Jakarta

Bandung

Bali

<h2>Kebijakan Privasi Pajakku</h2>
Pajakku sangat menghormati privasi Pengguna dan selalu berupaya untuk melindungi data yang diberikan oleh Pengguna. Pajakku melakukan perlindungan data Pengguna dengan mengacu pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, The EU General Data Protection Regulation, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diterbitkan yang berhubungan dengan ketentuan ini.
Kebijakan Privasi Pajakku (selanjutnya akan disebut &ldquo;Kebijakan Privasi&rdquo;) akan menjelaskan bagaimana Pajakku memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, menyimpan, mengubah, mengelola dan/atau mempergunakan data Pengguna atau informasi yang Pengguna berikan saat Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dan pihak ketiga
Pengguna mengakui bahwa ia telah diberitahukan dan memahami ketentuan Kebijakan Privasi ini serta Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Pajakku untuk memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, mengelola dan/atau mempergunakan data tersebut untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi.
Kebijakan Privasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.
Versi Kebijakan Privasi ini berlaku mulai tanggal 17 November 2021.
1. Data Pengguna
1.1. Data Pribadi Pengguna
&ldquo;Data Pribadi&rdquo; mencakup semua data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan dan tidak terbatas data diri Pengguna, antara lain:
Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, alamat e-mail, nomor handphone/telepon dan nama pengguna (username) untuk mengakses Layanan aplikasi Pajakku, data perusahaan yang Pengguna berikan pada Pajakku, alamat IP (lokasi), cookie, data transaksi serta jabatan, identitas perpajakan digital maupun non digital, perekaman wajah. Data ini diperlukan untuk memproses segala bentuk permintaan, aktivitas maupun transaksi yang dilakukan oleh Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pembayaran LPL (Lembaga Persepsi Lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.
1.2. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi Pengguna
Pajakku memperoleh data Pengguna pada saat Pengguna mendaftarkan diri dan mulai mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, yang berkaitan dengan:
1.2.1. Informasi Lisensi/Langganan
Data yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada produk atau layanan yang Pengguna gunakan, periode berlangganan, kuota, cara pembayaran, dan cookie. Data ini diperlukan sebagai referensi bagi Pajakku untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang Pajakku berikan untuk Pengguna.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
1.2.2.&nbsp; Informasi Layanan
Data yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada bagaimana Pengguna mengakses layanan Aplikasi Pajakku, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk mengakses produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maupun fitur yang paling sering Pengguna gunakan. Data ini diperlukan untuk mengembangkan Layanan Aplikasi Pajakku agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.
1.2.3. Peristiwa Sistem Operasi
Data yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada gangguan yang dialami Pengguna, fitur yang mengalami error pada saat Pengguna menggunakan produk dan layanan Pajakku. Data ini diperlukan oleh tim Pajakku sebagati bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk mencapai kepuasan pengguna.
1.3.&nbsp; &nbsp;Pemprosesan dan Penggunaan Data Pengguna
Pajakku menggunakan data Pengguna yang diperoleh dan dikumpulkan dari Pengguna untuk tujuan hal-hal sebagai berikut:
1.3.1. Memproses segala bentuk keperluan yang dibutuhkan Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.
1.3.2. Pajakku hanya akan memproses data yang diberikan oleh Pengguna sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menurut ketentuan Article 6 General Data Protection Regulation.
1.3.3. Pajakku melakukan kegiatan internal yang diperlukan untuk menyediakan layanan, seperti pemecahan masalah software, bug, permasalahan operasional, melakukan analisis data, pengujian, penelitian, dan menganalisis kecenderungan penggunaan dan aktivitas.
1.3.4. Melakukan pengawasan dan/atau melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan.
1.3.5. Menganalisis aktivitas pengguna, perilaku, dan data demografis termasuk tren dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3.6. Mengirimkan pesan pemasaran secara langsung ataupun yang ditujukkan, iklan, survei, dan informasi sehubungan dengan penawaran promosi.
1.3.7. Penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian produk guna meningkatkan keamanan Layanan Aplikasi Pajakku, serta mengembangkan fitur dan produk baru.
1.3.8. Menggunakan, menyalin, mengirim, menyimpan dan melakukan backup data Pengguna dengan tujuan untuk keperluan Pengguna.
2.&nbsp; Pengungkapan Data Pengguna
Kerahasiaan Informasi Pribadi anda adalah hal yang terpenting bagi kami. Kami akan memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dan Informasi Pribadi anda. Kecuali apabila diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut:
2.1. Data Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga dengan izin Pengguna, merupakan tanggung jawab Pengguna dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tanggung jawab terhadap segala penyalahgunaan data Pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga.
&nbsp;
2.2. Pajakku jika diperlukan berhak untuk tidak memberikan Data Pengguna kepada pihak ketiga (walaupun Pengguna telah memberikan izin) apabila Pajakku meyakini bahwa pemberian Data Pengguna tersebut dapat merugikan atau membahayakan Pajakku, melanggar Kebijakan Privasi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2.3. Dalam keadaan tertentu, Pajakku mungkin perlu untuk menggunakan ataupun mengungkapkan Data Pribadi Pengguna untuk tujuan penegakan hukum atau untuk pemenuhan persyaratan dan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal terjadinya sengketa atau proses hukum antara Pengguna dan Pajakku, atau dugaan tindak pidana.
2.4. Seluruh tim Pajakku serta afiliasinya telah menerapkan Sistem Management Keamanan Informasi (Information Security Management) berdasarkan ISO 27001 secara berkala.
2.5. Berkaitan dengan poin 2.4. terkait ISO, seluruh tim Pajakku serta afiliasinya juga telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems dan ISO 20000-1:2018 tentang Service Management System Requirements untuk semakin meningkatkan kepercayaan Pengguna terhadap Layanan Pajakku di luar ruang lingkup keamanan Data Pengguna
3. Cookie
3.1. Cookie adalah berkas data kecil yang ditempatkan browser Anda pada komputer atau perangkat seluler Anda. Dengan cookie, situs web tersebut dapat "mengingat" tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu.
3.2. Cookie tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan akses data lain yang Pengguna miliki di perangkat komputer Pengguna, selain dari yang telah Pengguna setujui untuk disampaikan.
3.3. Perangkat komputer Pengguna akan menerima cookie secara otomatis, namun Pengguna dapat mengatur browser mereka untuk menolak beberapa jenis cookie tertentu atau cookie yang lebih spesifik. Di samping itu, pengguna dapat menghapus cookie kapan saja.
3.4. Pajakku menggunakan fitur Google Analytics Demographics and Interest. Data yang Pajakku peroleh dari fitur tersebut, seperti umur, jenis kelamin, minat Pengguna dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi Pengguna akan Pajakku gunakan untuk pengembangan fitur, fasilitas, dan/atau konten yang terdapat pada Situs Pajakku. Jika Pengguna tidak ingin data miliknya terlacak oleh Google Analytics, Pengguna dapat menggunakan Add-On Google Analytics Opt-Out Browser.
3.5. Pajakku dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak ketiga dalam rangka meningkatkan layanan dan konten Pajakku, termasuk diantaranya ialah penilaian, penyesuaian, dan penyajian iklan kepada setiap Pengguna berdasarkan minat atau riwayat kunjungan. Jika Pengguna tidak ingin iklan ditampilkan berdasarkan penyesuaian tersebut, maka Pengguna dapat mengaturnya melalui browser.
4. Pembatasan Pemrosesan Data
4.1. Pajakku memberikan pilihan kepada Pengguna untuk tidak memberikan data Pengguna dan/atau mencabut seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Pajakku.
4.2. Apabila Pengguna memutuskan untuk tidak memberikan datanya dan/atau mencabut seluruh persetujuan sebagaimana dimaksud, maka Pengguna tidak dapat mengakses atau mendapatkan produk atau layanan Pajakku.
4.3. Persetujuan untuk memberikan atau tidak memberikan atau menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan oleh Pengguna akan diatur terpisah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku.
&nbsp;
&nbsp;
5. Hak Pengguna
Pengguna memiliki hak, diantaranya:
5.1. Hak Akses yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh konfirmasi dari Pajakku mengenai data Pengguna yang dikumpulkan dan dikelola, dari mana data pribadi itu diambil dan bagaimana data tersebut diproses, sekaligus hak untuk memperoleh salinan data pribadi tersebut.
5.2. Hak Pembetulan yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh pembetulan data Pengguna yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang diri Pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembetulan dapat melakukan permintaan pembetulan dengan mengirim request kepada Pajakku.
5.3. Hak Penghapusan yaitu Hak Pengguna untuk menghapus data pribadi Pengguna.
5.4. Hak Membatasi Pengolahan Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengajukan pembatasan pengolahan data dalam keadaan-keadaan tertentu. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi apabila ada perbaikan atau penghapusan data Pengguna.
5.5. Hak Portabilitas Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengunduh data Pengguna yang ada pada Pajakku.
6. Penyimpanan dan Penghapusan Data Penggguna
6.1. Data Pengguna yang dikumpulkan oleh Pajakku akan disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajakku akan menyimpan data Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.
6.2. Pajakku melindungi setiap data Pengguna yang disimpan dalam Sistem Layanan Pajakku, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan yang tidak sah
6.3. Pajakku akan menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi segera setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tidak lagi dibutuhkan untuk Sistem Layanan Pajakku
7. Perbaikan Data Pribadi Pengguna
7.1. Pengguna wajib memberikan pemberitahuan kepada Pajakku tentang segala perubahan Data Pengguna atau jika ada kesalahan dalam Data Pribadi Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku.
7.2. Pengguna dapat mengakses atau mengoreksi Data Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku. Namun demikian, terhadap permohonan akses tersebut hanya akan diproses Pajakku apabila Pengguna telah menyerahkan bukti identitas Pengguna yang memadai untuk melakukan akses atau koreksi terhadap data tersebut.
8. Tautan Ke Situs Pihak Ketiga
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku dapat berisi tautan ke situs Pihak Ketiga. Pajakku tidak bertanggung jawab atas perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penggunaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi anda oleh Pihak Ketiga tersebut. Jika Anda memberikan informasi langsung ke situs tersebut, kebijakan privasi dan ketentuan layanan di situs tersebut akan berlaku, dan Kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan informasi atau kebijakan privasi dari situs tersebut.
&nbsp;
&nbsp;
9. Pengungkapan Data Dari dan Untuk Pihak Ketiga
9.1. Bila diperlukan Pajakku diizinkan untuk melakukan pengungkapan Data Pengguna kepada Pihak Ketiga sejauh data tersebut adalah hasil dari data Pengguna yang sudah diproses (processed data) oleh Pajakku dalam sistem Layanan Pajakku.
9.2. Pajakku sejauh diperlukan, diizinkan melakukan pengungkapan data yang diperoleh dari Pihak Ketiga sejauh data tersebut dipergunakan untuk memaksimalkan Layanan Pajakku
10. Platform Pihak Ketiga
10.1. Aplikasi, situs web, dan materi pemasaran dapat berisi tautan ke situs web yang dioperasikan oleh Pihak Ketiga. Kami tidak mengendalikan atau menerima pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk situs web ini dan untuk pengumpulan, penggunaan, pemeliharaan, berbagi, atau pengungkapan data dan informasi oleh Pihak Ketiga tersebut. Anda dapat membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari situs web Pihak Ketiga tersebut untuk mengetahui bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi anda.
10.2. Saat anda menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat/website termasuk pada handphone, laptop, gadget, serta perangkat gawai lainnya untuk keperluan autentikasi, harap dicatat bahwa kami tidak menyimpan data biometrik tersebut. Kecuali diberitahukan lain kepada Anda, data tersebut tersimpan di perangkat Anda dan dapat disimpan oleh pihak ketiga, seperti pembuat perangkat Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas setiap akses tidak sah atau kerugian apapun atas data biometrik yang tersimpan di perangkat Anda.
10.3. Iklan yang terdapat pada Layanan Aplikasi Pajakku, situs web, dan Materi Pemasaran kami berfungsi sebagai tautan ke situs web pengiklan dan dengan demikian segala informasi yang mereka kumpulkan berdasarkan klik anda pada tautan tersebut akan dikumpulkan dan digunakan oleh pengiklan yang relevan sesuai dengan kebijakan privasi pengiklan tersebut.
11. Pengaduan Terkait Perlindungan Data Pengguna
11.1. Jika Pengguna memiliki kekhawatiran tentang penanganan atau perlakuan Pajakku terhadap Data Pribadi Pengguna atau jika Pengguna yakin bahwa privasinya telah dilanggar, Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui layanan pelanggan Pajakku atau kepada kontak Pajakku yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini dengan menjelaskan identitas dan sifat keluhan Pengguna.
11.2. Pajakku akan menyelidiki keluhan Pengguna dan berupaya untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut dalam kurun waktu yang wajar setelah menerima keluhan yang disampaikan oleh Pengguna.
12. Hubungi kami
Jika Pengguna memiliki pertanyaan ataupun kritik, maupun saran mengenai kebijakan privasi ini atau ingin mendapatkan akses atau koreksi terhadap data pribadinya, silahkan hubungi kami melalui <a href="mailto:info@pajakku.com">info@pajakku.com</a>
13. Pembaruan Kebijakan Privasi
13.1. Pajakku dapat untuk setiap saat mengubah, memperbarui, dan/atau menambahkan sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini, sesuai dengan bisnis Pajakku ke depan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Situs maupun Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi.

