Jakarta

Bandung

Bali

<h2>Kebijakan Privasi Pajakku</h2>Pajakku sangat menghormati privasi Pengguna dan selalu berupaya untuk melindungi data yang diberikan oleh Pengguna. Pajakku melakukan perlindungan data Pengguna dengan mengacu pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, The EU General Data Protection Regulation, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diterbitkan yang berhubungan dengan ketentuan ini.Kebijakan Privasi Pajakku (selanjutnya akan disebut “Kebijakan Privasi”) akan menjelaskan bagaimana Pajakku memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, menyimpan, mengubah, mengelola dan/atau mempergunakan data Pengguna atau informasi yang Pengguna berikan saat Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dan pihak ketigaPengguna mengakui bahwa ia telah diberitahukan dan memahami ketentuan Kebijakan Privasi ini serta Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Pajakku untuk memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, mengelola dan/atau mempergunakan data tersebut untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi.Kebijakan Privasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.Versi Kebijakan Privasi ini berlaku mulai tanggal 17 November 2021.1. Data Pengguna1.1. Data Pribadi Pengguna“Data Pribadi” mencakup semua data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan dan tidak terbatas data diri Pengguna, antara lain:Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, alamat e-mail, nomor handphone/telepon dan nama pengguna (username) untuk mengakses Layanan aplikasi Pajakku, data perusahaan yang Pengguna berikan pada Pajakku, alamat IP (lokasi), cookie, data transaksi serta jabatan, identitas perpajakan digital maupun non digital, perekaman wajah. Data ini diperlukan untuk memproses segala bentuk permintaan, aktivitas maupun transaksi yang dilakukan oleh Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pembayaran LPL (Lembaga Persepsi Lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.2. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi PenggunaPajakku memperoleh data Pengguna pada saat Pengguna mendaftarkan diri dan mulai mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, yang berkaitan dengan:1.2.1. Informasi Lisensi/LanggananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada produk atau layanan yang Pengguna gunakan, periode berlangganan, kuota, cara pembayaran, dan cookie. Data ini diperlukan sebagai referensi bagi Pajakku untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang Pajakku berikan untuk Pengguna.1.2.2.&nbsp; Informasi LayananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada bagaimana Pengguna mengakses layanan Aplikasi Pajakku, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk mengakses produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maupun fitur yang paling sering Pengguna gunakan. Data ini diperlukan untuk mengembangkan Layanan Aplikasi Pajakku agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.1.2.3. Peristiwa Sistem OperasiData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada gangguan yang dialami Pengguna, fitur yang mengalami error pada saat Pengguna menggunakan produk dan layanan Pajakku. Data ini diperlukan oleh tim Pajakku sebagati bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk mencapai kepuasan pengguna.1.3.&nbsp; &nbsp;Pemprosesan dan Penggunaan Data PenggunaPajakku menggunakan data Pengguna yang diperoleh dan dikumpulkan dari Pengguna untuk tujuan hal-hal sebagai berikut:1.3.1. Memproses segala bentuk keperluan yang dibutuhkan Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.3.2. Pajakku hanya akan memproses data yang diberikan oleh Pengguna sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menurut ketentuan Article 6 General Data Protection Regulation.1.3.3. Pajakku melakukan kegiatan internal yang diperlukan untuk menyediakan layanan, seperti pemecahan masalah software, bug, permasalahan operasional, melakukan analisis data, pengujian, penelitian, dan menganalisis kecenderungan penggunaan dan aktivitas.1.3.4. Melakukan pengawasan dan/atau melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan.1.3.5. Menganalisis aktivitas pengguna, perilaku, dan data demografis termasuk tren dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di Layanan Aplikasi Pajakku.1.3.6. Mengirimkan pesan pemasaran secara langsung ataupun yang ditujukkan, iklan, survei, dan informasi sehubungan dengan penawaran promosi.1.3.7. Penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian produk guna meningkatkan keamanan Layanan Aplikasi Pajakku, serta mengembangkan fitur dan produk baru.1.3.8. Menggunakan, menyalin, mengirim, menyimpan dan melakukan backup data Pengguna dengan tujuan untuk keperluan Pengguna.2.&nbsp; Pengungkapan Data PenggunaKerahasiaan Informasi Pribadi anda adalah hal yang terpenting bagi kami. Kami akan memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dan Informasi Pribadi anda. Kecuali apabila diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut:2.1. Data Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga dengan izin Pengguna, merupakan tanggung jawab Pengguna dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tanggung jawab terhadap segala penyalahgunaan data Pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga.2.2. Pajakku jika diperlukan berhak untuk tidak memberikan Data Pengguna kepada pihak ketiga (walaupun Pengguna telah memberikan izin) apabila Pajakku meyakini bahwa pemberian Data Pengguna tersebut dapat merugikan atau membahayakan Pajakku, melanggar Kebijakan Privasi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.2.3. Dalam keadaan tertentu, Pajakku mungkin perlu untuk menggunakan ataupun mengungkapkan Data Pribadi Pengguna untuk tujuan penegakan hukum atau untuk pemenuhan persyaratan dan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal terjadinya sengketa atau proses hukum antara Pengguna dan Pajakku, atau dugaan tindak pidana.2.4. Seluruh tim Pajakku serta afiliasinya telah menerapkan Sistem Management Keamanan Informasi (Information Security Management) berdasarkan ISO 27001 secara berkala.2.5. Berkaitan dengan poin 2.4. terkait ISO, seluruh tim Pajakku serta afiliasinya juga telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems dan ISO 20000-1:2018 tentang Service Management System Requirements untuk semakin meningkatkan kepercayaan Pengguna terhadap Layanan Pajakku di luar ruang lingkup keamanan Data Pengguna3. Cookie3.1. Cookie adalah berkas data kecil yang ditempatkan browser Anda pada komputer atau perangkat seluler Anda. Dengan cookie, situs web tersebut dapat "mengingat" tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu.3.2. Cookie tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan akses data lain yang Pengguna miliki di perangkat komputer Pengguna, selain dari yang telah Pengguna setujui untuk disampaikan.3.3. Perangkat komputer Pengguna akan menerima cookie secara otomatis, namun Pengguna dapat mengatur browser mereka untuk menolak beberapa jenis cookie tertentu atau cookie yang lebih spesifik. Di samping itu, pengguna dapat menghapus cookie kapan saja.3.4. Pajakku menggunakan fitur Google Analytics Demographics and Interest. Data yang Pajakku peroleh dari fitur