Jakarta

Bandung

Bali

Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) Selasa 26 September lalu. Bursa Efek Indonesia selaku penyelenggara telah diberikan Izin Usaha Penyelenggara Bursa Karbon oleh Otoritas Jasa Keuangan lewat Surat Keputusan no. KEP-77/D.04/2023. Selain memberikan harga yang transparan, Bursa Karbon Indonesia juga memberikan mekanisme kemudahan transaksi. Terdapat empat mekanisme perdagangan Bursa Karbon Indonesia yakni Auction, Regular Trading, Negotiated Trading dan Marketplace.
Peresmian ini digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta dan turut dihadiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir, Ketua Komisi VI DPR RI Faizol Riza, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dan jajaran Dewan Komisioner OJK.
Pelaku usaha perseroan yang punya kewajiban dan/atau punya komitmen untuk secara sukarela menurunkan emisi gas rumah kaca, bisa menjadi pengguna jasa Bursa Karbon Indonesia dan membeli unit karbon yang sudah disediakan. Perusahaan ini bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengisi Formulir Pendaftaran Pengguna Jasa IDXCarbon yang bisa diakses melalui laman web <a href="http://www.idxcarbon.co.id">www.idxcarbon.co.id</a>.
Selain itu, perusahaan yang sudah memiliki unit karbon yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat menjual unit karbon yang dimilikinya melalui IDX Carbon.
Pada pembukaan perdagangan karbon Selasa (26/9) kemarin, indeks Bursa Karbon Indonesia mencatatkan perdagangan karbon sebanyak 459.953 ton unit karbon dan ada 27 kali transaksi tercatat. &nbsp;Adapun, perusahaan penyedia unit karbon pada perdagangan di bursa karbon ini yakni Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.
Perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pembeli unit karbon perdana antara lain PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BRI Danareksa Sekuritas (yang merupakan bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), PT BNI Sekuritas, PT CarbonX Bumi Harmoni, PT MMS Group Indonesia, PT Multi Optimal Rsiet dan Edukasi, PT Pamapersada Nusantara, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Patra Niaga, PT Udara Untuk Semua (Fairatmos), dan PT Truclimate Dekarbonisasi Indonesia.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon, Iman Rachman mengatakan Bursa Karbon Indonesia menjadi sebuah milestone yang penting bagi komitmen Indonesia menuju net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Selain itu, Bursa Karbon Indonesia juga mengupayakan untuk memberikan transparansi, keamanan dan keandalan dalam memberikan solusi terbaik untuk perdaganga karbon di Indonesia sehingga tercipta perdagangan yang wajar, efisien dan teratur. Dengan adanya platform Bursa Karbon Indonesia, Iman berharap seluruh pelaku usaha bisa dnegan mudah mendapat manfaat dari perdagangan karbon.
Sebagai negara kepulauan yang memiliki hutan hujan terbesar ketiga di dunia, Indonesia menjadi target pelaku bisnis internasional untuk bisa mendapatkan kredit karbon. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.
Presiden Jokowi menyampaikan Bursa Karbon Indonesia ini menjadi kontribusi nyata Indonesia untuk perjuangan melawan krisis akibat perubahan iklim. Hal ini dapat terjadi karena hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan untuk upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon. Presiden menyebut Indonesia memiliki potensi kredit karbon sebanyak 1 gigaton CO2 yang bisa ditangkap.&nbsp;
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan pembauatan Bursa Karbon Indonesia merupakan momentum bersejarah Indonesia dalam mendukung pemerintah mengejar target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Perjanjian Paris. Indonesia sendiri memiliki target untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa syarat dan bantuan internasional atau sebesar 43,2% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630d8b3a767ce5265ee937cf/Penerapan-Pajak-Karbon-Sebagai-Upaya-Pengendalian-Iklim-Global-" target="_blank" rel="noopener">Penerapan Pajak Karbon Sebagai Upaya Pengendalian Iklim Global</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Apa Itu Bursa Karbon?</h2>
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14 Tahun 2023, bursa karbon memiliki makna sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon. Barang yang dijual di bursa karbon adalah kredit atas pengeluaran karbon diokssida atau emisi gas rumah kaca.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Bagaimana Cara Membeli Kredit Karbon?</h2>
Untuk dapat membeli kredit karbon di bursa, suatu entitas harus sudah berbentuk badan hukum. Setelah itu, sebuah badan hukum harus melakukan pendaftaran Pengguna Jasa Karbon dengan mengirim email ke <a href="mailto:support.idxcarbon@idx.co.id" target="_blank" rel="noopener">support.idxcarbon@idx.co.id</a> dengan mengirim beberapa dokumen kelengkapan. Adapun, dokumen yang dibutuhkan antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Formulir Pendaftaran Pengguna Jasa IDXCarbon atau Bursa Karbon Indonesia</li>
<li>Surat Pernyataan Calon Pengguna Jasa IDXCarbon bermaterai dan ditanda tangan</li>
<li>Salinan AD/ART Perusahaan</li>
<li>Salinan Akta Pendirian Perusahaan</li>
<li>Salinan SK Kementerian Kehakiman atau Akta Pendirian</li>
<li>Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan</li>
<li>Salinan NPWP Perusahaan</li>
<li>Surat Keterangan Nomor Induk Berusaha Perusahaan</li>
<li>Daftar Pemilik Manfaat Perusahaan</li>
<li>Laporan Keuangan terakhir yang sudah diaudit</li>
<li>Salinan Rincian Akun Bank yang digunakan sebagai rekening untuk melakukan penarikan dana atau Dokumen sejenis</li>
<li>Salinan Rincian Akun Sistem Registri atau Dokumen Sejenis.</li>
</ol>
Untuk biaya pendaftaran unit karbon menurut Surat Edaran (SE) Biaya Pengguna Jasa Karbon dikenakan biaya Rp0 per ton unit karbon. Selain itu, karena mekanisme jual beli kredit karbon dalam bursa karbon ini dilakukan oleh badan hukum dan bukan oleh ritel, penyelenggara Bursa Karbon Indonesia belum memliki ketentuan penggunaan meterai dalam jual beli karbon.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63f584d7b577d80e808c470a/Sri-Mulyani-Sebut-Pajak-Karbon-Mampu-Hijaukan-Investasi" target="_blank" rel="noopener">Sri Mulyani Sebut Pajak Karbon Mampu Hijaukan Investasi</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Apa Dampak Bursa Karbon Terhadap Pajak?</h2>
Ada beberapa dampak dibukanya bursa karbon di Indonesia terhadap sistem perpajakan biaik itu dari sisi pemerintah sebagai pemungut dan perusahaan sebagai wajib pajak. Berikut di antaranya:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Insentif Pajak: untuk mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam program pengurangan emisi di Bursa Karbon Indonesia, pemerintah dapat memberikan insentif pajak, seperti pemotongan pajak atau pengurangan tarif pajak. Dengan memberikan insentif ini, perusahaan mungkin lebih cenderung mengambil tindakan proaktif dalam mengurangi emisi karbon mereka.</li>
<li style="text-align: justify;">Pajak Lingkungan: Pemahaman akan dampak perubahan iklim dan perlindungan lingkungan semakin meningkat. Bursa Karbon Indonesia mempromosikan perdagangan emisi karbon sebagai alat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dapat memberlakukan pajak lingkungan atau pajak karbon sebagai instrumen kebijakan tambahan. Ini akan mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi mereka dan dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemerintah.</li>
<li style="text-align: justify;">Pengukuran dan Pelaporan Pajak: Bursa Karbon Indonesia memerlukan perusahaan untuk mengukur dan melaporkan emisi mereka. Data ini dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk memeriksa kelayakan pengurangan pajak atau pengenaan pajak tambahan berdasarkan tingkat emisi karbon perusahaan. Oleh karena itu, Bursa Karbon Indonesia dapat memengaruhi pengukuran dan pelaporan pajak perusahaan.</li>
<li style="text-align: justify;">Pendapatan Tambahan Pemerintah: Bursa Karbon Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemerintah Indonesia melalui biaya pendaftaran dan perdagangan karbon. Pendapatan ini dapat digunakan untuk mendukung inisiatif lingkungan lainnya atau untuk memperkuat infrastruktur perpajakan.</li>
<li style="text-align: justify;">Penyelarasan dengan Standar Internasional: dengan adanya Bursa Karbon Indonesia, sektor hijau yang berfokus pada teknologi bersih dan energi terbarukan dapat tumbuh lebih pesat. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak khusus untuk perusahaan yang bergerak di sektor ini, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</li>
</ol>

Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) Selasa 26 September lalu. Bursa Efek Indonesia selaku penyelenggara telah diberikan Izin Usaha Penyelenggara Bursa Karbon oleh Otoritas Jasa Keuangan lewat Surat Keputusan no. KEP-77/D.04/2023. 

