebut tidak melebihi Rp4,8 miliar selama setahun, lalu berada dalam jangka waktu tertentu yaitu tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi, serta bukan merupakan penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, penari, dan sebagainya. 
Aturan mengenai pajak aset kripto dan NFT telah tertuang di dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12485/PER_MENKEU/68/PMK.03/2022" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022</a> yang telah resmi berlaku di Indonesia mulai tanggal 1 Mei 2022. Selain itu, DJP juga mengatakan bahwa NFT wajib dimasukkan ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak, hal ini sejalan pula dengan maraknya perdagangan aset digital di tengah masyarakat. &nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/6284ae23a9ea8709cb18a078/Potensi-Skema-Ponzi-Belanda-Hingga-AS-Saling-Tukar-Data-Kriminal-Kripto" target="_blank" rel="noopener">Potensi Skema Ponzi, Belanda Hingga AS Saling Tukar Data Kriminal Kripto</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Ketentuan Pajak Jual Beli NFT&nbsp;</h2>
Adapun, ketentuan untuk tiap transaksi atas aset kripto yang dilakukan melalui pedagang fisik akan dikenakan tarif PPN sebesar 1 persen dari PPN 11 persen atau sebesar 0,1 persen dikali dengan nilai transaksinya. Selain itu, tarif PPN akan meningkat sebanyak dua kali lipat yaitu menjadi 2 persen dari PPN atau 0,2, persen dikali dengan nilai transaksi jika transaksinya dilakukan bukan melalui pedagang fisik. 
Kemudian, akan dikenakan pajak PPh final dengan tarif sebesar 0,1 persen dari nilai transaksi untuk para penjual aset kripto atau penambang aset kripto. Sedangkan, bila penyelenggaranya bukan pedagang fisik, maka tarifnya akan meningkat menjadi 0,2 persen dari nilai transaksi. 
Di sisi lain, dalam perhitungaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) atas laba yang diterima dari transaksi NFT akan dikenai tarif progresif sesuai dengan Paaal 17 UU HPP. Selanjutnya, aset-aset digital nirwujud seperti kripto dan NFT wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP, dan dapat dimasukkan ke dalam kelompok harta dengan kode 039 yaitu investasi lain. 
Sistem pemajakan penjualan NFT sendiri masih bersifat self assessment, yaitu wajib pajak (WP) terkait yang harus berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kemudian WP tersebut yang menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.&nbsp;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang berasal dari transaksi NFT adalah objek pajak penghasilan. Perhitungan PPh terutang dilakukan dengan mengacu pada tarif Pasal 17 UU HPP. Setelah itu, aset NFT tersebut wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP dalam kelompok harta dengan kode 039, yakni investasi lain.  

Beli Barang NFT, Apakah Kena Pajak? 

Sebagai salah satu negara yuridis yang diatur dengan ketetapan hukum segala bentuk administrasi penduduk didasarkan atas peraturan yang berlaku. Administrasi dalam artian pemenuhan kewajiban sebagai warna negara Indonesia. 
Ketetapan peraturan di Indonesia berakar dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 menjadi payung dalam penyusunan aturan turunannya. Dalam UUD 1945 mencakup nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan kesatuan, nilai kerakyaratan dan nilai keadilan. Nilai ini sebagai bentuk implementasi tatanan kehidupan masyarat Indonesia.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Hukum dalam Perpajakan</h2>
Pada mulanya, dasar penyusunan ketentuan peraturan perpajakan yakni UUD 1945 dengan pengimplementasian nilai Pancasila. Salah satu bentuk implementasi Pancasila yakni demokrasi perpajakan. Demokrasi merupakan suatu hal yang harus dimengerti dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Demokrasi dalam konteks pajak berkaitan dengan penetapan kebijakan yang akan dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketentuan perpajakan bagi masyarakat Indonesia diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8071/UU/16%20TAHUN%202009" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang No. 16 tahun 2009</a> tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kerap disebut UU KUP.&nbsp;
UU KUP menjadi landasan utama aturan turunan perpajakan lainnya. Dalam UU KUP dijelaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia wajib menaati ketentuan perpajakan dalam hal telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. wajib pajak merupakan sekumpulan orang baik orang pribadi, badan atau Bentuk Usaha Tetap yang secara perpajakan telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Pernyataan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UU KUP. Penegasan terkait wajib pajak dijabarkan kembali di masing-masing aturan turunanya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Siapa Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia?</h2>
Ketentuan subjek pajak dalam negeri Indonesia meliputi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau memutuskan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lebih dari 183 hari 1 tahun pajak. Selain itu, warisan yang belum terganti dapat dikategorikan sebagai subjek pajak pengganti karena menggantikan pemilik warisan sebelumnya. Berikut klasifikasi subjek pajak dalam negeri:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Orang pribadi</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Badan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bentuk Usaha Tetap</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Warisan yang belum terbagi.</li>
</ol>
Reformasi perpajakan telah berlangsung lebih dari puluhan tahun, penetapan subjek pajak pun seiring dengan berjalannya waktu. Saat ini, kebijakan terbaru terkait subjek pajak yakni pemajakan Bentuk Usaha Tetap dipersamakan dengan wajib pajak badan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/64095845b577d80e8037ca3e/Aspek-Perpajakan-atas-Likuidasi-Perusahaan" target="_blank" rel="noopener">Aspek Perpajakan atas Likuidasi Perusahaan</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Pengecualian Subjek Pajak&nbsp;</h2>
Dalam PMK No 235/PMK.010/2020 ditetapkan beberapa subjek yang dikecualikan. Aturan ini mengkhusus pada subjek pajak penghasilan. Dikecualikan dari subjek pajak yakni pertama, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota di organisasi tersebut serta tidak menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh penghasilan. 
Kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional tidak menjadi subjek pajak dengan syarat bukan merupakan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain guna memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dalam hal organisasi internasional menjadi non subjek pajak apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dilakukan pencabutan oleh Menteri Keuangan, hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) PMK 235/PMK.010/2020.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Apakah Wajib Pajak Luar Negeri Dapat Menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia?</h2>
Dalam ketentuan perpajakan secara umum jika orang asing mendapatkan penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak dari negara sumber penghasilan yang diperoleh, namun pemajakan itu hanya sebatas penghasilan yang diperoleh dari negara sumber saja. Dalam hal pemajakan keseluruhan dipegang oleh asas kebangsaan dimana wajib pajak tersebut berasal.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apakah wajib pajak luar negeri dapat menjadi wajib pajak dalam negeri Indonesia, mari pahami lebih dahulu terkait penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Dalam Peraturan Dirjen Perpajakan No 43/PJ/2011 subjek pajak dalam negeri meliputi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia dalam jangka waktu lebih 183 hari pada 12 bulan atau berniat bertempat tinggal atau menetap di Indonesia selama-lamanya, badan yang berkedudukan di Indonesia dan warisan yang belum dibagi. Sedangkan, bagi orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tergolong wajib pajak luar negeri.
Subjek pajak luar negeri tidak sebatas pada wajib pajak orang pribadi saja namun wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia tergolong dalam subjek pajak luar negeri, hanya saja dengan ketentuan perpajakan terbaru pemajakan Bentuk Usaha Tetap dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri (pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PER DJP No 43/PJ/2011.
 Disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) PER DJP No 43/PJ/2011 subjek pajak luar negeri adalah warga negara asing yang tidak tinggal atau menetap di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan badan yang tidak didirikan di Indonesia. Adapun, beberapa persyaratan atau yang dapat menjadi bukti warga negara asing menjadi warga negara Indonesia diantaranya dapat menunjukan visa bekerja atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dengan tinggal lebih dari 183 hari jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun takwim.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/93fb6ba9-241d-4656-aa15-5ea0965a03dd/Cara-Hitung-Pajak-dengan-Tarif-Normal-dan-NPPN" target="_blank" rel="noopener">Cara Hitung Pajak dengan Tarif Normal dan NPPN</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Apakah Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia Dapat Menjadi Wajib Pajak Luar Negeri?</h2>
Perlakuanbalikan juga berlaku bagi wajib pajak dalam negeri Indonesia yang dapat menjadi wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri Indonesia yang berada di luar negeri dianggap kewajiban perpajakannya beralih menjadi wajib pajak luar negeri dalam hal wajib pajak tersebut telah memiki tanda pengenal resmi yang berlaku di luar negeri seperti green card, identity card, student card, pengesahan alamat melalui paspor, surat keterangan dari kedutaan besar dari negara asal atau negara luar negeri, dan tulisan resmi pada paspor oleh kantor imigrasi.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Simulasi&nbsp;</h2>
Adi seorang warga Negara Indonesia yang menerima royalty dari Negara Perancis senilai 1.000-franc swiss jika dirupiahkan setara dengan Rp17.000.000 Dalam kasus ini diketahui Adi tidak menetap di Perancis. Oleh karena itu, sesuai dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang No 36 Tahun 2008</a> sebagaimana digubah terakhir pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang No 7 Tahun 2021</a>, Adi tetap menjadi subjek pajak dalam negeri, karena Adi berada di Indonesia atau menatap di Indonesia lebih dari 183 hari.&nbsp; 
Dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9511/PER_DIRJEN_PJK/PER-43/PJ/2011" target="_blank" rel="noopener">PER-43/PJ/2011</a> Pasal 3 ayat (3) dijelaskan bahwa orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak dalam negeri, apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dan besarannya penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Atas penghasilan berupa royalty yang diterima Adi dari Perancis dipotong pajak di Perancis sesuai dengan tarif yang berlaku atau tarif P3B jika terdapat P3B antara Indonesia-Perancis. Dalam hal Adi merupakan subjek pajak dalam negeri, maka atas pajak yang telah dipotong diluar negeri dapat menjadi kredit pajak di Indonesia atau PPh 24 sebesar nilai terendah antara perhitungan kembali dengan pajak yang dipotong di luar negeri sesuai PMK 192/PMK.03/2018.&nbsp;

