Bandung

Bali

Jakarta

Dalam dunia usaha maupun bisnis, Anda pasti pernah mendengar istilah valuta asing atau lebih sering disingkat dengan valas. Valuta asing merupakan mata uang yang dipakai pada saat melakukan perdagangan atau transaksi yang berskala internasional yang dilakukan baik oleh orang pribadi perorangan, badan, dan negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. 
Perlu diketahui, bahwa tak hanya digunakan dalam rangka perdagangan internasional, valuta asing juga digunakan sebagai salah satu bentuk investasi. Valas seringkali menjadi pilihan investasi yang cukup diminati di kalangan investor karena adanya pergerakan harga yang cepat pada valuta asing itu sendiri. Hal itu mengakibatkan valuta asing menjadi salah satu instrumen investasi yang memiliki tingkat pengembalian investasi serta tingkat laba yang tinggi jika dibandingkan dengan nilai rata-rata perdagangan yang lainnya.&nbsp;
Sebelum kita memasuki aspek perpajakan yang dikenakan dalam transaksi pasar valuta asing, kita perlu memahami terkait valuta asing itu sendiri. Pertama yang perlu dipahami yakni, syarat utama sebuah mata uang asing dapat dikategorikan menjadi suatu valuta asing yang bisa digunakan dalam perdagangan internasional yaitu mata uang asing yang memiliki nilai tukar yang kuat di dunia (hard currency) yang biasanya kategori mata uang hard currency biasanya berasal dari negara maju, seperti Euro, Yen Jepang, maupun Dollar Amerika Serikat. 
Valuta asing nantinya akan menjadi devisa bagi suatu negara, sebab semakin sering suatu mata uang tertentu digunakan dalam taransaksi perdagangan internasional, maka akan semakin memberikan keuntungan bagi negara pemilik mata uang tersebut. Di Indonesia, mata uang rupiah masih tergolong soft currency, karena nilai tukarnya bisa dikatakan masih lemah dan jarang digunakan sebagai alat pembayaran pada perdagangan yang berskala internasional. Tahukah Anda jenis valuta asing apa saja yang biasa digunakan dalam transaksi pasar internasional bagaimana aspek pemajakannya? Mari kita cari tahu lebih dalam pembahasan berikut ini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Valuta Asing</h2>
Dalam penerapannya, valuta asing yang digunakan digolongkan menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Valuta Asing Fisik</li>
</ul>
Jenis valuta asing ini merupakan uang yang digunakan dalam arti dan bentuk sebenarnya. Valas ini biasanya lebih dikenal dengan uang kartal ataupun uang logam yang biasa digunakan pada perdagangan internasional.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Valuta Asing Non-Fisik</li>
</ul>
Untuk jenis valuta asing non fisik, maka transaksi valas yang terjadi tidak menggunakan uang fisik, namun menggunakan surat berharga, atau uang giral. Dapat pula dalam bentuk wesel, cek, atau surat berharga yang lainnya yang dapat menggantikan uang.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63451477b577d80e80d569ed/Penghasilan-Yang-Diperoleh-Dari-Luar-Negeri-Bagaimana-Pajaknya?--" target="_blank" rel="noopener">Penghasilan Yang Diperoleh Dari Luar Negeri, Bagaimana Pajaknya?</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Transaksi Valuta Asing</h2>
Jenis-jenis transaksi valuta asing&nbsp; dibagi menjadi empat jenis yang akan dibahas sebagai berikut ini:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Transaksi Spot</li>
</ul>
Transaksi spot merupakan transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valas atau mata uang asing dengan cara serah terima dan pembayaran antar bank segera diselesaikan dalam waktu dua hari kerja. Di dalam transaksi ini ada tiga jenis transaksi turunannya, yakni sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Value today yaitu suatu penyerahan dana hasil transaksi yang akan dilaksanakan pada hari yang sama</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Value tomorrow yaitu suatu penyerahan dana hasil transaksi valuta lasing yang dilaksanakan pada keesokan harinya saat hari kerja</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Value spot yaitu penyerahan dana yang akan dilakukan saat dua hari setelah kontrak tersebut dibuat.</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Transaksi Forward</li>
</ul>
Kontrak transaksi forward ditandatangani pada hari yang sama dan dalam waktu yang cepat, serta pembayarannya dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Transaksi ini disebut transaksi berjangka.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Transaksi Swap</li>
</ul>
Transaksi&nbsp; swap ini melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valas dengan menggunakan harga spot yang telah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan valas dengan harga forward. Transaksi ini merupakan penggangungan atau&nbsp; kombinasi transaksi spot dan transaksi forward.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Transaksi Option</li>
</ul>
Transaksi option biasanya ada untuk mereka yang melakukan trading valas. Transaksi ini dalam bentuk kontrak yang akan digunakan untuk memperoleh hak dalam kegiatan membeli maupun menjual valuta asing pada harga, jangka waktu, dan tanggal akhir tertentu.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Definisi Kurs Valuta Asing&nbsp;</h2>
Kurs merupakan salah satu istilah yang seringkali digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan dikenal sebagai nilai tukar (exchange rate). Pada dasarnya, kurs didefnisikan sebagai suatu harga nilai mata uang yang bisa diukur dengan nilai mata uang luar negeri dan dapat dibeli atau ditukar dengan mata uang yang lain.&nbsp;
Sedangkan, kurs valuta asing yaitu suatu rasio nilai antara mata uang lokal dalam negeri dengan mata uang lainnya. Kurs valuta asing dengan kata lain bisa menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda dalam suatu kegiatan perdagangan internasional.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Kurs Dalam Valuta Asing</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li> Kurs Jual</li>
</ul>
Jenis kurs yang pertama yakni kurs jual. Kurs Jual merupakan harga mata uang asing yang diberikan oleh bank atau money changer yang menjual valuta asing. Sebagai contoh kurs ini digunakan ketika kita menukar rupiah dengan mata uang asing.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Kurs Beli</li>
</ul>
Selain kurs jual pastinya juga terdapat kurs beli. Kurs beli diartikan sebagai nilai yang digunakan oleh bank atau money changer ketika akan membeli mata uang asing dari kita. Kurs ini digunakan misalnya ketika kita ingin menukar mata uang asing ke rupiah.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63fecf34b577d80e80d8c2cb/Anak-Di-Bawah-17-Tahun-Bayar-Pajak?-Cari-Tau-Penjelasannya" target="_blank" rel="noopener">Anak Di Bawah 17 Tahun Bayar Pajak? Cari Tau Penjelasannya</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Aspek Perpajakan Terkait Transaksi Pasar Valuta Asing</h2>
Dalam perpajakan terkait transaksi pasar valuta asing telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.04 Tahun 1998. Dalam KMK tersebut mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas pembelian valuta asing, sifat dan tata cara pelunasannya.&nbsp;
Mengacu pada Pasal 1 KMK tersebut dijelaskan bahwa pembelian valuta asing merupakan transaksi pembelian valuta asing yang dilkukan oleh orang pribadi, badan maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari penjual di Indonesia. Dimana penjual merupakan pihak yang menjual valuta asing yakni bank maupun pedagang resmi valuta asing yang lainnya. Dalam pembelian tersebut akan dijumpai istilah jumlah bruto. Jumlah bruto tersebut adalah jumlah yang dikeluarkan pembeli dalam nilai rupiah.&nbsp;
Untuk tarif dari pembelian valuta asing dikenakan pajak penghasilan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pembelian. Namun, terdapat pengecualian pengenaan PPh dalam hal valuta asing terssebut dilakukan:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bank atau pedagang resmi valuta asing</li>
<li>Dalam rangka melunasi hutang usaha</li>
<li>Untuk pemenuhan kewajiban dalam hal penerbitan Letter of Credit.</li>
</ol>
Berdasarkan Pasal 4 KMK No. 185/KMK.04/1998 disebutkan kewajiban dari perjual valuta asing, sebagai berikt:&nbsp;
<ol>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Memungut pajak penghasilan pada saat penjualan valuta asing dilakukan&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Memberikan bukti pemungutan PPh kepada orang pribadi maupun badan yang membeli valas saat dilakukan pemungutan PPh&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">PPh yang telah dipungut dari seluruh pembeli valuta asing disetor dengan menggunakan 1 surat setoran pajak (SSP) pada Bank Persepsimaupun Pos dan Giro yang selambat-lambatnya disetor pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan penjualan valuta asing&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Melakukan pelaporan PPh yang sudah dipungut dan disetor kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat penjual tersebut terdaftar sebagai wajib pajak, yang dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah dilakukannya penjualan valuta asing.&nbsp;</li>
</ol>

 Valuta asing merupakan mata uang yang dipakai pada saat melakukan perdagangan atau transaksi yang berskala internasional yang dilakukan baik oleh orang pribadi perorangan, badan dan juga negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Seperti apa mekanisme perpajakan atas transaksi pasar valuta asing? Yuk, simak di sini!