tersebut, seperti umur, jenis kelamin, minat Pengguna dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi Pengguna akan Pajakku gunakan untuk pengembangan fitur, fasilitas, dan/atau konten yang terdapat pada Situs Pajakku. Jika Pengguna tidak ingin data miliknya terlacak oleh Google Analytics, Pengguna dapat menggunakan Add-On Google Analytics Opt-Out Browser.3.5. Pajakku dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak ketiga dalam rangka meningkatkan layanan dan konten Pajakku, termasuk diantaranya ialah penilaian, penyesuaian, dan penyajian iklan kepada setiap Pengguna berdasarkan minat atau riwayat kunjungan. Jika Pengguna tidak ingin iklan ditampilkan berdasarkan penyesuaian tersebut, maka Pengguna dapat mengaturnya melalui browser.4. Pembatasan Pemrosesan Data4.1. Pajakku memberikan pilihan kepada Pengguna untuk tidak memberikan data Pengguna dan/atau mencabut seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Pajakku.4.2. Apabila Pengguna memutuskan untuk tidak memberikan datanya dan/atau mencabut seluruh persetujuan sebagaimana dimaksud, maka Pengguna tidak dapat mengakses atau mendapatkan produk atau layanan Pajakku.4.3. Persetujuan untuk memberikan atau tidak memberikan atau menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan oleh Pengguna akan diatur terpisah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku.5. Hak PenggunaPengguna memiliki hak, diantaranya:5.1. Hak Akses yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh konfirmasi dari Pajakku mengenai data Pengguna yang dikumpulkan dan dikelola, dari mana data pribadi itu diambil dan bagaimana data tersebut diproses, sekaligus hak untuk memperoleh salinan data pribadi tersebut.5.2. Hak Pembetulan yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh pembetulan data Pengguna yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang diri Pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembetulan dapat melakukan permintaan pembetulan dengan mengirim request kepada Pajakku.5.3. Hak Penghapusan yaitu Hak Pengguna untuk menghapus data pribadi Pengguna.5.4. Hak Membatasi Pengolahan Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengajukan pembatasan pengolahan data dalam keadaan-keadaan tertentu. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi apabila ada perbaikan atau penghapusan data Pengguna.5.5. Hak Portabilitas Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengunduh data Pengguna yang ada pada Pajakku.6. Penyimpanan dan Penghapusan Data Penggguna6.1. Data Pengguna yang dikumpulkan oleh Pajakku akan disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajakku akan menyimpan data Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.6.2. Pajakku melindungi setiap data Pengguna yang disimpan dalam Sistem Layanan Pajakku, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan yang tidak sah6.3. Pajakku akan menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi segera setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tidak lagi dibutuhkan untuk Sistem Layanan Pajakku7. Perbaikan Data Pribadi Pengguna7.1. Pengguna wajib memberikan pemberitahuan kepada Pajakku tentang segala perubahan Data Pengguna atau jika ada kesalahan dalam Data Pribadi Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku.7.2. Pengguna dapat mengakses atau mengoreksi Data Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku. Namun demikian, terhadap permohonan akses tersebut hanya akan diproses Pajakku apabila Pengguna telah menyerahkan bukti identitas Pengguna yang memadai untuk melakukan akses atau koreksi terhadap data tersebut.8. Tautan Ke Situs Pihak Ketiga8.1. Layanan Aplikasi Pajakku dapat berisi tautan ke situs Pihak Ketiga. Pajakku tidak bertanggung jawab atas perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penggunaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi anda oleh Pihak Ketiga tersebut. Jika Anda memberikan informasi langsung ke situs tersebut, kebijakan privasi dan ketentuan layanan di situs tersebut akan berlaku, dan Kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan informasi atau kebijakan privasi dari situs tersebut.9. Pengungkapan Data Dari dan Untuk Pihak Ketiga9.1. Bila diperlukan Pajakku diizinkan untuk melakukan pengungkapan Data Pengguna kepada Pihak Ketiga sejauh data tersebut adalah hasil dari data Pengguna yang sudah diproses (processed data) oleh Pajakku dalam sistem Layanan Pajakku.9.2. Pajakku sejauh diperlukan, diizinkan melakukan pengungkapan data yang diperoleh dari Pihak Ketiga sejauh data tersebut dipergunakan untuk memaksimalkan Layanan Pajakku10. Platform Pihak Ketiga10.1. Aplikasi, situs web, dan materi pemasaran dapat berisi tautan ke situs web yang dioperasikan oleh Pihak Ketiga. Kami tidak mengendalikan atau menerima pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk situs web ini dan untuk pengumpulan, penggunaan, pemeliharaan, berbagi, atau pengungkapan data dan informasi oleh Pihak Ketiga tersebut. Anda dapat membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari situs web Pihak Ketiga tersebut untuk mengetahui bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi anda.10.2. Saat anda menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat/website termasuk pada handphone, laptop, gadget, serta perangkat gawai lainnya untuk keperluan autentikasi, harap dicatat bahwa kami tidak menyimpan data biometrik tersebut. Kecuali diberitahukan lain kepada Anda, data tersebut tersimpan di perangkat Anda dan dapat disimpan oleh pihak ketiga, seperti pembuat perangkat Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas setiap akses tidak sah atau kerugian apapun atas data biometrik yang tersimpan di perangkat Anda.10.3. Iklan yang terdapat pada Layanan Aplikasi Pajakku, situs web, dan Materi Pemasaran kami berfungsi sebagai tautan ke situs web pengiklan dan dengan demikian segala informasi yang mereka kumpulkan berdasarkan klik anda pada tautan tersebut akan dikumpulkan dan digunakan oleh pengiklan yang relevan sesuai dengan kebijakan privasi pengiklan tersebut.11. Pengaduan Terkait Perlindungan Data Pengguna11.1. Jika Pengguna memiliki kekhawatiran tentang penanganan atau perlakuan Pajakku terhadap Data Pribadi Pengguna atau jika Pengguna yakin bahwa privasinya telah dilanggar, Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui layanan pelanggan Pajakku atau kepada kontak Pajakku yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini dengan menjelaskan identitas dan sifat keluhan Pengguna.11.2. Pajakku akan menyelidiki keluhan Pengguna dan berupaya untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut dalam kurun waktu yang wajar setelah menerima keluhan yang disampaikan oleh Pengguna.12. Hubungi kamiJika Pengguna memiliki pertanyaan ataupun kritik, maupun saran mengenai kebijakan privasi ini atau ingin mendapatkan akses atau koreksi terhadap data pribadinya, silahkan hubungi kami melalui <a href="mailto:info@pajakku.com">info@pajakku.com</a>13. Pembaruan Kebijakan Privasi13.1. Pajakku dapat untuk setiap saat mengubah, memperbarui, dan/atau menambahkan sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini, sesuai dengan bisnis Pajakku ke depan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Situs maupun Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi.