Bursa Karbon Resmi Dibuka, Bagaimana Ketentuannya?

Pada tanggal 21 September 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk pembangunan Hotel Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hotel megah berbintang lima ini akan menjadi hotel pertama yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak hanya itu, pembangunan Hotel Nusantara juga menjadi tonggak pertama bagi investor swasta untuk turut andil dalam pengembangan IKN selanjutnya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&ldquo;Tantangan&rdquo; yang Harus Dikejar</h2>
Salah satu aspek yang menjadi fokus dari pembangunan Hotel Nusantara adalah tekad untuk mempercepat proses pembangunannya. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keinginannya untuk melihat hotel ini berdiri sebelum bulan Agustus 2024. Alasannya sangat jelas, yakni pada saat 17 Agustus 2024, saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan, Hotel Nusantara diharapkan menjadi tempat yang tepat untuk upacara ini. Dengan kata lain, pembangunan Hotel Nusantara memiliki batas waktu yang sangat ketat untuk dipatuhi.
Hal ini bukanlah tugas yang mudah. Pembangunan sebuah hotel bintang lima adalah sebuah proyek besar yang melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, konstruksi, dan pengaturan berbagai fasilitas yang akan memenuhi standar hotel yang diinginkan. Namun, dengan tekad dan kolaborasi yang kuat, proyek ini memiliki peluang besar untuk sukses dan sesuai dengan perkiraan yang diproyeksikan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/d334d34f-b0ab-4139-9ceb-259532c0efb3/Realisasi-Anggaran-Pembangunan-IKN-Hingga-Agustus-2023" target="_blank" rel="noopener">Realisasi Anggaran Pembangunan IKN Hingga Agustus 2023</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Konsorsium Nusantara</h2>
Proyek pembangunan Hotel Nusantara digagas oleh Konsorsium Nusantara, yang terdiri dari sepuluh investor swasta. Konsorsium ini dipimpin oleh Agung Sedayu Group. Selain Agung Sedayu Group, ada sembilan perusahaan lain yang menjadi bagian dari konsorsium ini, termasuk Adaro Group, Alfamart Group, Astra Group, Barito Pacific, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulauintan, Salim Group, dan Sinarmas.
Bambang Susantono, Kepala Organisasi Indonesia Kepulauan Nusantara (OIKN), menggambarkan konsorsium ini sebagai kelompok perusahaan yang memiliki kepedulian mendalam terhadap IKN bukan hanya sebagai kota yang layak huni (liveable city), tetapi juga sebagai kota yang dicintai (lovable city). Ini menunjukkan bahwa pembangunan Hotel Nusantara adalah bagian dari visi yang lebih besar untuk mengembangkan kawasan IKN menjadi pusat pertumbuhan yang berkelanjutan.
Keikutsertaan perusahaan-perusahaan swasta dalam proyek ini mencerminkan komitmen yang penting terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) karena memberikan rasa percaya bagi Nusantara sebagai calon ibu kota baru Indonesia. Rasa percaya ini diharapkan dapat menjadi gerbang awal bagi investasi dari sektor private untuk terus berkontribusi dalam pembangunan IKN.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/f09b5aa6-0933-4caf-b7a0-48d14dc32263/UU-IKN-Direvisi-Guna-Wujudkan-Visi-Kota-Dunia" target="_blank" rel="noopener">UU IKN Direvisi Guna Wujudkan Visi Kota Dunia</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Investasi Signifikan dalam Membangun IKN</h2>
Nilai investasi swasta yang diberikan oleh Konsorsium Nusantara dalam proyek-proyek di kawasan IKN diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Angka tersebut merupakan jumlah yang luar biasa besar dan mencerminkan keyakinan investor dalam potensi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, sejumlah investor swasta lain, seperti Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), Jambuluwuk, Marriott, Pakuan, dan Vasanta juga terlibat dalam pembangunan fasilitas lain seperti, rumah sakit, pendidikan (universitas), pusat perbelanjaan, hotel, dan perkantoran di kawasan tersebut.
Pembangunan Hotel Nusantara adalah salah satu proyek penting dan gerbang awal yang akan membentuk masa depan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan hotel ini hanyalah satu bagian dari gambaran yang lebih besar. Diharapkan setelah masuknya investor swasta ke kawasan IKN, pengembangan IKN dapat terus dipercaya oleh investor lain, sehingga nantinya IKN dapat menjadi kawasan yang layak huni dan dicintai oleh semua orang, khususnya masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 21 September 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk pembangunan Hotel Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Hotel Nusantara, Tonggak Pertama Investasi Swasta di Kawasan IKN