Terdapat sejumlah ketentuan seseorang untuk menjadi Wajib Pajak dalam Negeri. Mari, simak ketentuannya di sini!

WPLN Berniat Menjadi WPDN, Apa Saja Persyaratannya?

Membangun rumah sendiri termasuk dalam kategori Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). KMS merupakan kegiatan membangun bangunan baik untuk digunakan sendiri maupun digunakan pihak lainnya yang dilakukan orang pribadi atau badan yang tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan.&nbsp;
Jadi membangun rumah sendiri termasuk dalam pengenaan PPN atas KMS, berbeda dengan usaha seperti jasa konstruksi yang kegiatan usahanya membangun bangunan, sehingga tidak dikenakan PPN KMS. &nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Kriteria Pengenaan PPN KMS&nbsp;</h2>
Perhitungan PPN KMS berbeda dengan perhitungan PPN pada umumnya. Tidak semua KMS dikenakan PPN. Adapun, kriteria pengenaan PPN atas KMS berdasarkan Pasal 2 ayat (4) yaitu:&nbsp;
<ol>
<li>Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, batu bata, dan/atau baja</li>
<li>Diperuntukkan bagi tempat tinggal maupun tempat usaha</li>
<li>Luas keseluruhan bangunan paling sedikit 200m2.&nbsp;</li>
</ol>
Jika Wajib Pajak membangun rumah, baik sebagai tempat tinggal sendiri, untuk disewakan, ataupun untuk dijadikan tempat kos dengan luas yang setara atau melebihi 200m2,&nbsp;maka atas pembangunan rumah tersebut wajib membayarkan PPN KMS.&nbsp;
Selain itu, KMS yang dimaksud dalam peraturan tersebut dapat dilakukan pada pembangunan yang secara sekaligus dalam sebuah jangka waktu tertentu ataupun pada pembangunan yang secara bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan, selama tidak melampaui tenggat waktu antara tahapan pembangunannya tidak melebihi 2 tahun. Akan tetapi, jika tahapan membangun melebihi jangka waktu 2 tahun, kegiatan tersebut termasuk dalam kategori membangun bangunan yang terpisah, sepanjang kegiatan tersebut memenuhi ketentuan.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/631edce3fa33631a298bf4df/KP2KP-Tilamuta-Minta-UMKM-Lapor-Pajak-Dari-Rumah" target="_blank" rel="noopener">KP2KP Tilamuta Minta UMKM Lapor Pajak Dari Rumah</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Tarif PPN KMS&nbsp;</h2>
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Tarif PPN KMS kini mengalami sedikit kenaikan dari tarif sebelumnya. Perubahan ini didasari pada peraturan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12478/PER_MENKEU/61/PMK.03/2022" target="_blank" rel="noopener">PMK No.61/PMK.03/2022 </a>tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). PMK ini mulai berlaku pada 1 April 2022. Tarif yang kini berlaku yaitu sebesar 2,2% dari tarif sebelumnya yang hanya sebesar 2%.&nbsp;&nbsp;
Tarif efektif sebesar 2,2% ini diatur dalam Pasal 3 ayat 2 PMK 61/2022. Dimana tarif ini diperoleh dari 20% dari tarif PPN yang diatur pada UU HPP, yaitu 11%. Maka 20% dari 11% akan memperoleh tarif PPN KMS sebesar 2,2%.&nbsp;Adapun, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPN KMS merupakan seluruh biaya pembangunan bangunan sampai dengan pembangunan selesai, tetapi tidak termasuk biaya perolehan tanah.&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Pengkreditan PPN KMS&nbsp;</h2>
PPN KMS yang telah dibayarkan dapat dikreditkan, sepanjang hal tersebut memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP). Orang pribadi ataupun badan yang melakukan KMS wajib untuk melaporkan pembayaran PPN.&nbsp;&nbsp;
Untuk orang pribadi dan badan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan penyetoran PPN ke dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN Ke kantor pelayanan pajak terdaftar. Sementara itu, untuk orang pribadi dan badan yang bukan merupakan PKP, akan dianggap telah melaporkan pembayaran PPN jika telah melakukan penyetoran PPN.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6311a576767ce5265ee938bc/Berakhir-September-2022-DJP-Evaluasi-Insentif-PPN-DTP-Rumah" target="_blank" rel="noopener">Berakhir September 2022, DJP Evaluasi Insentif PPN DTP Rumah</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Contoh Perhitungan PPN KMS&nbsp;</h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Contoh 1&nbsp;</li>
</ul>
Pada Desember 2022, Tuan Cahya membangun sendiri sebuah rumah ntuk tempat tinggal pribadinya. Pembangunan dilakukan sekaligus dengan luas keseluruhan 150m2. Biaya yang dikeluarkan hingga bangunan tersebut selesai dibuat yaitu pembelian bahan baku untuk bangunan keseluruhan sebesar Rp 150.000.000, serta biaya upah pekerja sebesar Rp&nbsp; 40.000.000.&nbsp;
Atas kegiatan membangun tersebut tidak dikenakan PPN KMS, karena tidak memenuhi kriteria pengenaan PPN KMS yaitu luas bangunan kurang dari 200m2. Jadi Tuan Cahya tidak perlu memperhitungkan dan membayar PPN KMS.&nbsp;
<ul>
<li style="text-align: justify;">Contoh 2&nbsp;</li>
</ul>
Pada September 2022, Tuan Arya membangun sendiri sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Pembangunan dilakukan sekaligus dengan luas keseluruhan 200m2. Biaya yang dikeluarkan hingga bangunan tersebut selesai dibuat yaitu pembelian tanah sebesar Rp 250.000.000, pembelian bahan baku untuk bangunan keseluruhan sebesar Rp 200.000.000, serta biaya upah pekerja sebesar Rp&nbsp; 80.000.000.&nbsp;
Atas kegiatan pembangunan tersebut tergolong sebagai KMS dan telah memenuhi kriteria pengenaan PPN KMS. Maka selanjutnya perlu dilakukan perhitungan PPN KMS terutang, dimana biaya perolehan tanah tidak termasuk dalam perhitungan, sebab bukan termasuk dalam DPP dalam menghitung PPN KMS.&nbsp;
PPN KMS Terutang = 2,2% &times; (Rp 200.000.000 + Rp 80.000.000)&nbsp;
= 2,2% &times; Rp 280.000.000&nbsp;
= Rp 6.160.000&nbsp;
Jadi nilai PPN KMS yang terutang oleh Tuan Arya adalah sebesar Rp 6.160.000.&nbsp;

KMS merupakan kegiatan membangun bangunan baik untuk digunakan sendiri maupun digunakan pihak lainnya yang dilakukan orang pribadi atau badan yang tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Tarif yang kini berlaku yaitu sebesar 2,2% yang diatur dalam PMK No.61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.  