Kebijakan Privasi

<h2>Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan Pengguna layanan Pajakku untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Perjanjian Lisensi&rdquo;) yang akan mengatur mengenai persyaratan yang harus diperhatikan Pengguna Akhir (selanjutnya disebut "Pengguna") sebelum Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku. Perjanjian Lisensi ini memberikan perlindungan kepada Pengguna terhadap layanan Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada system iOS dan Playstore. Pengguna merupakan Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini. Perjanjian Lisensi ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Pengguna dengan Pajakku.
Perjanjian Lisensi ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang hal yang sama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan lebih mendalam pada Perjanjian Lisensi ini.
Dengan menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini, Pengguna menyatakan bahwa Pengguna cakap untuk mengadakan perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Pengguna menyetujui Persetujuan Lisensi ini. Pengguna menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini atas nama diri sendiri/entitas manapun yang Pengguna wakili dan atas nama orang lain yang mengakses/menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat yang Pengguna miliki/kendalikan dan atau menggunakan akun Pengguna pada Layanan Aplikasi Pajakku. Pengguna dan pihak yang diwakilkan oleh pengguna bertanggung jawab atas penggunaan oleh orang lain tersebut dan kepatuhan mereka atas ketentuan- ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini.
&nbsp;
1. Definisi
1.1. &ldquo;Pajakku&rdquo; adalah Pemberi Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini.
1.2. &ldquo;Lisensi&rdquo; adalah izin yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3. &ldquo;Periode berlangganan&rdquo; adalah jangka waktu Pengguna dapat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Pengguna dengan Pajakku.
1.4. &ldquo;Pembaruan&rdquo; berarti setiap peningkatan, penambahan, pengurangan, atau penggantian Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pajakku. Pembaruan dapat mencakup penambahan dan penghilangan fitur atau fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Layanan Aplikasi Pajakku, atau dapat menggantikannya secara menyeluruh.
1.5. &ldquo;Sengketa" berarti setiap permasalahan, perselisihan, tindakan, klaim, atau kontroversi antara Pengguna dan Pajakku sehubungan dengan penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku baik berdasarkan kontrak, undang-undang, regulasi, ketentuan perbuatan melawan hukum (termasuk pemalsuan, pernyataan palsu, penipuan atau kelalaian).
1.6. &ldquo;Kuota&rdquo; berarti jumlah batas maksimal atau minimal yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna terkait batasan sesuai dengan Layanan Aplikasi Perpajakan yang telah dipilih dan disepakati oleh Pengguna dan Pajakku
1.7. &ldquo;Ketentuan yang Berlaku&rdquo; adalah segala hal yang termasuk di dalamnya Perjanjian Lisensi ini, Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku.
2. Lisensi
2.1. Pajakku dengan ini meminjamkan Pengguna hak/lisensi yang terbatas, tidak dapat dialihkan, dan tidak komersial untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku, termasuk semua perpanjangan atau pembaruan periode yang disepakati (&ldquo;Periode Berlangganan&rdquo;), serta kuota, dan hal lainnya dengan ketentuan Pengguna menyetujui Perjanjian Lisensi ini. Layanan Aplikasi Pajakku tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga di luar afiliasinya.
2.2. Pajakku memberi Pengguna hak/lisensi komersial terpisah kepada pihak tertentu untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku.
2.3. Seluruh hak untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku diberikan hanya berdasarkan lisensi dan Pengguna tidak diberikan hak kepemilikan atau kepentingan apapun atas Layanan Aplikasi Pajakku. Seluruh akses serta penggunaan dari Pengguna terhadap Layanan Aplikasi Pajakku ini patuh pada ketentuan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ini termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.4. Setelah masa berlaku atau kuota penggunaan berakhir, maka secara otomatis hak/lisensi tersebut sebaimana disebutkan di poin 2.1 akan kembali kepada Pajakku, serta Pajakku berhak menutup akun yang digunakan oleh Pengguna
3. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku
3.1. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pengguna selain yang diizinkan pada Perjanjian Lisensi ini dan telah disetujui oleh Pajakku merupakan pelanggaran atas Perjanjian Lisensi ini sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.2. Dalam hal Layanan Aplikasi Pajakku diperuntukkan bagi penggunaan perusahaan atau konsultan atau freelance ataupun suatu lembaga maka Pengguna bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap Perjanjian Lisensi ini, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau suatu Lembaga tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Pengguna yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau Lembaga yang menaunginya.
3.3. Pihak Ketiga yang menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Hak Kepemilikan
4.1. Layanan Aplikasi Pajakku merupakan kekayaan intelektual Pajakku yang dilindungi oleh undang-undang, Penjelasan I Bagian Umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur, organisasi, bisnis proses, arsitektur serta kode komputer perangkat lunak atau keras apapun merupakan rahasia dagang dan informasi rahasia milik Pajakku.
4.2. Semua hak atas Layanan Aplikasi Pajakku (semua hak cipta, paten, hak rahasia dagang, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain yang terkait) adalah milik Pajakku dan Pengguna hanya memiliki hak untuk memakainya
4.3. Setiap ide, komentar, kritik atau saran, termasuk namun tidak terbatas pada konteks yang disampaikan oleh Pengguna terkait Layanan Aplikasi Pajakku, dianggap bahwa Pengguna memberikan hak dan lisensi kepada Pajakku untuk menyimpan dan menggunakan hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya untuk tujuan apapun terkait produk atau Layanan Aplikasi Pajakku, tanpa memberikan kompensasi kepada Pengguna dan tanpa persetujuan Pengguna atas penyimpanan atau penggunaan tersebut.
5. Pembaruan
5.1. Selama Periode Berlangganan, dengan tanpa pemberitahuan dari Pajakku kepada Pengguna, Pajakku dapat melakukan Pembaruan.
5.2. Apabila Pengguna sudah menggunakan versi terbaru dari Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna tidak lagi dapat menggunakan versi Layanan Aplikasi sebelumnya.
6. Pemberhentian atau Pengakhiran, dan Penghapusan Akun
Pajakku dapat melakukan pemberhentian, pengakhiran, dan penghapusan akun lisensi jika:
6.1. Pengguna melanggar Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, atau kebijakan privasi, serta Syarat dan Ketentuan;
6.2. Diharuskan untuk dicabut berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku atau ada instruksi yang diberikan dari Pemerintahan kepada Pajakku yang mengharuskan suatu Layanan Aplikasi Pajakku dicabut.
6.3. Pajakku memutuskan bahwa Pengguna telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini sehingga menyebabkan sengketa, maka Pajakku dapat mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan-kepentingannya seperti penutupan akses atau penggunaan atas sebagian atau keseluruhan Layanan Aplikasi Pajakku.
6.4. Pajakku berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini.
7. Larangan
Selama menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
7.1. Melisensikan kembali, memodifikasi, mengubah, mengadaptasi atau menerjemahkan bagian apapun dari Layanan Aplikasi Pajakku.
7.2. Membuat produk turunan, mencoba untuk menciptakan kode pemograman, menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak resmi, ilegal, palsu, atau yang telah termodifikasi dari Layanan Aplikasi Pajakku yang sekiranya dapat merugikan maupun tidak merugikan Pajakku secara komersial.
7.3. Memanfaatkan hak cipta yang dimiliki oleh Pajakku atau melakukan plagiarisme terhadap Layanan Aplikasi Pajakku sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
7.4. Melakukan hal-hal yang merugikan negara dengan menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
7.5. Melanggar segala hukum, peraturan atau undang-undang yang berlaku atau hak-hak dari Pajakku atau pihak ketiga sehubungan dengan akses atau penggunaan Pengguna Akhir atas Layanan Aplikasi Pajakku.
7.6. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan sesuai dengan larangan yang diatur dalam Pasal 32 &ndash; 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7.7. Melakukan segala jenis tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun pada data center/hardware milik Pajakku
7.8. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku apabila Pengguna belum membayarkan biaya yang telah disepakati sesuai dengan periode atau tanggal, serta kuota yang disepakati
8. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku diberikan tanpa adanya jaminan-jaminan baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
8.2. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 8.1. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik
8.3. Dalam keadaan apapun (secara langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau sebagai akibat) Pajakku tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan data, kehilangan keuntungan atau bentuk-bentuk kehilangan dan kerusakan lainnya yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.4. Pajakku tidak bertanggung jawab atas adanya kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran pajak, serta kesalahan pembubuhan materai yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.5. Pajakku tidak bertanggung jawab atas sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas negara akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.6. Pembatasan-pembatasan ini ditafsirkan untuk berlaku seluas-luasnya sejauh mana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Pemrosesan Data Pengguna
Pemrosesan Data Pengguna dituliskan secara lengkap dalam dokumen terpisah yaitu pada Kebijakan Privasi Pajakku yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian Lisensi ini. Pengguna diharapkan membaca Kebijakan Privasi Pajakku dan dianggap telah membaca Kebijakan Privasi Pajakku ketika menyetujui Perjanjian Lisensi ini.
10. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
10.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
10.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
10.3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 10.1. dan 10.2. di atas, apabila terdapat hubungan kerja sama antara Pajakku dan Pengguna yang menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di luar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal tersebut diperbolehkan sejauh disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna.
11. Pembebasan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga
Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan seluruh otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
12. Lain-Lain
12.1. Apabila ada ketentuan pada Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak terkena dampak dan dinyatakan tetap berlaku.
12.2. Pengguna menyetujui bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini akan menyebabkan kerugian dan tidak dapat hanya diperbaiki dengan ganti rugi secara materiil, melainkan perlu adanya penggantian secara immateriil (merusak nama baik atau reputasi Pajakku baik secara sengaja maupun tidak disengaja) namun Pajakku juga berhak atas penggantian-penggantian lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.
12.3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini yang dilakukan Pengguna dan merugikan Pajakku, maka Pajakku berhak untuk :
<ul>
<li>&nbsp;
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
melaksanakan asas peradilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diinterpretasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun
menyampaikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Pengguna kepada Pajakku,mana yang disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna
Pajakku dapat merevisi Perjanjian Lisensi ini kapan saja tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna karena dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang- undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun penambahan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pajakku. Pajakku mungkin mengharuskan Pengguna menyetujui perubahan Perjanjian Lisensi ini agar dapat terus menggunakan semua Layanan Aplikasi Pajakku yang telah Pengguna beli sebelumnya. Apabila Pengguna menolak menerima perubahan Perjanjian Lisensi ini, Pajakku dapat mengakhiri penggunaan atas Layanan Aplikasi Pajakku yang terdampak.
Oleh karenanya Pengguna diminta secara berkala membaca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com.</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Perjanjian Lisensi