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak seringkali dinilai masih melakukan keterlambatan pembayaran pajak yang terutang, entah dengan alasan yang tidak sengaja, karena kealpaannya maupun keterlambatan tersebut dilakukan secara sengaja. 
Untuk menindaklanjuti terkait hal tersebut, kepada wajib pajak yang masih sering terlambat melakukan pembayaran pajak, maka otoritas pajak akan memberikan Surat Tagihan Pajak atau yang sering disingkat dengan STP. Lantas, apa definisi dari STP serta bagaimana prosedur penerbitan STP? Mari, kita simak pada pembahasan berikut ini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Definisi Surat Tagihan Pajak&nbsp;</h2>
Mengacu pada Pasal 1 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007</a>, Surat Tagihan Pajak didefinisikan sebagai surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak maupun sanksi administrasi yang dapat berupa bunga ataupun denda yang memiliki fungsi sebagai koreksi jumlah pajak yang terutang, suatu sarana untuk mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran serta sebagai sarana untuk menagih pajak. Perlu diketahui, bahwa surat tagihan pajak ini mempunyai kekuatan hukum yang sebanding dengan surat ketetapan pajak (SKP).&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sanksi Administrasi yang Termuat Dalam STP</h2>
Ketentuan yang mengatur sanksi administrasi yang terdapat dalam surat tagihan pajak tertuang dalam Pasal 14 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.</a> Adapun, jenis sanksi administrasi yang dimaksud yakni:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sanksi Administrasi Berupa Denda</li>
</ul>
Apabila ditemukan wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa maka wajib pajak tersebut dikenai denda sebesara Rp50.000. Sementara itu, apabila wajib pajak tidak maupun terlambat menyampaikan SPT Tahunan, maka akan dikenai denda sebesar Rp100.000.
Untuk sanksi administrasi denda dikenakan sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, dalam hal sebagai berikut:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun wajib pajak tersebut tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk selanjutnya dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengusaha yang tidak atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun ia membuat faktur pajak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP akan tetapi, ia tidak membuat faktur pajak atau dalam keadaan lainnya ia membuat faktur pajak, namun tidak tepat waktu atau dengan kata lain tidak mengisi faktur pajak tersebut secara benar dan lengkap.&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sanksi Administrasi Berupa Bunga&nbsp;</li>
</ul>
Sanksi berupa bunga ini dikenakan dalam hal wajib pajak melakukan pembetulan SPT miliknya serta hasil pembetulan tersebut dinyatakan kurang bayar. Pengenaan sanksi berupa bunga selanjutnya diterapkan apabila ditemukan wajib pajak terlambat atau tidak melakukan pembayaran pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya.&nbsp;
Selanjutnya, untuk pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dihitung menggunakan ketentuan tarif bunga per bulan sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dikenakan paling lambat selama 24 bulan yang jangka waktunya dimulai sejak saat pajak tersebut terutang atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak maupun tahun pajak sampai dengan adanya penerbitan STP. Kemudian, terkait tarif bunga per bulannya dihitung berdasarkan suku bunga yang dijadikan acuan lalu ditambah sebsar 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal perhitungan sanksi tersebut dimulai.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/637d9b4fb577d80e80fb68a3/Apa-Itu-Specific-Anti-Avoidance-Rules" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Specific Anti Avoidance Rules?</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Prosedur Penerbitan STP</h2>
Perlu dipahami, bahwa penerbitan STP bisa mengakibatkan jumlah wajib pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi bertambah. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang KUP dijelaskan terkait pelunasan jumlah pajak yang masih ataupun yang kurang dibayar dan/atau sanksi administarsi yang telah tercantum pada STP harus dilakukan dalam rentang waktu satu bulan sejak saat tanggal ditetapkannya Surat Tagihan Pajak.&nbsp;
Direktur Jenderal Pajak bisa melakukan penerbitan STP dalam bentuk elektronik serta menandatangani dalam bentuk elektronik pula maupun dalam bentuk tertulis dan menandatangani secara tertulis biasa. Dimana kedua cara tersebut sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang setara. Adapun, cara pengiriman STP kepada wajib pajak yakni sebagai berikut:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">STP dikirimkan secara langsung</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">STP dikirim melalui kantor pos yang dilengkapi dengan adanya bukti pengiriman surat</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">STP dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengas syarat adanya bukti pengiriman surat&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">STP juga dapat dikirimkan secara elektronik apabila STP tersebut juga diterbitkan secara elektronik.&nbsp;</li>
</ul>
Perlu dicatat, bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak bisa menerbitkan surat tagihan pajak setelah melakukan penelitian data administrasi perpajakan, melakukan kegiatan pemeriksaan biasa maupun pemeriksaan ulang. Hal tersebut telah dijelaskan pada PMK Nomor 18/PMK.03/2021.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kapan STP Diterbitkan Oleh DJP?&nbsp;</h2>
Dasar penerbitan STP itu sendiri telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU KUP yang selanjutnya diatur secara lebih terperinci pada Pasal 7 PMK Nomor 145/PMK.03/2012 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK No. 18/PMK.03/2021. Berikut ini STP diterbitkan oleh DJP apabila:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dinyatakan dalam keadaan tidak atau kurang dibayar</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Berdasarkan dengan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran paajk yang diakibatkan oleh kesalahan penulisat atau salah hitung</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda ataupun bunga&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi ia tidak mebuat faktur pajak ataupun terlambat membuat faktur pajak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara benar dan lengkap. Selain identitas pembeli Barang Kena Pajak maupun penerima Jasa Kena Pajak seta nama dan tanda tangan dalam rangka penyerahan oleh PKP pedagang eceran&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">DJP juga menrbitkan STP apabila terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak dalam hal:&nbsp;</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Diterbitkannya keputusan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Diterima keputusan&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Ditemukan data&nbsp; serta informasi yang menunjukan adanya indikasi imbalan bunga yang semestinya tidak diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">STP diterbitkan pula saat terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu yang telah disesuaikan dengan persetujuan untuk melkaukan pengangsuran atau menunda pembayaran pajak.&nbsp;</li>
</ul>
Penerbitan STP bisa dilakukan oleh DJP sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan NPWP maupun dikukuhkan sebagai PKP, jika ditemukan data atau informasi yang menunjukan adanya indikasi bahwa kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak.&nbsp;
Pihak DJP juga bisa menerbitkan STP setelah penghapusan NPWP maupun pencabutan pengukuhan PKP, apabila setelah itu diperoleh data atau informasi yang menunjukan adanya indikasi kewajiban peprajakan yang belum terpenuhi. STP tersebut diterbitkan dengan mengaktifkan terlebih dahulu NPWP yang telah dihapus.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63ae8918b577d80e80ea032e/Mekanisme-e-Bupot-PPh-Pasal-23-26" target="_blank" rel="noopener">Mekanisme e-Bupot PPh Pasal 23/26</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Pelunasan STP</h2>
Wajib pajak dapat melakukan pelunasan STP dengan cara melakukan pembayaran pada bank yang menerima pembayaran pajak dengan melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Wajib pajak harus mencantumkan nomor STP dalam SSP tersebut pada bagian nomor ketetapan. 
Perlu dipahami, bahwa apabila wajib pajak yang bersangkutan lupa mencantumkan bnomor STP, biasanya akan mengakibatkan munculnya suatu permasalahan nantinya, karena dengan itu kemungkinan wajib pajak dianggap belum membayar STP tersebut. Apabila masalah ini terjadi, wajib pajak harus menyelesaikan dengan cara pemindahbukuan dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Surat Tagihan Pajak didefinisikan sebagai surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak maupun sanksi administrasi yang dapat berupa bunga ataupun denda yang memiliki fungsi sebagai koreksi jumlah pajak yang terutang

Mengenal Prosedur STP

Seperti yang telah banyak diketahui, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor identitas yang dapat digunakan untuk administrasi perpajakan. NPWP merupakan salah satu instrumen yang amat penting dalam administrasi perpajakan yang mana digunakan sebagai identitas atau tanda pengenal dari Wajib Pajak.&nbsp;
Sama halnya seperti identitas lainnya, NPWP pun turut memiliki sederet angka-angka yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam praktik di masyarakat, NPWP diwujudkan dalam bentuk kartu sehingga dapat digunakan dan dapat disimpan oleh para wajib pajak pada saat diperlukan. Selain sebagai identitas, NPWP juga memiliki fungsi lainnya, seperti untuk menguatkan kedisiplinan, menjaga ketertiban, dan juga pengawasan dalam administrasi perpajakan.
Namun sebelum dipergunakan, NPWP haruslah dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan dalam sejumlah kondisi, NPWP tersebut bisa saja bersifat tidak valid sehingga tidak bisa untuk digunakan. NPWP yang tidak valid akan mengakibatkan Wajib Pajak mengalami kendala saat melakukan aktivitas administrasi perpajakan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63314c5efa33631a29f3ea9e/Pemutihan-Pajak-Program-Pemerintah-Yang-Banyak-Manfaat" target="_blank" rel="noopener">Pemutihan Pajak, Program Pemerintah Yang Banyak Manfaat</a></h3>
Maka dari itu, penting untuk mengetahui bagaimana cara mengecek NPWP valid atau tidak dengan benar. Berikut merupakan beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengecek NPWP valid atau tidak, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Melalui Website ereg.pajak.go.id</li>
</ul>
Cara yang pertama yaitu dengan cara mengunjungi laman website ereg.pajak.go.id. Semua Wajib Pajak dapat mengecek validitas NPWP menggunakan cara ini. Adapun, langkah-langkahnya yaitu seperti berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kunjungi laman ereg.pajak.go.id, selanjutnya akan diarahkan untuk mengisi sejumlah form</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Lalu, masukkan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Setelah itu, masukkan kode captcha pada kolom yang tersedia, kemudian klik &ldquo;Cari&rdquo;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Selanjutnya, jika NPWP langsung tertera pada layar monitor, hal ini berarti NPWP masih valid dan aktif. Namun, apabila NPWP tidak ditampilka dalam layar ini berarti bahwa NPWP sudah tidak aktif atau tidak valid.&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Melalui Aplikasi M-Pajak</li>
</ul>
Mengecek NPWP valid atau tidak juga dapat diakses melalui sebuah aplikasi M-Pajak DJP. Adapun, langkah-langkah untuk mengeceknya yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Setelah mengunduh aplikasi melalui Playstore ataupun AppStore, masuk menggunakan akun yang telah terdaftar pada halaman website</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Setelah membuka aplikasi, klik &ldquo;Cek NPWP&rdquo;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kemudian, jika data yang keluar lengkap maka berarti NPWP sudah aktif dan valid sehingga dapat langsung digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan. Namun, jika NPWP tidak muncul, maka Anda dapat menghubungi Kantor Pajak terkait untuk memperoleh pelayanan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3>Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/cf2f4822-3d3e-4299-ae68-a8ab0e2e7bb7/Tarif-Bunga-Sanksi-Adminitrasi-Pajak-Bulan-Mei-2023" target="_blank" rel="noopener">Tarif Bunga Sanksi Adminitrasi Pajak Bulan Mei 2023</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Melalui Scan QR Code</li>
</ul>
Cara berikutnya yaitu dengan melakukan scan QR Code. Namun, cara ini hanya bisa dilakukan pada kartu NPWP yang telah dilengkapi dengan kode QR. Untuk kartu NPWP terbaru telah dilengkapi dengan QR Code yang bisa digunakan untuk memindai. Kode QR ini memiliki tautan unik yang terhubung pada laman account.pajak.go.id. Berikut cara untuk mengeceknya:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pindai QR Code pada kartu NPWP</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Setelah berhasil memasuki browser untuk memulai validasi, masukkan kode keamanan, lalu klik &ldquo;Cek&rdquo;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Setelah itu, akan muncul notifikasi yang menunjukkan validasi NPWP, yang menampilkan apakah NPWP valid atau tidak.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Selain dengan 3 cara online tersebut, untuk mengecek validasi NPWP juga bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke Kantor Pajak terkait, atau dapat juga dengan cara menelepon Kring Pajak pada nomor 1500200.&nbsp;

NPWP merupakan salah satu instrumen yang amat penting dalam administrasi perpajakan yang mana digunakan sebagai identitas atau tanda pengenal dari Wajib Pajak. 

