Bandung

Bali

Jakarta

<h2>Syarat &amp; Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku</h2>Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan pengguna layanan Pajakku (selanjutnya disebut “Pengguna”) untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.Untuk selanjutnya, terdapat Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku yang akan mengatur mengenai akses dan/atau penggunaan Pengguna terhadap produk dan layanan aplikasi perpajakan dari Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada sistem iOS dan Playstore.Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan kepercayaan yang maksimal terhadap Pengguna atas layanan Pajakku yang dijelaskan pada poin 7 tentang Peraturan Terkait pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini.Kemudian, dengan mendaftar dan/atau menggunakan Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap telah membaca, memahami, menyetujui dan akan mematuhi ketentuan yang tercantum di bawah ini. Syarat dan Ketentuan ini juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kebijakan Privasi Pajakku dan End User License Agreement/Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.1. Definisi1.1. PT Mitra Pajakku (Pajakku) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2005 melalui surat keputusan SK Kep No. 20/PJ/2005 hingga perubahan Surat Keputusan terakhir, sebagai berikut:<ol><li>&nbsp;<ol><li>SK KEP-217/PJ/2015 Penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li><li>SK KEP-126/PJ/2016 Penyelenggara Layanan Kode Biling</li><li>SK KEP-19/PJ/2018 Penyelenggara Layanan e-Faktur Host to Host (H2H)</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Perpanjangan Penunjukan sebagai Penyalur SPT Elektronik</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyedia Aplikasi Pembuatan Kode Biling</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyelenggara e-Faktur Host to Host (H2H)</li><li>SK KEP-617/PJ/2019 Penyelenggara Layanan Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H)</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan Kode Billing</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li><li>SK KEP-379/PJ/2020 Penyediaan Layanan Validasi Status Wajib Pajak</li><li>SK KEP-380/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan</li><li>SK KEP-388/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan</li><li>SK KEP-89/PJ/2021 Penyaluran SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li><li>SK KEP-428/PJ/2021 Penunjukan ulang sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li><li>SK KEP-537/PJ/2021 Penyelenggaraan layanan API validasi SPT</li><li>SK KEP-211/PJ/2022 Penyelenggaraan layanan API SPT Pemungut Bea Meterai</li></ol></li></ol>Serta ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) melalui SK KEP 159/PB/2020.Dan ditunjuk oleh Peruri sebagai distributor meterai elektronik melalui Surat Perjanjian no. SP-956/IX/20201.2. DJP adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia1.3. DJPB adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia1.4. Syarat &amp; Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Pajakku yang memberikan informasi mengenai seperangkat peraturan yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Pajakku, serta tata cara Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Sistem Layanan Aplikasi Pajakku.1.5. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada badan hukum, karyawan, penerima kuasa yang sah dari badan hukum atau perseorangan.1.6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.1.7. Passphrase atau umum disebut kata sandi (password) merupakan serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai kunci untuk mengakses akun Pengguna.1.8. Cookie adalah bagian kecil teks yang digunakan untuk menyimpan informasi di browser web, menerima identifikasi dan informasi lain di komputer dan perangkat lainnya.1.9. Kebijakan Privasi adalah ketentuan kebijakan privasi atas Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku sebagaimana tercantum dalam Situs <a href="https://www.pajakku.com/legal/PP/Kebijakan-Privasi">kebijakan privasi</a>2. Akun dan Kata Sandi2.1. Untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar pada Layanan Aplikasi Pajakku dengan melengkapi data-data yang diminta pada saat pendaftaran akun. Pengguna menjamin informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, akurat dan lengkap secara identitas hukum.2.2. Pajakku secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi pada email terdaftar untuk mengkonfirmasi bahwa akun tersebut benar dibuat oleh Pengguna sebagai proses verifikasi.2.3 Pengguna wajib menyetujui dan melakukan verifikasi, serta menjalankan prosedur dan arahan yang ditentukan oleh Pajakku2.4. Pengguna sepenuhnya bertanggungjawab untuk memanfatkan, mengelola, menyimpan, merubah, menjaga, menghapus kata sandi dan akun, serta atas penggunaan akses yang sah maupun tidak sah yang terjadi di bawah akun pengguna.3. Persetujuan3.1. Pajakku tidak menjual data pengguna kepada Pihak Eksternal dan tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi pengguna secara langsung.3.2. Pengguna memberikan kewenangan kepada Pajakku untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses dan menganalisis data pengguna untuk meningkatkan kualitas Layanan Aplikasi Pajakku.3.3. Pajakku hanya akan memberikan data pengguna kepada pihak terkait atau pihak yang diberi wewenang oleh Pajakku. Penyebarluasan data hanya akan dilakukan kepada pihak yang diizinkan oleh Pengguna.3.4. Pengguna memberikan izin kepada Pajakku untuk memanfaatkan cookie dan melakukan pengiriman pesan pemasaran elektronik, dan update yang perlu diketahui oleh pengguna melalui alamat email dan/atau melalui nomor telepon terdaftar.3.5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dengan risiko Pengguna sendiri.3.6. Pajakku berhak kapanpun mengungkapkan informasi jika dianggap perlu untuk mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan Lembaga Negara yang berlaku, secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan kebijaksanaan Pajakku.3.7. Pajakku dengan upaya terbaik menyediakan layanan untuk Pengguna, namun tidak memberikan jaminan bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.3.8. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 3.7. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik.3.9. Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.4. LaranganSelama menggunakan layanan Aplikasi Pajakku, pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :4.1. Mengakses atau mencoba mendapatkan akses selain dari hak atau wewenang Pengguna.4.2. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan.4.3. Meneliti, memindai, atau menguji kerentanan Layanan Aplikasi pajakku atau sistem maupun jaringan terkait, atau mengganggu langkah pengamanan atau pemeriksaan autentikasi yang digunakan terkait Layanan Aplikasi Pajakku atau sistem dan jaringannya.4.4. Melakukan tindakan yang merugikan atau menimbulkan ancaman terhadap Pajakku, termasuk menyebarkan virus, menimbulkan kelebihan beban atau mengirim spam.4.5. Memalsukan identitas pribadi, perusahaan, atau afiliasi Anda sebagai orang lain atau entitas hukum lain.4.6. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku untuk meraup keuntungan finansial &amp; non finansial dari diri sendiri atau orang lain lain, tanpa persetujuan Pajakku.4.7. Pajakku berhak untuk membatasi atau meniadakan sama sekali akses Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku lebih lanjut jika penggunaan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.4.8. Pajakku berdasarkan kebijakan sendiri, berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses atau penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna apabila Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.4.9. Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia4.10. Setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.5. Batasan Tanggung Jawab Pajakku5.1. Pajakku tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan (human error) dan atas segala dampak kerugian yang timbul akibat tindakan pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.5.2. Pajakku tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:5.2.1 Kesalahan dan/atau ketidak akuratan data dalam sistem yang di masukkan Pengguna;5.2.2 Perubahan kebijakan akibat peraturan baru dari seluruh otoritas yang berwenang; dan/atau5.2.3. Gangguan server atau koneksi internet Pengguna saat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.5.3. Pajakku telah memenuhi standarisasi:<ol><li>&nbsp;<ol><li>ISO 27001:2013 tentang Information Security Management</li><li>ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems</li><li>ISO 20000-1 :2018 tentang Service Management System Requirements</li><li>Penetration Test (Pentest) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.</li><li>User Acceptance Testing (UAT) dari DJP</li><li>User Acceptance Testing (UAT) &amp; System Integration Testing (SIT) dari DJPb</li></ol></li></ol>6. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan6.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.6.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Syarat &amp; Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.7. Peraturan TerkaitSyarat dan Ketentuan ini merupakan salah satu kewajiban Pajakku untuk memenuhi Peraturan-Peraturan antara lain :7.1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen7.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan7.3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan7.4. Permenkominfo No 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi7.5. Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik7.6. Permenkominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat7.7. Perben No 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan7.8. General Data Protection Regulation (GDPR).&nbsp;Syarat dan Ketentuan Pajakku dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun perubahan praktik pengolahan data yang dilakukan oleh Pajakku. Oleh karenanya pengguna diminta secara berkala membaca Syarat dan Ketentuan Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com</a>Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan ini serta perubahannya.Saya (Pengguna) SetujuKontakApabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Syarat & Ketentuan