Bangun Rumah Harus Bayar Pajak? Cari Tahu Di Sini

Dalam hal perpajakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem self assessment. Dengan kata lain, sistem pemungutan pajak sepenuhnya memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Namun, sistem berjalan dengan lancar jika wajib pajak sadar akan kewajibannya saat mengajukan pajak.
Pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan kriteria pemeriksaan untuk menetapkan kejelasan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak atau bertujuan untuk menerapkan aturan menurut Undang-Undang perpajakan. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari pengelolaan proses perpajakan untuk memastikan wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pentingnya Pemeriksaan Pajak</h2>
Banyak kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan perpajakan, salah satunya adalah proses pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan otoritas pajak. Khusus bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan jumlah denominasi yang ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Banyak kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan perpajakan, salah satunya adalah proses pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan otoritas pajak. Khusus bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan jumlah nominal yang ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 Semua wajib pajak harus memahami bagaimana proses pemeriksaan pajak bekerja. Kita tidak hanya perlu memahami pentingnya kegiatan tersebut, tetapi kita juga perlu memahami apa tekniknya dan bagaimana melakukannya. Apalagi, tes ini memiliki tujuan yang besar, terutama untuk perpajakan publik. Sayangnya, masih banyak wajib pajak yang tidak serius dalam proses pemeriksaan pajak. Padahal, ada tujuan besar di balik kegiatan ini, terutama sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/d3da4adc-4174-4c1e-8688-99e0801363ba/Cari-Tahu-Perbedaan-Sistem-Perpajakan-Dunia-Di-Sini" target="_blank" rel="noopener">Cari Tahu Perbedaan Sistem Perpajakan Dunia Di Sini</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Definisi Pemeriksaan Pajak</h2>
Hal pertama yang akan dibahas di sini adalah definisi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan kriteria pemeriksaan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan atau untuk memverifikasi kepatuhan dengan yang berlaku Untuk tujuan lain, seperti menegakkan ketentuan dari hukum perpajakan. 
Definisi ini didasarkan pada isi Pasal 1 UU SRC. Ketentuan pemeriksaan pajak sendiri secara jelas diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/42/UU/6%20TAHUN%201983" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983</a> perubahan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang mengatur tentang penciptaan lapangan kerja. Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan Pasal 31(1) UU KUP dan terdapat tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setelah itu, Pemerintah menerbitkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9958/T/17/PMK.03/2013" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013.</a> Termasuk tata cara pemeriksaan dan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015.
Hal ini bukan hanya dasar dan dasar untuk pemeriksaan pajak. Selain itu, UU Cipta Kerja diubah lagi dengan Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021. Isinya menjelaskan pajak penghasilan, PPN atau PPN dan PPBM atau pajak penjualan atas barang mewah, dan juga menjelaskan ketentuan umum tentang tata cara perpajakan. Adapun jenis pemeriksaan itu sendiri, berdasarkan peraturan dan Undang-Undang pajak pemerintah. Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak yaitu pemeriksaan pajak publik dan pemeriksaan pajak eksternal.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
Pemeriksaan Kantor
</li>
</ul>
Penertiban kantor sendiri merupakan penertiban yang terjadi di kantor DJP. Kegiatan ini terkait dengan audit yang bertujuan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Jangka waktu terpisah berlaku untuk kunjungan kantor, yaitu maksimal tiga bulan dan dapat diperpanjang hingga enam bulan. Jangka waktu dihitung sejak Wajib Pajak datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dinas sampai dengan diterbitkannya berita acara pemeriksaan. Kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak dalam hal pemeriksaan pajak diatur dalam Pasal 14(2).
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memenuhi panggilan untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam panggilan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bersedia meminjamkan dan menunjukkan buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan, termasuk penghasilan usaha, terkait pekerjaan lepas wajib pajak dan dokumen lainnya seperti data elektronik objek kena pajak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Membantu pemeriksa pajak dalam memastikan kegiatan berjalan dengan lancar</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyerahan tanggapan tertulis terhadap hasil tes</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pinjam dokumen audit yang disiapkan oleh akuntan publik bersertifikat</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bersedia memberikan informasi secara lisan atau tertulis atas permintaan.&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pemeriksaan Lapangan</li>
</ul>
Jenis pemeriksaan pajak kedua yang ada adalah pemeriksaan lapangan. Ini adalah kegiatan penyidikan yang dilakukan di tempat wajib pajak atau tempat lain yang ditunjuk oleh DJP. Dalam hal jangka waktu, pemeriksaan di tempat dapat memakan waktu hingga 4 bulan, dan dalam beberapa kasus dapat memakan waktu hingga 8 bulan sejak dikeluarkannya perintah pemeriksaan hingga akseptasi wajib pajak dan diterbitkannya berita acara pemeriksaan. 
Bukti transaksi yang terkait dengan transfer pricing atau transaksi khusus lainnya selama kunjungan lapangan, yang menunjukkan adanya transaksi keuangan teknis, yang memerlukan pemeriksaan lebih dalam dalam kasus tersebut dan memakan waktu lebih lama maksimal 2 kali kunjungan lapangan dapat dilakukan. Tahun. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang dipanggil untuk diperiksa meliputi:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Melihat file seperti buku, catatan, atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembukuan dan dokumen lain yang berkaitan dengan wajib pajak atau penghasilan kena pajak, bisnis, atau pekerjaan lepas yang bersangkutan</li>
<li>Menyediakan cara bagi pejabat pemerintah untuk mengakses atau mengunduh data elektronik</li>
<li>Pejabat publik dilarang memasuki dan memeriksa bangunan, ruangan, harta benda pribadi, atau harta benda apa pun yang mereka curigai digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dokumen pembukuan, uang, atau harta benda yang dapat memberikan informasi tentang pendapatan; kegiatan komersial dan barang kena pajak yang dipinjamkan kepada pemeriksa pajak</li>
<li>Kirim tanggapan Anda secara tertulis</li>
<li>Memberikan informasi lisan atau tertulis sesuai permintaan atau kebutuhan&nbsp;</li>
<li>Memberikan dukungan untuk kelancaran penyaringan</li>
<li>Memberikan, atas biaya Wajib Pajak, bantuan atau fasilitas untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik yang memerlukan keahlian khusus, memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang pribadi dan barang tidak bergerak</li>
<li>Menyiapkan dan menyediakan tempat atau ruangan khusus bagi Pemeriksa Pajak untuk memeriksa suatu rangkaian dokumen terkait Laporan Pajak yang tidak dapat dibawa ke Departemen Jenderal Pajak.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62ba6a8ea9ea8709cb18a862/Ini-Dia-10-Negara-Dengan-Pajak-Tertinggi" target="_blank" rel="noopener">Ini Dia 10 Negara Dengan Pajak Tertinggi</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Tujuan Pemeriksaan Pajak</h2>
Dilihat dari pengertian atau definisi pemeriksaan pajak di atas, inilah tujuan pemeriksaan pajak. Kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain yang terkait dengan pemenuhan dan penegakan peraturan perpajakan.&nbsp;
Hal ini karena perpajakan bersifat self-assessment. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak diperlukan untuk mengimbangi. Berikut ini adalah beberapa tujuan pemeriksaan pajak yang diselenggarakan pemerintah:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Verifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menerapkan dan menegakkan hukum dan peraturan pajak yang berlaku</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memastikan bahwa kewajiban pajak diselesaikan sesuai dengan jumlah nominal yang ditentukan oleh Undang-Undang perpajakan.</li>
</ul>
Berdasarkan PMK 18 Tahun 2021 Pasal 4(1), pemeriksaan mandiri pajak dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
<ul>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Wajib Pajak yang meminta restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Ada data konkrit mengapa pajak yang terutang tidak dibayar atau di bawah nominal</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Wajib Pajak mengajukan SPT lebih lama dan meminta pengembalian pajak</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Wajib Pajak dikembalikan untuk kelebihan pembayaran pajak</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Wajib Pajak mengajukan SPT rugi</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Wajib Pajak yang mengalami peleburan atau likuidasi, atau menunggu pembubaran, atau Wajib Pajak yang akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Wajib Pajak mengubah metode akuntansi karena penilaian kembali aktiva tetap</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Wajib Pajak tidak akan melaporkan SPT sampai lewat jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran yang dipilih berdasarkan analisis risiko</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Wajib Pajak melaporkan SPT yang dipilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">PKP atau Wajib Pajak yang tidak menyampaikan BKP dan JKP.</li>
</ul>