Ini Dia Cara Cek Validitas NPWP Kamu

Dalam dunia bisnis pasti kita pernah mendengar istilah akuisisi dan merger pada suatu perusahaan.&nbsp; Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan atau strategi yang digunakan oleh perusaahaan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan juga daya saing perusahaan. Meski serupa, namun ternyata kedua hal tersebut merupakan suatu hal yang berbeda, apa yang membedakan? 
Perbedaan keduanya bisa dilihat dari pengertiannya, tujuan, legalitas, operasi perusahaan, eksistensi perusahaan, nama perusahaannya, wewenang serta manajemen perusahannya. Tak hanya itu, kewajiban pajak dari keduanya juga berbeda. Agar dapat memahami lebih lanjut mengenai akuisisi dan merger, mari kita simak pembahasan berikut ini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan Akuisisi dan Merger</h2>
Berikut ini merupakan sederet perbedaan antara akuisisi dan merger jika dilihat dari beberapa hal, seperti:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pengertian&nbsp;</li>
</ul>
Berdasarkan pengertiannya akuisisi dan merger dapat dibedakan, karena akuisisi merupakan kegiatan mengambil alih satu perusahaan oleh perusahaan yang lain dengan cara membeli saham. Selain itu, pengertian akuisisi yaitu ketika suatu perusahaan membeli sebagaian besar atau seluruh saham perusahaan yang lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan kendali atau kontrol atas perusahan tersebut. Sedangkan, merger merupakan suatu kondisi yang dapat terjadi ketika kedua perusahaan yang berbeda bergabung untuk membentuk suatu bisnis baru dengan cara mempertahankan salah satu perusahaan utama.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Eksistensi Perusahaan&nbsp;</li>
</ul>
Perbedaan lain antara akuisisi dan merger dapat dilihat dari keberadaan atau&nbsp; eksistensi perusahaan. Pada akuisisi, perusahaan pengakuisisi dan yang diakuisisi tidak akan kehilangan eksistensinya atau keberadaannya. Hanya saja kepemilikan perusahaan berpindah dalam kata lain, perusahaan yang terakuisisi hanya menjadi milik pengakuisisi saja. Sementara itu, pada merger, kedua perusahaan akan bersatu membentuk perusahaan baru. Jadi hanya terdapat 1 eksistensi perusahaan yakni perusahaan yang baru digabungkan.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Nama Perusahaan&nbsp;</li>
</ul>
Nama pada perusahaan yang baru akan terbentuk pada saat terjadinya merger di dua bahkan lebih perusahaan yang menjadi satu. Hal tersebut seperti telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Berbeda dengan merger, pada akuisisi kedua perusahaan akan tetap mempertahankan nama dan bentuk bisnisnya. Namun, bedanya perusahaan yang akan diakuisisi bergerak di bawah perusahaan pengakuisisi.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6333c472fa33631a29010384/Cara-Hitung-Pajak-UMKM-Terbaru-Berlandaskan-UU-HPP" target="_blank" rel="noopener">Cara Hitung Pajak UMKM Terbaru Berlandaskan UU HPP</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Operasi Perusahaan&nbsp;</li>
</ul>
Perlu dipahami pula proses akuisisi dapat terjadi tanpa adanya persetujuan bisnis yang diakuisisi. Sementara itu, merger yaitu kegiatan penggabungan yang bisa terjadi pada dua perusahaan dengan skala yang sama, akan tetapi perlu diingat kembali beberapa di antaranya mungkin saja memiliki skala yang berbeda.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Legalitas</li>
</ul>
Lalu, perbedaan selanjutnya terdapat pada legalitasnya. Pada dasarnya, proses merger lebih kompleks dan sulit dibandingkan dengan akuisisi. Mengapa demikian? karena di dalamnya melibatkan cukup banyak persyaratan formalitas legal yang harus dipenuhi. Sementara itu, proses akuisisi lebih cenderung terjadi secara cepat, karena formalitas legal yang dibutuhkan lebih sedikit daripada proses merger.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Tujuan</li>
</ul>
Perbedaan selanjutnya bisa ditinjau dari tujuan dari masing-masing kegiatan tersebut. Perlu dipahami bahwa merger biasanya, dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat meminimalisir biaya operasional perusahaan dan memperluas cakupan di pasar serta meningkatkan omset atau pendapatan perusahaan. Dengan adanya kegiatan merger, mengakibatkan dua atau lebih perusahaan, baik itu perusahaan kecil, menengah atau perusahaan besar, bisa menjadi lebih kuat di pasar serta daya saing yang meningkat pula.
Sementara itu, proses akuisisi lebih sering dilakukan dengan tujuan untuk membeli perusahaan supplier dan pemasok yang bertujuan supaya biaya produksi per unit sapat lebih ditekan dan diminimalisir selain itu tujuannya juga meningkatkan kapasitas produksi.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Wewenang</li>
</ul>
Ketika terjadi Merger, perusahaan yang digabungkan di dalam satu perusahaan yang lain kedudukannya akan dinilai setara serta tidak terdapat perusahaan dengan kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan perlu diketahui dalam kondisi perusahaan melakukan akuisisi, perusahaan yang melaksanakan proses akuisisi tersebut (pengakuisisi) akan dinilai lebih kuat serta memiliki kuasa yang lebih besar terhadap perusahaan yang diakusisi.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Manajemen</li>
</ul>
Perbedaan selanjutnya dapat ditinjau berdasarkan manajemen perusahaan. Perusahaan yang dimerger tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dalam hal struktur manajemen ataupun kepemilikan perusahaannya. Namun dalam kondisi perusahaan yang&nbsp; mengalami akuisisi, perusahaan yang terakuisisi tersebut harus siap apabila terjadi banyak perubahan dalam perusahaannya. Hal itu disebabkan oleh kepemilikan perusahaan diambil alih oleh pihak perusahaan yang kegiatan akuisisi.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63ec95c4b577d80e804c72de/Sama-Tapi-Berbeda-Pajak-Warisan-Hibah-dan-Bantuan" target="_blank" rel="noopener">Sama Tapi Berbeda Pajak Warisan, Hibah, dan Bantuan</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Aspek Perpajakan Pada Perusahaan yang Melakukan Akuisisi atau Merger</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak Penghasilan atas Revaluasi (Penilaian Kembali)&nbsp;</li>
</ul>
Sebelum melaksanakan merger dan akuisisi yang pada dasarnya melakukan penilaian kembali aktiva tetap terebih dahulu. Dengan demikian atas revaluasi yang dilakukan tersebut dikenakan pajak akuisisi dan merger atas revaluasi. Seperti yang tertuang dalam Pasal 19 UU PPh yang menyatakan bahwa menteri keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan terkait penilaian kembali aktiva serta faktor penyesuaian jika terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan yang disebabkan oleh perkembangan harga. Lalu atas selisih revaluasi tersebut dipajaki dengan tarif 10% dan bersifat final.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak Penghasilan atas Pengalihan Aktiva Tanah dan/atau Bangunan&nbsp;</li>
</ul>
Pajak akuisisi dan merger atas atas pengalihan aktiva yang berupa tanah dan bangunan merupakan objek PPh final. Sebagaimana telah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2016, penghasilan dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan merupakan penghasilan yang diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan melalui penjualan, pelepasn hak, kegiatan tukar-menukar, penyerahan hak, hibah, lelang maupun cara lainnya sesuai kesepakatan semua pihak. Tarif pajak ini sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Dengan syarat selain pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dalam bentuk rumah sederhana atau rumah susun sederhana.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li>Akuisisi dan Merger Tidak Terutang PPN&nbsp;</li>
</ul>
Berdasarkan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akuisisi dan merger tidak terutang PPN atas pengalihan perusahaan tersebut, karena pengalihan itu bukan merupakan objek PPN. Seperti telah diatur dalam Pasal 1A, tidak termasuk pengertian dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yakni pengalihan BKP dalam rangka peleburan, penggabungan, pemekaran, pemecahan serta pengambil-alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan dan menerima pengalihan merupakan Pengusaha Kens Pajak (PKP).&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li>BPHTB atas Pengalihan Hak Milik&nbsp;</li>
</ul>
Kegiatan Akuisisi dan Merger terutang BPHTB. Perlu dipahami Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau sering disingkat BPHTB merupakan jenis pajak daerah. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.&nbsp;

Akuisisi dan merger perusahaan dapat dilihat perbedaannya melalui tujuan, legalitas, operasi perusahaan, eksistensi perusahaan. Tak hanya itu kewajiban pajak dari keduanya juga berbeda. Mari, kita simak pembahasan berikut ini!