Kebijakan Privasi

<h2>Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan Pengguna layanan Pajakku untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Perjanjian Lisensi&rdquo;) yang akan mengatur mengenai persyaratan yang harus diperhatikan Pengguna Akhir (selanjutnya disebut "Pengguna") sebelum Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku. Perjanjian Lisensi ini memberikan perlindungan kepada Pengguna terhadap layanan Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada system iOS dan Playstore. Pengguna merupakan Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini. Perjanjian Lisensi ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Pengguna dengan Pajakku.
Perjanjian Lisensi ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang hal yang sama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan lebih mendalam pada Perjanjian Lisensi ini.
Dengan menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini, Pengguna menyatakan bahwa Pengguna cakap untuk mengadakan perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Pengguna menyetujui Persetujuan Lisensi ini. Pengguna menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini atas nama diri sendiri/entitas manapun yang Pengguna wakili dan atas nama orang lain yang mengakses/menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat yang Pengguna miliki/kendalikan dan atau menggunakan akun Pengguna pada Layanan Aplikasi Pajakku. Pengguna dan pihak yang diwakilkan oleh pengguna bertanggung jawab atas penggunaan oleh orang lain tersebut dan kepatuhan mereka atas ketentuan- ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini.
&nbsp;
1. Definisi
1.1. &ldquo;Pajakku&rdquo; adalah Pemberi Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini.
1.2. &ldquo;Lisensi&rdquo; adalah izin yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3. &ldquo;Periode berlangganan&rdquo; adalah jangka waktu Pengguna dapat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Pengguna dengan Pajakku.
1.4. &ldquo;Pembaruan&rdquo; berarti setiap peningkatan, penambahan, pengurangan, atau penggantian Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pajakku. Pembaruan dapat mencakup penambahan dan penghilangan fitur atau fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Layanan Aplikasi Pajakku, atau dapat menggantikannya secara menyeluruh.
1.5. &ldquo;Sengketa" berarti setiap permasalahan, perselisihan, tindakan, klaim, atau kontroversi antara Pengguna dan Pajakku sehubungan dengan penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku baik berdasarkan kontrak, undang-undang, regulasi, ketentuan perbuatan melawan hukum (termasuk pemalsuan, pernyataan palsu, penipuan atau kelalaian).
1.6. &ldquo;Kuota&rdquo; berarti jumlah batas maksimal atau minimal yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna terkait batasan sesuai dengan Layanan Aplikasi Perpajakan yang telah dipilih dan disepakati oleh Pengguna dan Pajakku
1.7. &ldquo;Ketentuan yang Berlaku&rdquo; adalah segala hal yang termasuk di dalamnya Perjanjian Lisensi ini, Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku.
2. Lisensi
2.1. Pajakku dengan ini meminjamkan Pengguna hak/lisensi yang terbatas, tidak dapat dialihkan, dan tidak komersial untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku, termasuk semua perpanjangan atau pembaruan periode yang disepakati (&ldquo;Periode Berlangganan&rdquo;), serta kuota, dan hal lainnya dengan ketentuan Pengguna menyetujui Perjanjian Lisensi ini. Layanan Aplikasi Pajakku tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga di luar afiliasinya.
2.2. Pajakku memberi Pengguna hak/lisensi komersial terpisah kepada pihak tertentu untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku.
2.3. Seluruh hak untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku diberikan hanya berdasarkan lisensi dan Pengguna tidak diberikan hak kepemilikan atau kepentingan apapun atas Layanan Aplikasi Pajakku. Seluruh akses serta penggunaan dari Pengguna terhadap Layanan Aplikasi Pajakku ini patuh pada ketentuan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ini termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.4. Setelah masa berlaku atau kuota penggunaan berakhir, maka secara otomatis hak/lisensi tersebut sebaimana disebutkan di poin 2.1 akan kembali kepada Pajakku, serta Pajakku berhak menutup akun yang digunakan oleh Pengguna
3. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku
3.1. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pengguna selain yang diizinkan pada Perjanjian Lisensi ini dan telah disetujui oleh Pajakku merupakan pelanggaran atas Perjanjian Lisensi ini sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.2. Dalam hal Layanan Aplikasi Pajakku diperuntukkan bagi penggunaan perusahaan atau konsultan atau freelance ataupun suatu lembaga maka Pengguna bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap Perjanjian Lisensi ini, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau suatu Lembaga tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Pengguna yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau Lembaga yang menaunginya.
3.3. Pihak Ketiga yang menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Hak Kepemilikan
4.1. Layanan Aplikasi Pajakku merupakan kekayaan intelektual Pajakku yang dilindungi oleh undang-undang, Penjelasan I Bagian Umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur, organisasi, bisnis proses, arsitektur serta kode komputer perangkat lunak atau keras apapun merupakan rahasia dagang dan informasi rahasia milik Pajakku.
4.2. Semua hak atas Layanan Aplikasi Pajakku (semua hak cipta, paten, hak rahasia dagang, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain yang terkait) adalah milik Pajakku dan Pengguna hanya memiliki hak untuk memakainya
4.3. Setiap ide, komentar, kritik atau saran, termasuk namun tidak terbatas pada konteks yang disampaikan oleh Pengguna terkait Layanan Aplikasi Pajakku, dianggap bahwa Pengguna memberikan hak dan lisensi kepada Pajakku untuk menyimpan dan menggunakan hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya untuk tujuan apapun terkait produk atau Layanan Aplikasi Pajakku, tanpa memberikan kompensasi kepada Pengguna dan tanpa persetujuan Pengguna atas penyimpanan atau penggunaan tersebut.
5. Pembaruan
5.1. Selama Periode Berlangganan, dengan tanpa pemberitahuan dari Pajakku kepada Pengguna, Pajakku dapat melakukan Pembaruan.
5.2. Apabila Pengguna sudah menggunakan versi terbaru dari Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna tidak lagi dapat menggunakan versi Layanan Aplikasi sebelumnya.
6. Pemberhentian atau Pengakhiran, dan Penghapusan Akun
Pajakku dapat melakukan pemberhentian, pengakhiran, dan penghapusan akun lisensi jika:
6.1. Pengguna melanggar Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, atau kebijakan privasi, serta Syarat dan Ketentuan;
6.2. Diharuskan untuk dicabut berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku atau ada instruksi yang diberikan dari Pemerintahan kepada Pajakku yang mengharuskan suatu Layanan Aplikasi Pajakku dicabut.
6.3. Pajakku memutuskan bahwa Pengguna telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini sehingga menyebabkan sengketa, maka Pajakku dapat mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan-kepentingannya seperti penutupan akses atau penggunaan atas sebagian atau keseluruhan Layanan Aplikasi Pajakku.
6.4. Pajakku berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini.
7. Larangan
Selama menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
7.1. Melisensikan kembali, memodifikasi, mengubah, mengadaptasi atau menerjemahkan bagian apapun dari Layanan Aplikasi Pajakku.
7.2. Membuat produk turunan, mencoba untuk menciptakan kode pemograman, menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak resmi, ilegal, palsu, atau yang telah termodifikasi dari Layanan Aplikasi Pajakku yang sekiranya dapat merugikan maupun tidak merugikan Pajakku secara komersial.
7.3. Memanfaatkan hak cipta yang dimiliki oleh Pajakku atau melakukan plagiarisme terhadap Layanan Aplikasi Pajakku sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
7.4. Melakukan hal-hal yang merugikan negara dengan menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
7.5. Melanggar segala hukum, peraturan atau undang-undang yang berlaku atau hak-hak dari Pajakku atau pihak ketiga sehubungan dengan akses atau penggunaan Pengguna Akhir atas Layanan Aplikasi Pajakku.
7.6. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan sesuai dengan larangan yang diatur dalam Pasal 32 &ndash; 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7.7. Melakukan segala jenis tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun pada data center/hardware milik Pajakku
7.8. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku apabila Pengguna belum membayarkan biaya yang telah disepakati sesuai dengan periode atau tanggal, serta kuota yang disepakati
8. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku diberikan tanpa adanya jaminan-jaminan baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
8.2. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 8.1. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik
8.3. Dalam keadaan apapun (secara langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau sebagai akibat) Pajakku tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan data, kehilangan keuntungan atau bentuk-bentuk kehilangan dan kerusakan lainnya yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.4. Pajakku tidak bertanggung jawab atas adanya kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran pajak, serta kesalahan pembubuhan materai yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.5. Pajakku tidak bertanggung jawab atas sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas negara akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.6. Pembatasan-pembatasan ini ditafsirkan untuk berlaku seluas-luasnya sejauh mana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Pemrosesan Data Pengguna
Pemrosesan Data Pengguna dituliskan secara lengkap dalam dokumen terpisah yaitu pada Kebijakan Privasi Pajakku yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian Lisensi ini. Pengguna diharapkan membaca Kebijakan Privasi Pajakku dan dianggap telah membaca Kebijakan Privasi Pajakku ketika menyetujui Perjanjian Lisensi ini.
10. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
10.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
10.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
10.3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 10.1. dan 10.2. di atas, apabila terdapat hubungan kerja sama antara Pajakku dan Pengguna yang menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di luar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal tersebut diperbolehkan sejauh disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna.
11. Pembebasan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga
Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan seluruh otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
12. Lain-Lain
12.1. Apabila ada ketentuan pada Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak terkena dampak dan dinyatakan tetap berlaku.
12.2. Pengguna menyetujui bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini akan menyebabkan kerugian dan tidak dapat hanya diperbaiki dengan ganti rugi secara materiil, melainkan perlu adanya penggantian secara immateriil (merusak nama baik atau reputasi Pajakku baik secara sengaja maupun tidak disengaja) namun Pajakku juga berhak atas penggantian-penggantian lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.
12.3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini yang dilakukan Pengguna dan merugikan Pajakku, maka Pajakku berhak untuk :
<ul>
<li>&nbsp;
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
melaksanakan asas peradilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diinterpretasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun
menyampaikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Pengguna kepada Pajakku,mana yang disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna
Pajakku dapat merevisi Perjanjian Lisensi ini kapan saja tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna karena dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang- undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun penambahan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pajakku. Pajakku mungkin mengharuskan Pengguna menyetujui perubahan Perjanjian Lisensi ini agar dapat terus menggunakan semua Layanan Aplikasi Pajakku yang telah Pengguna beli sebelumnya. Apabila Pengguna menolak menerima perubahan Perjanjian Lisensi ini, Pajakku dapat mengakhiri penggunaan atas Layanan Aplikasi Pajakku yang terdampak.
Oleh karenanya Pengguna diminta secara berkala membaca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com.</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Perjanjian Lisensi