<h2>Kebijakan Privasi Pajakku</h2>Pajakku sangat menghormati privasi Pengguna dan selalu berupaya untuk melindungi data yang diberikan oleh Pengguna. Pajakku melakukan perlindungan data Pengguna dengan mengacu pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, The EU General Data Protection Regulation, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diterbitkan yang berhubungan dengan ketentuan ini.Kebijakan Privasi Pajakku (selanjutnya akan disebut “Kebijakan Privasi”) akan menjelaskan bagaimana Pajakku memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, menyimpan, mengubah, mengelola dan/atau mempergunakan data Pengguna atau informasi yang Pengguna berikan saat Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dan pihak ketigaPengguna mengakui bahwa ia telah diberitahukan dan memahami ketentuan Kebijakan Privasi ini serta Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Pajakku untuk memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, mengelola dan/atau mempergunakan data tersebut untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi.Kebijakan Privasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.Versi Kebijakan Privasi ini berlaku mulai tanggal 17 November 2021.1. Data Pengguna1.1. Data Pribadi Pengguna“Data Pribadi” mencakup semua data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan dan tidak terbatas data diri Pengguna, antara lain:Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, alamat e-mail, nomor handphone/telepon dan nama pengguna (username) untuk mengakses Layanan aplikasi Pajakku, data perusahaan yang Pengguna berikan pada Pajakku, alamat IP (lokasi), cookie, data transaksi serta jabatan, identitas perpajakan digital maupun non digital, perekaman wajah. Data ini diperlukan untuk memproses segala bentuk permintaan, aktivitas maupun transaksi yang dilakukan oleh Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pembayaran LPL (Lembaga Persepsi Lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.2. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi PenggunaPajakku memperoleh data Pengguna pada saat Pengguna mendaftarkan diri dan mulai mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, yang berkaitan dengan:1.2.1. Informasi Lisensi/LanggananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada produk atau layanan yang Pengguna gunakan, periode berlangganan, kuota, cara pembayaran, dan cookie. Data ini diperlukan sebagai referensi bagi Pajakku untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang Pajakku berikan untuk Pengguna.1.2.2.&nbsp; Informasi LayananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada bagaimana Pengguna mengakses layanan Aplikasi Pajakku, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk mengakses produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maupun fitur yang paling sering Pengguna gunakan. Data ini diperlukan untuk mengembangkan Layanan Aplikasi Pajakku agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.1.2.3. Peristiwa Sistem OperasiData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada gangguan yang dialami Pengguna, fitur yang mengalami error pada saat Pengguna menggunakan produk dan layanan Pajakku. Data ini diperlukan oleh tim Pajakku sebagati bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk mencapai kepuasan pengguna.1.3.&nbsp; &nbsp;Pemprosesan dan Penggunaan Data PenggunaPajakku menggunakan data Pengguna yang diperoleh dan dikumpulkan dari Pengguna untuk tujuan hal-hal sebagai berikut:1.3.1. Memproses segala bentuk keperluan yang dibutuhkan Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.3.2. Pajakku hanya akan memproses data yang diberikan oleh Pengguna sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menurut ketentuan Article 6 General Data Protection Regulation.1.3.3. Pajakku melakukan kegiatan internal yang diperlukan untuk menyediakan layanan, seperti pemecahan masalah software, bug, permasalahan operasional, melakukan analisis data, pengujian, penelitian, dan menganalisis kecenderungan penggunaan dan aktivitas.1.3.4. Melakukan pengawasan dan/atau melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan.1.3.5. Menganalisis aktivitas pengguna, perilaku, dan data demografis termasuk tren dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di Layanan Aplikasi Pajakku.1.3.6. Mengirimkan pesan pemasaran secara langsung ataupun yang ditujukkan, iklan, survei, dan informasi sehubungan dengan penawaran promosi.1.3.7. Penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian produk guna meningkatkan keamanan Layanan Aplikasi Pajakku, serta mengembangkan fitur dan produk baru.1.3.8. Menggunakan, menyalin, mengirim, menyimpan dan melakukan backup data Pengguna dengan tujuan untuk keperluan Pengguna.2.&nbsp; Pengungkapan Data PenggunaKerahasiaan Informasi Pribadi anda adalah hal yang terpenting bagi kami. Kami akan memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dan Informasi Pribadi anda. Kecuali apabila diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut:2.1. Data Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga dengan izin Pengguna, merupakan tanggung jawab Pengguna dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tanggung jawab terhadap segala penyalahgunaan data Pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga.2.2. Pajakku jika diperlukan berhak untuk tidak memberikan Data Pengguna kepada pihak ketiga (walaupun Pengguna telah memberikan izin) apabila Pajakku meyakini bahwa pemberian Data Pengguna tersebut dapat merugikan atau membahayakan Pajakku, melanggar Kebijakan Privasi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.2.3. Dalam keadaan tertentu, Pajakku mungkin perlu untuk menggunakan ataupun mengungkapkan Data Pribadi Pengguna untuk tujuan penegakan hukum atau untuk pemenuhan persyaratan dan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal terjadinya sengketa atau proses hukum antara Pengguna dan Pajakku, atau dugaan tindak pidana.2.4. Seluruh tim Pajakku serta afiliasinya telah menerapkan Sistem Management Keamanan Informasi (Information Security Management) berdasarkan ISO 27001 secara berkala.2.5. Berkaitan dengan poin 2.4. terkait ISO, seluruh tim Pajakku serta afiliasinya juga telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems dan ISO 20000-1:2018 tentang Service Management System Requirements untuk semakin meningkatkan kepercayaan Pengguna terhadap Layanan Pajakku di luar ruang lingkup keamanan Data Pengguna3. Cookie3.1. Cookie adalah berkas data kecil yang ditempatkan browser Anda pada komputer atau perangkat seluler Anda. Dengan cookie, situs web tersebut dapat "mengingat" tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu.3.2. Cookie tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan akses data lain yang Pengguna miliki di perangkat komputer Pengguna, selain dari yang telah Pengguna setujui untuk disampaikan.3.3. Perangkat komputer Pengguna akan menerima cookie secara otomatis, namun Pengguna dapat mengatur browser mereka untuk menolak beberapa jenis cookie tertentu atau cookie yang lebih spesifik. Di samping itu, pengguna dapat menghapus cookie kapan saja.3.4. Pajakku menggunakan fitur Google Analytics Demographics and Interest. Data yang Pajakku peroleh dari fitur tersebut, seperti