Akuisisi dan Merger Perusahaan, Apa Bedanya?

<h2>Kebijakan Privasi Pajakku</h2>Pajakku sangat menghormati privasi Pengguna dan selalu berupaya untuk melindungi data yang diberikan oleh Pengguna. Pajakku melakukan perlindungan data Pengguna dengan mengacu pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, The EU General Data Protection Regulation, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diterbitkan yang berhubungan dengan ketentuan ini.Kebijakan Privasi Pajakku (selanjutnya akan disebut “Kebijakan Privasi”) akan menjelaskan bagaimana Pajakku memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, menyimpan, mengubah, mengelola dan/atau mempergunakan data Pengguna atau informasi yang Pengguna berikan saat Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dan pihak ketigaPengguna mengakui bahwa ia telah diberitahukan dan memahami ketentuan Kebijakan Privasi ini serta Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Pajakku untuk memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, mengelola dan/atau mempergunakan data tersebut untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi.Kebijakan Privasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.Versi Kebijakan Privasi ini berlaku mulai tanggal 17 November 2021.1. Data Pengguna1.1. Data Pribadi Pengguna“Data Pribadi” mencakup semua data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan dan tidak terbatas data diri Pengguna, antara lain:Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, alamat e-mail, nomor handphone/telepon dan nama pengguna (username) untuk mengakses Layanan aplikasi Pajakku, data perusahaan yang Pengguna berikan pada Pajakku, alamat IP (lokasi), cookie, data transaksi serta jabatan, identitas perpajakan digital maupun non digital, perekaman wajah. Data ini diperlukan untuk memproses segala bentuk permintaan, aktivitas maupun transaksi yang dilakukan oleh Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pembayaran LPL (Lembaga Persepsi Lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.2. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi PenggunaPajakku memperoleh data Pengguna pada saat Pengguna mendaftarkan diri dan mulai mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, yang berkaitan dengan:1.2.1. Informasi Lisensi/LanggananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada produk atau layanan yang Pengguna gunakan, periode berlangganan, kuota, cara pembayaran, dan cookie. Data ini diperlukan sebagai referensi bagi Pajakku untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang Pajakku berikan untuk Pengguna.1.2.2.&nbsp; Informasi LayananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada bagaimana Pengguna mengakses layanan Aplikasi Pajakku, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk mengakses produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maupun fitur yang paling sering Pengguna gunakan. Data ini diperlukan untuk mengembangkan Layanan Aplikasi Pajakku agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.1.2.3. Peristiwa Sistem OperasiData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada gangguan yang dialami Pengguna, fitur yang mengalami error pada saat Pengguna menggunakan produk dan layanan Pajakku. Data ini diperlukan oleh tim Pajakku sebagati bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk mencapai kepuasan pengguna.1.3.&nbsp; &nbsp;Pemprosesan dan Penggunaan Data PenggunaPajakku menggunakan data Pengguna yang diperoleh dan dikumpulkan dari Pengguna untuk tujuan hal-hal sebagai berikut:1.3.1. Memproses segala bentuk keperluan yang dibutuhkan Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.3.2. Pajakku hanya akan memproses data yang diberikan oleh Pengguna sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menurut ketentuan Article 6 General Data Protection Regulation.1.3.3. Pajakku melakukan kegiatan internal yang diperlukan untuk menyediakan layanan, seperti pemecahan masalah software, bug, permasalahan operasional, melakukan analisis data, pengujian, penelitian, dan menganalisis kecenderungan penggunaan dan aktivitas.1.3.4. Melakukan pengawasan dan/atau melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan.1.3.5. Menganalisis aktivitas pengguna, perilaku, dan data demografis termasuk tren dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di Layanan Aplikasi Pajakku.1.3.6. Mengirimkan pesan pemasaran secara langsung ataupun yang ditujukkan, iklan, survei, dan informasi sehubungan dengan penawaran promosi.1.3.7. Penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian produk guna meningkatkan keamanan Layanan Aplikasi Pajakku, serta mengembangkan fitur dan produk baru.1.3.8. Menggunakan, menyalin, mengirim, menyimpan dan melakukan backup data Pengguna dengan tujuan untuk keperluan Pengguna.2.&nbsp; Pengungkapan Data PenggunaKerahasiaan Informasi Pribadi anda adalah hal yang terpenting bagi kami. Kami akan memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dan Informasi Pribadi anda. Kecuali apabila diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut:2.1. Data Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga dengan izin Pengguna, merupakan tanggung jawab Pengguna dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tanggung jawab terhadap segala penyalahgunaan data Pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga.2.2. Pajakku jika diperlukan berhak untuk tidak memberikan Data Pengguna kepada pihak ketiga (walaupun Pengguna telah memberikan izin) apabila Pajakku meyakini bahwa pemberian Data Pengguna tersebut dapat merugikan atau membahayakan Pajakku, melanggar Kebijakan Privasi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.2.3. Dalam keadaan tertentu, Pajakku mungkin perlu untuk menggunakan ataupun mengungkapkan Data Pribadi Pengguna untuk tujuan penegakan hukum atau untuk pemenuhan persyaratan dan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal terjadinya sengketa atau proses hukum antara Pengguna dan Pajakku, atau dugaan tindak pidana.2.4. Seluruh tim Pajakku serta afiliasinya telah menerapkan Sistem Management Keamanan Informasi (Information Security Management) berdasarkan ISO 27001 secara berkala.2.5. Berkaitan dengan poin 2.4. terkait ISO, seluruh tim Pajakku serta afiliasinya juga telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems dan ISO 20000-1:2018 tentang Service Management System Requirements untuk semakin meningkatkan kepercayaan Pengguna terhadap Layanan Pajakku di luar ruang lingkup keamanan Data Pengguna3. Cookie3.1. Cookie adalah berkas data kecil yang ditempatkan browser Anda pada komputer atau perangkat seluler Anda. Dengan cookie, situs web tersebut dapat "mengingat" tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu.3.2. Cookie tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan akses data lain yang Pengguna miliki di perangkat komputer Pengguna, selain dari yang telah Pengguna setujui untuk disampaikan.3.3. Perangkat komputer Pengguna akan menerima cookie secara otomatis, namun Pengguna dapat mengatur browser mereka untuk menolak beberapa jenis cookie tertentu atau cookie yang lebih spesifik. Di samping itu, pengguna dapat menghapus cookie kapan saja.3.4. Pajakku menggunakan fitur Google Analytics Demographics and Interest. Data yang Pajakku peroleh dari fitur