<h2>Syarat &amp; Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan pengguna layanan Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Pengguna&rdquo;) untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku yang akan mengatur mengenai akses dan/atau penggunaan Pengguna terhadap produk dan layanan aplikasi perpajakan dari Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada sistem iOS dan Playstore.
Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan kepercayaan yang maksimal terhadap Pengguna atas layanan Pajakku yang dijelaskan pada poin 7 tentang Peraturan Terkait pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini.
Kemudian, dengan mendaftar dan/atau menggunakan Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap telah membaca, memahami, menyetujui dan akan mematuhi ketentuan yang tercantum di bawah ini. Syarat dan Ketentuan ini juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kebijakan Privasi Pajakku dan End User License Agreement/Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.
1. Definisi
1.1. PT Mitra Pajakku (Pajakku) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2005 melalui surat keputusan SK Kep No. 20/PJ/2005 hingga perubahan Surat Keputusan terakhir, sebagai berikut:&nbsp;
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>SK KEP-217/PJ/2015 Penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li>
<li>SK KEP-126/PJ/2016 Penyelenggara Layanan Kode Biling</li>
<li>SK KEP-19/PJ/2018 Penyelenggara Layanan e-Faktur Host to Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Perpanjangan Penunjukan sebagai Penyalur SPT Elektronik</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyedia Aplikasi Pembuatan Kode Biling</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyelenggara e-Faktur Host to Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-617/PJ/2019 Penyelenggara Layanan Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan Kode Billing</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li>
<li>SK KEP-379/PJ/2020 Penyediaan Layanan Validasi Status Wajib Pajak</li>
<li>SK KEP-380/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan</li>
<li>SK KEP-388/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan</li>
<li>SK KEP-89/PJ/2021 Penyaluran SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li>
<li>SK KEP-428/PJ/2021 Penunjukan ulang sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li>
<li>SK KEP-537/PJ/2021 Penyelenggaraan layanan API validasi SPT</li>
<li>SK KEP-211/PJ/2022 Penyelenggaraan layanan API SPT Pemungut Bea Meterai</li>
</ol>
</li>
</ol>
Serta ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) melalui SK KEP 159/PB/2020.
Dan ditunjuk oleh Peruri sebagai distributor meterai elektronik melalui Surat Perjanjian no. SP-956/IX/2020
1.2. DJP adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1.3. DJPB adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1.4. Syarat &amp; Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Pajakku yang memberikan informasi mengenai seperangkat peraturan yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Pajakku, serta tata cara Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Sistem Layanan Aplikasi Pajakku.
1.5. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada badan hukum, karyawan, penerima kuasa yang sah dari badan hukum atau perseorangan.
1.6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1.7. Passphrase atau umum disebut kata sandi (password) merupakan serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai kunci untuk mengakses akun Pengguna.
1.8. Cookie adalah bagian kecil teks yang digunakan untuk menyimpan informasi di browser web, menerima identifikasi dan informasi lain di komputer dan perangkat lainnya.
1.9. Kebijakan Privasi adalah ketentuan kebijakan privasi atas Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku sebagaimana tercantum dalam Situs <a href="https://www.pajakku.com/legal/PP/Kebijakan-Privasi">kebijakan privasi</a>
2. Akun dan Kata Sandi
2.1. Untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar pada Layanan Aplikasi Pajakku dengan melengkapi data-data yang diminta pada saat pendaftaran akun. Pengguna menjamin informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, akurat dan lengkap secara identitas hukum.
2.2. Pajakku secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi pada email terdaftar untuk mengkonfirmasi bahwa akun tersebut benar dibuat oleh Pengguna sebagai proses verifikasi.
2.3 Pengguna wajib menyetujui dan melakukan verifikasi, serta menjalankan prosedur dan arahan yang ditentukan oleh Pajakku
2.4. Pengguna sepenuhnya bertanggungjawab untuk memanfatkan, mengelola, menyimpan, merubah, menjaga, menghapus kata sandi dan akun, serta atas penggunaan akses yang sah maupun tidak sah yang terjadi di bawah akun pengguna.
3. Persetujuan
3.1. Pajakku tidak menjual data pengguna kepada Pihak Eksternal dan tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi pengguna secara langsung.
3.2. Pengguna memberikan kewenangan kepada Pajakku untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses dan menganalisis data pengguna untuk meningkatkan kualitas Layanan Aplikasi Pajakku.
3.3. Pajakku hanya akan memberikan data pengguna kepada pihak terkait atau pihak yang diberi wewenang oleh Pajakku. Penyebarluasan data hanya akan dilakukan kepada pihak yang diizinkan oleh Pengguna.
3.4. Pengguna memberikan izin kepada Pajakku untuk memanfaatkan cookie dan melakukan pengiriman pesan pemasaran elektronik, dan update yang perlu diketahui oleh pengguna melalui alamat email dan/atau melalui nomor telepon terdaftar.
3.5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dengan risiko Pengguna sendiri.
&nbsp;
3.6. Pajakku berhak kapanpun mengungkapkan informasi jika dianggap perlu untuk mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan Lembaga Negara yang berlaku, secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan kebijaksanaan Pajakku.
3.7. Pajakku dengan upaya terbaik menyediakan layanan untuk Pengguna, namun tidak memberikan jaminan bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
3.8. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 3.7. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik.
3.9. Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
4. Larangan
Selama menggunakan layanan Aplikasi Pajakku, pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
4.1. Mengakses atau mencoba mendapatkan akses selain dari hak atau wewenang Pengguna.
4.2. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan.
4.3. Meneliti, memindai, atau menguji kerentanan Layanan Aplikasi pajakku atau sistem maupun jaringan terkait, atau mengganggu langkah pengamanan atau pemeriksaan autentikasi yang digunakan terkait Layanan Aplikasi Pajakku atau sistem dan jaringannya.
4.4. Melakukan tindakan yang merugikan atau menimbulkan ancaman terhadap Pajakku, termasuk menyebarkan virus, menimbulkan kelebihan beban atau mengirim spam.
4.5. Memalsukan identitas pribadi, perusahaan, atau afiliasi Anda sebagai orang lain atau entitas hukum lain.
4.6. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku untuk meraup keuntungan finansial &amp; non finansial dari diri sendiri atau orang lain lain, tanpa persetujuan Pajakku.
4.7. Pajakku berhak untuk membatasi atau meniadakan sama sekali akses Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku lebih lanjut jika penggunaan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
4.8. Pajakku berdasarkan kebijakan sendiri, berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses atau penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna apabila Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.
4.9. Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia
4.10. Setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
&nbsp;
5. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
5.1. Pajakku tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan (human error) dan atas segala dampak kerugian yang timbul akibat tindakan pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
5.2. Pajakku tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:
5.2.1 Kesalahan dan/atau ketidak akuratan data dalam sistem yang di masukkan Pengguna;
5.2.2 Perubahan kebijakan akibat peraturan baru dari seluruh otoritas yang berwenang; dan/atau
5.2.3. Gangguan server atau koneksi internet Pengguna saat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
5.3. Pajakku telah memenuhi standarisasi:&nbsp;
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>ISO 27001:2013 tentang Information Security Management</li>
<li>ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems</li>
<li>ISO 20000-1 :2018 tentang Service Management System Requirements</li>
<li>Penetration Test (Pentest) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.</li>
<li>User Acceptance Testing (UAT) dari DJP</li>
<li>User Acceptance Testing (UAT) &amp; System Integration Testing (SIT) dari DJPb</li>
</ol>
</li>
</ol>
6. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
6.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
6.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Syarat &amp; Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
7. Peraturan Terkait
Syarat dan Ketentuan ini merupakan salah satu kewajiban Pajakku untuk memenuhi Peraturan-Peraturan antara lain :
7.1. Undang &ndash; Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
7.3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
7.4. Permenkominfo No 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
7.5. Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
7.6. Permenkominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
7.7. Perben No 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan
7.8. General Data Protection Regulation (GDPR).
&nbsp;
Syarat dan Ketentuan Pajakku dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun perubahan praktik pengolahan data yang dilakukan oleh Pajakku. Oleh karenanya pengguna diminta secara berkala membaca Syarat dan Ketentuan Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Syarat & Ketentuan

Support Pajakku

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (Pasal 21 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai.

Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021

Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah, Pajakku setia menghadirkan solusi perpajakan dalam segala situasi

Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Per 1 Juli 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/c555a160-20ba-4b90-9425-e85b2471c831/PER_MENKEU/66%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 66 Tahun 2023,</a> menciptakan landasan hukum baru terkait dengan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk barang atau keuntungan lainnya. 
Meskipun PMK ini memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, dampak negatif juga mungkin mengintai. Keterlambatan atau ketidakcermatan perusahaan dalam mengimplementasikan aturan baru ini dapat membuka pintu bagi risiko beban pajak yang tinggi, berpotensi memicu kegaduhan di internal karyawan dan merugikan stabilitas keuangan perusahaan. 
Artikel ini akan membahas poin-poin kunci dari PMK No. 66 Tahun 2023 dan menggali urgensi implementasi cepat sebagai strategi untuk menghindari risiko beban pajak yang tidak diinginkan. Mari, pelajari lebih lanjut di sini.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Implementasi Cepat Sebagai Langkah Kritis</h2>
Urgensi implementasi cepat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 Tahun 2023 menjadi langkah kritis yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan. Penerapan aturan ini memegang peranan penting dalam menghindari risiko beban pajak yang tinggi, yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari keterlambatan atau ketidakcermatan dalam proses implementasi.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menghindari Risiko Beban Pajak Tinggi</li>
</ul>
Pentingnya mengadopsi dan mengimplementasikan dengan cepat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 Tahun 2023, yang berkaitan dengan regulasi pajak terkait penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan aspek krusial dalam upaya perusahaan untuk menjaga stabilitas keuangannya. 
Keterlambatan dalam menyadari dan melaksanakan aturan baru ini tidak hanya sekadar menimbulkan peluang, melainkan juga membawa konsekuensi serius yang dapat mengarah pada beban pajak yang tinggi. Risiko ini muncul, karena adanya potensi kebingungan di antara elemen-elemen yang masuk ke dalam objek pajak dan yang tidak, menciptakan atmosfer kalkulasi yang tidak akurat.
Hal ini dapat membuka pintu bagi potensi peningkatan beban keuangan yang tidak diinginkan, menyulitkan kelancaran operasional perusahaan, dan mengancam stabilitas finansial secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengidentifikasi urgensi dalam mengadaptasi peraturan baru menjadi suatu langkah strategis untuk menghindari potensi risiko pajak yang dapat merugikan perusahaan.
Dengan demikian, kesigapan dan implementasi yang cepat terhadap PMK No. 66 Tahun 2023 menjadi langkah proaktif yang dapat meminimalkan dampak negatif serta memastikan kepatuhan penuh terhadap perubahan regulasi pajak.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Konsekuensi Keterlambatan atau Ketidakcermatan Perusahaan</li>
</ul>
Ketidakcermatan atau keterlambatan perusahaan dalam menyadari dan mengimplementasikan PMK No. 66 Tahun 2023 dapat memiliki konsekuensi serius. Terjadinya keterlambatan dalam melakukan penghitungan yang akurat dapat memicu kegaduhan di internal karyawan dan merugikan stabilitas keuangan perusahaan. 
Hal ini dapat menciptakan tantangan internal, seperti permasalahan administratif, dan mengarah pada peningkatan beban pajak yang dapat dihindari melalui langkah-langkah implementasi yang tepat waktu. Dalam konteks ini, implementasi cepat menjadi langkah kritis untuk mencegah dampak negatif pada keuangan perusahaan dan memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi pajak yang baru. 
Seiring dengan perubahan aturan, perusahaan perlu memastikan adaptasi yang efisien, termasuk memiliki sistem administrasi dan pelaporan pajak yang memadai, serta melibatkan karyawan dalam proses sosialisasi untuk memahami dengan baik perubahan yang diperlukan. Kesigapan dalam mengadopsi PMK No. 66 Tahun 2023 menjadi kunci untuk menjaga stabilitas finansial dan meminimalkan risiko pajak yang mungkin timbul.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/9ecbc8a8-e778-473a-a369-d09489ff4988/Pemberi-Kerja-Potong-Pajak-Natura-Mulai-1-Juli-2023" target="_blank" rel="noopener">Pemberi Kerja Potong Pajak Natura Mulai 1 Juli 2023</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Potensi Dampak Negatif bagi Perusahaan</h2>
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 Tahun 2023, yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, ternyata memiliki potensi dampak negatif yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Beberapa poin penting yang mencerminkan potensi dampak negatif tersebut dapat diidentifikasi dari teks sebagai berikut:
Meskipun PMK No. 66 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum, risiko beban pajak tinggi muncul akibat keterlambatan atau ketidakcermatan perusahaan dalam mengimplementasikan aturan baru tersebut. Keterlambatan dalam penghitungan objek pajak dapat menyebabkan perusahaan menghadapi beban pajak yang berat, terutama jika terjadi kebingungan antara yang masuk ke objek pajak dan yang tidak masuk.
Kegaduhan di internal karyawan menjadi salah satu potensi dampak negative. Karyawan dihadapkan pada kewajiban individual untuk menghitung objek pajak antara Januari-Juni 2023 sebelum berlakunya PMK. Keterlambatan perusahaan dapat memicu kebingungan dan ketidakpastian di antara karyawan, berpotensi menciptakan kegaduhan di internal perusahaan.
Pentingnya perusahaan memiliki sistem administrasi dan pelaporan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan yang memadai untuk memastikan kepatuhan dan kesiapan dalam melaksanakan PMK No. 66 Tahun 2023. Sistem ini harus mampu mencatat dan melacak semua jenis natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, sehingga dapat menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan dengan benar dan tepat waktu. 
Ditekankan perlunya keterlibatan penilai publik untuk memberikan opini nilai sebagai dasar penghitungan pajak atas penggantian atau imbalan berbentuk natura. Penggunaan nilai pasar (market value) sebagai dasar pengenaan pajak bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan karyawan.
Pentingnya sosialisasi kepada karyawan mengenai ketentuan pajak natura dan/atau kenikmatan yang baru. Karyawan memiliki peran penting dalam menjalankan PMK No. 66 Tahun 2023, karena masuk dalam objek pajak, sehingga perusahaan perlu memastikan pemahaman karyawan terhadap hak dan kewajiban mereka secara perpajakan.
Melalui pembahasan ini, tergambar kompleksitas dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola dampak negatif yang dapat muncul akibat implementasi PMK No. 66 Tahun 2023, menekankan pentingnya kesiapan, adaptasi, dan keterlibatan seluruh pihak terkait.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/aadc4a5c-dbff-452a-adfc-717d9c8c34e5/Cara-Hitung-Objek-Kena-Pajak-Natura-dan-Kenikmatan" target="_blank" rel="noopener">Cara Hitung Objek Kena Pajak Natura dan Kenikmatan</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Sosialisasi dan Peran Karyawan</h2>
Sosialisasi kepada karyawan mengenai ketentuan pajak natura dan/atau kenikmatan yang baru, sebagaimana diatur oleh PMK No. 66 Tahun 2023, menjadi suatu aspek krusial yang tidak boleh diabaikan. Dalam konteks ini, beberapa poin penting dapat diidentifikasi:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pentingnya Sosialisasi</li>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Sosialisasi merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa karyawan memahami perubahan aturan pajak yang diberlakukan oleh PMK No. 66 Tahun 2023.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Perusahaan perlu memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai ketentuan pajak natura dan/atau kenikmatan yang baru, termasuk implikasi dan konsekuensinya bagi karyawan.</li>
</ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Peran Karyawan dalam Laporan Pajak Pribadi</li>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Karyawan memiliki kewajiban individual untuk menyampaikan informasi terkait penghasilan mereka, termasuk penerimaan natura dan/atau kenikmatan, dalam laporan pajak penghasilan (PPh) pribadi masing-masing.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Keterlibatan karyawan dalam proses ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan PMK No. 66 Tahun 2023, di mana pemahaman dan kepatuhan karyawan terhadap ketentuan perpajakan akan memastikan transparansi dan akurasi pelaporan pajak.</li>
</ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sosialisasi sebagai Upaya Kepatuhan dan Pemahaman</li>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Sosialisasi bukan hanya sekadar pemberian informasi, melainkan juga upaya untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap hak dan kewajiban mereka dalam konteks perubahan aturan pajak.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Dengan pemahaman yang baik, karyawan dapat secara efektif melaksanakan kewajiban mereka, mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak, dan menghindari konsekuensi yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman.</li>
</ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Analisis dan Strategi Pemberian Compensation and Benefit</li>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Perusahaan perlu menganalisis dan merumuskan strategi terbaik dalam pemberian Compensation and Benefit kepada karyawan, dengan mengupayakan bentuk natura/kenikmatan yang sesuai dengan nilai batas kena pajak.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2">Langkah ini dapat menciptakan solusi win-win, memastikan kepuasan karyawan sambil tetap mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.</li>
</ul>
</ul>
Melalui pendekatan sosialisasi yang efektif dan penekanan pada peran karyawan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pribadi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang berkesadaran pajak, meminimalkan risiko kesalahan, dan memastikan kepatuhan penuh terhadap PMK No. 66 Tahun 2023.

