Bandung

Bali

Jakarta

<h2>Syarat &amp; Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku</h2>Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan pengguna layanan Pajakku (selanjutnya disebut “Pengguna”) untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.Untuk selanjutnya, terdapat Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku yang akan mengatur mengenai akses dan/atau penggunaan Pengguna terhadap produk dan layanan aplikasi perpajakan dari Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada sistem iOS dan Playstore.Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan kepercayaan yang maksimal terhadap Pengguna atas layanan Pajakku yang dijelaskan pada poin 7 tentang Peraturan Terkait pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini.Kemudian, dengan mendaftar dan/atau menggunakan Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap telah membaca, memahami, menyetujui dan akan mematuhi ketentuan yang tercantum di bawah ini. Syarat dan Ketentuan ini juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kebijakan Privasi Pajakku dan End User License Agreement/Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.1. Definisi1.1. PT Mitra Pajakku (Pajakku) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2005 melalui surat keputusan SK Kep No. 20/PJ/2005 hingga perubahan Surat Keputusan terakhir, sebagai berikut:<ol><li>&nbsp;<ol><li>SK KEP-217/PJ/2015 Penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li><li>SK KEP-126/PJ/2016 Penyelenggara Layanan Kode Biling</li><li>SK KEP-19/PJ/2018 Penyelenggara Layanan e-Faktur Host to Host (H2H)</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Perpanjangan Penunjukan sebagai Penyalur SPT Elektronik</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyedia Aplikasi Pembuatan Kode Biling</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyelenggara e-Faktur Host to Host (H2H)</li><li>SK KEP-617/PJ/2019 Penyelenggara Layanan Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H)</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan Kode Billing</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li><li>SK KEP-379/PJ/2020 Penyediaan Layanan Validasi Status Wajib Pajak</li><li>SK KEP-380/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan</li><li>SK KEP-388/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan</li><li>SK KEP-89/PJ/2021 Penyaluran SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li><li>SK KEP-428/PJ/2021 Penunjukan ulang sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li><li>SK KEP-537/PJ/2021 Penyelenggaraan layanan API validasi SPT</li><li>SK KEP-211/PJ/2022 Penyelenggaraan layanan API SPT Pemungut Bea Meterai</li></ol></li></ol>Serta ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) melalui SK KEP 159/PB/2020.Dan ditunjuk oleh Peruri sebagai distributor meterai elektronik melalui Surat Perjanjian no. SP-956/IX/20201.2. DJP adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia1.3. DJPB adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia1.4. Syarat &amp; Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Pajakku yang memberikan informasi mengenai seperangkat peraturan yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Pajakku, serta tata cara Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Sistem Layanan Aplikasi Pajakku.1.5. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada badan hukum, karyawan, penerima kuasa yang sah dari badan hukum atau perseorangan.1.6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.1.7. Passphrase atau umum disebut kata sandi (password) merupakan serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai kunci untuk mengakses akun Pengguna.1.8. Cookie adalah bagian kecil teks yang digunakan untuk menyimpan informasi di browser web, menerima identifikasi dan informasi lain di komputer dan perangkat lainnya.1.9. Kebijakan Privasi adalah ketentuan kebijakan privasi atas Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku sebagaimana tercantum dalam Situs <a href="https://www.pajakku.com/legal/PP/Kebijakan-Privasi">kebijakan privasi</a>2. Akun dan Kata Sandi2.1. Untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar pada Layanan Aplikasi Pajakku dengan melengkapi data-data yang diminta pada saat pendaftaran akun. Pengguna menjamin informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, akurat dan lengkap secara identitas hukum.2.2. Pajakku secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi pada email terdaftar untuk mengkonfirmasi bahwa akun tersebut benar dibuat oleh Pengguna sebagai proses verifikasi.2.3 Pengguna wajib menyetujui dan melakukan verifikasi, serta menjalankan prosedur dan arahan yang ditentukan oleh Pajakku2.4. Pengguna sepenuhnya bertanggungjawab untuk memanfatkan, mengelola, menyimpan, merubah, menjaga, menghapus kata sandi dan akun, serta atas penggunaan akses yang sah maupun tidak sah yang terjadi di bawah akun pengguna.3. Persetujuan3.1. Pajakku tidak menjual data pengguna kepada Pihak Eksternal dan tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi pengguna secara langsung.3.2. Pengguna memberikan kewenangan kepada Pajakku untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses dan menganalisis data pengguna untuk meningkatkan kualitas Layanan Aplikasi Pajakku.3.3. Pajakku hanya akan memberikan data pengguna kepada pihak terkait atau pihak yang diberi wewenang oleh Pajakku. Penyebarluasan data hanya akan dilakukan kepada pihak yang diizinkan oleh Pengguna.3.4. Pengguna memberikan izin kepada Pajakku untuk memanfaatkan cookie dan melakukan pengiriman pesan pemasaran elektronik, dan update yang perlu diketahui oleh pengguna melalui alamat email dan/atau melalui nomor telepon terdaftar.3.5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dengan risiko Pengguna sendiri.3.6. Pajakku berhak kapanpun mengungkapkan informasi jika dianggap perlu untuk mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan Lembaga Negara yang berlaku, secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan kebijaksanaan Pajakku.3.7. Pajakku dengan upaya terbaik menyediakan layanan untuk Pengguna, namun tidak memberikan jaminan bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.3.8. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 3.7. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik.3.9. Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.4. LaranganSelama menggunakan layanan Aplikasi Pajakku, pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :4.1. Mengakses atau mencoba mendapatkan akses selain dari hak atau wewenang Pengguna.4.2. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan.4.3. Meneliti, memindai, atau menguji kerentanan Layanan Aplikasi pajakku atau sistem maupun jaringan terkait, atau mengganggu langkah pengamanan atau pemeriksaan autentikasi yang digunakan terkait Layanan Aplikasi Pajakku atau sistem dan jaringannya.4.4. Melakukan tindakan yang merugikan atau menimbulkan ancaman terhadap Pajakku, termasuk menyebarkan virus, menimbulkan kelebihan beban atau mengirim spam.4.5. Memalsukan identitas pribadi, perusahaan, atau afiliasi Anda sebagai orang lain atau entitas hukum lain.4.6. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku untuk meraup keuntungan finansial &amp; non finansial dari diri sendiri atau orang lain lain, tanpa persetujuan Pajakku.4.7. Pajakku berhak untuk membatasi atau meniadakan sama sekali akses Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku lebih lanjut jika penggunaan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.4.8. Pajakku berdasarkan kebijakan sendiri, berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses atau penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna apabila Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.4.9. Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia4.10. Setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.5. Batasan Tanggung Jawab Pajakku5.1. Pajakku tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan (human error) dan atas segala dampak kerugian yang timbul akibat tindakan pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.5.2. Pajakku tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:5.2.1 Kesalahan dan/atau ketidak akuratan data dalam sistem yang di masukkan Pengguna;5.2.2 Perubahan kebijakan akibat peraturan baru dari seluruh otoritas yang berwenang; dan/atau5.2.3. Gangguan server atau koneksi internet Pengguna saat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.5.3. Pajakku telah memenuhi standarisasi:<ol><li>&nbsp;<ol><li>ISO 27001:2013 tentang Information Security Management</li><li>ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems</li><li>ISO 20000-1 :2018 tentang Service Management System Requirements</li><li>Penetration Test (Pentest) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.</li><li>User Acceptance Testing (UAT) dari DJP</li><li>User Acceptance Testing (UAT) &amp; System Integration Testing (SIT) dari DJPb</li></ol></li></ol>6. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan6.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.6.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Syarat &amp; Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.7. Peraturan TerkaitSyarat dan Ketentuan ini merupakan salah satu kewajiban Pajakku untuk memenuhi Peraturan-Peraturan antara lain :7.1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen7.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan7.3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan7.4. Permenkominfo No 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi7.5. Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik7.6. Permenkominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat7.7. Perben No 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan7.8. General Data Protection Regulation (GDPR).&nbsp;Syarat dan Ketentuan Pajakku dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun perubahan praktik pengolahan data yang dilakukan oleh Pajakku. Oleh karenanya pengguna diminta secara berkala membaca Syarat dan Ketentuan Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com</a>Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan ini serta perubahannya.Saya (Pengguna) SetujuKontakApabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Syarat & Ketentuan