umur, jenis kelamin, minat Pengguna dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi Pengguna akan Pajakku gunakan untuk pengembangan fitur, fasilitas, dan/atau konten yang terdapat pada Situs Pajakku. Jika Pengguna tidak ingin data miliknya terlacak oleh Google Analytics, Pengguna dapat menggunakan Add-On Google Analytics Opt-Out Browser.3.5. Pajakku dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak ketiga dalam rangka meningkatkan layanan dan konten Pajakku, termasuk diantaranya ialah penilaian, penyesuaian, dan penyajian iklan kepada setiap Pengguna berdasarkan minat atau riwayat kunjungan. Jika Pengguna tidak ingin iklan ditampilkan berdasarkan penyesuaian tersebut, maka Pengguna dapat mengaturnya melalui browser.4. Pembatasan Pemrosesan Data4.1. Pajakku memberikan pilihan kepada Pengguna untuk tidak memberikan data Pengguna dan/atau mencabut seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Pajakku.4.2. Apabila Pengguna memutuskan untuk tidak memberikan datanya dan/atau mencabut seluruh persetujuan sebagaimana dimaksud, maka Pengguna tidak dapat mengakses atau mendapatkan produk atau layanan Pajakku.4.3. Persetujuan untuk memberikan atau tidak memberikan atau menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan oleh Pengguna akan diatur terpisah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku.5. Hak PenggunaPengguna memiliki hak, diantaranya:5.1. Hak Akses yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh konfirmasi dari Pajakku mengenai data Pengguna yang dikumpulkan dan dikelola, dari mana data pribadi itu diambil dan bagaimana data tersebut diproses, sekaligus hak untuk memperoleh salinan data pribadi tersebut.5.2. Hak Pembetulan yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh pembetulan data Pengguna yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang diri Pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembetulan dapat melakukan permintaan pembetulan dengan mengirim request kepada Pajakku.5.3. Hak Penghapusan yaitu Hak Pengguna untuk menghapus data pribadi Pengguna.5.4. Hak Membatasi Pengolahan Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengajukan pembatasan pengolahan data dalam keadaan-keadaan tertentu. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi apabila ada perbaikan atau penghapusan data Pengguna.5.5. Hak Portabilitas Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengunduh data Pengguna yang ada pada Pajakku.6. Penyimpanan dan Penghapusan Data Penggguna6.1. Data Pengguna yang dikumpulkan oleh Pajakku akan disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajakku akan menyimpan data Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.6.2. Pajakku melindungi setiap data Pengguna yang disimpan dalam Sistem Layanan Pajakku, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan yang tidak sah6.3. Pajakku akan menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi segera setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tidak lagi dibutuhkan untuk Sistem Layanan Pajakku7. Perbaikan Data Pribadi Pengguna7.1. Pengguna wajib memberikan pemberitahuan kepada Pajakku tentang segala perubahan Data Pengguna atau jika ada kesalahan dalam Data Pribadi Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku.7.2. Pengguna dapat mengakses atau mengoreksi Data Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku. Namun demikian, terhadap permohonan akses tersebut hanya akan diproses Pajakku apabila Pengguna telah menyerahkan bukti identitas Pengguna yang memadai untuk melakukan akses atau koreksi terhadap data tersebut.8. Tautan Ke Situs Pihak Ketiga8.1. Layanan Aplikasi Pajakku dapat berisi tautan ke situs Pihak Ketiga. Pajakku tidak bertanggung jawab atas perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penggunaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi anda oleh Pihak Ketiga tersebut. Jika Anda memberikan informasi langsung ke situs tersebut, kebijakan privasi dan ketentuan layanan di situs tersebut akan berlaku, dan Kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan informasi atau kebijakan privasi dari situs tersebut.9. Pengungkapan Data Dari dan Untuk Pihak Ketiga9.1. Bila diperlukan Pajakku diizinkan untuk melakukan pengungkapan Data Pengguna kepada Pihak Ketiga sejauh data tersebut adalah hasil dari data Pengguna yang sudah diproses (processed data) oleh Pajakku dalam sistem Layanan Pajakku.9.2. Pajakku sejauh diperlukan, diizinkan melakukan pengungkapan data yang diperoleh dari Pihak Ketiga sejauh data tersebut dipergunakan untuk memaksimalkan Layanan Pajakku10. Platform Pihak Ketiga10.1. Aplikasi, situs web, dan materi pemasaran dapat berisi tautan ke situs web yang dioperasikan oleh Pihak Ketiga. Kami tidak mengendalikan atau menerima pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk situs web ini dan untuk pengumpulan, penggunaan, pemeliharaan, berbagi, atau pengungkapan data dan informasi oleh Pihak Ketiga tersebut. Anda dapat membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari situs web Pihak Ketiga tersebut untuk mengetahui bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi anda.10.2. Saat anda menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat/website termasuk pada handphone, laptop, gadget, serta perangkat gawai lainnya untuk keperluan autentikasi, harap dicatat bahwa kami tidak menyimpan data biometrik tersebut. Kecuali diberitahukan lain kepada Anda, data tersebut tersimpan di perangkat Anda dan dapat disimpan oleh pihak ketiga, seperti pembuat perangkat Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas setiap akses tidak sah atau kerugian apapun atas data biometrik yang tersimpan di perangkat Anda.10.3. Iklan yang terdapat pada Layanan Aplikasi Pajakku, situs web, dan Materi Pemasaran kami berfungsi sebagai tautan ke situs web pengiklan dan dengan demikian segala informasi yang mereka kumpulkan berdasarkan klik anda pada tautan tersebut akan dikumpulkan dan digunakan oleh pengiklan yang relevan sesuai dengan kebijakan privasi pengiklan tersebut.11. Pengaduan Terkait Perlindungan Data Pengguna11.1. Jika Pengguna memiliki kekhawatiran tentang penanganan atau perlakuan Pajakku terhadap Data Pribadi Pengguna atau jika Pengguna yakin bahwa privasinya telah dilanggar, Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui layanan pelanggan Pajakku atau kepada kontak Pajakku yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini dengan menjelaskan identitas dan sifat keluhan Pengguna.11.2. Pajakku akan menyelidiki keluhan Pengguna dan berupaya untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut dalam kurun waktu yang wajar setelah menerima keluhan yang disampaikan oleh Pengguna.12. Hubungi kamiJika Pengguna memiliki pertanyaan ataupun kritik, maupun saran mengenai kebijakan privasi ini atau ingin mendapatkan akses atau koreksi terhadap data pribadinya, silahkan hubungi kami melalui <a href="mailto:info@pajakku.com">info@pajakku.com</a>13. Pembaruan Kebijakan Privasi13.1. Pajakku dapat untuk setiap saat mengubah, memperbarui, dan/atau menambahkan sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini, sesuai dengan bisnis Pajakku ke depan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Situs maupun Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi.