tersebut, seperti umur, jenis kelamin, minat Pengguna dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi Pengguna akan Pajakku gunakan untuk pengembangan fitur, fasilitas, dan/atau konten yang terdapat pada Situs Pajakku. Jika Pengguna tidak ingin data miliknya terlacak oleh Google Analytics, Pengguna dapat menggunakan Add-On Google Analytics Opt-Out Browser.3.5. Pajakku dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak ketiga dalam rangka meningkatkan layanan dan konten Pajakku, termasuk diantaranya ialah penilaian, penyesuaian, dan penyajian iklan kepada setiap Pengguna berdasarkan minat atau riwayat kunjungan. Jika Pengguna tidak ingin iklan ditampilkan berdasarkan penyesuaian tersebut, maka Pengguna dapat mengaturnya melalui browser.4. Pembatasan Pemrosesan Data4.1. Pajakku memberikan pilihan kepada Pengguna untuk tidak memberikan data Pengguna dan/atau mencabut seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Pajakku.4.2. Apabila Pengguna memutuskan untuk tidak memberikan datanya dan/atau mencabut seluruh persetujuan sebagaimana dimaksud, maka Pengguna tidak dapat mengakses atau mendapatkan produk atau layanan Pajakku.4.3. Persetujuan untuk memberikan atau tidak memberikan atau menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan oleh Pengguna akan diatur terpisah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku.5. Hak PenggunaPengguna memiliki hak, diantaranya:5.1. Hak Akses yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh konfirmasi dari Pajakku mengenai data Pengguna yang dikumpulkan dan dikelola, dari mana data pribadi itu diambil dan bagaimana data tersebut diproses, sekaligus hak untuk memperoleh salinan data pribadi tersebut.5.2. Hak Pembetulan yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh pembetulan data Pengguna yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang diri Pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembetulan dapat melakukan permintaan pembetulan dengan mengirim request kepada Pajakku.5.3. Hak Penghapusan yaitu Hak Pengguna untuk menghapus data pribadi Pengguna.5.4. Hak Membatasi Pengolahan Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengajukan pembatasan pengolahan data dalam keadaan-keadaan tertentu. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi apabila ada perbaikan atau penghapusan data Pengguna.5.5. Hak Portabilitas Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengunduh data Pengguna yang ada pada Pajakku.6. Penyimpanan dan Penghapusan Data Penggguna6.1. Data Pengguna yang dikumpulkan oleh Pajakku akan disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajakku akan menyimpan data Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.6.2. Pajakku melindungi setiap data Pengguna yang disimpan dalam Sistem Layanan Pajakku, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan yang tidak sah6.3. Pajakku akan menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi segera setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tidak lagi dibutuhkan untuk Sistem Layanan Pajakku7. Perbaikan Data Pribadi Pengguna7.1. Pengguna wajib memberikan pemberitahuan kepada Pajakku tentang segala perubahan Data Pengguna atau jika ada kesalahan dalam Data Pribadi Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku.7.2. Pengguna dapat mengakses atau mengoreksi Data Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku. Namun demikian, terhadap permohonan akses tersebut hanya akan diproses Pajakku apabila Pengguna telah menyerahkan bukti identitas Pengguna yang memadai untuk melakukan akses atau koreksi terhadap data tersebut.8. Tautan Ke Situs Pihak Ketiga8.1. Layanan Aplikasi Pajakku dapat berisi tautan ke situs Pihak Ketiga. Pajakku tidak bertanggung jawab atas perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penggunaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi anda oleh Pihak Ketiga tersebut. Jika Anda memberikan informasi langsung ke situs tersebut, kebijakan privasi dan ketentuan layanan di situs tersebut akan berlaku, dan Kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan informasi atau kebijakan privasi dari situs tersebut.9. Pengungkapan Data Dari dan Untuk Pihak Ketiga9.1. Bila diperlukan Pajakku diizinkan untuk melakukan pengungkapan Data Pengguna kepada Pihak Ketiga sejauh data tersebut adalah hasil dari data Pengguna yang sudah diproses (processed data) oleh Pajakku dalam sistem Layanan Pajakku.9.2. Pajakku sejauh diperlukan, diizinkan melakukan pengungkapan data yang diperoleh dari Pihak Ketiga sejauh data tersebut dipergunakan untuk memaksimalkan Layanan Pajakku10. Platform Pihak Ketiga10.1. Aplikasi, situs web, dan materi pemasaran dapat berisi tautan ke situs web yang dioperasikan oleh Pihak Ketiga. Kami tidak mengendalikan atau menerima pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk situs web ini dan untuk pengumpulan, penggunaan, pemeliharaan, berbagi, atau pengungkapan data dan informasi oleh Pihak Ketiga tersebut. Anda dapat membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari situs web Pihak Ketiga tersebut untuk mengetahui bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi anda.10.2. Saat anda menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat/website termasuk pada handphone, laptop, gadget, serta perangkat gawai lainnya untuk keperluan autentikasi, harap dicatat bahwa kami tidak menyimpan data biometrik tersebut. Kecuali diberitahukan lain kepada Anda, data tersebut tersimpan di perangkat Anda dan dapat disimpan oleh pihak ketiga, seperti pembuat perangkat Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas setiap akses tidak sah atau kerugian apapun atas data biometrik yang tersimpan di perangkat Anda.10.3. Iklan yang terdapat pada Layanan Aplikasi Pajakku, situs web, dan Materi Pemasaran kami berfungsi sebagai tautan ke situs web pengiklan dan dengan demikian segala informasi yang mereka kumpulkan berdasarkan klik anda pada tautan tersebut akan dikumpulkan dan digunakan oleh pengiklan yang relevan sesuai dengan kebijakan privasi pengiklan tersebut.11. Pengaduan Terkait Perlindungan Data Pengguna11.1. Jika Pengguna memiliki kekhawatiran tentang penanganan atau perlakuan Pajakku terhadap Data Pribadi Pengguna atau jika Pengguna yakin bahwa privasinya telah dilanggar, Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui layanan pelanggan Pajakku atau kepada kontak Pajakku yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini dengan menjelaskan identitas dan sifat keluhan Pengguna.11.2. Pajakku akan menyelidiki keluhan Pengguna dan berupaya untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut dalam kurun waktu yang wajar setelah menerima keluhan yang disampaikan oleh Pengguna.12. Hubungi kamiJika Pengguna memiliki pertanyaan ataupun kritik, maupun saran mengenai kebijakan privasi ini atau ingin mendapatkan akses atau koreksi terhadap data pribadinya, silahkan hubungi kami melalui <a href="mailto:info@pajakku.com">info@pajakku.com</a>13. Pembaruan Kebijakan Privasi13.1. Pajakku dapat untuk setiap saat mengubah, memperbarui, dan/atau menambahkan sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini, sesuai dengan bisnis Pajakku ke depan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Situs maupun Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi.