<h2>Kebijakan Privasi Pajakku</h2>Pajakku sangat menghormati privasi Pengguna dan selalu berupaya untuk melindungi data yang diberikan oleh Pengguna. Pajakku melakukan perlindungan data Pengguna dengan mengacu pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, The EU General Data Protection Regulation, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diterbitkan yang berhubungan dengan ketentuan ini.Kebijakan Privasi Pajakku (selanjutnya akan disebut “Kebijakan Privasi”) akan menjelaskan bagaimana Pajakku memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, menyimpan, mengubah, mengelola dan/atau mempergunakan data Pengguna atau informasi yang Pengguna berikan saat Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dan pihak ketigaPengguna mengakui bahwa ia telah diberitahukan dan memahami ketentuan Kebijakan Privasi ini serta Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Pajakku untuk memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, mengelola dan/atau mempergunakan data tersebut untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi.Kebijakan Privasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.Versi Kebijakan Privasi ini berlaku mulai tanggal 17 November 2021.1. Data Pengguna1.1. Data Pribadi Pengguna“Data Pribadi” mencakup semua data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan dan tidak terbatas data diri Pengguna, antara lain:Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, alamat e-mail, nomor handphone/telepon dan nama pengguna (username) untuk mengakses Layanan aplikasi Pajakku, data perusahaan yang Pengguna berikan pada Pajakku, alamat IP (lokasi), cookie, data transaksi serta jabatan, identitas perpajakan digital maupun non digital, perekaman wajah. Data ini diperlukan untuk memproses segala bentuk permintaan, aktivitas maupun transaksi yang dilakukan oleh Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pembayaran LPL (Lembaga Persepsi Lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.2. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi PenggunaPajakku memperoleh data Pengguna pada saat Pengguna mendaftarkan diri dan mulai mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, yang berkaitan dengan:1.2.1. Informasi Lisensi/LanggananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada produk atau layanan yang Pengguna gunakan, periode berlangganan, kuota, cara pembayaran, dan cookie. Data ini diperlukan sebagai referensi bagi Pajakku untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang Pajakku berikan untuk Pengguna.1.2.2.&nbsp; Informasi LayananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada bagaimana Pengguna mengakses layanan Aplikasi Pajakku, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk mengakses produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maupun fitur yang paling sering Pengguna gunakan. Data ini diperlukan untuk mengembangkan Layanan Aplikasi Pajakku agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.1.2.3. Peristiwa Sistem OperasiData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada gangguan yang dialami Pengguna, fitur yang mengalami error pada saat Pengguna menggunakan produk dan layanan Pajakku. Data ini diperlukan oleh tim Pajakku sebagati bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk mencapai kepuasan pengguna.1.3.&nbsp; &nbsp;Pemprosesan dan Penggunaan Data PenggunaPajakku menggunakan data Pengguna yang diperoleh dan dikumpulkan dari Pengguna untuk tujuan hal-hal sebagai berikut:1.3.1. Memproses segala bentuk keperluan yang dibutuhkan Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.3.2. Pajakku hanya akan memproses data yang diberikan oleh Pengguna sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menurut ketentuan Article 6 General Data Protection Regulation.1.3.3. Pajakku melakukan kegiatan internal yang diperlukan untuk menyediakan layanan, seperti pemecahan masalah software, bug, permasalahan operasional, melakukan analisis data, pengujian, penelitian, dan menganalisis kecenderungan penggunaan dan aktivitas.1.3.4. Melakukan pengawasan dan/atau melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan.1.3.5. Menganalisis aktivitas pengguna, perilaku, dan data demografis termasuk tren dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di Layanan Aplikasi Pajakku.1.3.6. Mengirimkan pesan pemasaran secara langsung ataupun yang ditujukkan, iklan, survei, dan informasi sehubungan dengan penawaran promosi.1.3.7. Penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian produk guna meningkatkan keamanan Layanan Aplikasi Pajakku, serta mengembangkan fitur dan produk baru.1.3.8. Menggunakan, menyalin, mengirim, menyimpan dan melakukan backup data Pengguna dengan tujuan untuk keperluan Pengguna.2.&nbsp; Pengungkapan Data PenggunaKerahasiaan Informasi Pribadi anda adalah hal yang terpenting bagi kami. Kami akan memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dan Informasi Pribadi anda. Kecuali apabila diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut:2.1. Data Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga dengan izin Pengguna, merupakan tanggung jawab Pengguna dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tanggung jawab terhadap segala penyalahgunaan data Pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga.2.2. Pajakku jika diperlukan berhak untuk tidak memberikan Data Pengguna kepada pihak ketiga (walaupun Pengguna telah memberikan izin) apabila Pajakku meyakini bahwa pemberian Data Pengguna tersebut dapat merugikan atau membahayakan Pajakku, melanggar Kebijakan Privasi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.2.3. Dalam keadaan tertentu, Pajakku mungkin perlu untuk menggunakan ataupun mengungkapkan Data Pribadi Pengguna untuk tujuan penegakan hukum atau untuk pemenuhan persyaratan dan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal terjadinya sengketa atau proses hukum antara Pengguna dan Pajakku, atau dugaan tindak pidana.2.4. Seluruh tim Pajakku serta afiliasinya telah menerapkan Sistem Management Keamanan Informasi (Information Security Management) berdasarkan ISO 27001 secara berkala.2.5. Berkaitan dengan poin 2.4. terkait ISO, seluruh tim Pajakku serta afiliasinya juga telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems dan ISO 20000-1:2018 tentang Service Management System Requirements untuk semakin meningkatkan kepercayaan Pengguna terhadap Layanan Pajakku di luar ruang lingkup keamanan Data Pengguna3. Cookie3.1. Cookie adalah berkas data kecil yang ditempatkan browser Anda pada komputer atau perangkat seluler Anda. Dengan cookie, situs web tersebut dapat "mengingat" tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu.3.2. Cookie tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan akses data lain yang Pengguna miliki di perangkat komputer Pengguna, selain dari yang telah Pengguna setujui untuk disampaikan.3.3. Perangkat komputer Pengguna akan menerima cookie secara otomatis, namun Pengguna dapat mengatur browser mereka untuk menolak beberapa jenis cookie tertentu atau cookie yang lebih spesifik. Di samping itu, pengguna dapat menghapus cookie kapan saja.3.4. Pajakku menggunakan fitur Google Analytics Demographics and Interest. Data yang Pajakku peroleh dari fitur tersebut, seperti