Per 1 Juli 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 66 Tahun 2023, menciptakan landasan hukum baru terkait dengan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk barang atau keuntungan lainnya.

PMK 66/2023, Implementasi Cepat Hindari Risiko Beban Pajak Tinggi!

Di tengah perkembangan globalisasi yang semakin pesat, bisnis internasional telah menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Banyak perusahaan Indonesia yang melihat peluang di pasar internasional dan mencari strategi untuk memperluas operasi mereka ke luar negeri. 
Namun, saat memasuki pasar global, perusahaan harus memahami implikasi perpajakan yang kompleks. Artikel ini akan membahas bagaimana perusahaan Indonesia dapat merencanakan ekspansi internasional mereka dengan mempertimbangkan aspek perpajakan yang relevan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat dan Tantangan Bisnis Internasional</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li> Pertumbuhan Potensial</li>
</ul>
Merambah ke pasar internasional dapat membuka peluang pertumbuhan yang signifikan. Dengan mengakses pasar yang lebih luas, perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan mereka. Dalam beberapa kasus, pertumbuhan di pasar internasional dapat jauh melebihi pertumbuhan di pasar domestik.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Diversifikasi Risiko</li>
</ul>
Bisnis yang hanya bergantung pada pasar domestik memiliki risiko yang lebih tinggi jika terjadi fluktuasi ekonomi atau masalah di pasar domestik. Dengan beroperasi di beberapa negara, perusahaan dapat mengurangi risiko dengan meratakan pendapatan mereka di berbagai lokasi.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Akses ke Sumber Daya Global</li>
</ul>
Merambah ke pasar internasional juga memberikan akses perusahaan ke sumber daya global. Hal ini dapat mencakup tenaga kerja yang berkualitas, bahan mentah yang murah, teknologi terkini, dan inovasi pasar. Perusahaan bisa menggunakan aset ini untuk meningkatkan produktivitas dan kompetitivitas mereka.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Menguatkan Merek</li>
</ul>
Beroperasi di pasar internasional dapat membantu perusahaan membangun citra global yang kuat. Merek yang diakui secara internasional dapat memberikan keunggulan kompetitif dan kepercayaan konsumen di berbagai negara.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63da0283b577d80e80ca662d/Hukum-Pajak-Internasional:-Definisi-Jenis-Objek-dan-Subjek-" target="_blank" rel="noopener">Hukum Pajak Internasional: Definisi, Jenis, Objek, dan Subjek</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Tantangan Bisnis Internasional</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li> Aspek Hukum dan Peraturan</li>
</ul>
Salah satu tantangan utama dalam bisnis internasional adalah berurusan dengan beragam peraturan, hukum pajak, dan regulasi di negara-negara yang berbeda. Setiap negara memiliki peraturan yang unik, dan perusahaan harus memahami dan mematuhi peraturan ini. Hal ini termasuk peraturan perdagangan, pajak, dan hukum ketenagakerjaan.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Manajemen Jarak</li>
</ul>
Beroperasi di pasar global berarti perusahaan harus mengatasi masalah manajemen jarak. Tim yang terpisah secara geografis memerlukan koordinasi yang efisien. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan komunikasi yang tidak efektif dan masalah manajemen yang kompleks.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Pajak Internasional</li>
</ul>
Perpajakan internasional dapat menjadi tantangan yang rumit. Perusahaan perlu memahami peraturan perpajakan di berbagai negara dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, perusahaan juga perlu mengelola dampak pajak internasional pada struktur perusahaan dan laba mereka.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Perubahan Nilai Tukar</li>
</ul>
Nilai tukar mata uang asing dapat sangat memengaruhi bisnis internasional. Fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi biaya produksi, harga jual, dan laba. Perusahaan harus memahami risiko nilai tukar dan mengelolanya dengan bijaksana.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Kebijakan Perdagangan Global</li>
</ul>
Kebijakan perdagangan global, seperti perang perdagangan dan perubahan regulasi perdagangan, dapat berdampak signifikan pada bisnis internasional. Perusahaan perlu memantau perkembangan perdagangan global dan merencanakan strategi yang tepat.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Langkah Mempersiapkan Ekspansi Internasional</h2>
Ekspansi internasional adalah langkah besar bagi perusahaan yang ingin merambah pasar global. Persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan dalam bisnis internasional. Berikut adalah langkah-langkah kunci yang perlu dipertimbangkan untuk mempersiapkan ekspansi internasional.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Evaluasi Pasar</li>
</ul>
Sebelum memutuskan di mana Anda akan mengembangkan bisnis Anda, Anda perlu melakukan evaluasi pasar. Hal ini mencakup analisis pasar potensial, kompetisi, serta tren dan permintaan produk atau layanan Anda di pasar tersebut. Tanyakan pertanyaan seperti apakah ada pasar yang cukup besar untuk produk Anda, siapa pesaing utama Anda, dan apa kebutuhan pelanggan lokal.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Rencanakan Strategi Ekspansi</li>
</ul>
Setelah memahami pasar potensial, Anda perlu merencanakan strategi ekspansi yang tepat. Hal ini termasuk menentukan tujuan bisnis Anda di pasar tersebut, metode distribusi, harga, serta pemasaran dan branding yang sesuai dengan budaya lokal.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Pilih Lokasi yang Tepat</li>
</ul>
Pemilihan lokasi yang tepat adalah faktor penting dalam kesuksesan ekspansi internasional. Pilih negara atau wilayah yang sesuai dengan produk atau layanan Anda dan memiliki iklim bisnis yang kondusif. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan termasuk infrastruktur, kebijakan perdagangan, dan stabilitas politik.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Analisis Hukum dan Regulasi</li>
</ul>
Hukum dan regulasi bisnis dapat bervariasi secara signifikan antara negara. Pastikan untuk memahami peraturan terkait bisnis Anda di pasar tujuan. Ini mencakup izin, perpajakan, hak cipta, dan peraturan perdagangan. Bekerja dengan penasihat hukum yang berpengalaman dalam bisnis internasional dapat membantu Anda memahami dan mematuhi hukum setempat.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Manajemen Keuangan</li>
</ul>
Manajemen keuangan yang baik adalah aspek penting dalam ekspansi internasional. Anda perlu mengidentifikasi sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan merencanakan anggaran yang matang. Selain itu, pertimbangkan dampak perpajakan internasional pada keuangan perusahaan Anda.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Sumber Daya Manusia</li>
</ul>
Tim yang kompeten adalah aset berharga dalam bisnis internasional. Pastikan Anda memiliki tim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam ekspansi internasional. Mereka dapat membantu mengelola tantangan seperti perbedaan budaya, bahasa, dan peraturan.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Rencanakan Logistik dan Distribusi</li>
</ul>
Logistik dan distribusi yang efisien adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar internasional. Pastikan Anda memiliki rencana logistik yang matang, termasuk pemilihan mitra logistik yang andal dan rantai pasokan yang efisien.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Pelajari dan Hormati Budaya Lokal</li>
</ul>
Memahami budaya lokal adalah penting dalam bisnis internasional. Hormati adat dan norma lokal, dan pertimbangkan bagaimana produk atau layanan Anda dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan lokal.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Risiko dan Krisis</li>
</ul>
Tidak ada bisnis tanpa risiko, terutama dalam ekspansi internasional. Identifikasi risiko potensial dan siapkan rencana darurat untuk menghadapinya. Hal ini dapat mencakup perubahan nilai tukar, perubahan regulasi, atau situasi krisis.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Evaluasi dan Pelaporan</li>
</ul>
Setelah ekspansi dimulai, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pelaporan. Pantau kinerja bisnis Anda di pasar internasional dan identifikasi area di mana Anda dapat meningkatkan. Beradaptasi dengan perubahan pasar dan terus memperbaiki strategi Anda.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63522714b577d80e8013f9a4/46-Delegasi-Negara-Kumpul-di-Australia-Bahas-Aturan-Main-Pajak-Internasional" target="_blank" rel="noopener">46 Delegasi Negara Kumpul di Australia, Bahas Aturan Main Pajak Internasional</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Strategi Perpajakan</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li> Penghindaran Pajak</li>
</ul>
Banyak perusahaan mencari cara legal untuk menghindari pajak berlebihan. Hal ini dapat mencakup penggunaan perjanjian penghindaran pajak ganda (P3B), penentuan harga transfer yang wajar, dan memanfaatkan insentif perpajakan di negara tujuan.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Penyusunan Neraca Pajak</li>
</ul>
Perusahaan perlu merencanakan dengan cermat bagaimana mereka akan menyusun neraca pajak mereka. Hal ii dapat mencakup pemotongan biaya yang dapat diakui per pajak, pengecualian, atau pemindahan laba ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan secara perpajakan.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Memahami Perjanjian Pajak Ganda</li>
</ul>
Indonesia memiliki sejumlah perjanjian penghindaran pajak ganda dengan negara-negara lain. Memahami perjanjian-perjanjian ini dapat membantu perusahaan menghindari pajak ganda dan mengoptimalkan pembayaran pajak mereka.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Studi Kasus: Perusahaan Indonesia yang Berhasil Beroperasi di Pasar Global</h2>
Untuk memberikan pandangan praktis, mari lihat sebuah studi kasus perusahaan Indonesia yang telah berhasil mengatasi tantangan perpajakan internasional.
<ul style="text-align: justify;">
<li> PT XYZ: Ekspansi ke Pasar Eropa</li>
</ul>
PT XYZ adalah perusahaan manufaktur Indonesia yang memutuskan untuk memperluas operasinya ke pasar Eropa. Mereka melakukan audit lingkungan yang cermat dan mengidentifikasi potensi dampak pajak internasional. Mereka juga mengadopsi strategi transfer harga yang bijaksana untuk menghindari masalah perpajakan.
<ul style="text-align: justify;">
<li> PT ABC: Menyusun Struktur Perusahaan yang Efisien</li>
</ul>
PT ABC adalah perusahaan teknologi Indonesia yang telah berhasil di pasar Asia Tenggara. Saat memutuskan untuk memasuki pasar Amerika Serikat, mereka memilih untuk membentuk anak perusahaan di sana untuk memaksimalkan insentif perpajakan dan mengurangi pajak.
Ekspansi bisnis internasional adalah langkah besar yang dapat membawa manfaat besar bagi perusahaan Indonesia. Namun, tantangan perpajakan internasional tidak boleh diabaikan. Perusahaan perlu merencanakan ekspansi mereka dengan hati-hati, memahami peraturan pajak di negara tujuan, dan mengadopsi strategi perpajakan yang efektif.