<h2>Syarat &amp; Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku</h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan pengguna layanan Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Pengguna&rdquo;) untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku yang akan mengatur mengenai akses dan/atau penggunaan Pengguna terhadap produk dan layanan aplikasi perpajakan dari Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada sistem iOS dan Playstore.
Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan kepercayaan yang maksimal terhadap Pengguna atas layanan Pajakku yang dijelaskan pada poin 7 tentang Peraturan Terkait pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini.
Kemudian, dengan mendaftar dan/atau menggunakan Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap telah membaca, memahami, menyetujui dan akan mematuhi ketentuan yang tercantum di bawah ini. Syarat dan Ketentuan ini juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kebijakan Privasi Pajakku dan End User License Agreement/Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.
1. Definisi
1.1. PT Mitra Pajakku (Pajakku) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2005 melalui surat keputusan SK Kep No. 20/PJ/2005 hingga perubahan Surat Keputusan terakhir, sebagai berikut:&nbsp;
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>SK KEP-217/PJ/2015 Penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li>
<li>SK KEP-126/PJ/2016 Penyelenggara Layanan Kode Biling</li>
<li>SK KEP-19/PJ/2018 Penyelenggara Layanan e-Faktur Host to Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Perpanjangan Penunjukan sebagai Penyalur SPT Elektronik</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyedia Aplikasi Pembuatan Kode Biling</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyelenggara e-Faktur Host to Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-617/PJ/2019 Penyelenggara Layanan Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan Kode Billing</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li>
<li>SK KEP-379/PJ/2020 Penyediaan Layanan Validasi Status Wajib Pajak</li>
<li>SK KEP-380/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan</li>
<li>SK KEP-388/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan</li>
<li>SK KEP-89/PJ/2021 Penyaluran SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li>
<li>SK KEP-428/PJ/2021 Penunjukan ulang sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li>
<li>SK KEP-537/PJ/2021 Penyelenggaraan layanan API validasi SPT</li>
<li>SK KEP-211/PJ/2022 Penyelenggaraan layanan API SPT Pemungut Bea Meterai</li>
</ol>
</li>
</ol>
Serta ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) melalui SK KEP 159/PB/2020.
Dan ditunjuk oleh Peruri sebagai distributor meterai elektronik melalui Surat Perjanjian no. SP-956/IX/2020
1.2. DJP adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1.3. DJPB adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1.4. Syarat &amp; Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Pajakku yang memberikan informasi mengenai seperangkat peraturan yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Pajakku, serta tata cara Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Sistem Layanan Aplikasi Pajakku.
1.5. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada badan hukum, karyawan, penerima kuasa yang sah dari badan hukum atau perseorangan.
1.6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1.7. Passphrase atau umum disebut kata sandi (password) merupakan serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai kunci untuk mengakses akun Pengguna.
1.8. Cookie adalah bagian kecil teks yang digunakan untuk menyimpan informasi di browser web, menerima identifikasi dan informasi lain di komputer dan perangkat lainnya.
1.9. Kebijakan Privasi adalah ketentuan kebijakan privasi atas Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku sebagaimana tercantum dalam Situs <a href="https://www.pajakku.com/legal/PP/Kebijakan-Privasi">kebijakan privasi</a>
2. Akun dan Kata Sandi
2.1. Untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar pada Layanan Aplikasi Pajakku dengan melengkapi data-data yang diminta pada saat pendaftaran akun. Pengguna menjamin informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, akurat dan lengkap secara identitas hukum.
2.2. Pajakku secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi pada email terdaftar untuk mengkonfirmasi bahwa akun tersebut benar dibuat oleh Pengguna sebagai proses verifikasi.
2.3 Pengguna wajib menyetujui dan melakukan verifikasi, serta menjalankan prosedur dan arahan yang ditentukan oleh Pajakku
2.4. Pengguna sepenuhnya bertanggungjawab untuk memanfatkan, mengelola, menyimpan, merubah, menjaga, menghapus kata sandi dan akun, serta atas penggunaan akses yang sah maupun tidak sah yang terjadi di bawah akun pengguna.
3. Persetujuan
3.1. Pajakku tidak menjual data pengguna kepada Pihak Eksternal dan tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi pengguna secara langsung.
3.2. Pengguna memberikan kewenangan kepada Pajakku untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses dan menganalisis data pengguna untuk meningkatkan kualitas Layanan Aplikasi Pajakku.
3.3. Pajakku hanya akan memberikan data pengguna kepada pihak terkait atau pihak yang diberi wewenang oleh Pajakku. Penyebarluasan data hanya akan dilakukan kepada pihak yang diizinkan oleh Pengguna.
3.4. Pengguna memberikan izin kepada Pajakku untuk memanfaatkan cookie dan melakukan pengiriman pesan pemasaran elektronik, dan update yang perlu diketahui oleh pengguna melalui alamat email dan/atau melalui nomor telepon terdaftar.
3.5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dengan risiko Pengguna sendiri.
3.6. Pajakku berhak kapanpun mengungkapkan informasi jika dianggap perlu untuk mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan Lembaga Negara yang berlaku, secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan kebijaksanaan Pajakku.
3.7. Pajakku dengan upaya terbaik menyediakan layanan untuk Pengguna, namun tidak memberikan jaminan bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
3.8. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 3.7. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik.
3.9. Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
4. Larangan
Selama menggunakan layanan Aplikasi Pajakku, pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
4.1. Mengakses atau mencoba mendapatkan akses selain dari hak atau wewenang Pengguna.
4.2. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan.
4.3. Meneliti, memindai, atau menguji kerentanan Layanan Aplikasi pajakku atau sistem maupun jaringan terkait, atau mengganggu langkah pengamanan atau pemeriksaan autentikasi yang digunakan terkait Layanan Aplikasi Pajakku atau sistem dan jaringannya.
4.4. Melakukan tindakan yang merugikan atau menimbulkan ancaman terhadap Pajakku, termasuk menyebarkan virus, menimbulkan kelebihan beban atau mengirim spam.
4.5. Memalsukan identitas pribadi, perusahaan, atau afiliasi Anda sebagai orang lain atau entitas hukum lain.
4.6. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku untuk meraup keuntungan finansial &amp; non finansial dari diri sendiri atau orang lain lain, tanpa persetujuan Pajakku.
4.7. Pajakku berhak untuk membatasi atau meniadakan sama sekali akses Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku lebih lanjut jika penggunaan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
4.8. Pajakku berdasarkan kebijakan sendiri, berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses atau penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna apabila Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.
4.9. Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia
4.10. Setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
5.1. Pajakku tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan (human error) dan atas segala dampak kerugian yang timbul akibat tindakan pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
5.2. Pajakku tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:
5.2.1 Kesalahan dan/atau ketidak akuratan data dalam sistem yang di masukkan Pengguna;
5.2.2 Perubahan kebijakan akibat peraturan baru dari seluruh otoritas yang berwenang; dan/atau
5.2.3. Gangguan server atau koneksi internet Pengguna saat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
5.3. Pajakku telah memenuhi standarisasi:&nbsp;
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>ISO 27001:2013 tentang Information Security Management</li>
<li>ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems</li>
<li>ISO 20000-1 :2018 tentang Service Management System Requirements</li>
<li>Penetration Test (Pentest) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.</li>
<li>User Acceptance Testing (UAT) dari DJP</li>
<li>User Acceptance Testing (UAT) &amp; System Integration Testing (SIT) dari DJPb</li>
</ol>
</li>
</ol>
6. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
6.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
6.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Syarat &amp; Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
7. Peraturan Terkait
Syarat dan Ketentuan ini merupakan salah satu kewajiban Pajakku untuk memenuhi Peraturan-Peraturan antara lain :
7.1. Undang &ndash; Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
7.3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
7.4. Permenkominfo No 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
7.5. Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
7.6. Permenkominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
7.7. Perben No 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan
7.8. General Data Protection Regulation (GDPR).
&nbsp;
Syarat dan Ketentuan Pajakku dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun perubahan praktik pengolahan data yang dilakukan oleh Pajakku. Oleh karenanya pengguna diminta secara berkala membaca Syarat dan Ketentuan Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Syarat & Ketentuan