umur, jenis kelamin, minat Pengguna dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi Pengguna akan Pajakku gunakan untuk pengembangan fitur, fasilitas, dan/atau konten yang terdapat pada Situs Pajakku. Jika Pengguna tidak ingin data miliknya terlacak oleh Google Analytics, Pengguna dapat menggunakan Add-On Google Analytics Opt-Out Browser.3.5. Pajakku dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak ketiga dalam rangka meningkatkan layanan dan konten Pajakku, termasuk diantaranya ialah penilaian, penyesuaian, dan penyajian iklan kepada setiap Pengguna berdasarkan minat atau riwayat kunjungan. Jika Pengguna tidak ingin iklan ditampilkan berdasarkan penyesuaian tersebut, maka Pengguna dapat mengaturnya melalui browser.4. Pembatasan Pemrosesan Data4.1. Pajakku memberikan pilihan kepada Pengguna untuk tidak memberikan data Pengguna dan/atau mencabut seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Pajakku.4.2. Apabila Pengguna memutuskan untuk tidak memberikan datanya dan/atau mencabut seluruh persetujuan sebagaimana dimaksud, maka Pengguna tidak dapat mengakses atau mendapatkan produk atau layanan Pajakku.4.3. Persetujuan untuk memberikan atau tidak memberikan atau menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan oleh Pengguna akan diatur terpisah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku.5. Hak PenggunaPengguna memiliki hak, diantaranya:5.1. Hak Akses yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh konfirmasi dari Pajakku mengenai data Pengguna yang dikumpulkan dan dikelola, dari mana data pribadi itu diambil dan bagaimana data tersebut diproses, sekaligus hak untuk memperoleh salinan data pribadi tersebut.5.2. Hak Pembetulan yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh pembetulan data Pengguna yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang diri Pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembetulan dapat melakukan permintaan pembetulan dengan mengirim request kepada Pajakku.5.3. Hak Penghapusan yaitu Hak Pengguna untuk menghapus data pribadi Pengguna.5.4. Hak Membatasi Pengolahan Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengajukan pembatasan pengolahan data dalam keadaan-keadaan tertentu. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi apabila ada perbaikan atau penghapusan data Pengguna.5.5. Hak Portabilitas Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengunduh data Pengguna yang ada pada Pajakku.6. Penyimpanan dan Penghapusan Data Penggguna6.1. Data Pengguna yang dikumpulkan oleh Pajakku akan disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajakku akan menyimpan data Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.6.2. Pajakku melindungi setiap data Pengguna yang disimpan dalam Sistem Layanan Pajakku, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan yang tidak sah6.3. Pajakku akan menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi segera setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tidak lagi dibutuhkan untuk Sistem Layanan Pajakku7. Perbaikan Data Pribadi Pengguna7.1. Pengguna wajib memberikan pemberitahuan kepada Pajakku tentang segala perubahan Data Pengguna atau jika ada kesalahan dalam Data Pribadi Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku.7.2. Pengguna dapat mengakses atau mengoreksi Data Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku. Namun demikian, terhadap permohonan akses tersebut hanya akan diproses Pajakku apabila Pengguna telah menyerahkan bukti identitas Pengguna yang memadai untuk melakukan akses atau koreksi terhadap data tersebut.8. Tautan Ke Situs Pihak Ketiga8.1. Layanan Aplikasi Pajakku dapat berisi tautan ke situs Pihak Ketiga. Pajakku tidak bertanggung jawab atas perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penggunaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi anda oleh Pihak Ketiga tersebut. Jika Anda memberikan informasi langsung ke situs tersebut, kebijakan privasi dan ketentuan layanan di situs tersebut akan berlaku, dan Kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan informasi atau kebijakan privasi dari situs tersebut.9. Pengungkapan Data Dari dan Untuk Pihak Ketiga9.1. Bila diperlukan Pajakku diizinkan untuk melakukan pengungkapan Data Pengguna kepada Pihak Ketiga sejauh data tersebut adalah hasil dari data Pengguna yang sudah diproses (processed data) oleh Pajakku dalam sistem Layanan Pajakku.9.2. Pajakku sejauh diperlukan, diizinkan melakukan pengungkapan data yang diperoleh dari Pihak Ketiga sejauh data tersebut dipergunakan untuk memaksimalkan Layanan Pajakku10. Platform Pihak Ketiga10.1. Aplikasi, situs web, dan materi pemasaran dapat berisi tautan ke situs web yang dioperasikan oleh Pihak Ketiga. Kami tidak mengendalikan atau menerima pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk situs web ini dan untuk pengumpulan, penggunaan, pemeliharaan, berbagi, atau pengungkapan data dan informasi oleh Pihak Ketiga tersebut. Anda dapat membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari situs web Pihak Ketiga tersebut untuk mengetahui bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi anda.10.2. Saat anda menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat/website termasuk pada handphone, laptop, gadget, serta perangkat gawai lainnya untuk keperluan autentikasi, harap dicatat bahwa kami tidak menyimpan data biometrik tersebut. Kecuali diberitahukan lain kepada Anda, data tersebut tersimpan di perangkat Anda dan dapat disimpan oleh pihak ketiga, seperti pembuat perangkat Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas setiap akses tidak sah atau kerugian apapun atas data biometrik yang tersimpan di perangkat Anda.10.3. Iklan yang terdapat pada Layanan Aplikasi Pajakku, situs web, dan Materi Pemasaran kami berfungsi sebagai tautan ke situs web pengiklan dan dengan demikian segala informasi yang mereka kumpulkan berdasarkan klik anda pada tautan tersebut akan dikumpulkan dan digunakan oleh pengiklan yang relevan sesuai dengan kebijakan privasi pengiklan tersebut.11. Pengaduan Terkait Perlindungan Data Pengguna11.1. Jika Pengguna memiliki kekhawatiran tentang penanganan atau perlakuan Pajakku terhadap Data Pribadi Pengguna atau jika Pengguna yakin bahwa privasinya telah dilanggar, Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui layanan pelanggan Pajakku atau kepada kontak Pajakku yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini dengan menjelaskan identitas dan sifat keluhan Pengguna.11.2. Pajakku akan menyelidiki keluhan Pengguna dan berupaya untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut dalam kurun waktu yang wajar setelah menerima keluhan yang disampaikan oleh Pengguna.12. Hubungi kamiJika Pengguna memiliki pertanyaan ataupun kritik, maupun saran mengenai kebijakan privasi ini atau ingin mendapatkan akses atau koreksi terhadap data pribadinya, silahkan hubungi kami melalui <a href="mailto:info@pajakku.com">info@pajakku.com</a>13. Pembaruan Kebijakan Privasi13.1. Pajakku dapat untuk setiap saat mengubah, memperbarui, dan/atau menambahkan sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini, sesuai dengan bisnis Pajakku ke depan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Situs maupun Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi.