Mekanisme Perpajakan atas Transaksi Pasar Valuta Asing

Pajak digunakan untuk mendanai pembangunan dan kebutuhan negara lainnya. Hampir setiap negara di dunia mengenakan pajak wajib jenis ini kepada warganya. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). 
Jenis pajak ini paling umum digunakan di berbagai negara. Nilainya sangat tinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah. Namun, ternyata tidak semua negara wajib membayar pajak penghasilan kepada warganya. Pertanyaannya adalah bagaimana suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya tanpa pajak. Jawabannya adalah sumber pendapatan penting lainnya.
Saat ini, terdapat delapan negara bagian yaitu Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington, dan Wyoming yang tidak mengenakan pajak atas penghasilan pribadi penduduknya. Pindah ke salah satu negara bagian yang ramah pajak ini mungkin tampak seperti cara terbaik untuk memotong pajak, tetapi tidak selalu menghemat lebih banyak uang dalam jangka panjang.
Tidak semua negara bagian tanpa pajak penghasilan memiliki pajak penjualan yang rendah. Hal inilah yang perlu diketahui tentang 9 negara bagian tersebut, terkait apa yang harus dipertimbangkan selama berada di negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63451477b577d80e80d569ed/Penghasilan-Yang-Diperoleh-Dari-Luar-Negeri-Bagaimana-Pajaknya?--" target="_blank" rel="noopener">Penghasilan Yang Diperoleh Dari Luar Negeri, Bagaimana Pajaknya?</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Negara-Negara yang Tak Mengenakan Pajak Penghasilan</h2>
Adapun, negara-negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan di negaranya adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Alaska</li>
</ul>
Alaska memiliki tarif pajak terendah, karena tidak memiliki pendapatan negara bagian atau pajak penjualan (walaupun pajak lokal mungkin masih berlaku). Namun, karena lokasinya yang terpencil, biaya hidup negara bagian ini tinggi dan tarif pajak perusahaannya adalah yang tertinggi di negara ini (9,4%). Total beban pajak pada negara ini ialah 5,8% dengan peringkat terendah pertama.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Florida&nbsp;</li>
</ul>
Florida merupakan negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan, sebab negara ini&nbsp; sangat bergantung pada pajak properti maupun penjualan. Florida adalah surga pajak dan pensiun yang populer, tetapi biaya hidup di atas rata-rata, menurut sebuah studi oleh Dewan Riset Sosial Ekonomi Regional. Dengan tarif pajak penjualan negara bagian dan lokal rata-rata 7,01% (tertinggi ke-27 di AS), konsumen memiliki cara lain untuk membayar pajak mereka.&nbsp;Total beban pajak pada negara ini ialah 8,8% dengan peringkat terendah ketujuh.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Nevada</li>
</ul>
Departemen Keuangan Nevada mengumpulkan sebagian besar pendapatannya dari pajak dan komisi penjualan di atas rata-rata, yang sebagian besar terkait dengan perjudian. Namun, dengan ekonomi yang digerakkan oleh pariwisata, pengunjung internasional kemungkinan akan menanggung beban biaya.&nbsp;Total beban pajak pada negara ini ialah 9,7% dengan peringkat terendah ke-21 atau setara dengan New Hampshire.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">New Hampshire</li>
</ul>
New Hampshire tidak mengenakan pajak pendapatan upah dan tidak memiliki pajak penjualan, tetapi mengenakan pajak sebesar $2.400 per orang per tahun dan pajak 5% atas pendapatan bunga dan dividen lebih dari $4.800 untuk penggugat bersama. Beberapa pengecualian berlaku untuk lansia, tunanetra, dan cacat fisik. Negara bagian ini&nbsp; mempunyai tarif pajak properti tertinggi nomer tiga di negara yakni sebesar 1,89%.&nbsp; Total beban pajak pada negara ini ialah 9,7% dengan peringkat terendah ke-21 atau setara dengan Nevada.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dakota Selatan</li>
</ul>
South Dakota tidak hanya tidak memiliki pajak penghasilan, tarif pajak penjualan rata-rata negara bagian adalah 4,5%, salah satu yang terendah di Amerika Serikat. IRS mengumpulkan sejumlah pajak khusus, termasuk cukai tembakau dan pajak pengusahaan bank. Tax Foundation memperkirakan bahwa tarif pajak penjualan Dakota Selatan yang sebenarnya, dikombinasikan dengan pajak lokal dan kota lainnya, rata-rata 6,4%.&nbsp;Total beban pajak pada negara ini ialah 9,1% dengan peringkat terendah ke-13.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tennessee</li>
</ul>
Negara sukarelawan sebelumnya mengenakan pajak dividen dan bunga dengan pungutan yang dikenal sebagai "pajak aula", tetapi secara resmi dihapuskan pada tahun 2021 dimulai dengan tahun pajak 2022. Tarif pajak penjualan negara bagian dan lokal adalah 9,55 persen. Total beban pajak di negara ini ialah 7% dengan peringkat terendah ke-2.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Texas</li>
</ul>
Texas tidak memiliki pajak penghasilan, tetapi memiliki pajak penjualan negara bagian sebesar 6,25%, dan yurisdiksi lokal dapat menambah pajak tambahan sebesar 1,94% untuk total tarif pajak sebesar 8,19%, tertinggi ke-14 di Amerika Serikat. Negara ini dijuluki sebagai negara yang memiliki tarif pajak properti tertinggi urutan enam di dunia dengan tarif pajak properti sebesar 1,6%.&nbsp;Total beban pajak pada negara ini ialah 8% dengan peringkat terendah ke-3.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Washington</li>
</ul>
Negara Bagian Washington tidak memiliki pajak penghasilan, tetapi memiliki pajak penjualan negara bagian tertinggi ke-9 di negara ini. Menggabungkan pajak penjualan negara bagian sebesar 6,5% dengan tarif pajak penjualan kota dan lokal menghasilkan pajak penjualan maksimum sebesar 9,29%. Total beban pajak pada negara ini ialah 9,8% dengan peringkat terendah ke-23.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wyoming</li>
</ul>
Selain tidak memiliki pajak penghasilan negara bagian, Wyoming tidak mengenakan pajak penghasilan badan apapun. Pajak penjualan adalah 4%, pajak penjualan lokal rata-rata adalah 1,34%, dan tarif pajak penjualan rata-rata gabungan adalah 5,34%.&nbsp;Total beban pajak negara ini ialah 7% dengan peringkat terendah ke-2 (diikat dengan Tennessee).
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63fecf34b577d80e80d8c2cb/Anak-Di-Bawah-17-Tahun-Bayar-Pajak?-Cari-Tau-Penjelasannya" target="_blank" rel="noopener">Anak Di Bawah 17 Tahun Bayar Pajak? Cari Tau Penjelasannya</a></h3>

Hampir setiap negara di dunia mengenakan pajak penhasilan kepada warganya. Namun, ternyata tidak semua negara wajib membayar pajak penghasilan kepada warganya. Negara apa saja yang tidak mengenakan pajak penghasilan? Yuk, cari tahu di sini!