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan otoritas pajak. Khusus bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan jumlah nominal yang ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

Ini Dia Pentingnya Pemeriksaan Pajak

Resmi berlaku mulai 1 Mei 2023, kini penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kepada pembeli agunan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% atau setara dengan 10% dari tarif PPN yang berlaku umum 11% dikali dengan harga jual agunan.
Pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN atas penyerahan AYDA (agunan yang diambil alih) berdasarkan pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12714/PP/44%20TAHUN%202022" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2022</a> yang diperkuat dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/0756ceac-3f3b-43c0-a5a4-eba9df954296/PER_MENKEU/41%20Tahun%202023" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023</a> akan mulai dilaksanakan sepenuhnya oleh kreditur.&nbsp;
Dalam PMK tersebut pun turut mengatur terkait dengan ketentuan pembuatan faktur pajak atas penyerahan AYDA. Kreditur yang merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) berkewajiban untuk membuat faktur pajak atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) yang berupa agunan sebagaimana yang dimaksud tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
Adapun, yang dimaksud dengan kreditur berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 PMK 41/2023, yaitu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah, kredit, maupun pinjaman berdasarkan hukum gadai, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang sektor keuangan. Sementara itu, yang dimaksud dengan agunan yang diambil alih (AYDA) yaitu agunan yang mana diambil alih haknya oleh kreditur guna menyelesaikan kredit, pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah, maupun pinjaman berdasarkan hukum gadai.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Ketentuan Faktur Pajak</h2>
Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 41/2023, tagihan yang berdasarkan pada penjualan agunan maupun dokumen lainnya yang sejenis dan dapat dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Adapun, dokumen sejenis yang dipersamakan dengan faktur pajak sedikitnya memuat informasi terkait sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Nomor dan tanggal dokumen</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Nama dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kreditur</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Nama dan NPWP atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) debitur&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Nama dan NPWP atau NIK pembeli agunan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Uraian BKP (Barang Kena Pajak)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">DPP (Dasar Pengenaan Pajak)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jumlah PPN yang dipungut.</li>
</ul>
Dalam hal agunan tersebut dalam bentuk tanah maupun bangunan, maka tata cara terkait pencantuman uraian BKP akan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang PPN.&nbsp;
Perlu diingat, bahwa faktur pajak dibuat ketika agunan yang telah diambil alih oleh kreditur dijual kepada pihak lain (pembeli agunan). Pada saat pengambilalihan agunan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur tidak diterbitkan faktur pajak. Pembeli agunan yang dimaksud dalam hal ini yaitu pembeli agunan berupa orang pribadi maupun badan yang dibeli di luar dari pembelian secara lelang maupun di luar lelang.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/3fa2a6c5-1a61-4e20-adac-e58fedecb90f/THR-Cair?-Ketahui-Cara-Hitung-Pajaknya-Di-Sini" target="_blank" rel="noopener">THR Cair? Ketahui Cara Hitung Pajaknya Di Sini</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Penyetoran PPN Agunan yang Diambil Alih</h2>
Kreditur wajib untuk menyetor PPN yang telah dipungutnya atas penjualan AYDA kepada pembeli agunan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) maupun dokumen administrasi lainnya yang dapat dipersamakan dengan SSP. Surat setoran pajak tersebut harus dilengkapi dengan ketentuan sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kolom nama dan NPWP diisi dengan NPWP dan nama kreditur</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kode akun pajak diisi dengan &lsquo;411211&rsquo; bagi PPN Dalam Negeri</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kode jenis setoran diisi dengan &lsquo;100&rsquo; bagi setoran masa untuk PPN Dalam Negeri</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kolom wajib pajak/penyetor diisi dengan nama serta NPWP kreditur.</li>
</ul>
Penyetoran PPN ini paling lambat dilakukan akhir bulan berikutnya, terhitung sejak berakhirnya masa pajak, serta disetor sebelum penyampaian SPT Masa PPN.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pelaporan PPN Agunan yang Diambil Alih</h2>
Kreditur berkewajiban untuk melaporkan penyerahan BKP yang berupa agunan seperti yang disebutkan sebelumnya setelah menyetorkan PPN. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tata cara pengisian SPT Masa PPN tersebut sama sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Perlu diketahui, bahwa pajak masukan yang sehubungan dengan perolehan BKP (Barang Kena Pajak) maupun JKP (Jasa Kena Pajak) atas penyerahan agunan tidak dapat dikreditkan PPNnya oleh kreditur. Di samping itu, pembelian agunan oleh pembeli agunan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, atas PPN yang dibayarkannya dapat dikreditkan oleh pembeli agunan, hal ini sesuai dengan peraturan perpajakan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Simulasi Perhitungan Kasus PPN AYDA</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kasus 1</li>
</ul>
Bank ABC memberikan kredit kepada Tuan Andra dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merpati, Kota Denpasar. Akan tetapi, suatu hari Tuan Andra dinyatakan wanprestasi, sehingga aset yang dijadikan agunan yaitu berupa tanah dan bangunan tersebut diambil alih oleh Bank ABC. Kemudian pada 1 Juli 2023, agunan berupa tanah dan bangunan yang telah diambil alih oleh bank tersebut dijual kepada Tuan Bima senilai Rp2 miliar.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jawab</li>
</ul>
Berdasarkan informasi dalam ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank ABC selaku PKP (Pengusaha Kena Pajak) wajib untuk melakukan pemungutan PPN atas penjualan tanah dan bangunan tersebut kepada Tuan Bima. Dengan simulasi perhitungan sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">PPN = 11% &times; 10% &times; Rp2 miliar = Rp 22 juta</li>
</ul>
</li>
</ul>
Jika disederhanakan dapat langsung menggunakan tarif 1,1% menjadi:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">PPN = 1,1% &times; Rp2 miliar = Rp 22 juta</li>
</ul>
</li>
</ul>
Selain itu, Bank ABC juga wajib membuat faktur pajak yang mana berisi segala informasi terkait dengan nomor hingga tanggal dokumen tagihan atas penjualan agunan tersebut, nama serta NPWP Bank ABC selaku kreditur, nama serta NPWP ataupun NIK Tuan Andra selaku debitur, nama serta NPWP ataupun NIK Tuan Bima selaku pembeli agunan, uraian terkait dengan tanah serta bangunan sekaligus informasi terkait luas dan alamatnya, nilai DPP, serta jumlah PPN yang dipungut sebesar 1,1% dalam kasus ini PPN yang tertera harus sebesar Rp22 juta.
Bank ABC juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan sebesar PPN yang telah dipungutnya, dalam ilustrasi kasus di atas yaitu sebesar Rp22 juta. Adapun, penyetoran PPN tersebut paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2023. Setelah melakukan penyetoran PPN, Bank ABC juga berkewajiban untuk melaporkannya ke dalam Surat Pemberitahuan yaitu SPT Masa PPN yang paling lambat dilaporkan pada 31 Agustus 2023 pula.
Perlu diingat, bahwa pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang sehubungan dengan penyerahan agunan tidak dapat dijadikan kredit PPN (tidak dapat dikreditkan) oleh Bank ABC. Sebaliknya dari segi Tuan Bima selaku pembeli agunan merupakan PKP, maka PPN yang dibayarnya sesuai yang tertera dalam faktur pajak dapat dikreditkan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/632d1f3dfa33631a29e325f3/Omzet-Lebih-Dari-Rp48M-Perlukah-Bayar-PPh-Final-UMKM" target="_blank" rel="noopener">Omzet Lebih Dari Rp4.8M, Perlukah Bayar PPh Final UMKM?</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kasus 2</li>
</ul>
Nona Cika menerima pembiayaan dari ABC Finance atas pembelian sebuah mobil minibus dengan nomor polisi B 0000 ZZZ, dimana mobil tersebut dibebani hak jamin fidusia. Nona Cika dinyatakan wanprestasi sehingga mobil minibus tersebut disita oleh ABC Finance. Kemudian pada tanggal 10 Juni, ABC Finance menjual mobil tersebut kepada Bapak Darman dengan harga jual sebesar Rp500 juta. 
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jawab</li>
</ul>
Berdasarkan informasi dalam ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ABC Finance selaku PKP (Pengusaha Kena Pajak) wajib untuk melakukan pemungutan PPN atas penjualan tanah dan bangunan tersebut kepada Bapak Darman. Dengan simulasi perhitungan sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">PPN = 11% &times; 10% &times; Rp500 juta = Rp 5,5 juta</li>
</ul>
</li>
</ul>
Jika disederhanakan dapat langsung menggunakan tarif 1,1% menjadi:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">PPN = 1,1% &times; Rp500 juta = Rp 5,5 juta</li>
</ul>
</li>
</ul>
Selain itu, ABC Finance juga wajib membuat faktur pajak yang mana berisi segala informasi terkait dengan nomor hingga tanggal dokumen tagihan atas penjualan agunan tersebut, nama serta NPWP ABC Finance selaku kreditur, nama serta NPWP ataupun NIK Nona Cika selaku debitur, nama serta NPWP ataupun NIK Bapa Darman selaku pembeli agunan, uraian terkait dengan tanah serta bangunan sekaligus informasi terkait luas dan alamatnya, nilai DPP, serta jumlah PPN yang dipungut sebesar 1,1% dalam kasus ini PPN yang tertera harus sebesar Rp5,5 juta.
ABC Finance juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan sebesar PPN yang telah dipungutnya paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023. Setelah melakukan penyetoran, ABC Finance juga berkewajiban untuk melaporkannya paling lambat pada 31 Juli 2023 pula.