Di tengah perkembangan globalisasi yang semakin pesat, bisnis internasional telah menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Banyak perusahaan Indonesia yang melihat peluang di pasar internasional dan mencari strategi untuk memperluas operasi mereka ke luar negeri.

Strategi Ekspansi Pasar Global dan Perpajakan Internasional

Kontestasi pemilihan presiden akan digelar kurang dari tiga bulan lagi. Untuk itu, perlu adanya sebuah forum yang mempertemukan ketiga calon presiden dengan professional di bidang ekonomi untuk memaparkan gagasan masing-masing dalam bidang ekonomi. Hal itulah yang menginisiasi acara Sarasehan 100 Ekonom dengan tema Akselerasi Mneuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif, dan Unggul.
Ketiga calon presiden baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo berkesempatan untuk menjelaskan ide dan gagasan mereka terkait perekonomian. Dari ketiga capres, program-program yang dijanjikan banyak yang meneruskan program pemerintahan sebelumnya, namun tidak sedikit juga yang punya ide baru yang belum pernah diimplementasikan sebelumnya.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/b1be0714-9420-4c79-9ec4-c70ff38b3f12/Rencana-Strategi-Ekonomi-Anies-Hingga-Instansi-Penerimaan-Baru-di-Sarasehan-100-Ekonom-" target="_blank" rel="noopener">Rencana Strategi Ekonomi Anies Hingga Instansi Penerimaan Baru di Sarasehan 100 Ekonom</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Kemiripan Gagasan Anies-Prabowo-Ganjar</h2>
Ketiga calon presiden memiliki beberapa poin kesamaan di bidang perekonomian, seperti.
<ol style="text-align: justify;">
<li>Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan</li>
<li>Peningkatan kualitas demokrasi yang bertujuan menurunkan angka korupsi, kolusi, dan nepotisme</li>
<li>Pembukaan lapangan kerja baru dan mengatasi isu-isu ketenagakerjaan</li>
<li>Pengentasan kemiskinan dengan pemberian akses kepada warga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup</li>
<li>Meningkatkan akses ke fasilitas Kesehatan</li>
<li>Hilirisasi industri untuk meingkatkan nilai tambah terhadap produk.</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Gagasan Baru Calon Presiden</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Anies Baswedan</li>
</ul>
Anies Baswedan hadir dengan beberapa gagasan baru di bidang ekonomi yang cukup menarik. Salah satunya Anies menjelaskan poin tentang pengembalian peran koperasi dalam pengurangan kemiskinan. Nantinya rencana ini akan membuat modernisasi usaha koperasi yang berujung pada pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas masyarakat.
Selanjutnya, gagasan baru yang disampaikan Anies adalah peningkatan sumber daya manusia dengan cara memberikan pasokan gizi yang baik terhadap ibu hamil. Ibu hamil dianggap menjadi sosok penting terhadap pembentukan generasi emas Indonesia. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Dari sisi perpajakan, Anies menekankan untuk perbaikan tax ratio dalam masa kepemimpinannya yaitu antara 13 hingga 16%. Selain itu, Anies juga mengusulkan untuk membuat badan penerimaan negara yang berdiri sendiri.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/3e70217a-744b-4121-8af1-0b9709b512ea/Ini-Gagasan-Asta-Cita-Oleh-Prabowo-di-Sarasehan-100-Ekonom!" target="_blank" rel="noopener">Ini Gagasan Asta Cita Oleh Prabowo di Sarasehan 100 Ekonom!</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Prabowo Subianto</li>
</ul>
Prabowo dengan latar belakang militer yang dimiliki, mencoba menghadirkan gagasan yang populis namun cukup menarik. Salah satu di antaranya adalah memberikan makan siang dan susu gratis untuk seluruh anak Indonesia. Gagasan ini didasarkan untuk memenuhi tujuan pembentukan kualitas sumber daya manusia yang unggul.
Selain itu, Prabowo juga menjanjikan Indonesia bisa swasembada pangan, energi dan air, sehingga tidak perlu lagi untuk mengimpor ketiga produk tersebut. Meskipun biaya yang dikeluarkan lebih tinggi, namun Prabowo menekankan harus mengutamakan konsumsi produk dalam negeri.
Berkaitan dengan pangan, Prabowo juga memberi gagasan untuk membuat lumbung pangan di setiap daerah, mulai dari desa, kecamatan, hingga provinsi. Nantinya, lumbung pangan ini akan berfungsi sebagai sumber pangan di daerah sehingga dapat menurunkan angka impor.
Prabowo menyebut program pemerintah saat ini juga banyak yang baik untuk dilanjutkan. Salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, bandara dan lain sebagainya. Program lain yang menurut Prabowo harus dilanjutkan adalah pemberian BLT dan subsidi lainnya kepada masyarakat miskin.
Di sisi perpajakan, Prabowo juga senada dengan Anies. Menurutnya, perlu adanya pemisahan badan penerimaan pajak dari Kementerian. Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai berencana akan dipisahkan atau dibentuk badan baru secara khusus.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62b2dd1e-ba1a-4036-bc30-fab5214787cf/Ganjar-Pranowo-Hadiri-Sarasehan-100-Ekonom-Sebut-Pentingnya-Ekonomi-Maritim" target="_blank" rel="noopener">Ganjar Pranowo Hadiri Sarasehan 100 Ekonom, Sebut Pentingnya Ekonomi Maritim</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Ganjar Pranowo</li>
</ul>
Ganjar Pranowo dalam paparannya juga memberikan gagasan untuk melanjutkan beberapa program pemerintah sebelumnya, seperti pembangunan infrastruktur, investasi dan insentif untuk industri. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan yang diiringi dengan stimulus bagi sarjana yang berasal dari keluarga miskin. Hal ini dimaksudkan agar sarjana ini mau kembali ke desa dan membangun desanya dengan ilmu yang dimiliki.
Adapun, untuk program baru yang dijanjikan Ganjar adalah subsidi yang meingankan kaum buruh. Mulai dari pemberian sekolah gratis bagi anak dari keluarga buruh, transportasi yang nyaman dan murah untuk buruh, serta pemberian akses Kesehatan yang mudah untuk para buruh.
Potensi energi baru dan terbarukan (EBT) juga menjadi perhatian Ganjar. Untuk lapangan kerja sektor ini, Ganjar spesifik ingin mengoptimalkan ekonomi biru yaitu dengan memanfaatkan perairan Indonesia. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi yang sangat besar karena Indonesia memiliki lautan yang lebih luas dibandingkan dengan luas daratan.

Kontestasi pemilihan presiden akan digelar kurang dari tiga bulan lagi. Untuk itu, perlu adanya sebuah forum yang mempertemukan ketiga calon presiden dengan professional di bidang ekonomi untuk memaparkan gagasan masing-masing dalam bidang ekonomi. 

Tiga Bakal Capres 2024 Adu Gagasan Dalam Sarasehan 100 Ekonom

Surat Pemberitahuan adalah sebuah dokumen yang berisi informasi atau pemberitahuan tertentu yang dikirimkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Dalam konteks pajak di Indonesia, Surat Pemberitahuan sering kali merujuk pada Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan).
Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) adalah formulir yang harus diisi oleh wajib pajak untuk memberikan informasi kepada otoritas pajak tentang pendapatan, harta, kewajiban pajak, dan hal-hal terkait.
Wajib pajak biasanya diwajibkan untuk mengajukan SPT setiap tahun, dan melalui SPT inilah mereka melaporkan informasi keuangan mereka kepada otoritas pajak. Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dihitung berdasarkan informasi yang terdapat dalam SPT.
Dalam hal ini, Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan adalah alat yang digunakan oleh otoritas pajak untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Adapun, aturan terkait Surat Pemberitahuan ini telah ditetapkan pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11749/PER_DIRJEN_PJK/PER%20-%2002/PJ/2019" target="_blank" rel="noopener">PER-02/PJ/2019.</a> Apa saja seluruh ketentuan yang tercantum? Mari, simak informasinya di sini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Hukum SPT Tahunan dan SPT Masa</h2>
Peraturan terkait SPT Tahunan dan SPT Masa tercantum sesuai pada PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Pada aturan tersebut, disebutkan bahwa SPT adalah surat milik wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/60419984c069d02167e95796/Kode-Jenis-Setoran-Pajak-SPT-Tahunan-PPh-Bagi-Orang-Pribadi" target="_blank" rel="noopener">Kode Jenis Setoran Pajak SPT Tahunan PPh Bagi Orang Pribadi</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Jenis SPT</h2>
Di dalamnya pun dijelaskan SPT terdiri atas SPT Masa dan SPT Tahunan PPh sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>SPT Masa
<ul>
<li>SPT Masa PPh</li>
<li>SPT Masa PPN</li>
<li>SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.</li>
</ul>
</li>
<li>SPT Tahunan PPh
<ul>
<li>SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak</li>
<li>SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.</li>
</ul>
</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Penyampaian SPT Bentuk Elektronik</h2>
Perlu diketahui, penyampaian SPT dapat dilakukan dalam bentuk dokumen kertas ataupun dokumen elektronik. Adapun, jika wajib pajak ingin menyampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, maka diperlukan ketentuan berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>SPT Masa</li>
</ul>
Disampaikan oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP dan sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.
<ul style="text-align: justify;">
<li>SPT Masa PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26</li>
</ul>
Wajib digunakan oleh pemotong pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 pada pegawai dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak serta melakukan penyetoran Surat Setoran Pajak.
<ul style="text-align: justify;">
<li>SPT Masa PPh Pasal 23</li>
</ul>
Digunakan oleh pemotong pajak yang menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh Pasal 23 dalam satu masa pajak atau memiliki jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100.000.000 dalam satu bukti pemotongan.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>SPT Masa PPN disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak</li>
<li>SPT Masa PPN bagi pemungut PPN oleh setiap pemungut PPN, kecuali Bendahara Pemerintah Pusat, Bendahara Pemerintah Daerah, dan Kepala Urusan Keluarga</li>
<li>SPT Tahunan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP, maka wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, dan SPT Masa PPN.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/0ee7af83-c1cb-45b5-ad67-9fa748174650/Ketahui-Cara-Mengisi-SPT-Tahunan-Badan-1771-Nihil" target="_blank" rel="noopener">Ketahui Cara Mengisi SPT Tahunan Badan 1771 Nihil</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Penyampaian SPT Melalui e-Filing</h2>
Jika wajib pajak ingin melakukan penyampaian melalui e-Filing, maka diperlukan EFIN. EFIN dapat diperoleh dengan menghubungi KPP domisili dan melampirkan formulir EFIN serta sejumlah dokumen lainnya, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Asli dan foto kopi KTP bagi WNI</li>
<li>Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA</li>
<li>NPWP</li>
<li>Email aktif.</li>
</ul>
Kemudian, apabila sudah memiliki EFIN, maka wajib pajak dapat melanjutkan pengisian SPT melalui e-Filing dengan cara berikut:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Kunjungi laman <a href="https://djponline.pajak.go.id/" target="_blank" rel="noopener">djponline.pajak.go.id</a></li>
<li style="text-align: justify;">Masukkan NIK atau NPWP, password, dan kode keamanan</li>
<li style="text-align: justify;">Klik Login</li>
<li style="text-align: justify;">Klik &lsquo;Lapor&rsquo; dan pilih layanan &lsquo;e-Filing&rsquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Klik &lsquo;Buat SPT&rsquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Pilih form yang ingin digunakan, pastikan form sesuai dengan kualifikasi Anda</li>
<li style="text-align: justify;">Isi data formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT normal</li>
<li style="text-align: justify;">Klik Selanjutnya</li>
<li style="text-align: justify;">Isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak</li>
<li style="text-align: justify;">Lakukan langkah sesuai panduan pada e-Filing</li>
<li style="text-align: justify;">Apabila sudah, maka tampil ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi</li>
<li style="text-align: justify;">Klik &lsquo;Di Sini&rsquo; untuk mengambil kode verifikasi. Lalu, tunggu hingga kode verifikasi dikirim</li>
<li style="text-align: justify;">Jika sudah mendapatkan kode, input kode verifikasi yang sudah dimiliki</li>
<li style="text-align: justify;">Klik &lsquo;Kirim SPT&rsquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP</li>
<li style="text-align: justify;">Kemudian, Anda akan mendapatkan bukti penyelesaian laporan yang dikirimkan melalui email.</li>
</ul>

Surat Pemberitahuan adalah sebuah dokumen yang berisi informasi atau pemberitahuan tertentu yang dikirimkan oleh satu pihak kepada pihak lain. 