Ini Dia Negara Yang Tak Mengenakan Pajak Penghasilan

Awal tahun bagi wajib pajak akan disambut dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi dan Badan. Pelaporan ini wajib bagi seluruh wajib pajak guna melaporkan harta, kewajiban, penghasilan, dan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan/atau pajak yang disetorkan sendiri.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)</h2>
Perlu diingat, batas waktu pelaporan yakni paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak bagi wajib pajak badan. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa setiap wajib pajak mengisi SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas sebagaimana tertuang dalam pasal 3.
Bagi wajib pajak yang telah mendapatkan izin dari Menteri keuangan dalam hal menyelenggarakan pembukuan selain dengan menggunakan mata uang selain rupiah yakni mata uang asing, wajib menyampaikan SPT Tahunan dalam Bahasa Indonesia dengan satuan mata uang yang diizinkan. Wajib pajak dapat mengambil sendiri SPT pada tempat yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni melalui laman <a href="http://www.djponline.go.id" target="_blank" rel="noopener">www.djponline.go.id</a>&nbsp;
Wajib pajak dapat memperpanjang waktu pelaporan SPT Tahunan dari waktu yang telah ditetapkan paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP dimana ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Permohonan ini harus disertai dengan perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak.
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, DJP memperkenalkan fitur terbaru dalam pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak badan yakni dengan Standarisasi Informasi Laporan Keuangan (SILK).
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Standarisasi Informasi Laporan Keuangan (SILK)</h2>
Secara umum, gambaran form yang terstandarisasi SILK yakni formulir laporan keuangan yang dikembangkan berdasarkan taksonomi Bursa Efek Indonesia (BEI). Standar ini disusun agar wajib pajak dapat Menyusun laporan keuangan yang terstandarisasi. SILK memiliki 3 komponen utama didalamnya yaitu mencakup laporan keuangan, formulir koreksi fiskal, dan formulir laba/rugi.
 Sebelum diimplementasikan SILK terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk tahun pajak 2021 sebelumnya. Uji coba ini melibatkan 40 wajib pajak yang terdiri dari 33 wajib pajak melalui DJP online, 7 wajib pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Dalam hal ini,; PJAP Pajakku mengambil peran dalam uji coba SILK. Terdapat 4 formulir yang diuji coba meliputi form laporan keuangan, form koreksi fiskal, form laba/rugi dan e-form.
Proses pelaporan SIKL dilakukan secara bertahap, dimana dimulai dari wajib pajak mengimputkan data laporan keuangan komersial, koreksi fiskal, rincian laporan laba/rugi sesuai dengan standarisasi formulir yang telah disediakan. Data tersebut akan divalidasi dan dinyatakan valid apabila wajib pajak telah mendapatkan notifikasi dari pelaporan pajak. Wajib pajak tidak perlu khawatir karena data yang diimputkan tersebut langsung terhubung pada e-form sehingga wajib pajak tidak perlu mengisi e-form untuk kedua kalinya.
Fitur ini dapat digunakan oleh wajib pajak badan dalam kelompok sektor umum, manufaktur, perdagangan, jasa, perbankan atau lembaga keuangan, lembaga asuransi, dana pensiun hingga infrasturktur dan properti. Form ini diharapkan dapat membantu wajib pajak menggunakan formulir yang tertandarisasi. Upaya ini sejalan dengan penyamaan bentuk formulir bagi seluruh wajib pajak badan. Sejalan dengan implementasi SILK, DJP meluncurkan Standarisasi Informasi Laporan Keuangan (SILK) berbasis data dengan format XBRL.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63184f057ba9355d9e56cbbd/NPPN:-Syarat-Besaran-Hingga-Cara-Hitung" target="_blank" rel="noopener">NPPN: Syarat, Besaran, Hingga Cara Hitung</a></h3>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">eXtensible Business Reporting Language (XBRL)</h2>
DJP menunjuk 37 wajib pajak pada 10 KPP terdaftar untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan dalam hal melaporkan laporan keuangan dengan format XBRL. Ketentuan ini diterjemahkan dalam KEP 159/PJ/2022. Keputusan Standarisasi Informasi Laporan Keuangan (SILK) berbasis data dengan format XBRL dilatarbelakangi oleh program reformasi perpajakan guna mengembangkan laporan keuangan yang terstruktur dan terstandarisasi. Hal tersebut sejalan dengan upaya peningkatan ketersediaan dan keandalan laporan keuangan.
Sebelumnya perencanaan XBRL telah tertuang dalam KEP 67/PJ/2019 dengan menjalin kerjasama antara DJP dan BEI dalam rangka piloct project implementasi. XBRL merupakan sebuah format komunikasi elektronik yang digunakan untuk melakukan transmisi dan pertukaran informasi. Charles Hoffman pada tahun 1998 memperkenalkan XBRL untuk pertama kalinya. Pengembangan XBRL diharapkan mampu mengatasi kendala yang dialami wajib pajak dalam hal kendala interoperabilitas antar platfrom dan kecepatan distribusi data terkait informasi keuangan.
Terdapat 2 bagian penting dalam XBRL meliputi taksonomi dan instans. Taksonomi XBRL merupakan klasifikasi dasar penandaan elemen laporan keuangan yang terdiri dari definisi tentang bagaimana elemen tersebut diperlakukan dalam dokumen XBRL. Dapat dikatakan taksonomi XBRL bak sebuah kamus besar terkait XBRL itu sendiri. Sementara itu, instans (instance document) adalah informasi dalam laporan keuangan yang telah ditandai dengan kaidah sintaks bahasa mark up XBRL. Masing-masing instance document memiliki taksonomi XBRL tersendiri.
Pelaporan SPT dengan format XBRL telah digunakan oleh wajib pajak yang bergerak di sektor perbankan, asuransi, perpajakan, maupun data provider. Secara pajak penerapan XBRL diimplementasikan secara bertahap. Dimana akan diterapkan terlebih dahulu oleh wajib pajak yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 
Implementasi secara bertahap (partial implementation) ini terkait kegiatan penyampaian laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba/rugi, laporan perubahan ekutas, laporan arus kas (cash flow), serta catatan atas laporan keuangan (CaLK). Selain kelima laporan keuangan tersebut juga terdapat pelaporan atas perhitungan koreksi fiskal dan detail laporan laba/rugi. Partial implementation dilaksanakan pertama kali mulai 1 April 2022.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/637b322eb577d80e80ee0bae/Apa-Itu-Nomor-Seri-Faktur-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Nomor Seri Faktur Pajak?</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Simulasi Pelaporan SILK Dengan Format XBRL</h2>
Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan form XBRL, wajib pajak perlu melakukan langkah berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mempersiapkan laporan keuangan dan informasi perpajakan lainnya&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Login ke laman DJP online atau laman PJAP melalui <a href="http://www.pajak.go.id" target="_blank" rel="noopener">www.djponline.go.id</a> atau <a href="http://www.pajakku.com" target="_blank" rel="noopener">www.pajakku.com</a> dengan memasukkan NPWP/Username dan password.</li>
</ol>
Langkah selanjutnya jika menggunakan laman DJP online:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Setelah berhasil login klik menu XBRL&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Klik menu &ldquo;buat laporan&rdquo;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memilih salah satu subsektor perusahaan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib pajak akan diberikan rekomendasi entry point sesuai dengan subsektor yang dipilih</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib pajak dapat melakukan perubahan rekomendasi entry point jika dirasa rekomendasi yang diberikan kurang sesuai</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengisi informasi terkait laporan keuangan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengunduh formulir yang tersedia dapat berupa excel atau instance.</li>
</ol>
Langkah lainnya jika menggunakan laman PJAP Pajakku:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Setelah berhasil login&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">klik menu &ldquo;tambah pelaporan&rdquo;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Lakukan pemilihan subsektor perusahaan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib pajak akan diberikan rekomendasi entry point sesuai dengan subsektor yang dipilih</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Wajib pajak dapat melakukan perubahan rekomendasi entry point jika dirasa rekomendasi yang diberikan kurang sesuai</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengisi detail informasi lainnya</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengunduh formulir yang tersedia dapat berupa excel atau instance.</li>
</ol>
Langkah selanjutnya setelah mekukan untuk formulir baik melalui laman DJP ataupun PJAP Pajakku akan sama yakni
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Melakukan mapping laporan keuangan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemetaan akun dalam laporan keuangan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Validasi&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembetulan dan penyerahan laporan keuangan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengunduh e-form SPT pada laman DJP atau PJAP.</li>
</ol>
Diharapkan adanya pengembangan pelaporan SPT Tahunan dengan format XBRL akan membantu wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan dalam SPT secara terstandarisasi. Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan program reformasi perpajakan.

DJP memperkenalkan fitur terbaru dalam pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak badan yakni dengan Standarisasi Informasi Laporan Keuangan (SILK). Sejalan dengan implementasi SILK, DJP meluncurkan Standarisasi Informasi Laporan Keuangan (SILK) berbasis data dengan format XBRL. Mari simak informasi lebih lanjutnya di sini!

Apa Itu SPT Format XBRL?