Resmi berlaku mulai 1 Mei 2023, kini penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kepada pembeli agunan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% atau setara dengan 10% dari tarif PPN yang berlaku umum 11% dikali dengan harga jual agunan.

Ada Tarif Baru PPN Agunan 1,1%, Begini Simulasinya!

Setiap tahunnya, seluruh karyawan tentu akan mendapatkan THR sesuai masa kerjanya. Namun, pemberian THR ini diketahui dikenakan pajak. Selain itu, bagi Anda yang di-PHK atau sedang mencari peluang kerja baru, Anda perlu mengetahui bagaimana proses penghitungan pajaknya. Lalu, bagaimana perhitungan pajak THR? mari, pelajari lebih lanjut terkait informasi tentang THR dan perhitungan pajaknya di sini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Hukum yang Mendasari Pengenaan Pajak THR</h2>
Tunjangan Hari Raya atau sering disebut dengan THR merupakan suatu tambahan tunjangan yang diberikan oleh instansi atau perusahaan yang merupakan hak karyawan. THR diberikan sebelum hari raya keagamaan kepada seluruh karyawan yang telah bekerja selama satu bulan secara terus menerus.
 Tunjangan hari raya juga merupakan penghasilan karyawan dan dikenakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), terutama bagi orang pribadi yang merupakan wajib pajak dalam pengertian Undang-Undang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU PPh). 
Perlu dicatat, bahwa pemotongan PPh 21 (PPh 21) THR tidak sama untuk setiap karyawan, tergantung pada jumlah yang diterima sampai dengan NPWP. Jika Anda tidak memiliki NPWP, jumlah pemotongan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan NPWP. Aturan pemungutan pajak THR ditetapkan dengan Surat Keputusan No. FR-16/PJ/2016. Sementara itu, pelaksanaan THR 2023 didukung Surat Edaran (SE) No. M/2/HK.04/III/2023.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Menghitung Pajak THR</h2>
Nilai pajak THR lebih tinggi dari pajak upah/gaji karena perhitungan penghasilannya tidak teratur dan tidak tahunan. Hal ini tertuang dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11235/PER_DIRJEN_PJK/PER-16/PJ/2016" target="_blank" rel="noopener">PER-16/PJ/2016</a>, Pasal 14 Ayat 2, huruf A dan B.
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Taksiran penghasilan tetap yakni jumlah penghasilan tetap dalam satu bulan dikalikan dua belas bulan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Apabila diperoleh tambahan penghasilan tidak tetap, maka taksiran penghasilan selama 1 (satu) tahun adalah jumlah yang ditandai dengan huruf a ditambah dengan penghasilan tidak tetap.</li>
</ol>
THR yang dilaporkan sebesar:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pegawai yang telah bekerja terus menerus selama 12 (dua belas) bulan atau lebih dibayar 1 (satu) bulan gaji</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bagi pegawai yang telah bekerja 1 (satu) bulan dari 12 (dua belas) bulan tanpa henti, maka perhitungan proporsionalnya ialah jam kerja (bulan) /12 x 1 bulan gaji.&nbsp;</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tahapan Penghitungan Pajak THR</h2>
Sebelum Anda mulai menghitung, maka Anda dapat melakukan langkah perhitungan sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li> Perhitungan Pendapatan Bersih</li>
</ul>
Rumus: (semua pendapatan kotor - semua pengeluaran = pendapatan bersih)
Biaya yang bisa menjadi pengurang dari penghasilan bruto yakni sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Biaya kantor 5% dari penghasilan kotor</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Iuran Asuransi (JHT)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan Bebas Pajak (PTKP).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> Menghitung Penghasilan Kena Pajak</li>
</ul>
Rumus: penghasilan kena pajak = penghasilan bersih dikurangi PTKP
Pajak progresif menurut Pasal 17 Undang-Undang Harmonisasi Undang-Undang Perpajakan (UU HPP), yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan 0-Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%</li>
<li>Penghasilan Rp60.000.000-Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%</li>
<li>Penghasilan Rp250.000.000-Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%</li>
<li>Penghasilan Rp500.000.000-Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%</li>
<li>Penghasilan lebih dari Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35%.</li>
</ul>
Jika jumlah THR ditambahkan ke laba bersih tahun berjalan dan penghasilannya kurang dari PTKP, maka THR yang diterima tidak kena pajak. Berdasarkan UU Harmonisasi, besaran PTKP adalah sebagai berikut :
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Rp 54.000.000 per tahun / Rp 4,5 juta per bulan khusus wajib pajak orang pribadi bergantung</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tambahan Rp 4.500.000,- bagi wajib pajak yang menikah</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">54.000.000 rupiah untuk perempuan yang penghasilannya ditambah dengan penghasilan laki-laki</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tambahan Rp 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga kandung, keluarga besar dan anak angkat yang menjadi tanggungan penuh, maksimal 3 orang per keluarga.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/632d1f3dfa33631a29e325f3/Omzet-Lebih-Dari-Rp48M-Perlukah-Bayar-PPh-Final-UMKM" target="_blank" rel="noopener">Omzet Lebih Dari Rp4.8M, Perlukah Bayar PPh Final UMKM?</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Contoh Hitung Pajak THR</h2>
Pahami perhitungan pajak THR lebih jelas melalui simulasi berikut:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Kasus 1</li>
</ul>
Bapak Andi merupakan karyawan tetap PT BBB dengan gaji bulanan Rp 8.000.000. Bapak Andi memiliki seorang istri yang menganggur dan seorang anak tanggungan. Menjelang Hari Raya ini, Bapak Andi menerima tunjangan Hari Raya yang setara dengan gaji rutin bulanan sebesar Rp 8.000.000. Berapa pajak THR Bapak Andi yang dipotong dari bisnisnya?&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perhitungan Pajak atas Gaji/Upah</li>
</ul>
Gaji Bruto setahun Rp8.000.000 x 12 bulan = Rp96.000.000
Biaya Jabatan 5% x Rp96.000.000 = Rp4.800.000 (-)
Penghasilan Neto = Rp91.200.000
PTKP setahun (K/1) = Rp58.500.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak = Rp32.700.000
PPh 21 Terutang 5% x Rp32.700.000 = Rp1.635.000.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perhitungan Pajak atas THR</li>
</ul>
Gaji setahun = Rp96.000.000
THR = Rp8.000.000 (+)
Penghasilan Bruto = Rp104.000.000
Biaya Jabatan 5% x Rp104.000.000 = Rp5.200.000 (-)
Penghasilan Neto = Rp98.800.000
PTKP setahun (K/1) = Rp58.500.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak = Rp40.300.000
PPh 21 Terutang 5% x Rp40.300.000 = Rp2.015.000.
&nbsp;
Dengan demikian, PPh 21 atas THR Bapak Andi adalah:
= Rp2.015.000 &ndash; Rp1.635.000
= Rp380.000
Sehingga Bapak Andi akan mendapatkan THR senilai:
= Rp8.000.000 &ndash; Rp380.000
= Rp7.620.000.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/93fb6ba9-241d-4656-aa15-5ea0965a03dd/Cara-Hitung-Pajak-dengan-Tarif-Normal-dan-NPPN" target="_blank" rel="noopener">Cara Hitung Pajak dengan Tarif Normal dan NPPN</a></h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Kasus 2</li>
</ul>
Bagian HRD PT Angan Jaya menghitung THR yang diterima karyawannya saat Lebaran, termasuk Pak Joko yang merupakan karyawan baru di perusahaan ini selama 10 bulan. Hingga saat ini, Pak Joko menerima gaji bulanan sebesar Rp 6.000.000. Dari sisi perpajakan, Joko sudah memiliki status NPWP K/1. Berikut 4 langkah penghitungan netto THR Idul Fitri yang diterima Pak Joko berdasarkan Pasal 21:&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Melakukan Perhitungan Besaran THR Lebaran secara Proporsional</li>
</ul>
Menurut masa kerja, Bapak Joko bekerja selama 10 bulan dalam satu tahun (10/12).
Rumus THR proporsional: jumlah bulan kerja dibagi dengan bulan dalam satu tahun dikali dengan jumlah gaji sebulan
= 10 bulan/ 12 x Rp6.000.000
= Rp5.000.000 (i).
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Melakukan Perhitungan PPh 21 atas Pendapatan Setahun</li>
</ul>
= Pendapatan Rutin Rp6.000.000
= Pengurang: Biaya Jabatan 5% (Rp300.000)
= Pendapatan Neto Sebulan Rp5.700.000
= Pendapatan Neto Setahun Rp68.400.000 (ii)
= PTKP K/1 (Rp63.000.000)
= PKP Setahun Rp5.400.000
= Pajak Setahun 5% Rp270.000 (iii).
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Melakukan Perhitungan PPh 21 atas THR</li>
</ul>
= Pendapatan Neto Setahun Rp68.400.000 (ii)
= THR Rp5.000.000 (i)
= THR Rp5.000.000 (i)
= Pendapatan Total Rp73.400.000
= PTKP K/1 (Rp 63.000.000)
= PKP Setahun Rp10.400.000
= Pajak Setahun 5% Rp540.000 (iv)
= Pajak PPh 21 atas THR : Rp540.000,00 &ndash; Rp270.000,00&nbsp; : Rp270.000,00.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Melakukan Perhitungan Tunjangan Hari Raya yang Diterima</li>
</ul>
THR yang Diterima Bapak Joko = THR Proporsional Masa Kerja &ndash; PPh 21
= Rp5.000.000 (i) &ndash; Rp270.000 (v)
= Rp4.780.000.
PT Angan Jaya wajib memungut, membayar dan melaporkan 21PPh THR Lebaran kepada pemerintah. Demikian ulasan mengenai penghitungan pajak THR yang harus diselesaikan wajib pajak atau perusahaan pemberi tunjangan hari raya. Sebagai perusahaan pemotong pajak, THR memiliki kewajiban pemotongan pajak ke kas negara.&nbsp;