Kebijakan Privasi

<h2>Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan Pengguna layanan Pajakku untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Perjanjian Lisensi&rdquo;) yang akan mengatur mengenai persyaratan yang harus diperhatikan Pengguna Akhir (selanjutnya disebut "Pengguna") sebelum Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku. Perjanjian Lisensi ini memberikan perlindungan kepada Pengguna terhadap layanan Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada system iOS dan Playstore. Pengguna merupakan Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini. Perjanjian Lisensi ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Pengguna dengan Pajakku.
Perjanjian Lisensi ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang hal yang sama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan lebih mendalam pada Perjanjian Lisensi ini.
Dengan menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini, Pengguna menyatakan bahwa Pengguna cakap untuk mengadakan perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Pengguna menyetujui Persetujuan Lisensi ini. Pengguna menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini atas nama diri sendiri/entitas manapun yang Pengguna wakili dan atas nama orang lain yang mengakses/menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat yang Pengguna miliki/kendalikan dan atau menggunakan akun Pengguna pada Layanan Aplikasi Pajakku. Pengguna dan pihak yang diwakilkan oleh pengguna bertanggung jawab atas penggunaan oleh orang lain tersebut dan kepatuhan mereka atas ketentuan- ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini.
&nbsp;
1. Definisi
1.1. &ldquo;Pajakku&rdquo; adalah Pemberi Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini.
1.2. &ldquo;Lisensi&rdquo; adalah izin yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3. &ldquo;Periode berlangganan&rdquo; adalah jangka waktu Pengguna dapat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Pengguna dengan Pajakku.
1.4. &ldquo;Pembaruan&rdquo; berarti setiap peningkatan, penambahan, pengurangan, atau penggantian Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pajakku. Pembaruan dapat mencakup penambahan dan penghilangan fitur atau fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Layanan Aplikasi Pajakku, atau dapat menggantikannya secara menyeluruh.
1.5. &ldquo;Sengketa" berarti setiap permasalahan, perselisihan, tindakan, klaim, atau kontroversi antara Pengguna dan Pajakku sehubungan dengan penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku baik berdasarkan kontrak, undang-undang, regulasi, ketentuan perbuatan melawan hukum (termasuk pemalsuan, pernyataan palsu, penipuan atau kelalaian).
1.6. &ldquo;Kuota&rdquo; berarti jumlah batas maksimal atau minimal yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna terkait batasan sesuai dengan Layanan Aplikasi Perpajakan yang telah dipilih dan disepakati oleh Pengguna dan Pajakku
1.7. &ldquo;Ketentuan yang Berlaku&rdquo; adalah segala hal yang termasuk di dalamnya Perjanjian Lisensi ini, Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku.
2. Lisensi
2.1. Pajakku dengan ini meminjamkan Pengguna hak/lisensi yang terbatas, tidak dapat dialihkan, dan tidak komersial untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku, termasuk semua perpanjangan atau pembaruan periode yang disepakati (&ldquo;Periode Berlangganan&rdquo;), serta kuota, dan hal lainnya dengan ketentuan Pengguna menyetujui Perjanjian Lisensi ini. Layanan Aplikasi Pajakku tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga di luar afiliasinya.
2.2. Pajakku memberi Pengguna hak/lisensi komersial terpisah kepada pihak tertentu untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku.
2.3. Seluruh hak untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku diberikan hanya berdasarkan lisensi dan Pengguna tidak diberikan hak kepemilikan atau kepentingan apapun atas Layanan Aplikasi Pajakku. Seluruh akses serta penggunaan dari Pengguna terhadap Layanan Aplikasi Pajakku ini patuh pada ketentuan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ini termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.4. Setelah masa berlaku atau kuota penggunaan berakhir, maka secara otomatis hak/lisensi tersebut sebaimana disebutkan di poin 2.1 akan kembali kepada Pajakku, serta Pajakku berhak menutup akun yang digunakan oleh Pengguna
3. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku
3.1. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pengguna selain yang diizinkan pada Perjanjian Lisensi ini dan telah disetujui oleh Pajakku merupakan pelanggaran atas Perjanjian Lisensi ini sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.2. Dalam hal Layanan Aplikasi Pajakku diperuntukkan bagi penggunaan perusahaan atau konsultan atau freelance ataupun suatu lembaga maka Pengguna bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap Perjanjian Lisensi ini, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau suatu Lembaga tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Pengguna yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau Lembaga yang menaunginya.
3.3. Pihak Ketiga yang menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Hak Kepemilikan
4.1. Layanan Aplikasi Pajakku merupakan kekayaan intelektual Pajakku yang dilindungi oleh undang-undang, Penjelasan I Bagian Umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur, organisasi, bisnis proses, arsitektur serta kode komputer perangkat lunak atau keras apapun merupakan rahasia dagang dan informasi rahasia milik Pajakku.
4.2. Semua hak atas Layanan Aplikasi Pajakku (semua hak cipta, paten, hak rahasia dagang, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain yang terkait) adalah milik Pajakku dan Pengguna hanya memiliki hak untuk memakainya
4.3. Setiap ide, komentar, kritik atau saran, termasuk namun tidak terbatas pada konteks yang disampaikan oleh Pengguna terkait Layanan Aplikasi Pajakku, dianggap bahwa Pengguna memberikan hak dan lisensi kepada Pajakku untuk menyimpan dan menggunakan hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya untuk tujuan apapun terkait produk atau Layanan Aplikasi Pajakku, tanpa memberikan kompensasi kepada Pengguna dan tanpa persetujuan Pengguna atas penyimpanan atau penggunaan tersebut.
5. Pembaruan
5.1. Selama Periode Berlangganan, dengan tanpa pemberitahuan dari Pajakku kepada Pengguna, Pajakku dapat melakukan Pembaruan.
5.2. Apabila Pengguna sudah menggunakan versi terbaru dari Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna tidak lagi dapat menggunakan versi Layanan Aplikasi sebelumnya.
6. Pemberhentian atau Pengakhiran, dan Penghapusan Akun
Pajakku dapat melakukan pemberhentian, pengakhiran, dan penghapusan akun lisensi jika:
6.1. Pengguna melanggar Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, atau kebijakan privasi, serta Syarat dan Ketentuan;
6.2. Diharuskan untuk dicabut berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku atau ada instruksi yang diberikan dari Pemerintahan kepada Pajakku yang mengharuskan suatu Layanan Aplikasi Pajakku dicabut.
6.3. Pajakku memutuskan bahwa Pengguna telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini sehingga menyebabkan sengketa, maka Pajakku dapat mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan-kepentingannya seperti penutupan akses atau penggunaan atas sebagian atau keseluruhan Layanan Aplikasi Pajakku.
6.4. Pajakku berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini.
7. Larangan
Selama menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
7.1. Melisensikan kembali, memodifikasi, mengubah, mengadaptasi atau menerjemahkan bagian apapun dari Layanan Aplikasi Pajakku.
7.2. Membuat produk turunan, mencoba untuk menciptakan kode pemograman, menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak resmi, ilegal, palsu, atau yang telah termodifikasi dari Layanan Aplikasi Pajakku yang sekiranya dapat merugikan maupun tidak merugikan Pajakku secara komersial.
7.3. Memanfaatkan hak cipta yang dimiliki oleh Pajakku atau melakukan plagiarisme terhadap Layanan Aplikasi Pajakku sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
7.4. Melakukan hal-hal yang merugikan negara dengan menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
7.5. Melanggar segala hukum, peraturan atau undang-undang yang berlaku atau hak-hak dari Pajakku atau pihak ketiga sehubungan dengan akses atau penggunaan Pengguna Akhir atas Layanan Aplikasi Pajakku.
7.6. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan sesuai dengan larangan yang diatur dalam Pasal 32 &ndash; 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7.7. Melakukan segala jenis tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun pada data center/hardware milik Pajakku
7.8. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku apabila Pengguna belum membayarkan biaya yang telah disepakati sesuai dengan periode atau tanggal, serta kuota yang disepakati
8. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku diberikan tanpa adanya jaminan-jaminan baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
8.2. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 8.1. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik
8.3. Dalam keadaan apapun (secara langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau sebagai akibat) Pajakku tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan data, kehilangan keuntungan atau bentuk-bentuk kehilangan dan kerusakan lainnya yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.4. Pajakku tidak bertanggung jawab atas adanya kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran pajak, serta kesalahan pembubuhan materai yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.5. Pajakku tidak bertanggung jawab atas sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas negara akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.6. Pembatasan-pembatasan ini ditafsirkan untuk berlaku seluas-luasnya sejauh mana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Pemrosesan Data Pengguna
Pemrosesan Data Pengguna dituliskan secara lengkap dalam dokumen terpisah yaitu pada Kebijakan Privasi Pajakku yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian Lisensi ini. Pengguna diharapkan membaca Kebijakan Privasi Pajakku dan dianggap telah membaca Kebijakan Privasi Pajakku ketika menyetujui Perjanjian Lisensi ini.
10. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
10.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
10.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
10.3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 10.1. dan 10.2. di atas, apabila terdapat hubungan kerja sama antara Pajakku dan Pengguna yang menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di luar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal tersebut diperbolehkan sejauh disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna.
11. Pembebasan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga
Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan seluruh otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
12. Lain-Lain
12.1. Apabila ada ketentuan pada Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak terkena dampak dan dinyatakan tetap berlaku.
12.2. Pengguna menyetujui bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini akan menyebabkan kerugian dan tidak dapat hanya diperbaiki dengan ganti rugi secara materiil, melainkan perlu adanya penggantian secara immateriil (merusak nama baik atau reputasi Pajakku baik secara sengaja maupun tidak disengaja) namun Pajakku juga berhak atas penggantian-penggantian lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.
12.3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini yang dilakukan Pengguna dan merugikan Pajakku, maka Pajakku berhak untuk :
<ul>
<li>&nbsp;
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
melaksanakan asas peradilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diinterpretasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun
menyampaikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Pengguna kepada Pajakku,mana yang disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna
Pajakku dapat merevisi Perjanjian Lisensi ini kapan saja tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna karena dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang- undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun penambahan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pajakku. Pajakku mungkin mengharuskan Pengguna menyetujui perubahan Perjanjian Lisensi ini agar dapat terus menggunakan semua Layanan Aplikasi Pajakku yang telah Pengguna beli sebelumnya. Apabila Pengguna menolak menerima perubahan Perjanjian Lisensi ini, Pajakku dapat mengakhiri penggunaan atas Layanan Aplikasi Pajakku yang terdampak.
Oleh karenanya Pengguna diminta secara berkala membaca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com.</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Perjanjian Lisensi