Kenyamanan berbelanja melalui internet membuat seseorang tidak perlu pergi ke pusat perbelanjaan, sehingga memungkinkan untuk membeli produk dalam dan luar negeri hanya dengan smartphone, meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja. Sedangkan untuk produk luar negeri, terdapat berbagai promo dengan harga lebih murah di luar negeri karena produk yang diinginkan masih sulit didapat di Indonesia. 
Namun, jika Anda pergi untuk membeli satu atau dua barang sendiri, Anda perlu menghitung tiket pesawat dan mengeluarkan waktu, jadi sebaiknya serahkan kepada kami. Layanan outsourcing domestik lebih mudah. Biasanya pelaku jastip sudah memutuskan berapa biaya yang harus dibayar pembeli untuk jasa tersebut. Tingkat pelayanan konsinyasi tergantung pada kemudahan penerimaan dan pengiriman barang. Hal ini semakin memudahkan pelaku jasa outsourcing (jastip) di Indonesia.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian Jasa Titip</h2>
Jasa Jastip atau jasa titip adalah salah satu jenis usaha yang saat ini banyak ditemukan dan berkembang terutama pada platform media sosial. Banyak orang yang mulai tertarik dengan bisnis Jastip, karena keuntungan yang menggiurkan, yaitu perusahaan yang mengalihdayakan pengiriman barang (baik dari pasar dalam negeri) kepada penyedia jasa.
Munculnya bisnis ini karena sulitnya mengakses pembelian barang. Produk yang diinginkan biasanya tidak dijual di dalam negeri dan sulit dijangkau pembeli karena biaya atau jarak. Selain itu, harga yang relatif lebih murah dengan adanya promo dan diskon saat membeli barang di luar negeri dibandingkan dengan pembelian di dalam negeri juga mendukung munculnya bisnis Jastip ini. Barang-barang yang biasanya diperiksa antara lain tas, sepatu, produk kecantikan (makeup dan perawatan kulit), parfum, makanan ringan atau makanan khas beberapa negara, buku, produk fashion, dll. 
Para pelaku bisnis di Jatip menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan usahanya. Biaya Justip sendiri bervariasi antara 5% hingga 15% dari harga barang, tergantung dari kesulitan mendapatkan barang dan jenis barang. Untuk produk jastip dalam negeri, hanya dikenakan harga produk, ongkos kirim dan ongkos pengurusan jastip. Namun, jika menyangkut barang internasional, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan khususnya aspek pajak.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Perpajakan Jasa Titip</h2>
Adapun, beberapa hal terkait perpajakan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha jasa titip, sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pendaftaran NPWP</li>
</ul>
Jika Anda melakukan kegiatan Jastip secara rutin dan memperoleh penghasilan, Anda harus didaftarkan oleh orang yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk menerima NPWP. Memiliki NPWP sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan Anda. Apalagi jika tidak memiliki NPWP, tarif pajak PDRI akan lebih tinggi.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bea Masuk dan Pajak Terkait Impor (PDRI)</li>
</ul>
Kegiatan impor Jastip masuk dalam ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203 Tahun 2017 tentang impor dan ekspor yang dilakukan oleh penumpang dan awak alat angkut. Barang Jastip termasuk dalam pengertian barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak kendaraan, tetapi tidak termasuk barang pribadi (non personal use). Impor jastip harus diberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pabean di bandar udara. Jika nilai pabean melebihi FOB USD 500, Anda juga harus membayar bea masuk atas barang impor tersebut. 
Di atas jumlah tersebut, penyedia jastip akan mengenakan pajak impor sebesar 10% dari nilai pabean barang impor setelah dipotong USD500. USD500 ini adalah pembebasan pajak impor nominal yang diberikan oleh pemerintah untuk mengimpor barang-barang pribadi penumpang. Selain itu, ada beberapa pajak yang dikenakan pada PDRI, seperti PPh 22 untuk PPnBM dan PPN. PPh 22 digunakan sesuai <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11358/PER_MENKEU/34/PMK.010/2017" target="_blank" rel="noopener">PMK No. 34 Tahun 2017 </a>antara 0,5% dan 10% dari tahun 2022. 
Apabila tidak memiliki NPWP, harganya 100% lebih tinggi. Selama barang tersebut termasuk barang kena pajak (BKP), Anda juga akan dikenakan PPN sebesar 11%. Terakhir, PPnBM dikenakan ketika barang Jastip tergolong barang mewah berdasarkan Undang-Undang PPN dengan tarif pajak antara 10% dan 200%.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kewajiban PPh 25 dan 29</li>
</ul>
Jika Anda telah memiliki NPWP dan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif PPh, Anda wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh. Menurut <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12737/PP/55%20TAHUN%202022" target="_blank" rel="noopener">PP No 55 Tahun 2022,</a> jika seorang Jastip memiliki total omzet tahunan lebih dari Rp 500 juta dan kurang dari Rp 4,8 miliar, maka tidak berhak atas PPh UMKM dengan tarif 0,5%. Total peredaran kini melebihi Rp 4,8 miliar dan harus diperhitungkan menurut tarif pajak penghasilan progresif 5% sampai 35% atas penghasilan kena pajak.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pelaporan</li>
</ul>
Anda juga harus memenuhi persyaratan pelaporan. Kewajiban pelaporan yang utama adalah pelaporan SPT Tahunan PPh, karena kegiatan Jastip merupakan bentuk usaha, maka formulir SPT 1770 digunakan untuk pelaporan SPT PPh tahunan. Wajib Pajak dapat memotong PPh 22 terhadap barang impor untuk menghitung PPh yang belum dibayar.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/637c8163b577d80e80f5c8f1/Kebijakan-Fiskal-Ekspansif-dan-Kontraktif" target="_blank" rel="noopener">Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Ketentuan Pajak Jika Barang Impor Tanpa Sistem COD</h2>
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.044/2018 tentang Peraturan Impor Barang Kiriman yang pembatasannya tidak dikenakan bea masuk sesuai Freight on Board (FoB) yang diterbitkan, maka FoB tersebut meliputi biaya yang dikeluarkan. Pengangkutan barang dari luar negeri ke alat angkut alat angkut ke Indonesia, biaya pemuatan alat angkut dan harga barang.
 Tidak ada pajak impor yang dikenakan jika nilai FOB tidak melebihi USD 75 dan kurang dari USD 1.500. Departemen Kepabeanan Kementerian Keuangan saat ini meluncurkan aplikasi Electronic Customs Declaration (ECD) untuk melaporkan barang dari luar negeri dan memudahkan perusahaan jasa yang ditugaskan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Perpajakan Usaha Jasa Titip yang Dikelola Orang Pribadi</h2>
Kewajiban perpajakan berupa penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, karena penghasilannya berasal dari usaha jasa titipan. Di bawah ini adalah perhitungan tarif pajak untuk seorang individu yang menjalankan bisnis wali amanat. Apabila peredaran bruto dalam suatu tahun pajak melebihi Rp 4.800.000, maka wajib dilakukan pembukuan dan tarif pajak progresif sampai dengan 30% berlaku berdasarkan Pasal 17 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008</a> tentang Pajak Penghasilan. 
Sebaliknya, jika jumlah peredaran untuk tahun pajak kurang dari Rp4.800.000, dapat digunakan PPh final pemerintah. Pajak penghasilan atas penghasilan dari perusahaan dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Setelah mengetahui tarif pajak dan menghitung tarif pajak, wajib pajak dapat membayar pajak dan menyetor pajak yang belum dibayar.
 Selain itu, wajib pajak melengkapi Formulir SPT (Surat Pemberitahuan) 1770 untuk SPT. Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan usaha yang dikenakan pajak penghasilan final atau pada dasarnya penghasilan usaha final dan memiliki penghasilan dalam/luar negeri.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63ec9acab577d80e804cb291/Mengenal-Pajak-Upah:-Harian-Hingga-Borongan" target="_blank" rel="noopener">Mengenal Pajak Upah: Harian Hingga Borongan</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Mekanisme Perlakuan Perpajakan Barang Usaha Jasa Titip</h2>
Misalnya, Karina membeli barang jasa titip dari Jepang (masuk ke dalam Lampiran II, tarif 7,5%) seharga US$ 800 dan mempunyai NPWP. Berikut adalah perlakuan perpajakannya:
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
Harga barang
</td>
<td>
US$ 800
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Pembebasan
</td>
<td>
US$ 500
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Harga setelah pembebasan
</td>
<td>
US$ 300
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Kurs
</td>
<td>
Rp15.500
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Nilai Pabean ($ 300 &times; kurs)
</td>
<td>
Rp4.650.000
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Bea Masuk (10% x Pabean)
</td>
<td>
Rp465.000
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Nilai Impor (Nilai Pabean + Bea Masuk)
</td>
<td>
Rp 5.115.000 (asumsi sudah termasuk&nbsp;insurance&nbsp;dan&nbsp;freight)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
PDRI
</td>
<td>
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td>
PPh Pasal 22 (7.5% &times; (Nilai Pabean + Bea Masuk))
</td>
<td>
Rp 383.625 (memiliki NPWP)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
* PPh Pasal 22 (15% &times; (Nilai Pabean + Bea Masuk))
</td>
<td>
Rp 767.250 (apabila tidak memiliki NPWP)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
PPN (11% &times; (Nilai Pabean + Bea Masuk))
</td>
<td>
Rp562.650
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
</td>
<td>
Rp946.275
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Total Biaya yang harus dikeluarkan calon pembeli
</td>
<td>
US$ 800 + Rp 456.000 + Rp 946.275 +&nbsp;Fee&nbsp;Jastip
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;

Jasa Jastip atau jasa titip adalah salah satu jenis usaha yang saat ini banyak ditemukan dan berkembang terutama pada platform media sosial. Banyak orang yang mulai tertarik dengan bisnis Jastip karena keuntungan yang menggiurkan. Namun, kegiatan ini ternyata dapat dikenakan pajak loh. Yuk cari tahu di sini!