Kebijakan Privasi

<h2>Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan Pengguna layanan Pajakku untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Perjanjian Lisensi&rdquo;) yang akan mengatur mengenai persyaratan yang harus diperhatikan Pengguna Akhir (selanjutnya disebut "Pengguna") sebelum Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku. Perjanjian Lisensi ini memberikan perlindungan kepada Pengguna terhadap layanan Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada system iOS dan Playstore. Pengguna merupakan Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini. Perjanjian Lisensi ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Pengguna dengan Pajakku.
Perjanjian Lisensi ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang hal yang sama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan lebih mendalam pada Perjanjian Lisensi ini.
Dengan menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini, Pengguna menyatakan bahwa Pengguna cakap untuk mengadakan perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Pengguna menyetujui Persetujuan Lisensi ini. Pengguna menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini atas nama diri sendiri/entitas manapun yang Pengguna wakili dan atas nama orang lain yang mengakses/menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat yang Pengguna miliki/kendalikan dan atau menggunakan akun Pengguna pada Layanan Aplikasi Pajakku. Pengguna dan pihak yang diwakilkan oleh pengguna bertanggung jawab atas penggunaan oleh orang lain tersebut dan kepatuhan mereka atas ketentuan- ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini.
&nbsp;
1. Definisi
1.1. &ldquo;Pajakku&rdquo; adalah Pemberi Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini.
1.2. &ldquo;Lisensi&rdquo; adalah izin yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3. &ldquo;Periode berlangganan&rdquo; adalah jangka waktu Pengguna dapat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Pengguna dengan Pajakku.
1.4. &ldquo;Pembaruan&rdquo; berarti setiap peningkatan, penambahan, pengurangan, atau penggantian Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pajakku. Pembaruan dapat mencakup penambahan dan penghilangan fitur atau fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Layanan Aplikasi Pajakku, atau dapat menggantikannya secara menyeluruh.
1.5. &ldquo;Sengketa" berarti setiap permasalahan, perselisihan, tindakan, klaim, atau kontroversi antara Pengguna dan Pajakku sehubungan dengan penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku baik berdasarkan kontrak, undang-undang, regulasi, ketentuan perbuatan melawan hukum (termasuk pemalsuan, pernyataan palsu, penipuan atau kelalaian).
1.6. &ldquo;Kuota&rdquo; berarti jumlah batas maksimal atau minimal yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna terkait batasan sesuai dengan Layanan Aplikasi Perpajakan yang telah dipilih dan disepakati oleh Pengguna dan Pajakku
1.7. &ldquo;Ketentuan yang Berlaku&rdquo; adalah segala hal yang termasuk di dalamnya Perjanjian Lisensi ini, Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku.
2. Lisensi
2.1. Pajakku dengan ini meminjamkan Pengguna hak/lisensi yang terbatas, tidak dapat dialihkan, dan tidak komersial untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku, termasuk semua perpanjangan atau pembaruan periode yang disepakati (&ldquo;Periode Berlangganan&rdquo;), serta kuota, dan hal lainnya dengan ketentuan Pengguna menyetujui Perjanjian Lisensi ini. Layanan Aplikasi Pajakku tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga di luar afiliasinya.
2.2. Pajakku memberi Pengguna hak/lisensi komersial terpisah kepada pihak tertentu untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku.
2.3. Seluruh hak untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku diberikan hanya berdasarkan lisensi dan Pengguna tidak diberikan hak kepemilikan atau kepentingan apapun atas Layanan Aplikasi Pajakku. Seluruh akses serta penggunaan dari Pengguna terhadap Layanan Aplikasi Pajakku ini patuh pada ketentuan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ini termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.4. Setelah masa berlaku atau kuota penggunaan berakhir, maka secara otomatis hak/lisensi tersebut sebaimana disebutkan di poin 2.1 akan kembali kepada Pajakku, serta Pajakku berhak menutup akun yang digunakan oleh Pengguna
3. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku
3.1. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pengguna selain yang diizinkan pada Perjanjian Lisensi ini dan telah disetujui oleh Pajakku merupakan pelanggaran atas Perjanjian Lisensi ini sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.2. Dalam hal Layanan Aplikasi Pajakku diperuntukkan bagi penggunaan perusahaan atau konsultan atau freelance ataupun suatu lembaga maka Pengguna bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap Perjanjian Lisensi ini, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau suatu Lembaga tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Pengguna yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau Lembaga yang menaunginya.
3.3. Pihak Ketiga yang menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Hak Kepemilikan
4.1. Layanan Aplikasi Pajakku merupakan kekayaan intelektual Pajakku yang dilindungi oleh undang-undang, Penjelasan I Bagian Umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur, organisasi, bisnis proses, arsitektur serta kode komputer perangkat lunak atau keras apapun merupakan rahasia dagang dan informasi rahasia milik Pajakku.
4.2. Semua hak atas Layanan Aplikasi Pajakku (semua hak cipta, paten, hak rahasia dagang, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain yang terkait) adalah milik Pajakku dan Pengguna hanya memiliki hak untuk memakainya
4.3. Setiap ide, komentar, kritik atau saran, termasuk namun tidak terbatas pada konteks yang disampaikan oleh Pengguna terkait Layanan Aplikasi Pajakku, dianggap bahwa Pengguna memberikan hak dan lisensi kepada Pajakku untuk menyimpan dan menggunakan hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya untuk tujuan apapun terkait produk atau Layanan Aplikasi Pajakku, tanpa memberikan kompensasi kepada Pengguna dan tanpa persetujuan Pengguna atas penyimpanan atau penggunaan tersebut.
5. Pembaruan
5.1. Selama Periode Berlangganan, dengan tanpa pemberitahuan dari Pajakku kepada Pengguna, Pajakku dapat melakukan Pembaruan.
5.2. Apabila Pengguna sudah menggunakan versi terbaru dari Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna tidak lagi dapat menggunakan versi Layanan Aplikasi sebelumnya.
6. Pemberhentian atau Pengakhiran, dan Penghapusan Akun
Pajakku dapat melakukan pemberhentian, pengakhiran, dan penghapusan akun lisensi jika:
6.1. Pengguna melanggar Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, atau kebijakan privasi, serta Syarat dan Ketentuan;
6.2. Diharuskan untuk dicabut berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku atau ada instruksi yang diberikan dari Pemerintahan kepada Pajakku yang mengharuskan suatu Layanan Aplikasi Pajakku dicabut.
6.3. Pajakku memutuskan bahwa Pengguna telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini sehingga menyebabkan sengketa, maka Pajakku dapat mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan-kepentingannya seperti penutupan akses atau penggunaan atas sebagian atau keseluruhan Layanan Aplikasi Pajakku.
6.4. Pajakku berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini.
7. Larangan
Selama menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
7.1. Melisensikan kembali, memodifikasi, mengubah, mengadaptasi atau menerjemahkan bagian apapun dari Layanan Aplikasi Pajakku.
7.2. Membuat produk turunan, mencoba untuk menciptakan kode pemograman, menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak resmi, ilegal, palsu, atau yang telah termodifikasi dari Layanan Aplikasi Pajakku yang sekiranya dapat merugikan maupun tidak merugikan Pajakku secara komersial.
7.3. Memanfaatkan hak cipta yang dimiliki oleh Pajakku atau melakukan plagiarisme terhadap Layanan Aplikasi Pajakku sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
7.4. Melakukan hal-hal yang merugikan negara dengan menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
7.5. Melanggar segala hukum, peraturan atau undang-undang yang berlaku atau hak-hak dari Pajakku atau pihak ketiga sehubungan dengan akses atau penggunaan Pengguna Akhir atas Layanan Aplikasi Pajakku.
7.6. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan sesuai dengan larangan yang diatur dalam Pasal 32 &ndash; 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7.7. Melakukan segala jenis tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun pada data center/hardware milik Pajakku
7.8. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku apabila Pengguna belum membayarkan biaya yang telah disepakati sesuai dengan periode atau tanggal, serta kuota yang disepakati
8. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku diberikan tanpa adanya jaminan-jaminan baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
8.2. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 8.1. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik
8.3. Dalam keadaan apapun (secara langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau sebagai akibat) Pajakku tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan data, kehilangan keuntungan atau bentuk-bentuk kehilangan dan kerusakan lainnya yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.4. Pajakku tidak bertanggung jawab atas adanya kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran pajak, serta kesalahan pembubuhan materai yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.5. Pajakku tidak bertanggung jawab atas sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas negara akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.6. Pembatasan-pembatasan ini ditafsirkan untuk berlaku seluas-luasnya sejauh mana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Pemrosesan Data Pengguna
Pemrosesan Data Pengguna dituliskan secara lengkap dalam dokumen terpisah yaitu pada Kebijakan Privasi Pajakku yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian Lisensi ini. Pengguna diharapkan membaca Kebijakan Privasi Pajakku dan dianggap telah membaca Kebijakan Privasi Pajakku ketika menyetujui Perjanjian Lisensi ini.
10. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
10.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
10.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
10.3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 10.1. dan 10.2. di atas, apabila terdapat hubungan kerja sama antara Pajakku dan Pengguna yang menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di luar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal tersebut diperbolehkan sejauh disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna.
11. Pembebasan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga
Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan seluruh otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
12. Lain-Lain
12.1. Apabila ada ketentuan pada Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak terkena dampak dan dinyatakan tetap berlaku.
12.2. Pengguna menyetujui bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini akan menyebabkan kerugian dan tidak dapat hanya diperbaiki dengan ganti rugi secara materiil, melainkan perlu adanya penggantian secara immateriil (merusak nama baik atau reputasi Pajakku baik secara sengaja maupun tidak disengaja) namun Pajakku juga berhak atas penggantian-penggantian lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.
12.3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini yang dilakukan Pengguna dan merugikan Pajakku, maka Pajakku berhak untuk :
<ul>
<li>&nbsp;
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
melaksanakan asas peradilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diinterpretasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun
menyampaikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Pengguna kepada Pajakku,mana yang disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna
Pajakku dapat merevisi Perjanjian Lisensi ini kapan saja tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna karena dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang- undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun penambahan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pajakku. Pajakku mungkin mengharuskan Pengguna menyetujui perubahan Perjanjian Lisensi ini agar dapat terus menggunakan semua Layanan Aplikasi Pajakku yang telah Pengguna beli sebelumnya. Apabila Pengguna menolak menerima perubahan Perjanjian Lisensi ini, Pajakku dapat mengakhiri penggunaan atas Layanan Aplikasi Pajakku yang terdampak.
Oleh karenanya Pengguna diminta secara berkala membaca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com.</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Perjanjian Lisensi