Kebijakan Privasi

<h2>Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan Pengguna layanan Pajakku untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Perjanjian Lisensi&rdquo;) yang akan mengatur mengenai persyaratan yang harus diperhatikan Pengguna Akhir (selanjutnya disebut "Pengguna") sebelum Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku. Perjanjian Lisensi ini memberikan perlindungan kepada Pengguna terhadap layanan Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada system iOS dan Playstore. Pengguna merupakan Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini. Perjanjian Lisensi ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Pengguna dengan Pajakku.
Perjanjian Lisensi ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang hal yang sama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan lebih mendalam pada Perjanjian Lisensi ini.
Dengan menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini, Pengguna menyatakan bahwa Pengguna cakap untuk mengadakan perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Pengguna menyetujui Persetujuan Lisensi ini. Pengguna menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini atas nama diri sendiri/entitas manapun yang Pengguna wakili dan atas nama orang lain yang mengakses/menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat yang Pengguna miliki/kendalikan dan atau menggunakan akun Pengguna pada Layanan Aplikasi Pajakku. Pengguna dan pihak yang diwakilkan oleh pengguna bertanggung jawab atas penggunaan oleh orang lain tersebut dan kepatuhan mereka atas ketentuan- ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini.
&nbsp;
1. Definisi
1.1. &ldquo;Pajakku&rdquo; adalah Pemberi Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini.
1.2. &ldquo;Lisensi&rdquo; adalah izin yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3. &ldquo;Periode berlangganan&rdquo; adalah jangka waktu Pengguna dapat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Pengguna dengan Pajakku.
1.4. &ldquo;Pembaruan&rdquo; berarti setiap peningkatan, penambahan, pengurangan, atau penggantian Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pajakku. Pembaruan dapat mencakup penambahan dan penghilangan fitur atau fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Layanan Aplikasi Pajakku, atau dapat menggantikannya secara menyeluruh.
1.5. &ldquo;Sengketa" berarti setiap permasalahan, perselisihan, tindakan, klaim, atau kontroversi antara Pengguna dan Pajakku sehubungan dengan penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku baik berdasarkan kontrak, undang-undang, regulasi, ketentuan perbuatan melawan hukum (termasuk pemalsuan, pernyataan palsu, penipuan atau kelalaian).
1.6. &ldquo;Kuota&rdquo; berarti jumlah batas maksimal atau minimal yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna terkait batasan sesuai dengan Layanan Aplikasi Perpajakan yang telah dipilih dan disepakati oleh Pengguna dan Pajakku
1.7. &ldquo;Ketentuan yang Berlaku&rdquo; adalah segala hal yang termasuk di dalamnya Perjanjian Lisensi ini, Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku.
2. Lisensi
2.1. Pajakku dengan ini meminjamkan Pengguna hak/lisensi yang terbatas, tidak dapat dialihkan, dan tidak komersial untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku, termasuk semua perpanjangan atau pembaruan periode yang disepakati (&ldquo;Periode Berlangganan&rdquo;), serta kuota, dan hal lainnya dengan ketentuan Pengguna menyetujui Perjanjian Lisensi ini. Layanan Aplikasi Pajakku tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga di luar afiliasinya.
2.2. Pajakku memberi Pengguna hak/lisensi komersial terpisah kepada pihak tertentu untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku.
2.3. Seluruh hak untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku diberikan hanya berdasarkan lisensi dan Pengguna tidak diberikan hak kepemilikan atau kepentingan apapun atas Layanan Aplikasi Pajakku. Seluruh akses serta penggunaan dari Pengguna terhadap Layanan Aplikasi Pajakku ini patuh pada ketentuan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ini termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.4. Setelah masa berlaku atau kuota penggunaan berakhir, maka secara otomatis hak/lisensi tersebut sebaimana disebutkan di poin 2.1 akan kembali kepada Pajakku, serta Pajakku berhak menutup akun yang digunakan oleh Pengguna
3. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku
3.1. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pengguna selain yang diizinkan pada Perjanjian Lisensi ini dan telah disetujui oleh Pajakku merupakan pelanggaran atas Perjanjian Lisensi ini sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.2. Dalam hal Layanan Aplikasi Pajakku diperuntukkan bagi penggunaan perusahaan atau konsultan atau freelance ataupun suatu lembaga maka Pengguna bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap Perjanjian Lisensi ini, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau suatu Lembaga tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Pengguna yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau Lembaga yang menaunginya.
3.3. Pihak Ketiga yang menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Hak Kepemilikan
4.1. Layanan Aplikasi Pajakku merupakan kekayaan intelektual Pajakku yang dilindungi oleh undang-undang, Penjelasan I Bagian Umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur, organisasi, bisnis proses, arsitektur serta kode komputer perangkat lunak atau keras apapun merupakan rahasia dagang dan informasi rahasia milik Pajakku.
4.2. Semua hak atas Layanan Aplikasi Pajakku (semua hak cipta, paten, hak rahasia dagang, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain yang terkait) adalah milik Pajakku dan Pengguna hanya memiliki hak untuk memakainya
4.3. Setiap ide, komentar, kritik atau saran, termasuk namun tidak terbatas pada konteks yang disampaikan oleh Pengguna terkait Layanan Aplikasi Pajakku, dianggap bahwa Pengguna memberikan hak dan lisensi kepada Pajakku untuk menyimpan dan menggunakan hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya untuk tujuan apapun terkait produk atau Layanan Aplikasi Pajakku, tanpa memberikan kompensasi kepada Pengguna dan tanpa persetujuan Pengguna atas penyimpanan atau penggunaan tersebut.
5. Pembaruan
5.1. Selama Periode Berlangganan, dengan tanpa pemberitahuan dari Pajakku kepada Pengguna, Pajakku dapat melakukan Pembaruan.
5.2. Apabila Pengguna sudah menggunakan versi terbaru dari Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna tidak lagi dapat menggunakan versi Layanan Aplikasi sebelumnya.
6. Pemberhentian atau Pengakhiran, dan Penghapusan Akun
Pajakku dapat melakukan pemberhentian, pengakhiran, dan penghapusan akun lisensi jika:
6.1. Pengguna melanggar Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, atau kebijakan privasi, serta Syarat dan Ketentuan;
6.2. Diharuskan untuk dicabut berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku atau ada instruksi yang diberikan dari Pemerintahan kepada Pajakku yang mengharuskan suatu Layanan Aplikasi Pajakku dicabut.
6.3. Pajakku memutuskan bahwa Pengguna telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini sehingga menyebabkan sengketa, maka Pajakku dapat mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan-kepentingannya seperti penutupan akses atau penggunaan atas sebagian atau keseluruhan Layanan Aplikasi Pajakku.
6.4. Pajakku berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini.
7. Larangan
Selama menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
7.1. Melisensikan kembali, memodifikasi, mengubah, mengadaptasi atau menerjemahkan bagian apapun dari Layanan Aplikasi Pajakku.
7.2. Membuat produk turunan, mencoba untuk menciptakan kode pemograman, menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak resmi, ilegal, palsu, atau yang telah termodifikasi dari Layanan Aplikasi Pajakku yang sekiranya dapat merugikan maupun tidak merugikan Pajakku secara komersial.
7.3. Memanfaatkan hak cipta yang dimiliki oleh Pajakku atau melakukan plagiarisme terhadap Layanan Aplikasi Pajakku sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
7.4. Melakukan hal-hal yang merugikan negara dengan menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
7.5. Melanggar segala hukum, peraturan atau undang-undang yang berlaku atau hak-hak dari Pajakku atau pihak ketiga sehubungan dengan akses atau penggunaan Pengguna Akhir atas Layanan Aplikasi Pajakku.
7.6. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan sesuai dengan larangan yang diatur dalam Pasal 32 &ndash; 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7.7. Melakukan segala jenis tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun pada data center/hardware milik Pajakku
7.8. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku apabila Pengguna belum membayarkan biaya yang telah disepakati sesuai dengan periode atau tanggal, serta kuota yang disepakati
8. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku diberikan tanpa adanya jaminan-jaminan baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
8.2. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 8.1. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik
8.3. Dalam keadaan apapun (secara langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau sebagai akibat) Pajakku tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan data, kehilangan keuntungan atau bentuk-bentuk kehilangan dan kerusakan lainnya yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.4. Pajakku tidak bertanggung jawab atas adanya kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran pajak, serta kesalahan pembubuhan materai yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.5. Pajakku tidak bertanggung jawab atas sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas negara akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.6. Pembatasan-pembatasan ini ditafsirkan untuk berlaku seluas-luasnya sejauh mana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Pemrosesan Data Pengguna
Pemrosesan Data Pengguna dituliskan secara lengkap dalam dokumen terpisah yaitu pada Kebijakan Privasi Pajakku yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian Lisensi ini. Pengguna diharapkan membaca Kebijakan Privasi Pajakku dan dianggap telah membaca Kebijakan Privasi Pajakku ketika menyetujui Perjanjian Lisensi ini.
10. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
10.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
10.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
10.3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 10.1. dan 10.2. di atas, apabila terdapat hubungan kerja sama antara Pajakku dan Pengguna yang menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di luar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal tersebut diperbolehkan sejauh disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna.
11. Pembebasan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga
Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan seluruh otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
12. Lain-Lain
12.1. Apabila ada ketentuan pada Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak terkena dampak dan dinyatakan tetap berlaku.
12.2. Pengguna menyetujui bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini akan menyebabkan kerugian dan tidak dapat hanya diperbaiki dengan ganti rugi secara materiil, melainkan perlu adanya penggantian secara immateriil (merusak nama baik atau reputasi Pajakku baik secara sengaja maupun tidak disengaja) namun Pajakku juga berhak atas penggantian-penggantian lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.
12.3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini yang dilakukan Pengguna dan merugikan Pajakku, maka Pajakku berhak untuk :
<ul>
<li>&nbsp;
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
melaksanakan asas peradilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diinterpretasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun
menyampaikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Pengguna kepada Pajakku,mana yang disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna
Pajakku dapat merevisi Perjanjian Lisensi ini kapan saja tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna karena dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang- undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun penambahan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pajakku. Pajakku mungkin mengharuskan Pengguna menyetujui perubahan Perjanjian Lisensi ini agar dapat terus menggunakan semua Layanan Aplikasi Pajakku yang telah Pengguna beli sebelumnya. Apabila Pengguna menolak menerima perubahan Perjanjian Lisensi ini, Pajakku dapat mengakhiri penggunaan atas Layanan Aplikasi Pajakku yang terdampak.
Oleh karenanya Pengguna diminta secara berkala membaca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com.</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Perjanjian Lisensi