Kegiatan Jasa Titip Dikenakan Pajak? Cari Tahu Di Sini

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), turut mengatur terkait pemberian sejumlah kemudahan pajak guna mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang sifatnya strategis dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang mendapat pembebasan pengenaan PPN. JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut diantaranya yaitu jasa pembiayaan yang berupa anjak piutang, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN. Lalu, apa yang dimaksud dengan anjak piutang? Simak pembahasannya berikut ini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Definisi Anjak Piutang</h2>
Anjak piutang terdiri dari 2 kata yaitu &ldquo;anjak&rdquo; yang berarti berpindah atau bergerak, dan &ldquo;piutang&rdquo; yang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan atau uang yang dapat ditagih dari seseorang. Piutang juga dapat diartikan sebagai tagihan uang perusahaan kepada customer yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya tagihan. Jadi secara leksikal, anjak piutang berarti berpindahnya piutang (Mamesah, 2015).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anjak piutang didefinisikan sebagai jenis dari pembiayaan dalam bentuk pembelian ataupun pengalihan piutang maupun tagihan jangka pendek perusahaan dari transaksi usaha.
Definisi anjak piutang juga tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.05/2018, anjak piutang didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan yang berupa dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan termasuk juga pengurusan piutang tersebut. Definisi serupa terkait anjak piutang juga tercantum dalam dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/PMK.012/2006.
Dalam bahasa Inggris, anjak piutang dikenal dengan istilah factoring. Merujuk pada IBFD International Tax Glossary, factoring memiliki arti sebagai transaksi keuangan disaat suatu perusahaan menjual klaim utangnya kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk segera mendapatkan uang tunai.
Namun, umumnya uang tunai yang didapatkan dari penjualan piutang tersebut akan kurang dari nilai keseluruhan utang. Pihak ketiga yang membeli piutang tersebut kemudian memiliki tanggung jawab atas administrasi dan penagihan utang pada saat tanggal jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya, anjak piutang (invoice factoring) akan dibeli oleh investor (perusahaan anjak piutang) yang mana dalam hal ini bertindak sebagai borrower. Maka dari itu, seluruh proses penagihan piutang sepenuhnya menjadi kewajiban pihak investor.
Sedangkan, Black&rsquo;s Law Dictionary mendefinisikan anjak piutang sebagai penjualan piutang milik perusahaan kepada perusahaan anjak piutang (factor) dengan potongan harga. Kesepakatan atas potongan harga tersebut diberikan sebagai bentuk imbalan karena factor bersedia menanggung risiko atas kerugian.
Factor merupakan sebutan untuk agen perantara yang memberikan uang tunai ataupun pembiayaan kepada perusahaan melalui cara membeli piutang milik perusahaan tersebut. Pembiayaan yang diberikan ini nilainya sesuai dengan nilai faktur kemudian dikurangi dengan potongan harga untuk komisi serta biaya (Barone, 2022).
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/638d8c94b577d80e8048e1f6/Mengenal-Windfall-Tax-" target="_blank" rel="noopener">Mengenal Windfall Tax</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Hukum Anjak Piutang</h2>
Anjak piutang di Indonesia merupakan salah satu aktivitas keuangan yang dilindungi dalam hukum perdata. Dasar hukumnya yaitu mengacu pada pasal 2 dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/599/KEPPRES/61%20TAHUN%201988" target="_blank" rel="noopener">Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 tahun 1988</a>, yang mana meresmikan anjak piutang (factoring) sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan.
Pasal ini kemudian diperkuat melalui dasar hukum anjak piutang lainnya, misalnya seperti Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 1251/KMK.031/1988 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Pasal 6 huruf l <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/1142/UU/7%20TAHUN%201992" target="_blank" rel="noopener">UU No. 7 tahun 1992</a> mengenai Perbankan, Kepres No. 81 tahun 1988 mengenai Lembaga Pembiayaan, KMK No. 468/KMK.017/1995 mengenai Penentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, PMK No. 84/PMK.012/2006 mengenai Perusahaan Pembiayaan, serta Peraturan Presiden (PP) No. 9 tahun 2009 mengenai Lembaga Pembiayaan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Anjak Piutang</h2>
Ada 3 pihak yang akan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perusahaan jasa anjak piutang (factor), yaitu perusahaan yang bertanggung jawab atas anjak piutang yang dibeli dari pihak klien atau yang bisa juga disebut sebagai investor</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Klien, yaitu pihak yang memperoleh jasa dari pihak investor yang mana mereka menjual piutang miliknya kepada investor atau factor</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemilik Piutang, yaitu pihak yang membeli produk barang ataupun jasa secara kredit dari pihak klien.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63184f057ba9355d9e56cbbd/NPPN:-Syarat-Besaran-Hingga-Cara-Hitung" target="_blank" rel="noopener">NPPN: Syarat, Besaran, Hingga Cara Hitung</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat Anjak Piutang</h2>
Perusahaan yang melakukan kegiatan anjak piutang mampu memberikan manfaat untuk semua pihak yang terlibat, di antaranya:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Untuk Investor (Factor)</li>
</ul>
Perusahaan anjak piutang atau pihak investor akan memperoleh keuntungan dengan bentuk fee dan biaya-biaya lainnya dari pihak klien.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Untuk Klien</li>
</ul>
Klien akan mendapatkan manfaat berupa pembiayaan, memperlancar arus kas perusahaan, dapat meningkatkan penjualan, mempermudah dalam penagihan utang (mengalihkan tugas penagihan), mempermudah dalam merencanakan, efisiensi, kontrol piutang menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas piutang, dan memindahkan risiko ke pihak factor.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Untuk Nasabah (Debitur)</li>
</ul>
Pihak debitur berkesempatan dapat melakukan pembelian secara kredit, selain itu akan mampu juga memberikan kesempatan pada pihak nasabah dalam melakukan penjualan agar lebih cepat.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan Anjak Piutang dengan Pembiayaan Piutang</h2>
Meski keduanya sama-sama dapat membantu memperlancar arus kas perusahaan, tapi keduanya mempunyai sejumlah perbedaan. Perbedaannya yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dari sisi biaya, pembiayaan piutang mempunyai biaya yang jauh lebih besar daripada anjak piutang, sebab dalam pembiayaan piutang terdapat fee dan bunga</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dari sisi proses, penagihan pada anjak piutang lebih mudah dilakukan sebab pihak perusahaan tidak perlu lagi melakukan penagihan pada pihak pemilik piutang, karena pihak investor lah yang nantinya akan melakukan penagihan tersebut.</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Anjak Piutang</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Berdasarkan Pelayanan</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Full Service Factoring, yaitu anjak piutang yang mampu memberikan jasa anjak piutang secara menyeluruh, baik secara jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bulk Factoring, mampu memberikan informasi terkait dengan jasa pembiayaan dan saat jatuh tempo kepada pihak nasabah atau pemilik piutang tanpa memberikan jasa lainnya, misalnya seperti resiko piutang, fee penjualan, dll</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Maturity Factoring, yaitu anjak piutang yang mampu menyediakan jasa proteksi atas risiko piutang dan administrasi dalam penjualan secara menyeluruh</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Finance Discounting, akan menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa turut serta dalam menanggung resiko pada piutang yang tidak tertagih.&nbsp;</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Berdasarkan Penanggungan Resiko</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Recourse Factoring, yaitu jika pihak perusahaan investor tak bisa mendapatkan tagihan secara menyeluruh dari pihak debitur atau nasabah, maka klien masih memiliki tanggung jawab dalam melunasinya</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Without Recourse Factoring, yaitu memberikan seluruh beban tanggung jawab kepada pihak investor, sehingga jika pihak nasabah tidak mampu membayar tagihan secara penuh, maka pihak klien akan terlepas dari risiko gagal bayar.</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Berdasarkan Bentuk Perjanjian</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Disclosed Factoring, yaitu anjak piutang yang akan memberikan informasi pada nasabah bahwa tagihannya sudah berpindah ke pihak investor</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Undisclosed Factoring, yaitu tidak akan diberitahukan kepada nasabah tentang peralihan piutangnya.</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Berdasarkan Lingkup Kegiatan</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Domestic Factoring, yaitu jenis anjak piutang yang kegiatannya melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam piutang yang ada pada suatu negara</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Internasional Factoring, yaitu jenis anjak piutang yang mana dalam ruang lingkup kegiatannya akan melibatkan perusahaan yang berada di negara yang berbeda serta berperan sebagai export factor dan import factor.</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Berdasarkan Sarana Pengalihan</li>
</ul>
<ol>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Account Receivables, yaitu jenis anjak piutang yang mana klien akan diberikan bukti utang yang tersedia dalam bentuk laporan akun receivables kepada investor</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;" aria-level="1">Promissory Notes, yaitu catatan dari pihak nasabah yang diberikan kepada pihak klien, kemudian pihak klien nantinya bisa meng-endorse promissory notes pada pihak investor sebagai bentuk dari pengalihan utang.</li>
</ol>

JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut di antaranya yaitu jasa pembiayaan yang berupa anjak piutang, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN. Lalu, apa yang dimaksud dengan anjak piutang? Simak pembahasannya berikut ini!