Pelaporan SPT Masa dan Tahunan Sesuai PER-02/PJ/2019

Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump telah mengeluarkan Undang-Undang yang disebut Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). TCJA, yang berlaku pada tahun 2018, merupakan awal dari reformasi pajak AS dan reformasi pajak AS pertama dalam lebih dari 30 tahun. Salah satu poin penting dari TCJA adalah bahwa sistem perpajakan telah berubah dari global menjadi teritorial. 
Sebelum transisi teritorial, Amerika Serikat adalah satu-satunya anggota G7 yang mengadopsi sistem global. Saat ini, hanya delapan dari 34 negara anggota OECD yang menjadi anggota sistem global, Amerika Serikat menjadi salah satunya. Perubahan itu dilakukan karena sistem pajak global dipandang tidak kompetitif dan cenderung merugikan Amerika Serikat dalam persaingan global. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia masih memperkenalkan sistem pajak global.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian Sistem Pajak Worldwide dan Territorial</h2>
Pada umumnya, negara tempat penghasilan itu diperoleh (negara sumber) adalah yang pertama berhak mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Di sisi lain, negara tempat wajib pajak berdomisili atau berada (negara domisili) memiliki dua pilihan untuk mengenakan pajak atas penghasilan sumber luar negeri yang diterima wajib pajak. 
Dengan kata lain, dalam konteks perpajakan internasional, sistem perpajakan global dan teritorial merupakan alternatif utama untuk memajaki penghasilan yang diterima di luar negeri oleh negara tempat tinggal.&nbsp;Dalam sistem global, negara-negara memungut pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (WPDN) di negara tersebut, baik penghasilan tersebut dalam negeri maupun luar negeri. 
Jika suatu perusahaan adalah WPDN di negara dengan sistem perpajakan global, perusahaan tersebut dikenakan pajak terlepas dari sumber pendapatannya. Selain mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima dari WPDN, negara-negara di bawah rezim perpajakan global juga mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri (WPLN) yang berasal dari negaranya.&nbsp;
Artikel tersebut menyimpulkan bahwa ada dua prinsip utama yang mendasari perpajakan global. Asas pertama adalah asas domisili yang digunakan untuk memajaki penghasilan WPDN. Asas kedua adalah asas sumber yang digunakan untuk memajaki penghasilan WPLN. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan berikut ini berlaku bagi negara yang menerapkan sistem perpajakan global.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6417cfebb577d80e80b138f5/Ini-Dia-Negara-Yang-Tak-Mengenakan-Pajak-Penghasilan" target="_blank" rel="noopener">Ini Dia Negara Yang Tak Mengenakan Pajak Penghasilan</a></h3>
Semua penghasilan yang diterima dari WPDN dikenakan pajak terlepas dari sumber penghasilannya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Setiap pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari negara tersebut juga akan diberlakukan pajak di negara tersebut. Sementara itu, negara-negara dengan rezim pajak teritorial hanya melakukan pungutan pajak penghasilan yang berasal dari yurisdiksi atau dari negara tersebut. 
Di sisi lain, pendapatan asing bebas pajak. Sistem ini juga dikenal sebagai teritorialitas penuh. Oleh karena itu, negara yang menganut rezim pajak wilayah berhak memungut pajak dari semua wajib pajak baik yang berstatus WPDN maupun WPLN. Namun, hak pajak ini terbatas pada pendapatan dari negara tersebut saja (Avi-Yonah, Sartori &amp; Amrian, 2011).&nbsp;
Hal ini berarti bahwa hanya penghasilan dalam negeri yang dikenakan pajak secara efektif di bawah sistem pajak teritorial. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan berikut ini berlaku bagi negara yang menerapkan sistem pajak teritorial:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Semua penghasilan dari negara dikenakan pajak terlepas dari apakah pihak yang menerima penghasilan adalah WPDN atau WPLN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Semua penghasilan luar negeri bebas pajak di dalam negeri.&nbsp;</li>
</ul>
Perbedaan antara sistem pajak territorial dan sistem pajak global yang paling dasar yakni perlakuan atas penghasilan atau pendapatan yang bersumber dari luar negeri. Sistem pajak global memajaki pendapatan asing, sedangkan sistem pajak teritorial tidak. Namun dalam praktiknya, sebagian besar negara cenderung berpegang pada satu sistem pajak daripada seluruh sistem pajak. Negara-negara yang cenderung mengadopsi sistem pajak global juga cenderung mempertahankan unsur-unsur sistem pajak teritorial.&nbsp;
Misalnya, dengan memberlakukan mekanisme penangguhan pajak atas penghasilan dari negara asing tertentu hingga penghasilan tersebut dipulangkan ke negara tempat tinggal. Sementara itu, negara-negara yang mengadopsi sistem perpajakan teritorial kerapkali mempunyai unsur sistem pajak global. Misalnya, dengan membatasi penghasilan luar negeri yang bebas pajak di negara tempat tinggalnya.
Apalagi dengan adanya praktik ini telah memunculkan istilah hybrid tax system, yaitu sistem perpajakan dengan komponen global dan lokal. Dalam beberapa tahun terakhir ini sudah terjadi kecenderungan sistem pajak hibrida yang diterapkan oleh banyak negara-negara. Hampir setengah dari negara anggota OECD kini telah memperkenalkan sistem pajak ini.
 Berdasarkan tren, rezim pajak hibrida dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah sistem pajak hibrida. Hal ini cenderung bersifat global atau disebut dengan rezim pajak hybrid global. Sistem ini biasanya mengacu pada sistem pajak global dengan mekanisme penangguhan pajak (with deferral worldwide).&nbsp;
Kedua, sistem pajak teritorial hibrida atau sistem pajak teritorial hibrida. Misalnya, sistem teritorial tidak menerapkan pembebasan pajak untuk semua pendapatan asing, tetapi membatasi berdasarkan jenis pendapatan atau wajib pajak yang menerima pendapatan tersebut (OECD, 2007). 
Dengan kata lain, ketika suatu negara disebut menerapkan sistem pajak teritorial atau global, itu tidak dapat ditafsirkan sebagai negara yang mengadopsi bentuk murni atau ideal dari sistem pajak teritorial atau global. Namun, perlu dipahami bahwa acuan ini mengacu pada ciri-ciri utama dari sistem perpajakan internasional yang diterapkan oleh negara-negara tersebut.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sistem Pajak Territorial</h2>
Seperti dikutip dari Buletin APBN DPR RI, ketentuan terkait sistem pajak daerah antara lain:
Pajak penghasilan (PPh) hanya dikenakan atas penghasilan yang semata-mata berasal dari negara yang bersangkutan. Misalnya Bapak A adalah warga negara Indonesia yang berpenghasilan dari Indonesia dan Singapura. Jika Indonesia mematuhi rezim pajak wilayah, PPh hanya dikenakan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia, penghasilan dari Singapura tidak dikenakan PPh.
Keuntungan dari sistem pajak teritorial adalah:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sistem pajak standar yang diterapkan di negara maju</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Repatriasi pendapatan yang diperoleh di luar negeri</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyederhanaan administrasi perpajakan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Disertai dengan tarif pajak yang lebih rendah.</li>
</ul>
Kerugian perpajakan wilayah, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembatasan Otoritas Perpajakan Negara</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penipuan dalam pemungutan pajak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Keadilan vertikal (perlakuan yang sama untuk yang sama)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Keadilan horizontal (perlakuan tidak adil atas ketimpangan).</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/62e9fa67a9ea8709cb18b736/Subjek-Objek-dan-Cara-Hitung-Pajak-Reklame" target="_blank" rel="noopener">Subjek, Objek, dan Cara Hitung Pajak Reklame</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Sistem Pajak Worldwide Income</h2>
Ketentuan terkait sistem pajak penghasilan global, antara lain:
Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang berasal dari Jerman atau luar negeri. Misalnya, Dani merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memperoleh penghasilan dari Indonesia serta Malaysia. Karena Negara Indonesia menganut Sistem Pajak Penghasilan Global, maka penghasilan yang diperoleh di Negara Indonesia atau yang berasal dari Malaysia dikenakan PPh dan dipungut oleh Negara Indonesia.
Keuntungan dari sistem pajak pendapatan global yakni sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pendapatan atau penghasilan pemerintah yang stabil</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dapat mengembalikan pajak penghasilan luar negeri dalam rangka menghindari pajak berganda</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Sistem kontrol yang kompleks</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Tidak umum digunakan dalam ekonomi dunia</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Tidak adanya insentif guna memulangkan dana ke luar negeri</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Umumnya mengenakan tarif tinggi</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Biaya kepatuhan yang cenderung sangat besar.</li>
</ul>

Dalam sistem global, negara-negara memungut pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (WPDN) di negara tersebut, baik penghasilan tersebut dalam negeri maupun luar negeri.

Cari Tahu Perbedaan Sistem Perpajakan Dunia Di Sini

Surat Berharga Negara (SBN) menjadi tonggak penting dalam sistem keuangan suatu negara dengan menciptakan jalur investasi yang kokoh dan berperan dalam pengelolaan dana publik. SBN adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dalam APBN. Selain sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat Indonesia, SBN juga menjadi opsi investasi yang menarik bagi para investor lokal.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tujuan Penerbitan ST011</h2>
Pada tanggal 6 November 2023, pemerintah Indonesia resmi menerbitkan jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yaitu Sukuk Tabungan (ST) dengan seri ST011. Secara umum, penerbitan ST011 memiliki tujuan untuk memberikan alternatif investasi yang mudah, menguntungkan, likuid, dan aman sesuai syariah bagi masyarakat indonesia.
Penerbitan sukuk ST011T2 dimaksudkan untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan APBN, memperluas basis investor di pasar modal domestik, dan mendukung pengembangan pasar keuangan syariah.
Sementara untuk ST011T4, penerbitan dimaksudkan agar masyarakat Indonesia turut berpartisipasi dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena ST011T4 termasuk dalam green sukuk ritel. Dana yang terkumpul dari penerbitan ST011T4 akan dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek hijau (green projects) dalam APBN sehingga menciptakan dampak lingkungan yang lebih berkelanjutan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tenor dan Imbal Hasil ST011</h2>
Seri ST011 menawarkan imbal hasil 6,30% per tahun untuk tenor 2 tahun (ST011T2) dan 6,50% per tahun untuk 4 tahun (ST011T4). Imbal hasil dari ST011 menjadi yang tertinggi di antara seluruh SBN yang diterbitkan pada tahun 2023.
Imbal hasil atau kupon ST011 didasarkan dari suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) ditambah dengan spread sebesar 0,30% untuk ST011T2 dan 0,5% untuk ST011T4.
Meskipun mengikuti suku bunga acuan BI, imbal hasil dari ST011 bersifat floating with floor atau mengambang dengan imbalan minimal. Hal ini berarti imbal hasil yang diberikan akan disesuaikan seiring suku bunga acuan BI yang berubah. Penyesuaian tersebut akan dilakukan setiap 3 bulan sekali.
Suku bunga acuan BI yang mengalami kenaikan akan berpengaruh kepada imbal hasil dari ST011 yang juga akan mengalami kenaikan. Namun, jika suku bunga acuan BI mengalami penurunan, imbal hasil dari ST011 akan tetap terjaga pada batas minimal yang telah ditentukan. &nbsp;
Imbal hasil dari ST011 berupa kupon akan diterima setiap bulannya pada tanggal 10 dengan kupon pertama diterima pada 10 Januari 2024. Jika tanggal 10 bukan merupakan hari kerja, maka pembayaran kupon akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63b3e6a4b577d80e80fd7b73/Glosarium-Pajak:-Surat-Utang-Negara-(SUN)-" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Surat Utang Negara (SUN)</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Harga dan Tanggal Pembelian ST011</h2>
ST011 sudah dapat dibeli mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan 6 Desember 2023. Harga per unit dan minimal pemesanan untuk ST011 adalah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Untuk ST011T2, maksimal pemesanan sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Adapun untuk ST011T4, maksimal pemesanannya sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Jatuh Tempo ST011</h2>
Seri ST011T2 jatuh tempo pada tanggal 10 November 2025, sedangkan ST011T4 jatuh tempo pada tanggal 10 November 2027.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pencairan Awal ST011</h2>
Tidak seperti Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST) termasuk ST011 tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sebelum jatuh tempo (non-tradable). Namun, ST011 diberikan fasilitas early redemption atau pencairan awal dengan maksimal 50% dari total pembelian.
Pencairan awal ini hanya dapat dimanfaatkan oleh investor dengan nilai kepemilikan minimal sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pengajuan pencairan awal minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
Jadwal penyampaian minat pencairan awal untuk ST011T2 adalah pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB hingga 4 November 2024 pukul 10.00 WIB. Sedangkan, untuk ST011T4 dimulai pada tanggal 27 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB hingga 3 November 2025 pukul 10.00 WIB.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Prinsip Syariah pada ST011</h2>
ST011 dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak mengandung unsur judi (maysir), ketidakjelasan (gharar), dan riba (usury). ST011 juga telah dinyatakan sesuai prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan diterbitkannya Pernyataan Kesesuaian Syariah No. <a href="https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/7e1873d5-62f6-46fa-84ca-cd9334cc3fbd/ST011-DSN-MUI.pdf">B-0258/DSN-MUI/V/2023</a>.
Dana yang diinvestasikan pada ST011 akan dicatat sebagai surat pernyataan kepemilikan pada suatu barang milik negara dan proyek dalam APBN 2023. Aset berwujud tersebut akan disewakan kepada pemerintah sehingga imbal hasil yang diberikan kepada investor adalah berupa uang sewa (ujrah) yang diterima secara rutin setiap bulannya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/f2bf9eb9-8957-4c3f-82f7-ca34f4a0e6fd/e-SKTD-Fitur-Pengajuan-Permohonan-Surat-Keterangan-Tidak-Dipungut" target="_blank" rel="noopener">e-SKTD, Fitur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Pajak ST011</h2>
Investasi pada ST011 juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan instrumen investasi lain, salah satunya dari sisi perpajakan. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2021, tarif PPh final atas penghasilan bunga obligasi yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dikenakan sebesar 10%.
Tarif tersebut turun jika dibandingkan dengan sebelumnya yang sebesar 15%. Sebagai perbandingan, tarif pajak untuk investasi lain, seperti P2P Lending (Peer to Peer Lending) adalah sebesar 15% serta untuk tarif PPh final atas bunga deposito mencapai 20%.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Langkah Membeli ST011</h2>
ST011 dapat dibeli melalui melalui 32 mitra distribusi (midis) yang terdiri dari 17 bank konvensional, 6 perusahaan efek, 4 perusahaan efek khusus, 2 bank syariah, dan 2 perusahaan fintek yang ditunjuk pemerintah dengan cara pembelian sebagai berikut.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Registrasi</li>
</ul>
Pembelian harus dilakukan melalui mitra distribusi dengan memasukkan data diri, nomor Single Investor Identification (SID), nomor Rekening Dana Nasabah (RDN), dan nomor Rekening SBN. Jika belum memiliki data tersebut, calon investor dapat mendaftarkan diri dengan prosedur dari masing-masing mitra distribusi.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pemesanan</li>
</ul>
Jika berhasil melakukan registrasi, calon investor dapat melakukan pemesanan ST011 sesuai dengan tenor yang diinginkan pada masa penawaran berlangsung. Untuk detail informasi, memorandum informasi dapat dilihat pada <a href="https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/7bd14570-a91a-4ee3-9c6f-94e0c95d3b55/Memorandum_Informasi_ST011T2-pdf.pdf">ST011T2</a> dan <a href="https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/dde44c8a-eacb-4e44-961c-25a00c0ca243/Memorandum_Informasi_ST011T4-pdf.pdf">ST011T4</a>.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembayaran</li>
</ul>
Apabila pemesanan telah diverifikasi (verified order), calon investor akan mendapatkan kode billing (billing code) melalui email atau platform mitra distribusi yang dapat dibayarkan melalui bank persepsi pada menu Penerimaan Negara (MPN).
<ul style="text-align: justify;">
<li>Konfirmasi</li>
</ul>
Calon investor akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) jika sudah melakukan pembayaran dan notifikasi completed order melalui email atau platform mitra distribusi.