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).Perekaman data transaksiAutomatic mapping jenis pajak terhutangMenghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutangMelakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusmentMembuat SPT Tahuanan Badan

Sistem Informasi Perpajakan

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran PajakLolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang PribadiMulti NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPNReal Time Terkoneksi Server DJPProses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam SeketikaLolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:- Registrasi Wajib Pajak- Validasi NPWP- Konfirmasi status Wajib PajakLolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (Pasal 21 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office dan Support Pajakku beralih menjadi 0804 1 501 501

Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021

Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai.

Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah, Pajakku setia menghadirkan solusi perpajakan dalam segala situasi

Penerapan pengecualian saksi administrasi pajak akibat keterlambatan pelaporan masa pajak oktober, disebabkan karena ada beberapa hal yang terjadi gangguan pada layanan e-filling bedasarkan BA-04/PJ.12/2019 sehingga mengakibatkan keterlambatan.&nbsp;Keputusan tersebut diambil bagi wajib yang tidak dapat menyampaikan laporan SPT masa nya pada tepat waktu dan diberikan kompensasi perpanjangan waktu pelaporan dari tanggal 21-26 Oktober.Sehingga denda administrasi yang sudah di terbitkan Surat Tagihan Pajak, maka akan dihapuskan sanksi nya olehKepala Kantor Wilayah diterbitkan nya surat tersebut. Untuk melihat SK KEP-692/PJ/2019 silakan klik <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11887/KEP_DIRJEN_PJK/KEP-692/PJ/2019" rel="noopener noreferrer" target="_blank">di sini.</a>

Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan pelaporan SPT massa Oktober 2019