Mengenal Anjak Piutang

<h2>Syarat &amp; Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku</h2>Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan pengguna layanan Pajakku (selanjutnya disebut “Pengguna”) untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.Untuk selanjutnya, terdapat Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku yang akan mengatur mengenai akses dan/atau penggunaan Pengguna terhadap produk dan layanan aplikasi perpajakan dari Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada sistem iOS dan Playstore.Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan kepercayaan yang maksimal terhadap Pengguna atas layanan Pajakku yang dijelaskan pada poin 7 tentang Peraturan Terkait pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini.Kemudian, dengan mendaftar dan/atau menggunakan Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap telah membaca, memahami, menyetujui dan akan mematuhi ketentuan yang tercantum di bawah ini. Syarat dan Ketentuan ini juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kebijakan Privasi Pajakku dan End User License Agreement/Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.1. Definisi1.1. PT Mitra Pajakku (Pajakku) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2005 melalui surat keputusan SK Kep No. 20/PJ/2005 hingga perubahan Surat Keputusan terakhir, sebagai berikut:<ol><li>&nbsp;<ol><li>SK KEP-217/PJ/2015 Penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li><li>SK KEP-126/PJ/2016 Penyelenggara Layanan Kode Biling</li><li>SK KEP-19/PJ/2018 Penyelenggara Layanan e-Faktur Host to Host (H2H)</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Perpanjangan Penunjukan sebagai Penyalur SPT Elektronik</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyedia Aplikasi Pembuatan Kode Biling</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyelenggara e-Faktur Host to Host (H2H)</li><li>SK KEP-617/PJ/2019 Penyelenggara Layanan Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H)</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan Kode Billing</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li><li>SK KEP-379/PJ/2020 Penyediaan Layanan Validasi Status Wajib Pajak</li><li>SK KEP-380/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan</li><li>SK KEP-388/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan</li><li>SK KEP-89/PJ/2021 Penyaluran SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li><li>SK KEP-428/PJ/2021 Penunjukan ulang sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li><li>SK KEP-537/PJ/2021 Penyelenggaraan layanan API validasi SPT</li><li>SK KEP-211/PJ/2022 Penyelenggaraan layanan API SPT Pemungut Bea Meterai</li></ol></li></ol>Serta ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) melalui SK KEP 159/PB/2020.Dan ditunjuk oleh Peruri sebagai distributor meterai elektronik melalui Surat Perjanjian no. SP-956/IX/20201.2. DJP adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia1.3. DJPB adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia1.4. Syarat &amp; Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Pajakku yang memberikan informasi mengenai seperangkat peraturan yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Pajakku, serta tata cara Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Sistem Layanan Aplikasi Pajakku.1.5. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada badan hukum, karyawan, penerima kuasa yang sah dari badan hukum atau perseorangan.1.6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.1.7. Passphrase atau umum disebut kata sandi (password) merupakan serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai kunci untuk mengakses akun Pengguna.1.8. Cookie adalah bagian kecil teks yang digunakan untuk menyimpan informasi di browser web, menerima identifikasi dan informasi lain di komputer dan perangkat lainnya.1.9. Kebijakan Privasi adalah ketentuan kebijakan privasi atas Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku sebagaimana tercantum dalam Situs <a href="https://www.pajakku.com/legal/PP/Kebijakan-Privasi">kebijakan privasi</a>2. Akun dan Kata Sandi2.1. Untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar pada Layanan Aplikasi Pajakku dengan melengkapi data-data yang diminta pada saat pendaftaran akun. Pengguna menjamin informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, akurat dan lengkap secara identitas hukum.2.2. Pajakku secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi pada email terdaftar untuk mengkonfirmasi bahwa akun tersebut benar dibuat oleh Pengguna sebagai proses verifikasi.2.3 Pengguna wajib menyetujui dan melakukan verifikasi, serta menjalankan prosedur dan arahan yang ditentukan oleh Pajakku2.4. Pengguna sepenuhnya bertanggungjawab untuk memanfatkan, mengelola, menyimpan, merubah, menjaga, menghapus kata sandi dan akun, serta atas penggunaan akses yang sah maupun tidak sah yang terjadi di bawah akun pengguna.3. Persetujuan3.1. Pajakku tidak menjual data pengguna kepada Pihak Eksternal dan tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi pengguna secara langsung.3.2. Pengguna memberikan kewenangan kepada Pajakku untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses dan menganalisis data pengguna untuk meningkatkan kualitas Layanan Aplikasi Pajakku.3.3. Pajakku hanya akan memberikan data pengguna kepada pihak terkait atau pihak yang diberi wewenang oleh Pajakku. Penyebarluasan data hanya akan dilakukan kepada pihak yang diizinkan oleh Pengguna.3.4. Pengguna memberikan izin kepada Pajakku untuk memanfaatkan cookie dan melakukan pengiriman pesan pemasaran elektronik, dan update yang perlu diketahui oleh pengguna melalui alamat email dan/atau melalui nomor telepon terdaftar.3.5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dengan risiko Pengguna sendiri.3.6. Pajakku berhak kapanpun mengungkapkan informasi jika dianggap perlu untuk mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan Lembaga Negara yang berlaku, secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan kebijaksanaan Pajakku.3.7. Pajakku dengan upaya terbaik menyediakan layanan untuk Pengguna, namun tidak memberikan jaminan bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.3.8. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 3.7. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik.3.9. Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.4. LaranganSelama menggunakan layanan Aplikasi Pajakku, pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :4.1. Mengakses atau mencoba mendapatkan akses selain dari hak atau wewenang Pengguna.4.2. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan.4.3. Meneliti, memindai, atau menguji kerentanan Layanan Aplikasi pajakku atau sistem maupun jaringan terkait, atau mengganggu langkah pengamanan atau pemeriksaan autentikasi yang digunakan terkait Layanan Aplikasi Pajakku atau sistem dan jaringannya.4.4. Melakukan tindakan yang merugikan atau menimbulkan ancaman terhadap Pajakku, termasuk menyebarkan virus, menimbulkan kelebihan beban atau mengirim spam.4.5. Memalsukan identitas pribadi, perusahaan, atau afiliasi Anda sebagai orang lain atau entitas hukum lain.4.6. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku untuk meraup keuntungan finansial &amp; non finansial dari diri sendiri atau orang lain lain, tanpa persetujuan Pajakku.4.7. Pajakku berhak untuk membatasi atau meniadakan sama sekali akses Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku lebih lanjut jika penggunaan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.4.8. Pajakku berdasarkan kebijakan sendiri, berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses atau penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna apabila Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.4.9. Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia4.10. Setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.5. Batasan Tanggung Jawab Pajakku5.1. Pajakku tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan (human error) dan atas segala dampak kerugian yang timbul akibat tindakan pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.5.2. Pajakku tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:5.2.1 Kesalahan dan/atau ketidak akuratan data dalam sistem yang di masukkan Pengguna;5.2.2 Perubahan kebijakan akibat peraturan baru dari seluruh otoritas yang berwenang; dan/atau5.2.3. Gangguan server atau koneksi internet Pengguna saat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.5.3. Pajakku telah memenuhi standarisasi:<ol><li>&nbsp;<ol><li>ISO 27001:2013 tentang Information Security Management</li><li>ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems</li><li>ISO 20000-1 :2018 tentang Service Management System Requirements</li><li>Penetration Test (Pentest) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.</li><li>User Acceptance Testing (UAT) dari DJP</li><li>User Acceptance Testing (UAT) &amp; System Integration Testing (SIT) dari DJPb</li></ol></li></ol>6. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan6.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.6.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Syarat &amp; Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.7. Peraturan TerkaitSyarat dan Ketentuan ini merupakan salah satu kewajiban Pajakku untuk memenuhi Peraturan-Peraturan antara lain :7.1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen7.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan7.3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan7.4. Permenkominfo No 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi7.5. Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik7.6. Permenkominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat7.7. Perben No 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan7.8. General Data Protection Regulation (GDPR).&nbsp;Syarat dan Ketentuan Pajakku dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun perubahan praktik pengolahan data yang dilakukan oleh Pajakku. Oleh karenanya pengguna diminta secara berkala membaca Syarat dan Ketentuan Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com</a>Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan ini serta perubahannya.Saya (Pengguna) SetujuKontakApabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Syarat & Ketentuan