Support Pajakku

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (Pasal 21 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai.

Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021

Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah, Pajakku setia menghadirkan solusi perpajakan dalam segala situasi

Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Direktorat Jenderal Pajak berencana untuk menyediakan akun wajib pajak (taxpayer account) per 1 Mei 2024.
Taxpayer account management adalah proses administratif yang melibatkan manajemen informasi dan data terkait pembayaran pajak individu atau entitas bisnis kepada otoritas perpajakan. Hal ini melibatkan pengumpulan, pemeliharaan, dan pengaturan informasi tentang setiap kontribusi pajak yang dibuat oleh pembayar pajak, serta penanganan permintaan atau pertanyaan terkait akun pajak mereka.
Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Imam Arifin menyebutkan bahwa taxpayer account management (TAM) akan diimplementasikan mulai tahun depan. Dengan adanya TAM, segala urusan administrasi pajak dapat diselesaikan tanpa perlu mendatangi kantor pajak.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/d31e123a-f5c4-4335-bad5-e6d777e11d0e/Fasilitas-Olahraga-Karyawan-di-Bawah-Rp15-Juta-Bebas-Pajak-Natura" target="_blank" rel="noopener">Fasilitas Olahraga Karyawan di Bawah Rp1,5 Juta Bebas Pajak Natura</a></h3>
Dalam sebuah sosialisasi yang dilaksanakan DJP, Iman mengatakan akan diusahakan tahun depan sesuai arahan Dirjen Pajak, dimana 1 Mei 2024 akan diterbitkan modul di aplikasi pajak.go.id dengan judulnya adalah TAM atau taxpayer account management.
Iman menyebutkan TAM berisikan informasi data-data wajib pajak, seperti bukti transfer, pembayaran, permohonan keberatan, dan lainnya. Hal lainnya yang dapat diselesaikan melalui TAM ialah urusan terkait penunjukan daerah terpencil terkait dengan pengecualian objek PPh atas natura atau kenikmatan.
Melalui TAM, wajib pajak dapat mengecek kembali kesesuaian antara pembayaran pajak dan pencatatannya, sehingga tercipta transparansi data antara wajib pajak dan otoritas yang akhirnya berpengaruh pada ketepatan perlakuan atau treatment.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/a9160a5b-3ecb-4746-b285-6d08e09587b0/DJP-Sebut-Pajak-Natura-Tidak-Timbulkan-Sengketa" target="_blank" rel="noopener">DJP Sebut Pajak Natura Tidak Timbulkan Sengketa</a></h3>
TAM dapat mempercepat layanan, akuntabel, dan transparan. Imam menjelaskan, selama ini terdapat pendapat setiap KPP dan Kanwil pun dapat berbeda persepsinya, dengan adanya TAM, maka pelayanan dapat distandardisasi seperti ini.
TAM menjadi bagian dari pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax Administration System (CTAS). Rencananya, sebelum implementasi nasional, DJP akan menjalankan uji coba pada sistem yang baru.
Perlu diketahui, Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh otoritas perpajakan suatu negara untuk mengelola dan mengendalikan proses administrasi perpajakan secara efisien. SIAP berfungsi untuk mengumpulkan data, memproses informasi perpajakan, menghitung dan mengumpulkan pajak, serta melakukan tugas-tugas administrasi lainnya yang terkait dengan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berencana untuk menyediakan akun wajib pajak (taxpayer account) per 1 Mei 2024.

DJP Sediakan Akun Wajib Pajak Mulai 1 Mei 2024

Pajak natura adalah pajak yang dikenakan atas barang dan/atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai atau karyawan, dan bukan dalam bentuk uang. Pajak natura merupakan bagian dari Pajak Penghasilan (PPh)
Objek pajak natura harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak termasuk dalam penghasilan bruto, tidak berupa uang, dan diberikan secara langsung oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai atau karyawan.
Tidak semua fasilitas yang diberikan oleh perusahaan akan dikenakan pajak natura, dan ada beberapa fasilitas yang dikecualikan dari pajak natura. Saat ini, pemerintah menerbitkan aturan baru yaitu <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/c555a160-20ba-4b90-9425-e85b2471c831/PER_MENKEU/66%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">PMK No.66/Tahun 2023.</a>
Adapun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan pajak natura atas fasilitas olahraga yang diberikan oleh pemberi kerja untuk karyawannya. Hal ini berlaku bagi fasilitas olahraga yang nilainya lebih dari Rp1,5 Juta/tahun.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/822d2e74-ca63-440f-b512-e7d757227102/Barang-Endorse-Kena-Pajak-Natura?-Ini-Hitungannya!" target="_blank" rel="noopener">Barang Endorse Kena Pajak Natura? Ini Hitungannya!</a></h3>
Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menyebutkan bahwa apabila nilainya masih di bawah Rp1,5 Juta/tahun, maka tidak akan dikenakan pajak. Namun, bagi fasilitas olahraga mewah seperti pacuan kuda, golf, balap perahu bermotor, terbang layang, atau otomotif akan dikenakan pajak tanpa batasan.
Hal ini mengartikan, fasilitas olahraga lain yang umunya diberikan perusahaan seperti tennis, gym, hingga bulu tangkis dapat terbebas dari pajak natura jika nilainya tidak lebih dari Rp1,5 Juta untuk setiap pegawai dalam jangka waktu satu tahun.
Pengenaan pajak atas natura bagi barang atau fasilitas dari pemberi kerja ini diatur dalam Peraturan Mengeri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 yang berlaku per 1 Juli 2023.
Untuk memahaminya lebih lanjut, berikut contoh pemotongan pajak natura atas kegiatan olahraga karyawan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/a9160a5b-3ecb-4746-b285-6d08e09587b0/DJP-Sebut-Pajak-Natura-Tidak-Timbulkan-Sengketa" target="_blank" rel="noopener">DJP Sebut Pajak Natura Tidak Timbulkan Sengketa</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Contoh Kasus</h2>
Bapak Edi adalah Direktur Pemasaran pada suatu perusahaan. Dengan jabatannya, ia mendapatkan fasilitas keanggotaan lapangan golf sebagai wujud imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Dikarenakan fasilitas golf adalah objek Pajak Penghasilan, maka atas kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada Bapak Edi dilakukan pemotongan PPh 21 setiap akhir bulan.