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-692/PJ/2019

Mulai 1 April 2020 seluruh instansi pemerintah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, kepala urusan keuangan pemerintah desa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban instansi pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak. Bagi instansi pemerintah yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang tunduk pada ketentuan tentang pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah.Untuk itu mulai 1 April 2020, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapus NPWP bendahara pemerintah dan mencabut pengukuhan PKP atas bendahara penerimaan, serta menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah serta mengukuhkan PKP bagi instansi pemerintah yang bendahara penerimaannya sebelumnya telah dikukuhkan PKP.Setelah menerima NPWP baru seluruh instansi pemerintah melakukan penyampaian perubahan data ke KPP tempat instansi terdaftar, dan mengajukan permohonan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP bagi instansi yang telah dikukuhkan sebagai PKP.DJP berharap melalui perubahan kebijakan ini administrasi perpajakan bagi instansi pemerintah dapat berjalan secara lebih mudah, sederhana, dan tertib diikuti dengan tingkat kepatuhan yang lebih baik.Beberapa pokok pengaturan lain adalah adanya objek-objek yang dikecualikan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah seperti batasan paling sedikit transaksi yang tidak dipungut PPh Pasal 22 dan PPN oleh instansi pemerintah dari semula Rp 1 juta menjadi Rp2 juta, serta belanja instansi pemerintah pusat yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Perubahan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM sebagai rekanan bendahara pemerintah serta mendorong transaksi cashless yang sekaligus meningkatkan akuntabilitas belanja pemerintah.Pengaturan selengkapnya termasuk pedoman teknis, tata cara pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas belanja dan pendapatan pemerintah, tata cara penyetoran dan pelaporan pajak, serta ketentuan peralihan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Untuk mendapatkan salinan peraturan ini, kunjungi www.pajak.go.id.#PajakKitaUntukKita

NPWP Bendahara Diganti NPWP Instansi Pemerintah

1 April 2020, NPWP Bendahara Diganti NPWP Instansi Pemerintah 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk rutin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulannya.
Fungsional Penyuluh Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Agus Sugianto menjelaskan bahwa DJP akan mencabut status pengukuhan sebagai PKP apabila SPT Masa PPN tidak disampaikan untuk 3 (tiga) masa pajak berturut-turut. Akibatnya, PKP menjadi tidak bisa lagi membuat Faktur Pajak atas transaksi penjualan maupun pembelian.
Agus mengatakan bahwa pencabutan pengukuhan PKP akan dilakukan melalui sistem. Kalau sebelumnya PKP sudah memiliki e-Faktur, maka tidak bisa lagi membuat Faktur Pajak apabila setelah 3 (tiga) bulan tidak lapor SPT Masa PPN.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6333b2a8fa33631a2900455c/Wajib-Pajak-Terima-Pesan-Whatsapp-Survei-Pajak-Ini-Kata-DJP" target="_blank" rel="noopener">Wajib Pajak Terima Pesan Whatsapp Survei Pajak, Ini Kata DJP</a></h3>
Penjelasan DJP ini sesuai dengan yang tertuang dalam PMK 147/2017. Apabila PKP tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak berturut-turut, maka DJP akan menonaktifkan sementara sertifikat elektronik yang dipakai untuk mengakses layanan perpajakan, seperti e-Faktur.
Selanjutnya, jika sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penonaktifan PKP tidak melakukan klarifikasi atau klarifikasinya ditolak, maka DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan.
Oleh karena itu, Agus juga menjelaskan bahwa jika PKP nantinya ingin kembali membuat Faktur Pajak maka harus melakukan pendaftaran ulang untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sebab, secara sistem sudah tidak lagi terdaftar sebagai PKP.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6316c7b07ba9355d9e56caf7/Perkuat-Transparansi-Pajak-DJP-Gelar-Pertemuan-Kedua-Asia-Initiative" target="_blank" rel="noopener">Perkuat Transparansi Pajak, DJP Gelar Pertemuan Kedua Asia Initiative</a></h3>
Perlu diketahui, apabila ingin kembali melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP maka pengusaha harus menyampaikan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha pengusaha.
Selain itu, bisa juga melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tempat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Lalu, permohonannya juga harus disertai dengan lampiran dokumen pendukung lainnya.
Adapun, permohonan bisa dilakukan oleh Wajib Pajak, baik secara tertulis maupun elektronik. Permohonan pengukuhan PKP secara elektronik bisa dilakukan oleh Wajib Pajak melalui laman DJP di ereg.pajak.go.id.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk rutin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulannya.

Tak Lapor SPT Masa PPN, DJP Sebut PKP Bisa Dicabut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai konsultan pajak yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022. Beleid yang mulai berlaku pada 2 Desember 2022 ini menjadi perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.
Adapun, salah satu pertimbangan dalam PMK 175/2022 tersebut, yakni untuk mewujudkan profesionalisme dan independensi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014.
Salah satu perubahan ketentuan yang dimuat dalam PMK terbaru adalah mengenai izin praktik dan surat keterangan terdaftar. Izin praktik yang dimaksud adalah izin praktik konsultan pajak ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang telah ditunjuk.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63369ff5fa33631a29100073/DJP-Sebut-Tak-Ingin-Terlalu-Cepat-Tetapkan-e-Commerce-Sebagai-Pemungut-Ini-Dia-Alasannya!" target="_blank" rel="noopener">DJP Sebut Tak Ingin Terlalu Cepat Tetapkan e-Commerce Sebagai Pemungut, Ini Dia Alasannya!</a></h3>
Dalam ketentuan sebelumnya, izin praktik adalah izin praktik konsultan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang telah ditunjuk. Sementara itu, surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bagi asosiasi konsultan pajak yang sudah terdaftar di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan.
Dalam ketentuan sebelumnya, surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak bagi asosiasi konsultan pajak yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Seiring dengan perubahan tersebut, salah satu persyaratan orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak juga mengalami perubahan. Lewat PMK baru ini, orang perseorangan yang ingin menjadi konsultan pajak harus menjadi anggota pada satu asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/634fa3b7b577d80e8006c366/Punya-Masalah-Pajak?-Konsulin-Aja-di-Konsul-Pajak!" target="_blank" rel="noopener">Punya Masalah Pajak? Konsulin Aja di Konsul Pajak!</a></h3>
Perubahan tersebut juga berdampak pada Pasal 3, 5, 6, dan 7 terkait dengan izin praktik. Salah satu perubahannya tercantum pada Pasal 3 ayat (2), yaitu untuk memperoleh izin praktik, konsultan pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
Terbitnya PMK 175/2022 juga menambahkan pasal baru, yaitu Pasal 7A PMK 111/2014. Berdasarkan pasal 7A ayat (1) disebutkan bahwa proses permohonan izin praktik, peningkatan izin praktik, dan perpanjangan kartu izin praktik serta penerbitan izin praktik konsultan pajak dan kartu izin praktik dilaksanakan secara elektronik.
Apabila proses permohonan izin praktik, peningkatan izin praktik, dan perpanjangan kartu izin praktik serta penerbitan izin praktik konsultan pajak dan kartu izin praktik tidak bisa dilaksanakan secara elektronik, maka proses tersebut dilaksanakan secara manual.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan konsultan pajak sesungguhnya berpindah dari DJP ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sejak 9 September 2022 lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai konsultan pajak yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022. Beleid yang mulai berlaku pada 2 Desember 2022 ini menjadi perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. 