<h2>Kebijakan Privasi Pajakku</h2>Pajakku sangat menghormati privasi Pengguna dan selalu berupaya untuk melindungi data yang diberikan oleh Pengguna. Pajakku melakukan perlindungan data Pengguna dengan mengacu pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, The EU General Data Protection Regulation, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diterbitkan yang berhubungan dengan ketentuan ini.Kebijakan Privasi Pajakku (selanjutnya akan disebut “Kebijakan Privasi”) akan menjelaskan bagaimana Pajakku memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, menyimpan, mengubah, mengelola dan/atau mempergunakan data Pengguna atau informasi yang Pengguna berikan saat Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dan pihak ketigaPengguna mengakui bahwa ia telah diberitahukan dan memahami ketentuan Kebijakan Privasi ini serta Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Pajakku untuk memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, mengelola dan/atau mempergunakan data tersebut untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi.Kebijakan Privasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.Versi Kebijakan Privasi ini berlaku mulai tanggal 17 November 2021.1. Data Pengguna1.1. Data Pribadi Pengguna“Data Pribadi” mencakup semua data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan dan tidak terbatas data diri Pengguna, antara lain:Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, alamat e-mail, nomor handphone/telepon dan nama pengguna (username) untuk mengakses Layanan aplikasi Pajakku, data perusahaan yang Pengguna berikan pada Pajakku, alamat IP (lokasi), cookie, data transaksi serta jabatan, identitas perpajakan digital maupun non digital, perekaman wajah. Data ini diperlukan untuk memproses segala bentuk permintaan, aktivitas maupun transaksi yang dilakukan oleh Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pembayaran LPL (Lembaga Persepsi Lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.2. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi PenggunaPajakku memperoleh data Pengguna pada saat Pengguna mendaftarkan diri dan mulai mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, yang berkaitan dengan:1.2.1. Informasi Lisensi/LanggananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada produk atau layanan yang Pengguna gunakan, periode berlangganan, kuota, cara pembayaran, dan cookie. Data ini diperlukan sebagai referensi bagi Pajakku untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang Pajakku berikan untuk Pengguna.1.2.2.&nbsp; Informasi LayananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada bagaimana Pengguna mengakses layanan Aplikasi Pajakku, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk mengakses produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maupun fitur yang paling sering Pengguna gunakan. Data ini diperlukan untuk mengembangkan Layanan Aplikasi Pajakku agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.1.2.3. Peristiwa Sistem OperasiData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada gangguan yang dialami Pengguna, fitur yang mengalami error pada saat Pengguna menggunakan produk dan layanan Pajakku. Data ini diperlukan oleh tim Pajakku sebagati bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk mencapai kepuasan pengguna.1.3.&nbsp; &nbsp;Pemprosesan dan Penggunaan Data PenggunaPajakku menggunakan data Pengguna yang diperoleh dan dikumpulkan dari Pengguna untuk tujuan hal-hal sebagai berikut:1.3.1. Memproses segala bentuk keperluan yang dibutuhkan Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.3.2. Pajakku hanya akan memproses data yang diberikan oleh Pengguna sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menurut ketentuan Article 6 General Data Protection Regulation.1.3.3. Pajakku melakukan kegiatan internal yang diperlukan untuk menyediakan layanan, seperti pemecahan masalah software, bug, permasalahan operasional, melakukan analisis data, pengujian, penelitian, dan menganalisis kecenderungan penggunaan dan aktivitas.1.3.4. Melakukan pengawasan dan/atau melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan.1.3.5. Menganalisis aktivitas pengguna, perilaku, dan data demografis termasuk tren dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di Layanan Aplikasi Pajakku.1.3.6. Mengirimkan pesan pemasaran secara langsung ataupun yang ditujukkan, iklan, survei, dan informasi sehubungan dengan penawaran promosi.1.3.7. Penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian produk guna meningkatkan keamanan Layanan Aplikasi Pajakku, serta mengembangkan fitur dan produk baru.1.3.8. Menggunakan, menyalin, mengirim, menyimpan dan melakukan backup data Pengguna dengan tujuan untuk keperluan Pengguna.2.&nbsp; Pengungkapan Data PenggunaKerahasiaan Informasi Pribadi anda adalah hal yang terpenting bagi kami. Kami akan memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dan Informasi Pribadi anda. Kecuali apabila diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut:2.1. Data Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga dengan izin Pengguna, merupakan tanggung jawab Pengguna dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tanggung jawab terhadap segala penyalahgunaan data Pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga.2.2. Pajakku jika diperlukan berhak untuk tidak memberikan Data Pengguna kepada pihak ketiga (walaupun Pengguna telah memberikan izin) apabila Pajakku meyakini bahwa pemberian Data Pengguna tersebut dapat merugikan atau membahayakan Pajakku, melanggar Kebijakan Privasi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.2.3. Dalam keadaan tertentu, Pajakku mungkin perlu untuk menggunakan ataupun mengungkapkan Data Pribadi Pengguna untuk tujuan penegakan hukum atau untuk pemenuhan persyaratan dan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal terjadinya sengketa atau proses hukum antara Pengguna dan Pajakku, atau dugaan tindak pidana.2.4. Seluruh tim Pajakku serta afiliasinya telah menerapkan Sistem Management Keamanan Informasi (Information Security Management) berdasarkan ISO 27001 secara berkala.2.5. Berkaitan dengan poin 2.4. terkait ISO, seluruh tim Pajakku serta afiliasinya juga telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems dan ISO 20000-1:2018 tentang Service Management System Requirements untuk semakin meningkatkan kepercayaan Pengguna terhadap Layanan Pajakku di luar ruang lingkup keamanan Data Pengguna3. Cookie3.1. Cookie adalah berkas data kecil yang ditempatkan browser Anda pada komputer atau perangkat seluler Anda. Dengan cookie, situs web tersebut dapat "mengingat" tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu.3.2. Cookie tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan akses data lain yang Pengguna miliki di perangkat komputer Pengguna, selain dari yang telah Pengguna setujui untuk disampaikan.3.3. Perangkat komputer Pengguna akan menerima cookie secara otomatis, namun Pengguna dapat mengatur browser mereka untuk menolak beberapa jenis cookie tertentu atau cookie yang lebih spesifik. Di samping itu, pengguna dapat menghapus cookie kapan saja.3.4. Pajakku menggunakan fitur Google Analytics Demographics and Interest. Data yang Pajakku peroleh dari fitur tersebut, seperti umur, jenis kelamin, minat Pengguna dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi Pengguna akan Pajakku gunakan untuk pengembangan fitur, fasilitas, dan/atau konten yang terdapat pada Situs Pajakku. Jika Pengguna tidak ingin data miliknya terlacak oleh Google Analytics, Pengguna dapat menggunakan Add-On Google Analytics Opt-Out Browser.3.5. Pajakku dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak ketiga dalam rangka meningkatkan layanan dan konten Pajakku, termasuk diantaranya ialah penilaian, penyesuaian, dan penyajian iklan kepada setiap Pengguna berdasarkan minat atau riwayat kunjungan. Jika Pengguna tidak ingin iklan ditampilkan berdasarkan penyesuaian tersebut, maka Pengguna dapat mengaturnya melalui browser.4. Pembatasan Pemrosesan Data4.1. Pajakku memberikan pilihan kepada Pengguna untuk tidak memberikan data Pengguna dan/atau mencabut seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Pajakku.4.2. Apabila Pengguna memutuskan untuk tidak memberikan datanya dan/atau mencabut seluruh persetujuan sebagaimana dimaksud, maka Pengguna tidak dapat mengakses atau mendapatkan produk atau layanan Pajakku.4.3. Persetujuan untuk memberikan atau tidak memberikan atau menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan oleh Pengguna akan diatur terpisah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku.5. Hak PenggunaPengguna memiliki hak, diantaranya:5.1. Hak Akses yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh konfirmasi dari Pajakku mengenai data Pengguna yang dikumpulkan dan dikelola, dari mana data pribadi itu diambil dan bagaimana data tersebut diproses, sekaligus hak untuk memperoleh salinan data pribadi tersebut.5.2. Hak Pembetulan yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh pembetulan data Pengguna yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang diri Pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembetulan dapat melakukan permintaan pembetulan dengan mengirim request kepada Pajakku.5.3. Hak Penghapusan yaitu Hak Pengguna untuk menghapus data pribadi Pengguna.5.4. Hak Membatasi Pengolahan Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengajukan pembatasan pengolahan data dalam keadaan-keadaan tertentu. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi apabila ada perbaikan atau penghapusan data Pengguna.5.5. Hak Portabilitas Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengunduh data Pengguna yang ada pada Pajakku.6. Penyimpanan dan Penghapusan Data Penggguna6.1. Data Pengguna yang dikumpulkan oleh Pajakku akan disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajakku akan menyimpan data Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.6.2. Pajakku melindungi setiap data Pengguna yang disimpan dalam Sistem Layanan Pajakku, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan yang tidak sah6.3. Pajakku akan menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi segera setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tidak lagi dibutuhkan untuk Sistem Layanan Pajakku7. Perbaikan Data Pribadi Pengguna7.1. Pengguna wajib memberikan pemberitahuan kepada Pajakku tentang segala perubahan Data Pengguna atau jika ada kesalahan dalam Data Pribadi Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku.7.2. Pengguna dapat mengakses atau mengoreksi Data Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku. Namun demikian, terhadap permohonan akses tersebut hanya akan diproses Pajakku apabila Pengguna telah menyerahkan bukti identitas Pengguna yang memadai untuk melakukan akses atau koreksi terhadap data tersebut.8. Tautan Ke Situs Pihak Ketiga8.1. Layanan Aplikasi Pajakku dapat berisi tautan ke situs Pihak Ketiga. Pajakku tidak bertanggung jawab atas perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penggunaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi anda oleh Pihak Ketiga tersebut. Jika Anda memberikan informasi langsung ke situs tersebut, kebijakan privasi dan ketentuan layanan di situs tersebut akan berlaku, dan Kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan informasi atau kebijakan privasi dari situs tersebut.9. Pengungkapan Data Dari dan Untuk Pihak Ketiga9.1. Bila diperlukan Pajakku diizinkan untuk melakukan pengungkapan Data Pengguna kepada Pihak Ketiga sejauh data tersebut adalah hasil dari data Pengguna yang sudah diproses (processed data) oleh Pajakku dalam sistem Layanan Pajakku.9.2. Pajakku sejauh diperlukan, diizinkan melakukan pengungkapan data yang diperoleh dari Pihak Ketiga sejauh data tersebut dipergunakan untuk memaksimalkan Layanan Pajakku10. Platform Pihak Ketiga10.1. Aplikasi, situs web, dan materi pemasaran dapat berisi tautan ke situs web yang dioperasikan oleh Pihak Ketiga. Kami tidak mengendalikan atau menerima pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk situs web ini dan untuk pengumpulan, penggunaan, pemeliharaan, berbagi, atau pengungkapan data dan informasi oleh Pihak Ketiga tersebut. Anda dapat membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari situs web Pihak Ketiga tersebut untuk mengetahui bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi anda.10.2. Saat anda menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat/website termasuk pada handphone, laptop, gadget, serta perangkat gawai lainnya untuk keperluan autentikasi, harap dicatat bahwa kami tidak menyimpan data biometrik tersebut. Kecuali diberitahukan lain kepada Anda, data tersebut tersimpan di perangkat Anda dan dapat disimpan oleh pihak ketiga, seperti pembuat perangkat Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas setiap akses tidak sah atau kerugian apapun atas data biometrik yang tersimpan di perangkat Anda.10.3. Iklan yang terdapat pada Layanan Aplikasi Pajakku, situs web, dan Materi Pemasaran kami berfungsi sebagai tautan ke situs web pengiklan dan dengan demikian segala informasi yang mereka kumpulkan berdasarkan klik anda pada tautan tersebut akan dikumpulkan dan digunakan oleh pengiklan yang relevan sesuai dengan kebijakan privasi pengiklan tersebut.11. Pengaduan Terkait Perlindungan Data Pengguna11.1. Jika Pengguna memiliki kekhawatiran tentang penanganan atau perlakuan Pajakku terhadap Data Pribadi Pengguna atau jika Pengguna yakin bahwa privasinya telah dilanggar, Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui layanan pelanggan Pajakku atau kepada kontak Pajakku yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini dengan menjelaskan identitas dan sifat keluhan Pengguna.11.2. Pajakku akan menyelidiki keluhan Pengguna dan berupaya untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut dalam kurun waktu yang wajar setelah menerima keluhan yang disampaikan oleh Pengguna.12. Hubungi kamiJika Pengguna memiliki pertanyaan ataupun kritik, maupun saran mengenai kebijakan privasi ini atau ingin mendapatkan akses atau koreksi terhadap data pribadinya, silahkan hubungi kami melalui <a href="mailto:info@pajakku.com">info@pajakku.com</a>13. Pembaruan Kebijakan Privasi13.1. Pajakku dapat untuk setiap saat mengubah, memperbarui, dan/atau menambahkan sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini, sesuai dengan bisnis Pajakku ke depan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Situs maupun Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi.