Tunjangan Hari Raya atau sering disebut dengan THR merupakan suatu tambahan tunjangan yang diberikan oleh instansi atau perusahaan yang merupakan hak karyawan. 

THR Cair? Ketahui Cara Hitung Pajaknya Di Sini

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa Wajib Pajak UMKM yang membukukan peredaran bruto (omzet) lebih dari Rp 4,8 miliar dalam tahun pajak berjalan tetap menggunakan skema PPh Final 0,5% sampai dengan akhir tahun.
Penjelasan DJP tersebut menjawab pertanyaan salah satu warganet yang mengaku telah memiliki peredaran bruto (omzet) lebih dari Rp 4,8 miliar pada Agustus 2022. Sebagai informasi, Wajib Pajak yang bersangkutan tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak UMKM <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018" target="_blank" rel="noopener">PP Nomor 23 Tahun 2018</a> dan usahanya baru berjalan selama 2 bulan.
Melalui akun twitternya @kring_pajak, DJP menjelaskan bahwa untuk bulan Agustus hingga Desember 2022 masih menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/631fe913fa33631a2992c697/Petugas-Pajak-Cek-Omzet-UMKM-Bidang-Kuliner" target="_blank" rel="noopener">Petugas Pajak Cek Omzet UMKM Bidang Kuliner</a></h3>
Kemudian, atas penghasilan dari usaha yang diperoleh pada tahun berikutnya, Wajib Pajak dapat dikenai skema PPh dengan tarif umum atau memanfaatkan fasilitas yang diatur dalam Pasal 31E UU PPh sebagaimana telah diubah dalam UU HPP.
Sebagai informasi tambahan, Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu orang pribadi dan badan berbentuk firma, koperasi, persekutuan komanditer, dan perseoran terbatas.
Kemudian, merujuk pada Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2018 bahwa atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki perederan bruto tertentu akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/630300d8a9ea8709cb18bcb7/Kebijakan-e-Meterai-Pada-UMKM-Melalui-E-commerce--" target="_blank" rel="noopener">Kebijakan e-Meterai Pada UMKM Melalui E-commerce</a></h3>
Jangka waktu tertentu pengenaan PPh Final UMKM diberikan selama 7 (tujuh) tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Lalu, 4 (empat) tahun bagi Wajib Pajak badan berbentuk firma, koperasi, dan persekutuan komanditer. Sementara itu, Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun pajak.
Adapun, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 ini, jangka waktu PPh Final terhitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar.
Sedangkan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum PP Nomor 23 Tahun 2018 berlaku, jangka waktu PPh Final terhitung sejak tahun pajak berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018. Apabila masa berlaku penggunaan PPh Final telah habis, Wajib Pajak harus menggunakan tarif umum.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa Wajib Pajak UMKM yang membukukan peredaran bruto (omzet) lebih dari Rp 4,8 miliar dalam tahun pajak berjalan tetap menggunakan skema PPh Final 0,5% sampai dengan akhir tahun.

Omzet Lebih Dari Rp4.8M, Perlukah Bayar PPh Final UMKM?