Surat Berharga Negara (SBN) menjadi tonggak penting dalam sistem keuangan suatu negara dengan menciptakan jalur investasi yang kokoh dan berperan dalam pengelolaan dana publik. 

Kupas Tuntas SBN dengan Imbal Hasil Tertinggi Tahun 2023

Pinjol atau Pinjaman Online akhir-akhir ini menjadi salah satu opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan dana cepat dengan mekanisme pinjaman. Pinjaman ini dapat dengan mudah didapatkan melalui platform digital yang dapat diakses melalui gadget masing-masing. Hadirnya pinjol di Indonesia memungkinkan peminjam untuk mengajukan pinjaman secara cepat dan mudah tanpa perlu melibatkan proses yang rumit seperti yang sering terjadi di lembaga keuangan tradisional.
Pinjaman online muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan konsumen yang berkembang pesat. Keterbatasan akses ke layanan perbankan tradisional, persyaratan yang ketat, serta proses yang lambat dalam mendapatkan pinjaman konvensional membuat pinjaman online menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang.
Pinjol menyediakan solusi cepat dan mudah untuk mendapatkan dana tambahan tanpa perlu menghadiri kantor fisik atau mengurus sejumlah dokumen yang rumit. Proses pengajuan pinjaman online diawali dengan pendaftaran melalui aplikasi atau situs web pinjol.
Calon peminjam diharuskan mengisi formulir online dan melewati proses verifikasi identitas dengan mengunggah dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto selfie. Setelah itu, pinjol menggunakan algoritma dan analisis kredit berbasis teknologi untuk menilai kelayakan peminjam.
Data pribadi dan keuangan, termasuk riwayat kredit dan pendapatan digunakan untuk menentukan seberapa besar risiko pemberian pinjaman kepada peminjam. Jika persetujuan diberikan, peminjam akan menerima rincian pinjaman, termasuk jumlah yang dapat dipinjam, suku bunga, dan jangka waktu.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/35fac9e0-2b94-4790-934c-390ac7223932/Ini-Dia-Perbedaan-Pajak-Pinjol-Legal-dan-Ilegal" target="_blank" rel="noopener">Ini Dia Perbedaan Pajak Pinjol Legal dan Ilegal</a></h3>
Dana pinjaman kemudian dicairkan dan ditransfer langsung ke rekening peminjam dalam waktu yang relatif cepat, seringkali hanya dalam beberapa jam atau bahkan menit. Selanjutnya, peminjam diharapkan untuk membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, dengan sistem pembayaran yang umumnya dilakukan secara online melalui transfer bank atau metode pembayaran digital lainnya.
Ada beberapa alasan seseorang mengajukan pinjaman melalui pinjol, di antaranya sebagai berikut.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kemudahan dan Kecepatan</li>
</ul>
Salah satu keunggulan utama pinjol adalah kemudahan dan kecepatan prosesnya. Peminjam dapat mengajukan pinjaman kapan saja dan di mana saja tanpa perlu hadir ke kantor fisik.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Aksesibilitas</li>
</ul>
Pinjol memungkinkan akses lebih luas terhadap layanan keuangan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional atau yang memiliki riwayat kredit yang kurang baik.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tanpa Jaminan atau Agunan</li>
</ul>
Banyak pinjol tidak memerlukan jaminan atau agunan untuk memberikan pinjaman, membuatnya lebih mudah diakses oleh individu yang tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan. Pinjol hanya mensyaratkan foto KTP sebagai syarat untuk mendaftar dan mengajukan pinjaman.
Namun, pinjaman online juga dihadapkan pada sejumlah risiko dan kontroversi. Suku bunga yang tinggi menjadi kritik utama, membebani peminjam dan dapat mengakibatkan mereka terjerat dalam siklus utang yang sulit untuk diatasi. Selain itu, tak sedikit masyarakat yang merasa ketakutan akan proses penagihan pinjaman oleh debt collector.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6183ef3d4c0e791c3760bd82/Jangan-Salah-Pinjol-Akan-Dikenakan-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Jangan Salah, Pinjol Akan Dikenakan Pajak</a></h3>
Banyak sekali kasus teror oleh debt collector dalam melakukan penagihan kepada peminjam, mulai dari teror ke media sosial, penyebaran berita tidak benar, hingga ancaman kepada keluarga peminjam. Bahkan cukup banyak kasus yang disebabkan, karena depresi akibat teror dari debt collector.
Menyikapi hal ini, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan terbaru yang mengatur tentang aktivitas penagihan oleh debt collector. Aturan itu termuat dalam roadmap pengembangan dan penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang akan mengatur semua Perusahaan financial technology (fintech) termasuk seluruh aktivitas di dalamnya.
Melalui Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan, Agusman, nantinya setiap Perusahaan fintech harus mengikuti etika dan ketentuan dalam melakukan proses penagihan.
Dalam aturan tersebut terdapat pula larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh debt collector sebagai perwakilan perusahaan, seperti larangan menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal negative lainnya termasuk SARA dalam proses penagihan. Selain itu, OJK juga mengatur waktu penagihan kepada peminjam yaitu maksimal pukul 20.00 waktu setempat. Dengan demikian, debt collector tidak bisa melakukan aktivitasnya selama 24 jam.
Secara umum, roadmap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tahun 2023-2028 memiliki tujuan untuk membentuk ekosistem fintech yang lebih sehat. Industri fintech dan peer-to-peer (P2P) lending saat ini memang sedang ramai diperbincangkan dan dianggap sebagai salah satu metode investasi yang menarik. Selain itu, tentu terbitnya roadmap ini diharapkan dapat meingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain mengeluarkan roadmap, OJK juga menerbitkan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang penyelenggaraan LPBBTI. Surat edaran ini berfungsi sebagai panduan bagi stakeholder dalam industri fintech P2P lending dalam melaksanakan operasionalnya. Dalam proses penyusunan, OJK juga melibatkan banyak stakeholder baik dari pihak internal maupun eksternal dengan tujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan untuk mengawal bersama implementasi roadmap fintech ini.
Hingga September 2023, pertumbuhan industri P2P lending menunjukan perkembangan yang positif. Total pembiayaan yang sudah disalurkan fintech P2P lending bertumbuh sebesar 14,28% year on year (yoy) dengan pembiayaan sebesar Rp55,7 triliun. Dari angka tersebut, jumlah porsi yang disalurkan kepada pelaku bisnis UMKM sebanyak 36,57%.

Pinjol atau Pinjaman Online akhir-akhir ini menjadi salah satu opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan dana cepat dengan mekanisme pinjaman. Pinjaman ini dapat dengan mudah didapatkan melalui platform digital yang dapat diakses melalui gadget masing-masing. 