Kemenkeu Rilis Aturan Baru Terkait Konsultan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak hari ini mengadakan sosialisasi program&nbsp;VAT Refund&nbsp;bagi turis asing kepada sejumlah pengusaha ritel di Jakarta. Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pariwisata, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, serta ratusan peserta pengusaha toko ritel. Sosialisasi yang diadakan hari ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi program&nbsp;VAT Refund&nbsp;yang sebelumnya telah dilaksanakan di Denpasar, Bali pada 23 September 2019 dan akan diakhiri di Yogyakarta pada 30 September 2019.Sosialisasi ini dilakukan menyusul perubahan atas ketentuan program&nbsp;VAT Refund. Dalam skema baru yang berlaku mulai 1 Oktober 2019 ini turis asing dapat mengumpulkan struk barang belanjaan dengan nilai belanja paling kurang Rp500 ribu per struk (tidak harus dengan tanggal yang sama) dari berbagai toko ritel, dan setelah mencapai total Rp5 juta maka dapat mengajukan klaim pengembalian pajak pertambahan nilai.Permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai dilakukan di konter&nbsp;VAT Refund&nbsp;yang terletak di area sebelum konter&nbsp;check-in&nbsp;di bandara dengan menunjukkan paspor,&nbsp;boarding pass&nbsp;ke luar negeri, dan struk belanja. Konter&nbsp;VAT Refund&nbsp;terletak di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta; Bandara Ngurah Rai, Bali; Bandara Adisucipto, Yogyakarta; Bandara Juanda, Surabaya; dan Bandara Kualanamu, Medan.Dengan berlakunya skema baru ini pemerintah berharap akan semakin mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor ritel. Pemerintah juga berharap dengan dilonggarkannya ketentuan minimum belanja menjadi Rp500 ribu per struk yang dapat diakumulasikan akan mendorong semakin banyak pengusaha ritel dan pelaku UMKM yang ikut mendaftar sebagai peserta program&nbsp;VAT Refund.Saat ini program&nbsp;VAT Refund&nbsp;telah diikuti oleh 55 pengusaha ritel dengan 600 lebih toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2019 data hingga bulan Agustus menunjukkan jumlah permohonan yang diajukan mencapai sekitar 4000 klaim dengan nilai lebih dari Rp7,8 miliar. Jumlah klaim di tahun 2018 mencapai Rp11.2 miliar atau indikasi nilai belanja sebesar Rp112 miliar.

Permintaan pengembalian pajak pertambahan nilai dilakukan di konter VAT Refund yang terletak di area sebelum konter check-in di bandara dengan menunjukkan paspor, boarding pass ke luar negeri, dan struk belanja.

Ditjen Pajak Ajak Pengusaha Ritel dan UMKM Gabung Program VAT Refund bagi Turis

DJP Ditjen Pajak menanggapi pertanyaan dari Wajib Pajak yang menerima pesan singkat melalui Whatsapp dari pihak yang mengaku sebagai 'mitra DJP'.
Mengutip pengaduan yang dikirim melalui Twitter ke @kring_pajak, seorang wajib pajak menerima pesan dari beberapa orang yang mengaku sebagai perwakilan dari PT Marketing Sentratama Indonesia (Frontier). Perusahaan ini meminta izin untuk menghubungi wajib pajak lagi untuk wawancara telepon Whatsapp.
Menanggapi berita ini, pihak berwenang mengatakan mereka tidak dapat mengkonfirmasi keabsahan nomor ponsel yang digunakan untuk menghubungi wajib pajak. Namun, DJP memastikan memang ada pemeriksaan yang dilakukan pada Agustus-September 2022.
Menurut DJP, sekarang ini mereka belum mendapatkan informasi tentang angka tersebut, tetapi hal tersebut memang benar bahwa sedang ada survei kepuasan pelayanan dan efektivitas kegiatan dalam periode Agustus- September 2022.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/631ea951fa33631a29893f50/Pembinaan-dan-Pengawasan-Konsultan-Pajak-Pindah-Dari-DJP-ke-PPPK" target="_blank" rel="noopener">Pembinaan dan Pengawasan Konsultan Pajak Pindah Dari DJP ke PPPK</a></h3>
Sehubungan dengan hal ini, pemerintah telah menerbitkan pengumuman resminya di tautan. DJP secara resmi mengumumkan bahwa survei ini dikoordinasikan dengan PT Marketing Sentratama Indonesia (Frontier).
Survei ini bertujuan untuk mengetahui seberapa puas pengguna jasa atau stakeholders terhadap pelayanan yang diberikan DJP. Selain itu, survei ini juga dimaksudkan untuk menjaring opini publik tentang efektivitas kegiatan kehumasan dan sosialisasi DJP, serta untuk mendapatkan saran atau masukan mengenai perbaikan pelayanan, konsultasi, dan kehumasan di masa mendatang.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/632bd92dfa33631a29dc12ff/Fungsi-SIP-Bagi-Format-Baru-NITKU-Sebagai-NPWP-Cabang" target="_blank" rel="noopener">Fungsi SIP Bagi Format Baru NITKU Sebagai NPWP Cabang</a></h3>
DJP mengharapkan pengguna jasa DJP bersedia mengikuti survei dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh surveyor.
Pertanyaan ini diajukan melalui wawancara tidak langsung dengan menggunakan media rekaman online seperti Zoom meeting atau aplikasi sejenis, atau melalui rekaman telepon. Wajib Pajak didorong untuk memberikan tanggapan survei berdasarkan kondisi aktual yang dialami.
Menurut DJP, sebelum menghubungi penyidik, mereka pun akan mengirimkan tautan untuk mengonfirmasi kesediaan mereka untuk menyelesaikan survei melalui email dan/atau Whatsapp blast.&nbsp;

DJP Ditjen Pajak menanggapi pertanyaan dari Wajib Pajak yang menerima pesan singkat melalui Whatsapp dari pihak yang mengaku sebagai mitra DJP.