Pajak natura adalah pajak yang dikenakan atas barang dan/atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai atau karyawan, dan bukan dalam bentuk uang. Pajak natura merupakan bagian dari Pajak Penghasilan (PPh)

Fasilitas Olahraga Karyawan di Bawah Rp1,5 Juta Bebas Pajak Natura

Direktorat Jenderal Pajak menilai pengenaan pajak atas natura atau kenikmatan tidak memiliki potensi menimbulkan sengketa.
Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama menyebutkan pemerintah telah mengatur pajak natura yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sepanjang natura merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M).
Di sisi lain, bagi penerima natura hal ini merupakan objek pajak penghasilan. Yoga menegaskan, natura tidak menimbulkan sengketa. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan mengenai pajak natura ini. Adapun, peraturan terbaru tentang pajak atas natura telah diatur secara rinci dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/c555a160-20ba-4b90-9425-e85b2471c831/PER_MENKEU/66%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">PMK 66/2023.</a>
Bagi pemberi kerja, biaya penggantian atau imbalan yang didapatkan dalam bentuk natura berhubungan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak sepanjang merupakan biaya dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M).
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/f4e23be6-d9b0-46c8-a12e-754fceebfba8/Pajak-Natura-Terbaru-Berikan-Dampak-ke-Take-Home-Pay-Karyawan?-Ini-Kata-DJP" target="_blank" rel="noopener">Pajak Natura Terbaru Berikan Dampak ke Take Home Pay Karyawan? Ini Kata DJP</a></h3>
Biaya sehubungan dengan pekerjaan ini merupakan biaya yang memiliki kaitan dengan hubungan pemberi kerja dengan pegawainya. Sementara itu, biaya sehubungan dengan jasa ialah biaya karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak.
Di sisi lain, dirincikan pula natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Minuman, bahan minuman, makanan, dan/atau bahan makanan bagi seluruh pegawai</li>
<li>Natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu</li>
<li>Natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan</li>
<li>Natura atau kenikmatan yang dibiayai atau memiliki sumber APBN, APBD, dan/atau APBDes</li>
<li>Natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/0f055cfc-c675-4d08-893d-4cc7a0fee04f/Ada-PMK-Baru-Pajak-Natura-Mulai-Berlaku-1-Juli-2023" target="_blank" rel="noopener">Ada PMK Baru Pajak Natura, Mulai Berlaku 1 Juli 2023</a></h3>
Adapun, di lampiran PMK 66/2023 dirincikan 11 natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh sebagai berikut:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Bingkisan dari pemberi kerja berupa minuman, makanan, bahan makanan, dan bahan minuman dalam rangka Hari Raya Idulfitri, Natal, Nyepi, Waisak, atau Imlek dikecualikan dari objek PPh selama diterima oleh seluruh karyawan</li>
<li style="text-align: justify;">Bingkisan dari pemberi kerja selain dalam rangka hari raya keagamaan di poin pertama juga dikecualikan dari objek PPh selama diterima oleh karyawan dan secara keseluruhan memiliki nilai tidak lebih dari Rp3 Juta untuk setiap karyawan dalam 1 tahun pajak</li>
<li style="text-align: justify;">Peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop, komputer, handphone, dan penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet dibebaskan selama diterima karyawan dan berfungsi menunjang pekerjaan karyawan</li>
<li style="text-align: justify;">Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja yang dikecualikan dari objek PPh selama diterima karyawan dan diberikan untuk penanganan kecelakaan kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, penyakit akibat kerja, atau perawatan lanjutan akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja</li>
<li style="text-align: justify;">Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain pacuan kuda, golf, balap perahu motor, terbang layang, dan olahraga otomotif yang dikecualikan dari objek PPh selama diterima oleh pegawai dan memiliki nilai tidak lebih dari Rp1,5 juta per pegawai dalam 1 tahun pajak</li>
<li style="text-align: justify;">Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang memiliki sifat komunal seperti mes, pondokan, asrama, atau barak yang dikecualikan dari objek PPh selama natura diterima oleh karyawan</li>
<li style="text-align: justify;">Fasilitas tempat tinggal seperti apartemen atau rumah dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya bersifat individual dikecualikan dari objek PPh jika diterima oleh pegawai dan keseluruhan nilainya tidak lebih dari Rp2 juta per pegawai dalam 1 bulan</li>
<li style="text-align: justify;">Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja yang dikecualikan dari objek PPh selama diterima oleh karyawan yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja dan karyawan memiliki rata-rata penghasilan bruto maksimal Rp100 Juta dalam 12 bulan terakhir dari pemberi kerja</li>
<li style="text-align: justify;">Fasilitas iuran ke dana pensiun yang memiliki pendirian disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja dikecualikan dari objek PPh selama diterima oleh pegawai</li>
<li style="text-align: justify;">Fasilitas peribadatan seperti kapel, masjid, musala, dan pura yang dikecualikan dari objek PPh selama natura dan kenikmatan diperuntukkan untuk ibadah</li>
<li style="text-align: justify;">Seluruh natura dan kenikmatan yang diterima selama tahun 2022 dikecualikan dari objek PPh selama diteirma oleh pegawai atau pemberi jasa.</li>
</ul>

Direktorat Jenderal Pajak menilai pengenaan pajak atas natura atau kenikmatan tidak memiliki potensi menimbulkan sengketa.

DJP Sebut Pajak Natura Tidak Timbulkan Sengketa

Pajak natura mengacu pada pajak yang dikenakan atas transfer harta non-uang antara pihak-pihak yang terlibat. Pada umumnya, pajak ini dikenakan saat ada transfer aset seperti tanah, bangunan, atau harta berharga lainnya antara individu atau perusahaan.
Ditjen Pajak melihat pengenaan Pajak Pengenaan Pajak Penghasilan atas natura atau kenikmatan tidak akan berdampak pada gaji yang diterima sebagian besar oleh karyawan.
Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa pengecualian sejumlah natura dari objek PPh dan batasannya diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/c555a160-20ba-4b90-9425-e85b2471c831/PER_MENKEU/66%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">PMK 66/2023.</a> Ia menyebutkan natura yang menjadi objek pajak kebanyakan dinikmati oleh kalangan eksekutif di suatu perusahaan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6377372eb577d80e80dc9c68/Pajakku-Tanamkan-Budaya-PASTI-Komitmen-Bagi-Perpajakan-Indonesia" target="_blank" rel="noopener">Pajakku Tanamkan Budaya PASTI, Komitmen Bagi Perpajakan Indonesia</a></h3>
Umumnya, karyawan semakin makmur saat mendapatkan fasilitas. Bagi karyawan di level atas, ada kemungkinan berpengaruh pada take home pay. Yoga juga mengatakan bahwa PMK 66/2023 merinci natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh.
Pertama, minuman, bahan minuman, makanan, dan bahan makanan bagi seluruh karyawan. Kedua, natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ketiga, natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, natura atau kenikmatan yang dibiayai atau sumbernya dari APBN, APBD, atau APBDes. Kelima, natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/b290a7b4-8d1b-48f1-8616-618ae75d8705/Pentingkah-Kantor-Cabang-Memiliki-NPWP" target="_blank" rel="noopener">Pentingkah Kantor Cabang Memiliki NPWP?</a></h3>
Adapun, pada lampiran PMK 66/2023, dirincikan 11 jenis natura yang dikecualikan dari objek PPh dan batasan tertentunya. Batasan natura yang dikecualikan ini ditetapkan dengan prinsip kepantasan, sehingga dapat dinikmati oleh kebanyakan karyawan.
Yoga pun mencontohkan fasilitas tempat tinggal berbentuk apartemen yang dikecualikan dari objek PPh. Batasannya ialah fasilitas diterima atau diperoleh pegawai serta secara keseluruhan memiliki nilai tidak lebih dari Rp2 Juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan.
Jika seorang eksekutif di perusahaan dibeirkan fasilitas apartemen yang disewa senilai Rp50 juta per bulan, maka penghasilan natura berupa apartemen yang diterima menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 ialah senilai Rp48 juta. Dengan adanya regulasi ini, maka Rp48 juta harus dipotong PPh dan ada kemungkinan take home pay-nya menurun.