Pajak menjadi sektor utama penerimaan negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan. Diharapkan melalui sistem tersebut adanya perkembangan pengadaan pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 23A yakni pajak menjadi aspek penting pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa. 
Tanpa penerimaan pajak yang optimal pelaksanaan kegiatan pun akan tertunda. Sebagai negara hukum Indonesia telah menetapkan aturan terkait pemungutan dan/atau pemotongan pajak. Hal ini betujuan untuk menjaga penerimaan negara yang optimal dan berkelanjutan secara signifikan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perkembangan Pajak di Indonesia Menurut OECD</h2>
Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dalam memperbaiki sistem perpajakannya selama dekade terakhir, baik dalam hal peningkatan pendapatan maupun efisiensi administrasi. Meskipun demikian, penerimaan pajak masih rendah, mengingat perlunya lebih banyak pengeluaran untuk infrastruktur dan perlindungan sosial. Dengan pengecualian sektor sumber daya alam, peningkatan penerimaan pajak paling baik dicapai melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan, daripada perubahan jadwal perpajakan yang tampaknya sejalan dengan praktik internasional.&nbsp;
Langkah-langkah yang mungkin untuk memperluas basis pajak termasuk memasukkan lebih banyak wiraswasta ke dalam sistem pajak, mengenakan tunjangan dan tunjangan tambahan yang diberikan pemberi kerja untuk pajak pendapatan pribadi dan mengurangi pengecualian dari pajak pertambahan nilai. Peningkatan administrasi perpajakan telah membuat kemajuan besar di Indonesia sejak tahun 2002, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan pelatihan petugas pajak dan kapasitas pemeriksaan dan litigasi administrasi, sekaligus memperkuat Sistem Pengendalian Internal atau SPI dan meningkatkan transparansi keputusan.&nbsp;
Pemerintah menggunakan sistem pajak sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai berbagai tujuan, di antaranya redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, penyediaan barang publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kombinasi dan pentingnya tujuan ini berbeda-beda untuk setiap negara, dan biasanya bergantung pada latar belakang politik dan ekonomi masing-masing. Hingga saat ini pajak tetap menjadi garda terdepan perekonomian bangsa, oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak tetap dilakukan sesuai dengan landasan hukum.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Objek Pajak</h2>
Dalam artikel ini akan dibatasi dalam cakupan objek pajak penghasilan. Diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang No 36 tahun 2008</a> sebagaimana digubah terakhir pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang No 7 tahun 2021</a> serta aturan turunannya yakni <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12737/PP/55%20TAHUN%202022" target="_blank" rel="noopener">PP 55 tahun 2022, </a>objek pajak penghasilan terdiri dari seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik diperuntukan untuk konsumsi ataupun investasi.
Objek pajak ini akan dikenakan pajak yang bersifat non final, final ataupun tidak kenakan pajak atau non objek pajak. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU PPh. Adapun, objek pajak yang dikenakan pajak final seperti bunga tabungan, bunga depostio, hadiah undian sedangkan yang digolongkan sebagai non objek yakni warisan dalam garis keturunan satu derajat, hibah, sumbangan, dan lain sebagainya. Guna mengetahui besaran pajak yang harus disetorkan ke negara terlebih dahulu dilakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/3e52ae7c-70c2-479e-80e9-72c108a66e70/Ketahui-3-Cara-Pelunasan-Cukai-Di-sini" target="_blank" rel="noopener">Ketahui 3 Cara Pelunasan Cukai Di sini</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Perhitungan Pajak</h2>
Perhitungan pajak didasarkan atas besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. besaran inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk menghitung besaran pajak terutang. Tarif yang digunakan dalam perhitungan pajak telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Tarif ini menyongsong keadilan pajak yang bersifat vertikal dimana besaran tarif pajak ditentukan oleh besaran penghasilan yang diterima. 
Pelaksanaan ini sangat memperhatikan asas keadilan. Tarif pajak penghasilan diatur dalam UU PPh pasal 17 dimana disana dirinci lapisan tarif untuk wajib pajak badan ataupun orang pribadi. Fokus dalam artikel ini adalah wajib pajak orang pribadi. Lapisan tarif bagi wajib pajak orang pribadi yakni:
<table style="height: 396px; width: 97.3658%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 35.0386%; text-align: center;">
Keterangan
</td>
<td style="width: 43.2012%; text-align: center;">
Rentang
</td>
<td style="width: 15.475%; text-align: center;">
Tarif
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 35.0386%;">
Lapisan 1
</td>
<td style="width: 43.2012%;">
0 &ndash; Rp60 juta
</td>
<td style="width: 15.475%;">
5%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 35.0386%;">
Lapisan 2
</td>
<td style="width: 43.2012%;">
&gt;Rp60 &ndash; Rp250 juta
</td>
<td style="width: 15.475%;">
15%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 35.0386%;">
Lapisan 3
</td>
<td style="width: 43.2012%;">
&gt;Rp250 &ndash; Rp500 juta
</td>
<td style="width: 15.475%;">
25%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 35.0386%;">
Lapisan 4
</td>
<td style="width: 43.2012%;">
&gt;Rp500 &ndash; Rp5 milyar
</td>
<td style="width: 15.475%;">
30%
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 35.0386%;">
Lapisan 5
</td>
<td style="width: 43.2012%;">
&gt;Rp5 milyar
</td>
<td style="width: 15.475%;">
35%
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lapisan, rentang dan besaran tarif ini berubah setelah adanya UU HPP yang mana sebelumnya tarif pajak hanya terdapat 4 lapisan saja. Dengan adanya penyesuaian ini diharapkan lebih menunjukan kepastian hukum dan keadilan. Tak hanya tarif pasal 17 yang terdiri dari 5 lapisan tarif ini, wajib pajak orang pribadi dapat memilih menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto atau NPPN
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/630d8b3a767ce5265ee937cf/Penerapan-Pajak-Karbon-Sebagai-Upaya-Pengendalian-Iklim-Global-" target="_blank" rel="noopener">Penerapan Pajak Karbon Sebagai Upaya Pengendalian Iklim Global</a></h3>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Norma Perhitungan Penghasilan Netto&nbsp;</h2>
Wajib pajak yang dapat menggunakan NPPN adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8M dan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas. Sebelum menggunakan norma wajib pajak harus menyampaikan permohonan tertulis kepada DJP dengan jangka waktu 3 bulan pertama pada tahun pajak bersangkutan. Kewajiban perpajakan wajib pajak yang menggunakan NPPN yakni menyelenggarakan pencatatan. Untuk daftar tarif pajak penggunaan NPPN diatur dalam PER 17/PJ/2015. Tarif ini tergantung dari uraian KLU dan wilayah baik di dalam ibu kota provinsi, ibu kota provinsi lainnya, dan daerah lainnya.
Simulasi:
Pak Anton merupakan wajib pajak usahawan dengan melakukan usaha pertanian. Kode KLU pak anton 01111 dengan wilayah ibu kota provinsi. Selama tahun 2022 peredaran usaha pak anton sebesar Rp 2M dan telah menggunakan norma sejak tahun 2020. Bagaimana kewajiban perpajakan bapak anton?
Jawab:
Peredaran usaha = Rp 2M
% tarif NPPN = 15%
Penghasilan netto = Rp 2M x 15%&nbsp;
Penghasilan netto = Rp 300 juta
Tarif Pajak:
Rp 60.000.000 x 5% = Rp 3.000.000
Rp 190.000.000 x 15% = Rp 28.500.000 juta
Rp 50.000.000 x 25% = Rp 1.250.000
Pajak terutang = Rp 32.750.000 juta.
&nbsp;
Dengan menggunakan kasus yang sama namun perhitungan pajak tanpa norma, maka perhitungannya
Dari jumlah peredaran usaha Rp 200 juta diketahui besaran biaya lain lain termasuk biaya operasional dan pemasaran sebesar Rp 100 diasumsikan tuan anton tidak memperoleh penghasilan lainnya di luar kegiatan usaha sehingga penghasilan neto sebesar Rp 100. Diketahui tuan anton telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Istri tuan anton tidak bekerja, maka perhitungan pajaknya?
Jawab:
Penghasilan neto = Rp 100 juta
PTKP = Rp 72 juta
PKP = 28 juta
Tarif Pajak =
5% * Rp 28 juta = Rp 1,4 juta.

Perhitungan pajak didasarkan atas besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. besaran inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk menghitung besaran pajak terutang. 