Ini Dia Aturan Baru Bagi Debt Collector Pinjol

Bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 (Bacapres 2024) hadir dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia dan INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) pada tanggal 8 November 2023 di Menara Bank Mega, Jakarta.
Dengan tema &ldquo;Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif, dan Unggul&rdquo;, acara tersebut mendiskusikan arah kebijakan ekonomi Indonesia yang diusung oleh masing-masing bacapres 2024 dengan para ekonom yang hadir. Salah satu bacapres 2024 yang mengungkapkan ide dan gagasan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2023 adalah Anies Rasyid Baswedan.
Anies Baswedan memaparkan bahwa terdapat beberapa milestone yang sudah dan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti Satu Bangsa (Sumpah Pemuda 1928), Satu Negara (Proklamasi Soekarno &ndash; Hatta 1945), Satu NKRI (Mosi Integral Natsir 1950), Satu Tanah Air (Deklarasi Juanda 1957 dan UNCLOS 1982), dan Satu Kemakmuran (Visi Indonesia 2045). Menuju Indonesia 2045 itu bukan hanya tentang Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, tetapi Satu Kemakmuran yang langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Permasalahan Ekonomi Menurut Anies Baswedan</h2>
Pertama, disparitas atau ketimpangan ekonomi menjadi masalah utama yang harus diselesaikan bagi Anies Baswedan. Masalah pengangguran belum berhasil diselesaikan meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Masyarakat hanya menjadi penonton dan tidak menikmati secara langsung besarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal ini dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja terus menurun sejak tahun 2013 hingga 2022, padahal terjadi peningkatan investasi dari tahun ke tahun. Saat ini, peningkatan investasi terjadi pada sektor pertambangan yang mana hanya menyerap 1% tenaga kerja.
Padahal, terdapat sektor lain yang berkontribusi sekitar 44% dalam penyerapan tenaga kerja, yakni sektor pertanian dan manufaktur yang tidak mengalami peningkatan dari segi investasi. Permasalahan ini yang ingin diubah oleh Anies Baswedan agar peningkatan investasi dilakukan pada sektor yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Kemudian, ketimpangan kualitas SDM antardaerah menjadi masalah kedua yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Menurutnya, peningkatan infrastruktur yang terjadi tidak disertai dengan kualitas layanan dikarenakan kualitas SDM yang tidak merata antar daerah. Untuk itu, perlu diluruskan beberapa paradigma agar menghadirkan Satu Kemakmuran, antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dari fokus utama kepada pertumbuhan menjadi fokus kepada pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan</li>
<li>Dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan sektoral dan teritorial</li>
<li>Dari orientasi menyelesaikan proyek pemerintah menjadi menuntaskan persoalan warga.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/3e70217a-744b-4121-8af1-0b9709b512ea/Ini-Gagasan-Asta-Cita-Oleh-Prabowo-di-Sarasehan-100-Ekonom!" target="_blank" rel="noopener">Ini Gagasan Asta Cita Oleh Prabowo di Sarasehan 100 Ekonom!</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Empat Fokus Menuju Indonesia Adil Makmur</h2>
Untuk mewujudkan visi &ldquo;Indonesia Adil Makmur untuk Semua&rdquo;, terdapat empat fokus yang digagas, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Manusia</li>
</ul>
Fokus terhadap manusia bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia yang merata dengan misi menyediakan pendidikan, kesehatan yang berkualitas untuk semua, dan penguatan terhadap keluarga.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Ruang Hidup</li>
</ul>
Fokus terhadap ruang hidup bertujuan untuk pemerataan akses ekonomi dan pengelolaan SDA berkelanjutan dengan misi memajukan kota dan desa, membuat lingkungan hidup yang lestari, dan keadilan ekologis.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Interaksi</li>
</ul>
Fokus terhadap interaksi bertujuan untuk meningkatan produktivitas dan kesejahteraan sosial dengan misi biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia, memperluas kepastian berusaha, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Institusi</li>
</ul>
Fokus terhadap institusi bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dan investasi inklusif dengan misi memulihkan kualitas demokasi, berantas korupsi, hukum, dan HAM ditegakkan serta sinkronisasi dan konsistensi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengembalian Peran Koperasi dalam Perekonomian</h2>
Selain fokus tersebut, Anies Baswedan memberikan gagasan untuk merealisasikan ekonomi berkeadilan dengan peningkatan peran koperasi. Koperasi dapat menjadi salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Menurut Anies Baswedan, peran koperasi dapat mengurangi permasalahan pinjaman online yang sedang merajalela serta dapat menciptakan lapangan kerja dan upah yang berkeadilan, sehingga pengaktifan ulang koperasi menjadi penting. Terdapat agenda untuk membangkitkan kembali peran koperasi, yaitu
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dorong penggunaan dan modernisasi usaha koperasi</li>
<li>Tingkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan penataaan tata niaga melalui koperasi</li>
<li>Hadirkan kebijakan afirmatif untuk sektor atau jenis komoditas tertentu di kawasan rural, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan untuk usaha koperasi.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Program Peningkatan SDM</h2>
Peningkatan SDM perlu difokuskan kepada sumbernya. Pasokan gizi yang baik kepada ibu hamil yang menjadi bahan baku pertama kualitas SDM. Saat ini, Indonesia tidak mempunyai arahan nasional terkait welfare atau kesejahteraan. Mulai dari angka kematian ibu hamil yang tolerable hingga angka stunting yang unacceptable, semuanya belum terukur dan mengakibatkan daerah berjalan sendiri-sendiri terhadap kesejahteraan ibu hamil, bayi, dan anak usia dini.
Lalu, peningkatan SDM juga difokuskan kepada aktivitas komunitas. Dengan situasi sekarang, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi penggerak dari struktur terkecil dalam tatanan masyarakat. Dasawisma PKK harus dijalankan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Koperasi dan welfare dapat masuk melalui program pemerintah yang diakomodasi dengan memberdayakan PKK. Kesehatan mulai dari posyandu dan posbindu harus dihidupkan kembali.
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Program Pengentasan Kemiskinan</h2>
Angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2023 berkisar antara 9-10% dan ditargetkan turun ke 4-5% di tahun 2029 dengan harapan kemiskinan ekstrem menjadi 0%. Cara untuk pengentasan kemiskinan yang dipaparkan Anies Baswedan adalah dengan biaya hidup terjangkau.
Biaya hidup terjangkau dapat dicapai dengan memastikan suplai pangan dengan harga yang murah. Efisiensi dan transparansi informasi dari produksi hingga distribusi menjadi penting untuk dapat mendukung suplai pangan yang murah dengan pemanfaatan teknologi. Transparansi yang terjadi akan mengendalikan selisih harga yang terjadi di lapangan.
Pengentasan kemiskinan juga dapat dilakukan dengan mekanisme pasar. Untuk jangka pendek, dilakukan redistribusi pajak dalam bentuk subsidi dan jaminan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada yang membutuhkan sembari solusi jangka panjang dilakukan.
Subsidi harus tepat sasaran meskipun bukan menjadi hal yang mudah dilaksanakan. Namun, dengan kolaborasi bersama struktur terkecil seperti PKK, subsidi tepat sasaran seharusnya dapat dilakukan. Untuk jangka panjang, dilakukan inclusion to market sehingga tenaga kerja menjadi luas dan masyarakat yang tadinya hidup dari bantuan menjadi hidup dari income.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Program Ketenagakerjaan dalam Digitalisasi</h2>
Menurut Anies Baswedan, sektor privat di bidang pelatihan tenaga kerja yang meningkatkan skill secara praktis harus diberikan insentif. Bukan hanya melatih hardskill, tetapi juga melatih etika dan budaya kerja dengan persyaratan untuk ikut pelatihan yang mudah.
Pemerintah membantu menyiapkan kerja sama dengan sektor privat tersebut untuk dampak jangka pendek. Untuk jangka panjang, pola pengajaran di vokasi diubah dari orientasi akademik menjadi job training serta bermitra dengan sektor privat dalam penyerapan tenaga kerja.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengusaha RI Harus Jago Tandang </h2>
Anies Baswedan menginginkan pengusaha RI menjadi tamu mempesona di negeri orang. Bukan hanya jago kandang, tetapi juga harus jago tandang. &nbsp;Menurutnya, sektor-sektor potensial harus diberikan ruang lebih untuk berkembang dan mitra lokal harus menjadi bagian dari aktivitas investasi Indonesia di kancah internasional. Semua kebijakan yang akan dibentuk harus didasarkan kepada studi komparasi dengan wilayah dan negara lain agar kebijakan tidak menyusahkan bagi mitra lokal maupun investor dalam dan luar negeri.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62b2dd1e-ba1a-4036-bc30-fab5214787cf/Ganjar-Pranowo-Hadiri-Sarasehan-100-Ekonom-Sebut-Pentingnya-Ekonomi-Maritim" target="_blank" rel="noopener">Ganjar Pranowo Hadiri Sarasehan 100 Ekonom, Sebut Pentingnya Ekonomi Maritim</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Langkah Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi </h2>
Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dipandang sebagai hal yang tradeoff atau tidak dapat terjadi secara bersamaan. Namun, menurut Anies Baswedan, terdapat langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara bersamaan, antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Membangun Pusat Pertumbuhan Perekonomian</li>
</ul>
Pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia dilakukan di kota kecil, di mana kota kecil menjadi kota menengah dan kota menengah menjadi kota besar di berbagai wilayah Indonesia. Minimal terdapat 14 kota yang harus dikerjakan untuk dijadikan pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya untuk pertumbuhan di luar Jawa.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pengembangan UMKM</li>
</ul>
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi mata rantai bagi bisnis korporasi yang diatur dalam regulasi.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Hilirisasi dan Reindustrialisasi</li>
</ul>
Hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah terus dijalankan sambil mendorong reindustrialisasi dengan harapan menciptakan minimal 15 juta lapangan kerja dalam waktu 5 tahun.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perbaikan Tax Ratio</li>
</ul>
Berdasarkan International Monetary Fund (IMF), tax ratio ideal adalah 15%. Anies Baswedan mengatakan perbaikan tax ratio di Indonesia harus berkisar antara 13-16% dengan mendorong pemanfaatan APBN di sektor-sektor yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pembentukan Badan Penerimaan Negara</h2>
Menurut Anies Baswedan, perlu adanya badan pengelolaan keuangan negara yang tahan atau resilience untuk menghadapi potensi krisis serta mendukung perekonomian dan sektor privat untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, perlu direalisasikannya badan penerimaan negara yang melakukan integrasi dan koordinasi dalam semua yang berkaitan dengan penerimaan negara.
Saat ini, terdapat dua badan terkait penerimaan negara, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Namun, perlu digarisbawahi bahwa pembentukan institusi baru tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat sehingga diperlukan transisi yang smooth agar tidak kacau balau.

Bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 (Bacapres 2024) hadir dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia dan INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) pada tanggal 8 November 2023 di Menara Bank Mega, Jakarta. 

Rencana Strategi Ekonomi Anies Hingga Instansi Penerimaan Baru di Sarasehan 100 Ekonom 

Adu gagasan terkait perekonomian digelar pekan lalu oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam tajuk Sarasehan 100 Ekonom: Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif dan Unggul. Dalam forum ini INDEF menghadirkan 3 Capres Pemilu 2024 dan mengadu gagasan dan ide mereka terkait perekonomian yang nyata dan berdampak bagi Masyarakat.
Ketiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo secara bergantian menyampaikan detail gagasannya di hadapan para ekonom dan dilanjutkan dengan menggalinya melalui sesi tanya jawab. Momen ini menjadi menarik, karena publik dapat menyimak secara langsung paparan dari masing-masing calon presiden yang dapat membuat pemilih menentukan pilihan mereka dalam pemilu Februari mendatang.
Salah satu calon presiden yang menarik perhatian adalah Prabowo Subianto. Prabowo mencoba memaparkan ide dan gagasannya di bidang ekonomi dalam waktu yang cukup singkat. Mantan Danjen Kopassus tersebut setidaknya menggarisbawahi beberapa poin dari pemerintahan Jokowi saat ini yang layak untuk dilanjutkan, seperti infrastruktur, tenaga kerja, dan kesehatan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62b2dd1e-ba1a-4036-bc30-fab5214787cf/Ganjar-Pranowo-Hadiri-Sarasehan-100-Ekonom-Sebut-Pentingnya-Ekonomi-Maritim" target="_blank" rel="noopener">Ganjar Pranowo Hadiri Sarasehan 100 Ekonom, Sebut Pentingnya Ekonomi Maritim</a></h3>
Secara umum, Prabowo Subianto memberikan 8 poin gagasan yang dinamakan Asta Cita, gagasan-gagasan tersebut antara lain.
<ol style="text-align: justify;">
<li>Memperkuat ideologi Pancasila, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di masyarakat</li>
<li>Menguatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi biru dan ekonomi hijau</li>
<li>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi</li>
<li>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas</li>
<li>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</li>
<li>Mebangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</li>
<li>Memperkuat reformasi, politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan</li>
<li>Menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur</li>
</ol>
Dari delapan gagasan tersebut, Prabowo fokus kepada program yang dapat dilakukan dengan hasil yang cepat. Beberapa program itu antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Memberi akan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil</li>
<li>Menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten</li>
<li>Meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan membuat lumbung pangan desa, daerah dan nasional</li>
<li>Membangun sekolah-sekolah unggul dan terintegrasi di setiap kabupaten, serta memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi</li>
<li>Melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejathteraan sosial dan kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan yang absolut</li>
<li>Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara</li>
<li>Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah</li>
<li>Mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke angka 23%.</li>
</ol>
<h3>Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/70e7c96b-8c48-4cb3-ac06-f0bce9266870/Proyeksi-Pemilu-dan-Pilkada-Terhadap-Penerimaan-Pajak-Indonesia" target="_blank" rel="noopener">Proyeksi Pemilu dan Pilkada Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia</a></h3>
Dari kedelapan program tersebut, menarik untuk menyoroti pendirian Badan Penerimaan Negara yang dijanjikan Prabowo. Prabowo secara jelas menyatakan berencana untuk mendirikan Badan Penerimaan Negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan.
Prabowo memberikan data terkait penerimaan negara denga negara lain di Asia Tenggara seperti Kamboja, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Keempat negara itu memiliki government ratio to GDP lebih besar dibandingkan Indonesia. Dengan kata lain, negara-negara tersebut mendapatkan penerimaan negara lebih besar dengan metode pemisahan dari kementerian.
Selain itu, dengan pemisahan DJP dan DJBC dari Kementerian Keuangan dan penggunaan teknologi informasi juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Gagasan Prabowo ini sebetulnya sudah diusulkan sejak beberapa tahun yang lalu, namun belum terealisasi hingga saat ini.
Selain itu, Prabowo juga beberapa kali menekankan gagasan tentang pengentasan kemiskinan. Poin yang disebutkan adalah pemberian makan siang gratis kepada seluruh anak sekolah di Indonesia. Hal ini akan sangat berkaitan dengan pengentasan stunting dan pembentukan generasi yang cerdas di masa yang akan datang.
Poin lain yang ditekankan oleh Prabowo adalah swasembada pangan, energi dan air. Dengan modal sumber daya yang dimiliki Indonesia, Prabowo menilai tidak perlu lagi impor komoditas sembako seperti beras atau tepung gandum. Prabowo mengusulkan untuk membentuk lumbung pangan di setiap daerah agar Indonesia tidak perlu lagi mengimpor dengan alasan biaya yang lebih mahal.
Prabowo juga menekankan untuk produksi barang lokal lebih baik dibandingkan barang luar negeri. Salah satu contoh yang disampaikan adalah mobil jeep yang dibuat oleh PT Pindad yang sudah dikontrak oleh pemerintah sebagai produsen kendaraan kepada TNI dan Polri. Dengan menguatkan produksi dalam negeri, Prabowo menilai Indonesia tidak akan bergantung dari negara lain jika terjadi gejolak politik seperti perang Rusia-Ukraina.
Gelaran seperti ini memang menjadi ajang yang baik bagi ketiga calon presiden untuk memaparkan gagasannya. Selain menguntungkan untuk capres, ajang seperti ini juga menjadi gambaran bagi Masyarakat untuk menilai calon presiden pilihannya dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Adu gagasan terkait perekonomian digelar pekan lalu oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam tajuk Sarasehan 100 Ekonom: Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif dan Unggul. 

Artikel Pajakku

Fokus

Langganan Info Terbaru