Ditjen Pajak melihat pengenaan Pajak Pengenaan Pajak Penghasilan atas natura atau kenikmatan tidak akan berdampak pada gaji yang diterima sebagian besar oleh karyawan. 

Pajak Natura Terbaru Berikan Dampak ke Take Home Pay Karyawan? Ini Kata DJP

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) dinilai dapat meningkatkan rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio) wajib pajak.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menyebutkan pemeriksaan wajib pajak nantinya akan dilakukan mesin, sehingga terwujud konsep massive audit.
Dengan konsep tersebut, cakupan pemeriksaan wajib pajak akan lebih besar. Apabila dilihat audit coverage ratio base on the massive audit dapat mencapai 100%, hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan melalui sistem.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/3292f43b-ea4d-4cd4-81af-717fa47a59f8/Punya-Usaha-Kecil-Wajib-Miliki-NPWP?-Ini-Kata-DJP" target="_blank" rel="noopener">Punya Usaha Kecil Wajib Miliki NPWP? Ini Kata DJP</a></h3>
Iwan pun menjelaskan bahwa rasio cakupan pemeriksaan ialah besaran cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dan jumlah wajib pajak yang harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Berdasarkan pada data dalam Laporan Tahunan DJP 2021, rasio cakupan pemeriksaan mencapai 0,86%. Capaian ini telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kinerja audit coverage ratio (ACR) pada 2020 sebesar 1,54%.
Dengan adanya sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS), proses pengawasan ini dilaksanakan berbasis risiko. Bagi wajib pajak yang berisiko tinggi, tentu otoritas pajak akan tetap melakukan pemeriksaan secara komprehensif.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/dae61756-8b78-41e6-b432-35fe48e07b6f/Tegakkan-Hukum-DJP-Sita-Aset-Hingga-Rp315-Miliar" target="_blank" rel="noopener">Tegakkan Hukum, DJP Sita Aset Hingga Rp315 Miliar</a></h3>
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi pun mengatakan, kedepannya DJP akan dibantu oleh mesin untuk melakukan pemilihan yang berisiko tinggi, sehingga sumber daya akan masuk ke wajib pajak yang diprioritaskan.
Selama ini, disebutkan DJP tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan pada seluruh wajib pajak mengingat adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan adanya bantuan teknologi dan dukungan berbagai data, kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara otomatis.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) dinilai dapat meningkatkan rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio) wajib pajak. 

Pemeriksaan Pajak Dinilai Dapat Meningkat Hingga 100 Persen, Ini Kata DJP

Direktorat Jenderal Pajak telah menegaskan bahwa tidak ada aturan atau ketentuan pada jangka waktu penerbitan SP2DK.
Melalui contact center DJP, Kring Pajak mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur terkait dengan jangka waktu penerbitan surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Kring Pajak pun menjelaskan, untuk SP2DK tidak ada yang mengatur jangka waktu penerbitannya, melainkan yang diatur ialah jangka waktu daluwarsa penetapan. DJP pun menjelaskan daluwarsa penetapan ialah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 UU KUP hingga UU HPP dan penjelasannya.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/3292f43b-ea4d-4cd4-81af-717fa47a59f8/Punya-Usaha-Kecil-Wajib-Miliki-NPWP?-Ini-Kata-DJP" target="_blank" rel="noopener">Punya Usaha Kecil Wajib Miliki NPWP? Ini Kata DJP</a></h3>
Berdasarkan SE-05/PJ/2022, dalam rangka pengawasan, kepala KPP memiliki wewenang dalam melaksanakan permintaan penjelasan atas data atau keterangan (P2DK) dengan penerbitan SP2DK melalui sistem informasi pengawasan dan ditandatangani oleh kepala KPP.
Perlu diketahui pula, saat ini, otoritas pajak sedang mematangkan rencana digitalisasi SP2DK. Digitalisasi ini pun akan menggantikan penerbitan SP2DK di Approweb yang kini masih membutuhkan tanda tangan basah kepala kantor.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/dae61756-8b78-41e6-b432-35fe48e07b6f/Tegakkan-Hukum-DJP-Sita-Aset-Hingga-Rp315-Miliar" target="_blank" rel="noopener">Tegakkan Hukum, DJP Sita Aset Hingga Rp315 Miliar</a></h3>
Kring Pajak juga menuliskan, secara umum SP2DK ialah sarana KPP untuk meminta penjelasan wajib pajak terkait data, keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, dan bukan termasuk pemeriksaan pajak.
Dikarenakan SP2DK bukan termasuk dalam pemeriksaan pajak, maka wajib pajak yang menerima SP2DK masih memiliki ruang untuk pembetulan SPT Tahunan atas kemauan sendiri.

Direktorat Jenderal Pajak telah menegaskan bahwa tidak ada aturan atau ketentuan pada jangka waktu penerbitan SP2DK.

DJP Tegaskan Tak Ada Aturan Jangka Waktu Penerbitan SP2DK

Direktorat Jenderal Pajak telah mengingatkan wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasi PPS, meskipun sudah melewati batas waktu pelaporan.
Dwi Astuti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP mengatakan bahwa wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen merepatriasi atau menginvestasikan harta memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasinya.
Adapun, batas waktu penyampaian laporan tahun pertama realisasi repatriasi investasi telah ditetapkan pada 30 April 2023 untuk wajib pajak badan dan 31 Maret 2023 untuk wajib pajak orang pribadi.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/467e9934-8fc7-49f9-8c7e-08979d36b39f/DJP-Catat-Belasan-Ribu-SPT-Lebih-Bayar-Akan-Dapat-Restitusi-Lebih-Cepat" target="_blank" rel="noopener">DJP Catat Belasan Ribu SPT Lebih Bayar Akan Dapat Restitusi Lebih Cepat</a></h3>
Meskipun demikian, aplikasi e-reporting PPS baru tersedia di awal Mei 2023, sehingga batas waktu laporan pun telah dilonggarkan. Peserta PPS yang telah berkomitmen untuk melakukan repatriasi atau investasi diberikan waktu untuk menyampaikan laporan realisasi paling lambat pada 31 Mei 2023.
Perlu diketahui, apabila tidak melakukan repatriasi atau investasi sesuai komitmennya dalam SPPH, maka peserta PPS akan dikenakan tambahan PPh final. Tambahan PPh final ini dikenakan atas nilai harta bersih yang tidak diinvestasikan atau tidak direpatriasi.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/3292f43b-ea4d-4cd4-81af-717fa47a59f8/Punya-Usaha-Kecil-Wajib-Miliki-NPWP?-Ini-Kata-DJP" target="_blank" rel="noopener">Punya Usaha Kecil Wajib Miliki NPWP? Ini Kata DJP</a></h3>
Dwi mengatakan, otoritas pajak tidak akan terlalu cepat menjatuhkan tambahan PPh Final. Jika setelah diingatkan dan wajib pajak tidak repatriasi, maka akan dikenakan tambahan PPh final. Kedepannya, laporan realisasi repatriasi dan investasi harus disampaikan wajib pajak peserta PPS secara konsisten hingga berakhirnya holding period, yaitu selama 5 tahun.
Di tahun berikutnya, laporan realisasi repatriasi dan investasi wajib disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 dan pada tahun pajak berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengingatkan wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasi PPS, meskipun sudah melewati batas waktu pelaporan.

DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan Laporan Repatriasi PPS

Direktorat Jenderal Pajak akan melaksanakan agenda pertukaran data informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information atau AEoI pada bulan November 2020. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak bernama John Hutagaol menyampaikan bahwa Indonesia melakukan agenda pertukaran data sebagai bentuk kontribusi dalam menjalankan upaya transparansi data keuangan guna mencapai tujuan perpajakan edisi 2020 secara global.
Proses validasi dan konsolidasi data AEoI baru dapat dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada awal November 2020. Sebab, pandemi COVID-19 mengakibatkan otoritas relaksasi jadwal pelaporan menjadi ditunda hingga bulan Oktober 2020. John Hutagaol menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk menjalankan proses relaksasi tersebut sebelum dikirim kepada negara mitra dengan Global Forum via common transmission system (CTS).&nbsp;
<h3 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/467e9934-8fc7-49f9-8c7e-08979d36b39f/DJP-Catat-Belasan-Ribu-SPT-Lebih-Bayar-Akan-Dapat-Restitusi-Lebih-Cepat" target="_blank" rel="noopener">DJP Catat Belasan Ribu SPT Lebih Bayar Akan Dapat Restitusi Lebih Cepat</a></h3>
Selanjutnya, Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA bernama Fajry Akbar menyampaikan bahwa AEoI memiliki peran yang cukup penting dalam menangani kinerja penerimaan pajak yang turun akibat pandemi.
Menurut penerimaan pajak dilihat dari September 2020, penerimaan pajak tahun baru menembus Rp 720,62 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 62,61 persen dari penilaian akhir tahun dengan target sebesar Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, selama tiga bulan terakhir ini, otoritas pajak perlu berusaha lebih giat lagi dalam memungut penerimaan pajak sebanyak Rp 448,2 triliun dengan harapan dapat mencapai target.
Fajry Akbar juga menyampaikan bahwa walaupun data yang dimiliki AEoI terbukti mampu memperbaiki kualitas data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah perlu cermati data yang dilaporkan AEoI. Bagaimanapun juga, berdasarkan pembelajaran dari Panama Papers tidak sedikit data yang sebetulnya tidak valid.&nbsp;
<h3 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/e9e33c52-df1d-4631-9c3e-59251aa7b187/Aturan-Baru-Terbit-Kini-Proses-Restitusi-Hanya-15-Hari!" target="_blank" rel="noopener">Aturan Baru Terbit, Kini Proses Restitusi Hanya 15 Hari!</a></h3>
Pengamat pajak tersebut memberikan himbauan kepada otoritas pajak untuk lebih mencermati kembali kondisi data yang akan dilaporkan. Otoritas pajak juga perlu memperhatikan waktu, mengingat kondisi solvabilitas perusahaan banyak terdampak oleh pandemi COVID-19.
Pada kabar lain, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bernama John Hutagaol menerangkan bahwa pada tahun 2020, mengikuti pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PENG 65/PJ/2020, telah membuat target untuk menerima data informasi keuangan AEoI yang didapatkan dari 103 yurisdiksi. Sementara Indonesia juga mengirimkan data yang sama kepada 85 yurisdiksi mitra. Data informasi keuangan yang dipertukarkan pada tahun 2020 tidak ada perubahan pada format. Konten AEoI merupakan sebuah informasi keuangan Wajib Pajak yang telah tercatat dan harus dilaporkan hingga 31 Desember 2019.

Direktorat Jenderal Pajak akan melaksanakan agenda pertukaran data informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information atau AEoI pada bulan November 2020. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak bernama John Hutagaol menyampaikan bahwa Indonesia melakukan agenda pertukaran data sebagai bentuk kontribusi dalam menjalankan upaya transparansi data keuangan guna mencapai tujuan perpajakan edisi 2020 secara global.

DJP Meneliti Kembali Data Informasi Keuangan WP di Luar Negeri

Ketentuan pembuatan faktur pajak yang terjadi atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur termuat dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/0756ceac-3f3b-43c0-a5a4-eba9df954296/PER_MENKEU/41%20Tahun%202023" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023.</a> Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) PMK 41 Tahun 2023, kreditur yang merupakan seorang pengusaha kena pajak (PKP) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan diwajibkan membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak (BKP) yang berupa agunan. Lantas, apa yang dimaksud agunan?&nbsp;
Perlu dipahami, bahwa agunan sebagaimana yang dimaksud merupakan agunan yang diambil alih pihak kreditur dalam hal penyelesaian kredit, pembiayaan yang mengacu pada prinsip syariah maupun pinjaman atas dasar hukum gadai. Kalimat tersebut merupakan penggalan dari penjelasan Pasal 2 ayat (2) PMK 41/2023.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/3292f43b-ea4d-4cd4-81af-717fa47a59f8/Punya-Usaha-Kecil-Wajib-Miliki-NPWP?-Ini-Kata-DJP" target="_blank" rel="noopener">Punya Usaha Kecil Wajib Miliki NPWP? Ini Kata DJP</a></h3>
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2), tagihan yang diperoleh atas penjualan agunan ataupun dokumen lainnya yang sejenis akan diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang memiliki kedudukan yang dipersamakan dengan faktur pajak. 
Terkait dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak itu paling sedikit atau setidaknya memuat beberapa keterangan dan informasi, yang berupa nomor dan tanggal dokumen, nama dari wajib pajak dalam hal ini kreditur, nomor pokok wajib pajak (NPWP) kreditur, serta nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pihak debitur.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/65ac3d29-3481-4013-8d91-ebbc1061f6ac/SPT-Tahunan-Badan-Berhasil-Tumbuh-73-Persen-Ini-Kata-DJP" target="_blank" rel="noopener">SPT Tahunan Badan Berhasil Tumbuh 7,3%, Ini Kata DJP</a></h3>
Selanjutnya, harus terdapat keterangan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pihak pembeli agunan, uraian terkait Barang Kena Pajak (BKP), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) beserta jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dipungut.&nbsp;
Namun, apabila agunan yang dijual tersebut berupa tanah ataupun bangunan, maka tata cara pencantuman terkait uraian barang kena pajak (BKP) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam bidang pajak pertambahan nilai (PPN). Kemudian, dijelaskan pula dalam Pasal 5 PMK No. 41 Tahun 2023 bahwa atas pengambilalihan agunan yang dilakukan oleh kreditur dari pihak debitur, maka tidak diterbitkan faktur pajak.

Ketentuan pembuatan faktur pajak yang terjadi atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023. 

Info DJP

Fokus

Langganan Info Terbaru