Kebijakan Privasi

<h2>Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan Pengguna layanan Pajakku untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Perjanjian Lisensi&rdquo;) yang akan mengatur mengenai persyaratan yang harus diperhatikan Pengguna Akhir (selanjutnya disebut "Pengguna") sebelum Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku. Perjanjian Lisensi ini memberikan perlindungan kepada Pengguna terhadap layanan Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada system iOS dan Playstore. Pengguna merupakan Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini. Perjanjian Lisensi ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Pengguna dengan Pajakku.
Perjanjian Lisensi ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang hal yang sama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan lebih mendalam pada Perjanjian Lisensi ini.
Dengan menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini, Pengguna menyatakan bahwa Pengguna cakap untuk mengadakan perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Pengguna menyetujui Persetujuan Lisensi ini. Pengguna menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini atas nama diri sendiri/entitas manapun yang Pengguna wakili dan atas nama orang lain yang mengakses/menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat yang Pengguna miliki/kendalikan dan atau menggunakan akun Pengguna pada Layanan Aplikasi Pajakku. Pengguna dan pihak yang diwakilkan oleh pengguna bertanggung jawab atas penggunaan oleh orang lain tersebut dan kepatuhan mereka atas ketentuan- ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini.
&nbsp;
1. Definisi
1.1. &ldquo;Pajakku&rdquo; adalah Pemberi Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini.
1.2. &ldquo;Lisensi&rdquo; adalah izin yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3. &ldquo;Periode berlangganan&rdquo; adalah jangka waktu Pengguna dapat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Pengguna dengan Pajakku.
1.4. &ldquo;Pembaruan&rdquo; berarti setiap peningkatan, penambahan, pengurangan, atau penggantian Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pajakku. Pembaruan dapat mencakup penambahan dan penghilangan fitur atau fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Layanan Aplikasi Pajakku, atau dapat menggantikannya secara menyeluruh.
1.5. &ldquo;Sengketa" berarti setiap permasalahan, perselisihan, tindakan, klaim, atau kontroversi antara Pengguna dan Pajakku sehubungan dengan penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku baik berdasarkan kontrak, undang-undang, regulasi, ketentuan perbuatan melawan hukum (termasuk pemalsuan, pernyataan palsu, penipuan atau kelalaian).
1.6. &ldquo;Kuota&rdquo; berarti jumlah batas maksimal atau minimal yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna terkait batasan sesuai dengan Layanan Aplikasi Perpajakan yang telah dipilih dan disepakati oleh Pengguna dan Pajakku
1.7. &ldquo;Ketentuan yang Berlaku&rdquo; adalah segala hal yang termasuk di dalamnya Perjanjian Lisensi ini, Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku.
2. Lisensi
2.1. Pajakku dengan ini meminjamkan Pengguna hak/lisensi yang terbatas, tidak dapat dialihkan, dan tidak komersial untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku, termasuk semua perpanjangan atau pembaruan periode yang disepakati (&ldquo;Periode Berlangganan&rdquo;), serta kuota, dan hal lainnya dengan ketentuan Pengguna menyetujui Perjanjian Lisensi ini. Layanan Aplikasi Pajakku tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga di luar afiliasinya.
2.2. Pajakku memberi Pengguna hak/lisensi komersial terpisah kepada pihak tertentu untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku.
2.3. Seluruh hak untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku diberikan hanya berdasarkan lisensi dan Pengguna tidak diberikan hak kepemilikan atau kepentingan apapun atas Layanan Aplikasi Pajakku. Seluruh akses serta penggunaan dari Pengguna terhadap Layanan Aplikasi Pajakku ini patuh pada ketentuan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ini termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.4. Setelah masa berlaku atau kuota penggunaan berakhir, maka secara otomatis hak/lisensi tersebut sebaimana disebutkan di poin 2.1 akan kembali kepada Pajakku, serta Pajakku berhak menutup akun yang digunakan oleh Pengguna
3. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku
3.1. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pengguna selain yang diizinkan pada Perjanjian Lisensi ini dan telah disetujui oleh Pajakku merupakan pelanggaran atas Perjanjian Lisensi ini sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.2. Dalam hal Layanan Aplikasi Pajakku diperuntukkan bagi penggunaan perusahaan atau konsultan atau freelance ataupun suatu lembaga maka Pengguna bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap Perjanjian Lisensi ini, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau suatu Lembaga tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Pengguna yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau Lembaga yang menaunginya.
3.3. Pihak Ketiga yang menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Hak Kepemilikan
4.1. Layanan Aplikasi Pajakku merupakan kekayaan intelektual Pajakku yang dilindungi oleh undang-undang, Penjelasan I Bagian Umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur, organisasi, bisnis proses, arsitektur serta kode komputer perangkat lunak atau keras apapun merupakan rahasia dagang dan informasi rahasia milik Pajakku.
4.2. Semua hak atas Layanan Aplikasi Pajakku (semua hak cipta, paten, hak rahasia dagang, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain yang terkait) adalah milik Pajakku dan Pengguna hanya memiliki hak untuk memakainya
4.3. Setiap ide, komentar, kritik atau saran, termasuk namun tidak terbatas pada konteks yang disampaikan oleh Pengguna terkait Layanan Aplikasi Pajakku, dianggap bahwa Pengguna memberikan hak dan lisensi kepada Pajakku untuk menyimpan dan menggunakan hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya untuk tujuan apapun terkait produk atau Layanan Aplikasi Pajakku, tanpa memberikan kompensasi kepada Pengguna dan tanpa persetujuan Pengguna atas penyimpanan atau penggunaan tersebut.
5. Pembaruan
5.1. Selama Periode Berlangganan, dengan tanpa pemberitahuan dari Pajakku kepada Pengguna, Pajakku dapat melakukan Pembaruan.
5.2. Apabila Pengguna sudah menggunakan versi terbaru dari Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna tidak lagi dapat menggunakan versi Layanan Aplikasi sebelumnya.
6. Pemberhentian atau Pengakhiran, dan Penghapusan Akun
Pajakku dapat melakukan pemberhentian, pengakhiran, dan penghapusan akun lisensi jika:
6.1. Pengguna melanggar Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, atau kebijakan privasi, serta Syarat dan Ketentuan;
6.2. Diharuskan untuk dicabut berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku atau ada instruksi yang diberikan dari Pemerintahan kepada Pajakku yang mengharuskan suatu Layanan Aplikasi Pajakku dicabut.
6.3. Pajakku memutuskan bahwa Pengguna telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini sehingga menyebabkan sengketa, maka Pajakku dapat mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan-kepentingannya seperti penutupan akses atau penggunaan atas sebagian atau keseluruhan Layanan Aplikasi Pajakku.
6.4. Pajakku berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini.
7. Larangan
Selama menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
7.1. Melisensikan kembali, memodifikasi, mengubah, mengadaptasi atau menerjemahkan bagian apapun dari Layanan Aplikasi Pajakku.
7.2. Membuat produk turunan, mencoba untuk menciptakan kode pemograman, menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak resmi, ilegal, palsu, atau yang telah termodifikasi dari Layanan Aplikasi Pajakku yang sekiranya dapat merugikan maupun tidak merugikan Pajakku secara komersial.
7.3. Memanfaatkan hak cipta yang dimiliki oleh Pajakku atau melakukan plagiarisme terhadap Layanan Aplikasi Pajakku sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
7.4. Melakukan hal-hal yang merugikan negara dengan menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
7.5. Melanggar segala hukum, peraturan atau undang-undang yang berlaku atau hak-hak dari Pajakku atau pihak ketiga sehubungan dengan akses atau penggunaan Pengguna Akhir atas Layanan Aplikasi Pajakku.
7.6. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan sesuai dengan larangan yang diatur dalam Pasal 32 &ndash; 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7.7. Melakukan segala jenis tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun pada data center/hardware milik Pajakku
7.8. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku apabila Pengguna belum membayarkan biaya yang telah disepakati sesuai dengan periode atau tanggal, serta kuota yang disepakati
8. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku diberikan tanpa adanya jaminan-jaminan baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
8.2. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 8.1. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik
8.3. Dalam keadaan apapun (secara langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau sebagai akibat) Pajakku tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan data, kehilangan keuntungan atau bentuk-bentuk kehilangan dan kerusakan lainnya yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.4. Pajakku tidak bertanggung jawab atas adanya kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran pajak, serta kesalahan pembubuhan materai yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.5. Pajakku tidak bertanggung jawab atas sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas negara akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.6. Pembatasan-pembatasan ini ditafsirkan untuk berlaku seluas-luasnya sejauh mana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Pemrosesan Data Pengguna
Pemrosesan Data Pengguna dituliskan secara lengkap dalam dokumen terpisah yaitu pada Kebijakan Privasi Pajakku yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian Lisensi ini. Pengguna diharapkan membaca Kebijakan Privasi Pajakku dan dianggap telah membaca Kebijakan Privasi Pajakku ketika menyetujui Perjanjian Lisensi ini.
10. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
10.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
10.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
10.3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 10.1. dan 10.2. di atas, apabila terdapat hubungan kerja sama antara Pajakku dan Pengguna yang menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di luar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal tersebut diperbolehkan sejauh disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna.
11. Pembebasan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga
Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan seluruh otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
12. Lain-Lain
12.1. Apabila ada ketentuan pada Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak terkena dampak dan dinyatakan tetap berlaku.
12.2. Pengguna menyetujui bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini akan menyebabkan kerugian dan tidak dapat hanya diperbaiki dengan ganti rugi secara materiil, melainkan perlu adanya penggantian secara immateriil (merusak nama baik atau reputasi Pajakku baik secara sengaja maupun tidak disengaja) namun Pajakku juga berhak atas penggantian-penggantian lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.
12.3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini yang dilakukan Pengguna dan merugikan Pajakku, maka Pajakku berhak untuk :
<ul>
<li>&nbsp;
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
melaksanakan asas peradilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diinterpretasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun
menyampaikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Pengguna kepada Pajakku,mana yang disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna
Pajakku dapat merevisi Perjanjian Lisensi ini kapan saja tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna karena dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang- undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun penambahan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pajakku. Pajakku mungkin mengharuskan Pengguna menyetujui perubahan Perjanjian Lisensi ini agar dapat terus menggunakan semua Layanan Aplikasi Pajakku yang telah Pengguna beli sebelumnya. Apabila Pengguna menolak menerima perubahan Perjanjian Lisensi ini, Pajakku dapat mengakhiri penggunaan atas Layanan Aplikasi Pajakku yang terdampak.
Oleh karenanya Pengguna diminta secara berkala membaca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com.</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Perjanjian Lisensi

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).Perekaman data transaksiAutomatic mapping jenis pajak terhutangMenghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutangMelakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusmentMembuat SPT Tahuanan Badan

Sistem Informasi Perpajakan

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran PajakLolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang PribadiMulti NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPNReal Time Terkoneksi Server DJPProses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam SeketikaLolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:- Registrasi Wajib Pajak- Validasi NPWP- Konfirmasi status Wajib PajakLolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (Pasal 21 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPhKelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana SajaHemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan MasalLolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

USD	15,304
AUD	10,222.93
CAD	11,159.4
DKK	2,216.56
HKD	1,950.26

FAQ

Tulisan Anda

Terbaru

Fokus

Kurs

Langganan Info Terbaru