Cara Hitung Pajak dengan Tarif Normal dan NPPN

Ketika Anda menjalankan bisnis, tidak selalu berjalan mulus dan memakan waktu lama. Masalah yang dihadapi pengusaha dalam proses ini sangat banyak dan dapat menghalangi mereka dari usaha kecil dan perusahaan besar. Bisnis yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu membutuhkan manajemen yang lebih kompleks daripada kepemilikan perseorangan. Tentu persaingan semakin ketat dan persoalan semakin rumit.
Tidak jarang perusahaan memutuskan untuk bubar atau dilikuidasi karena berbagai alasan. Alasan umum perusahaan bangkrut termasuk kerugian berturut-turut, perampingan bisnis, penurunan penjualan yang signifikan, dan utang.&nbsp;
Bahkan, manajemen perusahaan dapat mengambil berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah di atas selain pembubaran atau likuidasi. Namun, pembubaran/likuidasi merupakan pilihan terakhir jika tidak ada hasil yang diperoleh.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Mengenal Likuidasi Perusahaan</h2>
Proses likuidasi didasarkan pada sembilan hal yang diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6920/UU/40%20TAHUN%202007" target="_blank" rel="noopener">UU No 40 Tahun 2007,</a> yang meliputi keputusan RUPS, penghentian masa pendirian, keputusan pengadilan, pembatalan pailit, dan pembiayaan pailit. Termasuk harta pailit yang tidak cukup untuk, kepailitan, pencabutan izin usaha, permohonan dari Kejaksaan, cacat hukum dalam akta pendirian, dan ketidakmungkinan kelanjutan perusahaan. 
Dalam likuidasi, salah satu caranya adalah dengan membagi kekayaan hasil likuidasi terlebih dahulu kepada para kreditur kemudian kepada para pemegang saham, jika ada. Aset perusahaan biasanya dijual melalui mekanisme lelang.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Perpajakan Saat Likuidasi Perusahaan</h2>
Wajib pajak perusahaan atau badan juga memiliki kewajiban perpajakan yang lebih kompleks daripada wajib pajak orang pribadi dalam hal situasi perpajakan likuidasi perusahaan. Ada proses yang lebih panjang untuk berbagai kewajiban perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembatalan NPWP. 
Demikian pula dalam proses pembubaran atau likuidasi suatu perseroan sebagai entitas kena pajak, terdapat pula kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sebelum berhenti menjadi wajib pajak badan.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pembayaran Kewajiban Perpajakan</li>
</ul>
Seperti dijelaskan di atas, wajib pajak dalam proses likuidasi biasanya gagal bayar terhadap kreditur mereka. Dalam hal likuidasi, kreditur memulihkan kewajiban wajib pajak melalui aset perusahaan yang dijual atau dilelang. Negara merupakan salah satu kreditur yang memungut kewajiban wajib pajak berupa kewajiban perpajakan. Menurut Pasal 21 UU SRC dan Pasal 19 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/3790/UU/19%20TAHUN%202000" target="_blank" rel="noopener">UU No. 19 Tahun 2000,</a> negara memiliki hak primer untuk membayar pajak atas barang milik wajib pajak. 
Dikarenakan keistimewaan tersebut, maka hasil lelang barang-barang wajib pajak seharusnya digunakan untuk melunasi kewajiban perpajakan terlebih dahulu. Hak mendahului kewajiban perpajakan ini meliputi kewajiban perpajakan, sanksi administrasi dan biaya pemungutan pajak. Hak penolakan pertama sehubungan dengan kewajiban pajak didahulukan dari semua hak penolakan pertama lainnya dengan pengecualian berikut.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya prosedural yang timbul semata-mata dari perintah untuk menjual barang bergerak dan/atau tidak bergerak</li>
<li>Biaya penyimpanan barang yang bersangkutan</li>
<li>Biaya hukum yang timbul hanya dari penjualan dan penyelesaian perkebunan. Artinya, jika wajib pajak melikuidasi atau membubarkan perusahaan, pelunasan kewajiban pajak menjadi prioritas utama.&nbsp;</li>
</ul>
<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/637b322eb577d80e80ee0bae/Apa-Itu-Nomor-Seri-Faktur-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Nomor Seri Faktur Pajak?</a></h3>
KPP melakukan pemeriksaan wajib pajak secara berkala terkait dengan pembubaran atau likuidasi perusahaan, meskipun hanya sedikit informasi yang diberikan dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11697/SE_DIRJEN_PJK/SE%20-%2015/PJ/2018" target="_blank" rel="noopener">Surat Edaran Dirjen No. SE-15/PJ/2018.</a> Pemeriksaan ini dilakukan untuk semua jenis pajak dan dilakukan melalui kunjungan lapangan untuk memverifikasi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan pelaporan. Peninjauan ini dapat disertai dengan penelaahan sebagai bagian dari permohonan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan PKP.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP</li>
</ul>
Ketika sebuah perusahaan dibubarkan, itu bukan lagi kewajiban pajak. Oleh karena itu, status pengukuhan PKP harus dicabut dari wajib pajak dan NPWP harus dihapuskan. Kedua proses tersebut lebih baik dilakukan atas permintaan wajib pajak. Hal ini untuk menghindari berbagai sanksi yang mungkin timbul selama menunggu PKP dicabut dan/atau NPWP dibubarkan. Kewajiban lapor tetap berlaku jika wajib pajak dianggap masih menjalankan usahanya. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan konfirmasi PKP secara elektronik melalui permohonan pendaftaran atau secara tertulis kepada KPP. 
Permohonan dilakukan dengan menggunakan Formulir Pencabutan Inisiasi PKP yang telah diisi, ditandatangani dan disertai bukti-bukti. KPP kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan mengambil keputusan dalam waktu enam bulan sejak pengajuan untuk menerima atau menolak permintaan pencabutan konfirmasi PKP. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada KPP secara elektronik melalui permohonan pendaftaran atau secara tertulis untuk pembatalan NPWP. 
Permohonan pencabutan NPWP dapat diajukan bersamaan dengan atau setelah permohonan pencabutan PKP diajukan. Permohonan yang diajukan dengan menggunakan formulir penghapusan NPWP harus dilengkapi dan ditandatangani serta disertai dengan dokumen pendukung. Tanda terima wajib pajak badan yang dilikuidasi atau dibubarkan adalah salinan likuidasi atau surat sejenis dari perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6371de6eb577d80e80ba106b/SPT-Masa-PPh-Final-Pengungkapan-Harta-Bersih" target="_blank" rel="noopener">SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih</a></h3>
Atas permohonan penghapusan NPWP tersebut, KPP akan melakukan pemeriksaan apakah persyaratan subjektif dan/atau objektif wajib pajak badan yang dilikuidasi telah dipenuhi. Selain itu, penghapusan NPWP pada Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tidak ada kewajiban pajak, atau kewajiban pajak tetapi batas waktu penagihan telah berakhir</li>
<li>Tidak ada tindakan audit untuk memeriksa keteraturan, pengumpulan bukti, klarifikasi pelanggaran pajak atau penuntutan pelanggaran pajak</li>
<li>Tidak dalam proses membuat kesepakatan bersama</li>
<li>Tidak dalam proses pembuatan perjanjian transfer pricing</li>
<li>Tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan berupa banding; pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; pengurangan atau penghapusan SKP; pengurangan atau pembatalan STP; hasil pemeriksaan, verifikasi, atau pembatalan kajian UN . tindakan hukum; banding; dan/atau peninjauan kembali.&nbsp;</li>
</ul>
Jika semua syarat di atas terpenuhi, perwakilan KPP memiliki waktu 12 bulan sejak diterimanya permohonan pencabutan NPWP untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut.
Dalam hal pembubaran perusahaan sesuai dengan Bagian 142(2)(a), Undang-Undang Perusahaan menetapkan bahwa setelah perusahaan dibubarkan karena alasan yang ditentukan dalam Bagian 142(1), likuidasi berdasarkan Undang-Undang Perusahaan harus dilakukan. Likuidator atau wali amanat berdasarkan status hutang perusahaan, pemilik perusahaan dapat secara sukarela memutuskan untuk menutup dan melikuidasi perusahaan. 
Namun, tidak jarang suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh pihak lain karena memiliki hutang yang belum terbayar. KPP, sebelum menghapus kewajiban pajak yang dikurung, jika ada, pastikan sudah diisi. Proses penutupan usaha dapat dilakukan secara langsung melalui likuidasi usaha, atau dapat dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu menidurkan atau menidurkan usaha sebelum melikuidasi usaha dan mengajukan permohonan penghapusan NPWP atau NPPKP. 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berperan penting dalam proses likuiditas perusahaan. Pasalnya, adanya pajak lain seperti PPN dan PPh merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum proses likuidasi perseroan selesai.

Tidak jarang perusahaan memutuskan untuk bubar atau dilikuidasi karena berbagai alasan. Wajib pajak perusahaan atau badan juga memiliki kewajiban perpajakan yang lebih kompleks daripada wajib pajak orang pribadi dalam hal situasi perpajakan likuidasi perusahaan. Seperti apa informasinya? yuk simak di sini!

Artikel Pajakku

Fokus

Langganan Info Terbaru