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).Perekaman data transaksiAutomatic mapping jenis pajak terhutangMenghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutangMelakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusmentMembuat SPT Tahuanan Badan

Sistem Informasi Perpajakan

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran PajakLolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang PribadiMulti NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPNReal Time Terkoneksi Server DJPProses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam SeketikaLolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:- Registrasi Wajib Pajak- Validasi NPWP- Konfirmasi status Wajib PajakLolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (Pasal 21 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office dan Support Pajakku beralih menjadi 0804 1 501 501

Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021

Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai.

Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah, Pajakku setia menghadirkan solusi perpajakan dalam segala situasi

Dalam beberapa pekan terakhir, kegiatan bersepeda menjadi salah satu pilihan olahraga yang menjadi pilihan favorit masyarakat di masa pandemi corona virus disease 2019 ini. Diyakini bahwa bersepeda merupakan salah satu olahraga yang mampu membantu mempertahankan kebugaran tubuh sebagai sebuah pertahanan terhadap corona virus disease 2019 atau yang secara umum lebih dikenal dengan covid-19. Seiring dengan meningkatnya jumlah warga yang melakukan kegiatan bersepeda, jumlah dari penjualan sepeda juga ikut mengalami peningkatan yang tajam. Sebagai imbasnya, beberapa ruas jalan di berbagai daerah dipenuhi oleh pengguna sepeda yang melonjak drastis jumlahnya.Bersama dengan kejadian tersebut, beredar kabar bahwa Kementerian Perhubungan akan menyiapkan serangkaian peraturan yang terkait dengan pajak sepeda. Walaupun begitu, hal tersebut langsung dibantah oleh Kementerian Perhubungan. Bantahan tersebut dilakukan karena serangkaian peraturan yang sedang diatur adalah kegiatan bersepedanya. Adapun alasan dalam pihak Kementerian Perhubungan menggodok peraturan mengenai sepeda adalah untuk memberikan aspek keamanan pada pengguna sepeda. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan “Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda.”Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai sebuah kendaraan tidak bermotor. Oleh karena hal tersebut, pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sehingga, selain mempersiapkan serangkaian regulasi, Kementerian Perhubungan juga akan meminta pemerintah daerah yang terkait untuk ikut aktif memberikan perlindungan pada pengendara sepeda. Walaupun begitu, di belahan dunia lainnya, sebenarnya pajak untuk sepeda berlaku di beberapa kawasan. Terdapat beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang melakukan pemungutan pada pajak sepeda. Adapun contoh dari negara yang melakukan pemungutan pada pajak sepeda adalah negara bagian Oregon, Amerika Serikat dengan ibu kota Salem dan negara bagian Hawaii, dengan ibu kota HonoluluOregon merupakan salah satu negara bagian dari Amerika Serikat. Negara tersebut mulai menerapkan pajak sepeda pada 1 Januari 2018 lalu dan dibebankan sebagai pajak penjualan. Pajak tersebut berlaku pada sepeda dengan roda yang memiliki diameter 26 inci atau lebih dengan harga US$ 200 akan dikenakan pajak dengan besaran US$ 15. Adapun hasil dari uang yang dipungut dari pajak sepeda akan dihimpun ke dalam proyek peningkatan rute komuter dan pengendara tidak bermotor serta pejalan kaki. Di sisi lain, kota Honolulu di Hawaii juga melakukan penerapan pada pemungutan pajak sepeda dengan roda ukuran 20” atau lebih. Berbeda dengan di Oregon, Honolulu menerapkan pajaknya dengan bentuk pungutannya yang merupakan registrasi atau pendaftaran sepeda. Serangkaian data yang dibutuhkan untuk dicantumkan dalam registrasi adalah nomor seri pada sepeda, dan deskripsi sepeda tersebut seperti ukuran, warna, ukuran roda, dan tanda pembelian.