<h2>Syarat &amp; Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku</h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan pengguna layanan Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Pengguna&rdquo;) untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku yang akan mengatur mengenai akses dan/atau penggunaan Pengguna terhadap produk dan layanan aplikasi perpajakan dari Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada sistem iOS dan Playstore.
Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan kepercayaan yang maksimal terhadap Pengguna atas layanan Pajakku yang dijelaskan pada poin 7 tentang Peraturan Terkait pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini.
Kemudian, dengan mendaftar dan/atau menggunakan Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap telah membaca, memahami, menyetujui dan akan mematuhi ketentuan yang tercantum di bawah ini. Syarat dan Ketentuan ini juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kebijakan Privasi Pajakku dan End User License Agreement/Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.
1. Definisi
1.1. PT Mitra Pajakku (Pajakku) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2005 melalui surat keputusan SK Kep No. 20/PJ/2005 hingga perubahan Surat Keputusan terakhir, sebagai berikut:&nbsp;
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>SK KEP-217/PJ/2015 Penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li>
<li>SK KEP-126/PJ/2016 Penyelenggara Layanan Kode Biling</li>
<li>SK KEP-19/PJ/2018 Penyelenggara Layanan e-Faktur Host to Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Perpanjangan Penunjukan sebagai Penyalur SPT Elektronik</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyedia Aplikasi Pembuatan Kode Biling</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyelenggara e-Faktur Host to Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-617/PJ/2019 Penyelenggara Layanan Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan Kode Billing</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li>
<li>SK KEP-379/PJ/2020 Penyediaan Layanan Validasi Status Wajib Pajak</li>
<li>SK KEP-380/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan</li>
<li>SK KEP-388/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan</li>
<li>SK KEP-89/PJ/2021 Penyaluran SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li>
<li>SK KEP-428/PJ/2021 Penunjukan ulang sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li>
<li>SK KEP-537/PJ/2021 Penyelenggaraan layanan API validasi SPT</li>
<li>SK KEP-211/PJ/2022 Penyelenggaraan layanan API SPT Pemungut Bea Meterai</li>
</ol>
</li>
</ol>
Serta ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) melalui SK KEP 159/PB/2020.
Dan ditunjuk oleh Peruri sebagai distributor meterai elektronik melalui Surat Perjanjian no. SP-956/IX/2020
1.2. DJP adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1.3. DJPB adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1.4. Syarat &amp; Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Pajakku yang memberikan informasi mengenai seperangkat peraturan yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Pajakku, serta tata cara Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Sistem Layanan Aplikasi Pajakku.
1.5. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada badan hukum, karyawan, penerima kuasa yang sah dari badan hukum atau perseorangan.
1.6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1.7. Passphrase atau umum disebut kata sandi (password) merupakan serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai kunci untuk mengakses akun Pengguna.
1.8. Cookie adalah bagian kecil teks yang digunakan untuk menyimpan informasi di browser web, menerima identifikasi dan informasi lain di komputer dan perangkat lainnya.
1.9. Kebijakan Privasi adalah ketentuan kebijakan privasi atas Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku sebagaimana tercantum dalam Situs <a href="https://www.pajakku.com/legal/PP/Kebijakan-Privasi">kebijakan privasi</a>
2. Akun dan Kata Sandi
2.1. Untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar pada Layanan Aplikasi Pajakku dengan melengkapi data-data yang diminta pada saat pendaftaran akun. Pengguna menjamin informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, akurat dan lengkap secara identitas hukum.
2.2. Pajakku secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi pada email terdaftar untuk mengkonfirmasi bahwa akun tersebut benar dibuat oleh Pengguna sebagai proses verifikasi.
2.3 Pengguna wajib menyetujui dan melakukan verifikasi, serta menjalankan prosedur dan arahan yang ditentukan oleh Pajakku
2.4. Pengguna sepenuhnya bertanggungjawab untuk memanfatkan, mengelola, menyimpan, merubah, menjaga, menghapus kata sandi dan akun, serta atas penggunaan akses yang sah maupun tidak sah yang terjadi di bawah akun pengguna.
3. Persetujuan
3.1. Pajakku tidak menjual data pengguna kepada Pihak Eksternal dan tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi pengguna secara langsung.
3.2. Pengguna memberikan kewenangan kepada Pajakku untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses dan menganalisis data pengguna untuk meningkatkan kualitas Layanan Aplikasi Pajakku.
3.3. Pajakku hanya akan memberikan data pengguna kepada pihak terkait atau pihak yang diberi wewenang oleh Pajakku. Penyebarluasan data hanya akan dilakukan kepada pihak yang diizinkan oleh Pengguna.
3.4. Pengguna memberikan izin kepada Pajakku untuk memanfaatkan cookie dan melakukan pengiriman pesan pemasaran elektronik, dan update yang perlu diketahui oleh pengguna melalui alamat email dan/atau melalui nomor telepon terdaftar.
3.5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dengan risiko Pengguna sendiri.
3.6. Pajakku berhak kapanpun mengungkapkan informasi jika dianggap perlu untuk mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan Lembaga Negara yang berlaku, secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan kebijaksanaan Pajakku.
3.7. Pajakku dengan upaya terbaik menyediakan layanan untuk Pengguna, namun tidak memberikan jaminan bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
3.8. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 3.7. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik.
3.9. Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
4. Larangan
Selama menggunakan layanan Aplikasi Pajakku, pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
4.1. Mengakses atau mencoba mendapatkan akses selain dari hak atau wewenang Pengguna.
4.2. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan.
4.3. Meneliti, memindai, atau menguji kerentanan Layanan Aplikasi pajakku atau sistem maupun jaringan terkait, atau mengganggu langkah pengamanan atau pemeriksaan autentikasi yang digunakan terkait Layanan Aplikasi Pajakku atau sistem dan jaringannya.
4.4. Melakukan tindakan yang merugikan atau menimbulkan ancaman terhadap Pajakku, termasuk menyebarkan virus, menimbulkan kelebihan beban atau mengirim spam.
4.5. Memalsukan identitas pribadi, perusahaan, atau afiliasi Anda sebagai orang lain atau entitas hukum lain.
4.6. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku untuk meraup keuntungan finansial &amp; non finansial dari diri sendiri atau orang lain lain, tanpa persetujuan Pajakku.
4.7. Pajakku berhak untuk membatasi atau meniadakan sama sekali akses Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku lebih lanjut jika penggunaan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
4.8. Pajakku berdasarkan kebijakan sendiri, berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses atau penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna apabila Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.
4.9. Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia
4.10. Setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
5.1. Pajakku tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan (human error) dan atas segala dampak kerugian yang timbul akibat tindakan pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
5.2. Pajakku tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:
5.2.1 Kesalahan dan/atau ketidak akuratan data dalam sistem yang di masukkan Pengguna;
5.2.2 Perubahan kebijakan akibat peraturan baru dari seluruh otoritas yang berwenang; dan/atau
5.2.3. Gangguan server atau koneksi internet Pengguna saat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
5.3. Pajakku telah memenuhi standarisasi:&nbsp;
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>ISO 27001:2013 tentang Information Security Management</li>
<li>ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems</li>
<li>ISO 20000-1 :2018 tentang Service Management System Requirements</li>
<li>Penetration Test (Pentest) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.</li>
<li>User Acceptance Testing (UAT) dari DJP</li>
<li>User Acceptance Testing (UAT) &amp; System Integration Testing (SIT) dari DJPb</li>
</ol>
</li>
</ol>
6. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
6.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
6.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Syarat &amp; Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
7. Peraturan Terkait
Syarat dan Ketentuan ini merupakan salah satu kewajiban Pajakku untuk memenuhi Peraturan-Peraturan antara lain :
7.1. Undang &ndash; Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
7.3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
7.4. Permenkominfo No 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
7.5. Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
7.6. Permenkominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
7.7. Perben No 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan
7.8. General Data Protection Regulation (GDPR).
&nbsp;
Syarat dan Ketentuan Pajakku dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun perubahan praktik pengolahan data yang dilakukan oleh Pajakku. Oleh karenanya pengguna diminta secara berkala membaca Syarat dan Ketentuan Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Syarat & Ketentuan

Support Pajakku

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (Pasal 21 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

USD	15.386,00
AUD	9.907,35
CAD	11.420,39
DKK	2.202,13
HKD	1.967,32

FAQ

Tulisan Anda

Terbaru

Fokus

Kurs

Langganan Info Terbaru