Wajib Pajak Terima Pesan Whatsapp Survei Pajak, Ini Kata DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan pertemuan kedua Asia Initiative. Adapun, acara ini digelar pada 31 Agustus 2022 sampai dengan 2 September 2022 di Bali. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara anggota Global Forum dan 5 organisasi internasional, baik secara tatap muka maupun online.
Dalam unggahannya di Twitter, DJP menyampaikan bahwa acara ini merupakan agenda high-level meeting dalam rangka membahas prioritas regional Asia di bidang transparansi perpajakan dan exchange of information.
DJP juga menjelaskan bahwa acara ini mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk menindaklanjuti First Asia Initiative Meeting dan Asia Initiative Ministerial Meeting and Signing Ceremony, yang mana pada 14 Juli 2022 lalu sebanyak 11 negara telah menandatangani Deklarasi Bali.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62d9172ca9ea8709cb18b309/Indonesia-dan-10-Negara-di-Asia-Sepakat-Tidak-Sembunyikan-Pengemplang-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Indonesia dan 10 Negara di Asia Sepakat Tidak Sembunyikan Pengemplang Pajak</a></h3>
Adapun, kesebelas negara tersebut diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Makau, Maladewa, Brunei Darussalam, dan India. Negara-negara yang tergabung dalam Asia Initiative sudah berkomitmen untuk memperkuat pertukaran informasi mengenai perpajakan.
Kedua, untuk membahas area kerja yang akan menjadi fokus dan prioritas Asia Initiative. Ketiga, untuk berdiskusi dan berbagi praktik terbaik mengenai penerapan pertukaran informasi keuangan yang efektif.
Keempat, untuk mendiskusikan pengalaman terkait penerapan voluntary disclosure program dengan dukungan exchanged of information. Kelima, untuk membicarakan upaya membangun kerangka beneficial ownership yang efektif. Keenam, untuk mempromosikan penggunaan exchange of information yang efektif pada administrasi perpajakan di Asia.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62e75401a9ea8709cb18b65d/Transparansi-Pajak-Pada-Presidensi-G20-Indonesia-" target="_blank" rel="noopener">Transparansi Pajak Pada Presidensi G20 Indonesia</a></h3>
Seperti diketahui bahwa dalam jangka pendek, transparansi pajak yang difasilitasi oleh Asia Initiative mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan dalam negeri atau domestic resource mobilization (DRM).
Sementara dalam jangka panjang, Asia Initiative mempunyai peran penting dalam upaya perang melawan penghindaran pajak, pengelakan pajak, serta praktik-praktik perpajakan yang tidak dibenarkan (unacceptable tax practices).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan pertemuan kedua Asia Initiative. Adapun acara ini digelar pada 31 Agustus 2022 sampai dengan 2 September 2022 di Bali. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara anggota Global Forum dan 5 organisasi internasional, baik secara tatap muka maupun online.

Perkuat Transparansi Pajak, DJP Gelar Pertemuan Kedua Asia Initiative

CRM adalah proses manajemen risiko kepatuhan wajib pajak yang komprehensif yang mencakup identifikasi, pemetaan, pemodelan, mitigasi, dan penilaian risiko kepatuhan wajib pajak.
Ditjen Pajak menggunakan sistem CRM untuk melakukan pengawasan baik dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan.
Pengembangan CRM dan intelijen bisnis (BI) merupakan sistem penting untuk memenuhi kebutuhan DJP yang kompleks dan meningkatkan kepatuhan dan layanan kepada wajib pajak. DJP saat ini sedang mengembangkan CRM untuk berbagai fungsi termasuk ekstensifikasi, pengawasan dan pemeriksaan, penagihan, transfer pricing, edukasi perpajakan, penilaian, penegakan hukum, pelayanan, dan keberatan. DJP juga telah melalui empat fase dalam pengembangan CRM dan BI.
CRM&nbsp; DJP mencakup empat aspek utama: struktur organisasi, kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan ekosistem.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6311a576767ce5265ee938bc/Berakhir-September-2022-DJP-Evaluasi-Insentif-PPN-DTP-Rumah" target="_blank" rel="noopener">Berakhir September 2022, DJP Evaluasi Insentif PPN DTP Rumah</a></h3>
Adapun, Pengembangan CRM dan BI bertujuan untuk menjadikan DJP sebagai organisasi berbasis data. Namun, karena pengelolaan big data analytics secara teoritis melibatkan empat level, DJP harus melalui beberapa tahapan untuk mencapai tujuan tersebut.
Pada tahap awal, DJP menyiapkan dashboard yang berisi data dasar seperti pengenalan pendapatan. Di tahap selanjutnya, ada tingkat diagnostik. Pada tahap ini, data dan informasi&nbsp; dapat diolah dan diuji lebih awal, karena Indonesia menganut sistem self-assessment. Misalnya, kepatuhan pajak.
Perbandingan dengan data lain juga diperlukan pada tahap ini. Data yang disimpan DJP, seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), bukti pemotongan, faktur pajak, dan data lainnya yang diperoleh dari lembaga, lembaga, asosiasi dan pihak lain.
(DJP) telah menunjukkan bahwa upaya untuk menaikkan tarif pajak memerlukan terobosan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6327d20afa33631a29c22832/9-CRM-Diintegrasikan-Bulan-September-Simak-Kata-DJP-" target="_blank" rel="noopener">9 CRM Diintegrasikan Bulan September, Simak Kata DJP</a></h3>
Kasubdit Potensi Perpajakan Dit. Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Haryo Abduh Suryo Negoro mengatakan, tarif pajak Indonesia perlu lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenakan, tarif pajak tahun 2019 sebesar 11,6%, masih jauh dari rata-rata Negara di Asia. Haryo menjelaskan, tarif pajak negara anggota OECD dalam situasi pra-pandemi Covid-19 sebesar 33,8 dari PDB tahun 2019.&nbsp;
Ia mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi DJP dalam menaikkan tarif pajak adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, hanya 46.000 pekerja DJP yang melayani penduduk Indonesia yang berjumlah 273 juta jiwa.
Dengan demikian, rasio pelayanan pajak terhadap penduduk adalah 1:6.000, dengan satu pegawai DJP mencapai 6.000 penduduk. Angka ini jauh dari ideal, karena rasio negara-negara anggota OECD adalah 1:1.300.

CRM adalah proses manajemen risiko kepatuhan wajib pajak yang komprehensif yang mencakup identifikasi, pemetaan, pemodelan, mitigasi, dan penilaian risiko kepatuhan wajib pajak.

Ditjen Pajak Kembangkan CRM-BI, Ini 4 Aspek Yang Perlu Diketahui

Jakarta, 23 Agustus 2019&nbsp;– Untuk membantu Program Jaminan Kesehatan Nasional serta likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pemerintah perlu melakukan perubahan ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.Peraturan Menteri Keuangan yang mulai berlaku pada 19 Agustus 2019 ini memasukkan pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan dalam daftar Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang berarti kepada mereka diberikan Pengembalian Pendahuluan (restitusi dipercepat) atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak.Pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan sering bertransaksi dengan rumah sakit negeri (sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai) yang merupakan mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dipercepat, maka pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan akan terbantu likuiditasnya dan pada akhirnya skema ini mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.Untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan informasi lain seputar perpajakan serta berbagai program dan layanan yang disediakan DJP, kunjungi&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/" target="_blank">www.pajak.go.id</a>.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Info DJP

Fokus

Langganan Info Terbaru