 Kementerian Perhubungan akan menyiapkan serangkaian peraturan yang terkait dengan pajak sepeda.

Pengenaan Pajak Pada Sepeda

Pada tahun lalu, rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia akhirnya kembali ke level double digit, yakni sebesar 10,39%. Angka tersebut setara dengan proyeksi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang sebesar 10,4%.
Merujuk pada laporan APBN Kita, penerimaan perpajakan tahun 2022 menembus Rp 2.034,5 trilun dan PDB nominal menembus Rp 19.588,4 triliun. Dengan realisasi tersebut, rasio perpajakan pada tahun 2022 adalah sebesar 10,39%.
Kepala BKP Febrio Kacaribu mengatakan bahwa memang ada peningkatan yang cukup signifikan, yang mana peningkatan ini telah melampaui tax ratio sebelum pandemi Covid-19.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63d3913cb577d80e80a5f743/RI-Kantongi-Realisasi-PNBP-2022-Hingga-Rp5883-Triliun-Dinilai-Tertinggi-Sepanjang-Sejarah" target="_blank" rel="noopener">RI Kantongi Realisasi PNBP 2022 Hingga Rp588,3 Triliun, Dinilai Tertinggi Sepanjang Sejarah</a></h3>
Sebagai perbandingan, rasio perpajakan pada tahun 2020 dan 2021 hanya sebesar 8,33% dan 9,11%. Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan menembus Rp 1.285,1 triliun. Sementara itu, penerimaan perpajakan tahun 2021 terealisasi senilai Rp 1.547,8 triliun.
Selain itu, Indonesia juga berhasil mencatatkan tax buoyancy di atas 1. Tax buoyancy di atas 1 menandakan peneriman perpajakan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2022, penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 31,4%. Sementara itu, PDB nominal tumbuh sebesar 15.38%. Alhasil, tax buoyancy pada tahun 2022 berhasil mencapai 2,04. Meski rasio perpajakan Indonesia kembali ke level di atas 10%, Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah, terutama dalam meningkatan rasio perpajakan hingga di atas 15%, guna menjaga ketahanan fiskal serta mendanai kebutuhan pembangunan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63dcd211b577d80e80e0748a/Belanja-Perpajakan-Untuk-Program-PC-PEN-Tembus-Hingga-Rp24-Triliun" target="_blank" rel="noopener">Belanja Perpajakan Untuk Program PC-PEN Tembus Hingga Rp24 Triliun</a></h3>
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, bahwa negara yang sustain itu diharapkan setidaknya mengumpulkan tax ratio sebesar 15%, termasuk kepabeanan dan cukai. Oleh karena itu, pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki ke arah sana.
Dengan demikian, perbaikan kebijakan perpajakan termasuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tetap harus terus dilakukan untuk mengurangi policy gap dan compliance gap yang masih menghambat kinerja penerimaan.

Rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia pada tahun lalu akhirnya kembali ke level double digit, yakni sebesar 10,39%. Angka tersebut setara dengan proyeksi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang sebesar 10,4%.

Rasio Perpajakan Indonesia Kembali Ke Level Double Digit, Raih Hingga 10,39% 

Kementerian Keuangan kembali melakukan pembaharuan terkait ketentuan mekanisme pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas pelayanan keimigrasian melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.02/2023.
Berdasarkan PMK 7/2023, pembayaran PNBP atas pelayanan keimigrasian bisa menggunakan berbagai instrumen yang diterbitkan oleh bank asing atau non-bank yang dari luar negeri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) PMK 7/2023 bahwa &ldquo;pembayaran bisa dilakukan dari luar negeri ataupun dalam negeri menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau non-bank yang berasal dari luar negeri&rdquo;.
Dalam PMK sebelumnya, yakni PMK 157/2022 disebutkan bahwa pembayaran atas PNBP pelayanan keimigrasian berupa visa bisa dilakukan dari luar negeri. PMK 157/2022 tidak menyebutkan mengenai pembayaran PNBP layanan keimigrasian dari dalam negeri. Untuk menyelenggarakan pelayanan imigrasi yang pembayaran PNBP-nya dilakukan dari luar negeri ataupun dalam negeri sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) PMK 7/2023, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perlu menunjuk mitra instansi pengelola.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63be8c3db577d80e8031a5cb/Penyesuaian-Pengaturan-di-Bidang-Pajak-Penghasilan-Pahami-Aturan-Baru-PP-55/2022!" target="_blank" rel="noopener">Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Pahami Aturan Baru PP 55/2022!</a></h3>
Mitra instansi pengelola harus memenuhi minimal 6 persyaratan, di antaranya adalah sudah tersertifikasi oleh Bank Indonesia (BI) sebagai payment gateway; mempunyai server di Indonesia; mempunyai dokumentasi pengembangan sistem IT; serta bersedia berkolaborasi dengan sistem IT milik yang dimiliki oleh Kemenkumham. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PMK 7/2023.
Kemudian, mitra instansi pengelola juga harus menjalankan tugas sebagai mitra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan lain yang telah diatur dalam ketentuan tentang PNBP. Bila memenuhi semua persyaratan, Menkumham akan menunjuk dan menugaskan mitra instansi pengelola. Adapun, penunjukan dan penugasan ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63be8c89b577d80e8031a78c/PMK-234/2022-Terbit-Jalan-Tol-di-Atas-Perairan-Tak-Lagi-Sebagai-Objek-PBB-P3" target="_blank" rel="noopener">PMK 234/2022 Terbit, Jalan Tol di Atas Perairan Tak Lagi Sebagai Objek PBB-P3</a></h3>
Merujuk pada Pasal 2 ayat (6) PMK 7/2023, penunjukan dan penugasan mitra instansi pengelola dilaksanakan secara efektif, efisiensi, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, serta akuntabel. Dalam pelaksanaannya, mitra instansi pengelola berhak mengenakan biaya transaksi perbankan ataupun biaya transaksi pembayaran internasional. Biaya transaksi meliputi biaya transfer yang dikenakan oleh penyelenggara sistem pembayaran termasuk penyedia kartu kredit, kartu debit, atau bank acquirer.
Biaya transaksi ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tarif PNBP, perkiraan volume transaksi, serta biaya tambahan yang ditanggung oleh pemohon. Sebagai informasi, PMK 7/2023 diundangkan pada 31 Januari 2023 dan berlaku sejak tanggal diundangkan. Dengan berlakunya PMK 7/2023, maka PMK 157/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kementerian Keuangan kembali melakukan pembaharuan terkait ketentuan mekanisme pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas pelayanan keimigrasian melalui penerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.02/2023.

Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru Pembayaran PNBP Layanan Imigrasi

Rabu, 25 Januari 2022, Pajakku mengadakan acara webinar dengan judul &ldquo;Hak dan Kewajiban Perpajakan: Integrasi NIK dan NPWP, Penurunan Sanksi Keberatan, hingga Dasar Penagihan Pajak&rdquo;. Pada webinar kali ini, Pajakku kembali menggandeng Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan sesuai <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12725/PP/50%20TAHUN%202022" target="_blank" rel="noopener">PP 50/2022.</a>
Webinar ini dihadiri oleh Tim P2Humas Direktorat Jenderal Pajak yakni Dian Anggraeni, Rian Ramdani, dan Imaduddin Zauki. Adapun, webinar ini juga merupakan webinar series Pajakku &ldquo;Implementasi Aturan Turunan UU HPP&rdquo; yang berlangsung selama tiga hari, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 30 Januari 2022.
Webinar ini akan membahas lebih rinci mengenai pokok-pokok perubahan dalam PP 50/2022, seperti integrasi data NIK dan NPWP, pencabutan status Pengusaha Kena Pajak, penurunan sanksi keberatan dan sanksi banding, hak dan kewajiban pajak karbon, hingga dasar penagihan pajak.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63be896db577d80e80319484/PP-50/2022-Terbit-Simak-Poin-Poin-Perubahannya!" target="_blank" rel="noopener">PP 50/2022 Terbit, Simak Poin-Poin Perubahannya!</a></h3>
Seperti yang dijelaskan oleh Rian Ramdani, PP 50/2022 diterbitkan sebagai penyesuaian pengaturan tata pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan UU HPP. Diterbitkannya aturan ini berarti mencabut <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9518/PP/74%20TAHUN%202011" target="_blank" rel="noopener">PP 74/2011</a> dan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12191/PP/9%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">PP 9/2021.</a>
Terkait integrasi NIK dan NPWP pada Bab II PP 50/2022, Rian Ramdani menjelaskan bahwa bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk Indonesia, cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah dengan mengaktifkan NIK sebagai NPWP.
Ada 3 ketentuan yang diatur, pertama, bila Wajib Pajak orang pribadi memenuhi syarat subjektif dan objek maka wajib mengaktivasi NIK sebagai NPWP. Kedua, bila wanita kawin belum punya NPWP dan menjalankan kewajiban pajak terpisah dengan suami, maka wajib mengaktivasi NIK sebagai NPWP. Ketiga, bila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan belum terbagi juga wajib mengaktivasi NIK sebagai NPWP.
Adapun, Dian Anggraeni menambahkan, bila Wajib Pajak meninggal dunia dan meninggalkan warisan belum terbagi maka NPWPnya belum bisa dicabut karena NPWP tersebut sifatnya menggantikan. Untuk itu, aktivasi NIK sebagai NPWP dapat dilakukan oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
Selanjutnya, Rian Ramdani menjelaskan terkait pembetulan SPT, pembetulan SPT akibat keputusan dan putusan rugi fiskal, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63d254f6b577d80e809e1075/Ini-Dia-Sederet-Aturan-yang-Berlaku-di-Awal-Tahun-2023" target="_blank" rel="noopener">Ini Dia Sederet Aturan yang Berlaku di Awal Tahun 2023</a></h3>
Rian Ramdani juga menyampaikan bahwa Pasal 9 dan Pasal 10 Bab II PP 50/2022 terkait pembayaran/penyetoran pajak dan dasar pengembalian merupakan ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam PP 74/2011. Dimana terdapat satu penambahan untuk dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yaitu SK Persetujuan Bersama.
Terkait penurunan sanksi keberatan dan sanksi banding, Rian Ramdani memaparkan bahwa apabila keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ditolak, dikabulkan sebagian, atau menambah utang pajak maka akan dikenakan denda keberatan sebesar 30% dari jumlah pajak. Dimana pada aturan sebelumnya, denda keberatan adalah sebesar 50%.
Sementara, apabila banding yang diajukan oleh Wajib Pajak ditolak, dikabulkan sebagian, atau menambah utang pajak maka akan dikenakan denda banding sebesar 60% dari jumlah pajak. Dimana pada aturan sebelumnya, denda banding ialah sebesar 100%.
Kemudian, apabila Wajib Pajak belum puas atas keputusan banding dan mengajukan peninjauan kembali (PK), namun atas PK tersebut ternyata menambah jumlah pajak yang harus dibayar makan dikenakan denda sebesar 60%. Dimana pada aturan sebelumnya, besaran denda ini belum diatur.
Lebih lanjut, terkait Pajak Karbon juga dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon atau pemungut Pajak Karbon diwajibkan menyampaikan SPT untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak Karbon.
Untuk mengetahui lebih lanjut terkait paparan rinci dalam PP 50/2022, Anda bisa menonton tayangan ulang webinar Pajakku melalui Youtube Channel Pajakku pada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Uxl7WLHA4f8&amp;feature=youtu.be" target="_blank" rel="noopener">bit.ly/StreamPP50.</a> Nantikan agenda webinar Pajakku selanjutnya! Kunjungi Pajakku melalui Instagram <a href="https://www.instagram.com/pajakku/" target="_blank" rel="noopener">@Pajakku</a>

Rabu, 25 Januari 2022, Pajakku mengadakan acara webinar dengan judul “Hak dan Kewajiban Perpajakan: Integrasi NIK dan NPWP, Penurunan Sanksi Keberatan, hingga Dasar Penagihan Pajak”. 

Bahas Hak dan Kewajiban Perpajakan PP 50/2022, Pajakku Adakan Sosialisasi Bersama DJP

Direktorat Jenderal Pajak akan mengambil langkah persuasif sebelum melakukan pemeriksaan perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa jika indikasi yang menunjukkan ketidakpatuhan dari seorang wajib pajak timbul, termasuk dalam pelaporan SPT, otoritas akan mulai melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara menggunakan himbauan pembetulan SPT dan konseling. Pada awalnya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan sebuah penelitian pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 dimulai pada tanggal 1 Juli 2020. Penelitian tersebut dilakukan setelah batas akhir waktu dalam melakukan penyampaian kelengkapan dokumen berakhir, seperti yang terdapat di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019, untuk para wajib pajak yang menggunakan manfaat dari relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019, dengan batas akhir waktu 30 Juni 2020, seluruh kelengkapan dokumen sudah harus disampaikan. Adapun sarana formulir yang digunakan dalam melakukan penyampaian tersebut adalah melalui formulir SPT Tahunan PPh Pembetulan.Selain itu, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019, jika penelitian SPT menunjukkan sebuah kesimpulan dimana tingkat kelengkapan daripada dokumen yang perlu disampaikan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan dari peraturan tersebut, wajib pajak akan mendapatkan keuntungan berupa tidak dilakukannya pengenaan sanksi administrasi yang berupa denda seperti bagaimana yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) KUP. Akan tetapi, walaupun wajib pajak mendapatkan keuntungan yang berupa tidak dilakukannya pengenaan sanksi administrasi yang berupa denda, wajib pajak masih memiliki potensi akan terkena sanksi administrasi yang berupa bunga seperti bagaimana yang terdapat pada Pasal 9 ayat (2b) UU KUP. Sanksi tersebut akan dikenakan jika kekurangan pembayaran PPh terutang di dalam formulir SPT Tahunan PPh Pembetulan ditemukan.Jika kelengkapan dokumen dari wajib pajak tidak terpenuhi ketika melakukan penyampaian formulir SPT Tahunan PPh pembetulan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 akan dianggap tidak pernah disampaikan oleh wajib pajak tersebut. terlepas dari hal tersebut, dalam melakukan kunjungan atau pemeriksaan pada wajib pajak, kondisi penyebaran corona virus disease 2019 menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat akan memberi penugasan kepada pegawainya. Dalam melakukan kunjungan atau pemeriksaan pada wajib pajak, terdapat sebuah protokol yang terdapat di dalam SE-33/PJ/2020 yang harus dipatuhi oleh pegawai saat melakukan interaksi dengan wajib pajak atau pihak lain yang berasal dari luar kantor pajak seperti misalnya melakukan kunjungan ke wajib pajak, pemeriksaan, penilaian, pengamatan, penyidikan, dan kegiatan lainnya. Sesuai dengan SE-33/PJ/2020, pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak diwajibkan untuk mengenakan face shield, masker, dan sarung tangan (ditinjau dari resiko kondisi tempat tujuan). Selain itu, pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak diminta untuk memberikan salam tanpa harus melakukan jabat tangan dengan wajib pajak

	Direktorat Jenderal Pajak akan mengambil langkah persuasif sebelum melakukan pemeriksaan perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa jika indikasi yang menunjukkan ketidakpatuhan dari seorang wajib pajak timbul, termasuk dalam pelaporan SPT, otoritas akan mulai melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara menggunakan himbauan pembetulan SPT dan konseling. 

Langkah DJP Lakukan Pemeriksaan Wajib Pajak

Pemerintah Denmark telah menambahkan insentif pajak demi kebutuhan masyarajat Denmark. Namun pada sisi lain, Denmark mengalami peningkatan pada hutang tahun ini.Secara resmi pemerintah Denmark menambahkan kepentingan dalam pembuayaan hutang pada tahun 2020 ini yang angkanya mencapai 248 miliar kroner Denmark atau setara dengan 39,6 miliar Dollar US.Sejak pemerintah memustuskan untuk memperpanjang insentif pajak dan stiulus ekonomi, penigkatan hutang pemerintah pun kian meningkat. Otoritas pajak memperpanjanh periode pembayaran pajak penghasilan atau PPh orang probadi dan pajak pertambahan nilai atau PPN.Kabar lebih lanjut, pemerintah akan memberikan tunjangan liburan demi mendukung konsumsi domestik. Langkah yang diambil pemerintah tersebut tentunya mengejutkan banyak pihak. Sebab, ekonomi mulai terlihat adanya kenaikan dan tercatat adanya jumlah penerima insentif yang berkurang.&nbsp;Jan Storup Nielsen dari analisis ekonomi Nordea Markets berpendapat bahwa pemerintah tidak menyelenggarakan kalkulasi kebutuhan pembiayaan secara akurat. Sebab, realisasi pemanfaatan insentif mulai dari pelaku usaha sampai pekerja telah mengalami penurunan yang terjadi sejak Agustus 2020 lalu.Salah satu insentif yang turun pada jumlah guna penerimaanya adalah subsidi pada penghasian atau gaji pegawai. Jumlah karyawan yang menggunakan skema kompensasi upah darurat yang diberikan pemerintah mencapai 250.000 karyawan pada bulan April 2020 lalu.Pada bulan Agustus 2020, jumlah karyawan yang memakai skema upah tersebut berkurang menjadi 14.000 karyawan. Penyusutan pada upah&nbsp;ini terjadi berdasarkan dana kementrian urusan bisnis. Dikatakan oleh Jan bahwa negara pertama di Eropa yang mampu menutup kegiatan ekonomi untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 adalah Denmark.Selama masa penutupan ekonomi, pemerintah tekah melakukan penyuluhan program bantuan kepada dunia usaha yang menerima dampak pandemi COVID-19 dengan nilai sebanyak 500 miliar kroner Denmark.Selanjutnya, pemerintah Denmark berniat untuk merencanakan perperpanjang kebijakan insentif fiskal pada tahun 2021. Demi mencapai rencana tersebut pemerintah menyisihkan pagu anggaran sebanyak 9,2 miliar crowns. Kegiatan tersebut menghasilkan tingkat defisit anggaran yang diproyeksikan sebesar 0,5 persen dari produk domestik bruto atau PDB tahun 2021.Jan berpendapat bahwa pemerintah Denmark kelihatannya tidak memperhitungkan seluruh rencana tekah berjalan lebih baik dari yang diperkirakan pada awal pandemi terjadi.

Langkah Pemerintah Global memberikan insentif perpajakan bagi rakyatnya, akan tetapi dampak panjang akibat insentif tersebut belum disadari para pemerintah tersebut. Denmark menjadi salah satu yang sudah mulai men

Insentif Pajak Denmark Ditambah, Hutang Jadi Naik

Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk memberikan stimulus tambahan guna memberikan dorongan yang dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah konsumsi rumah tangga. Salah satu stimulus tambahan yang diberikan oleh pemerintah tersebut adalah dengan memberikan bantuan tambahan penghasilan bagi para karyawan yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers KSSK secara virtual pada 5 agustus 2020 lalu. Pada konferensi pers tersebut, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa nantinya para pekerja yang memiliki pemasukan yang berupa gaji yang berada di bawah besaran Rp 5 juta dalam satu bulan, akan menerima bantuan gaji dari pemerintah.&nbsp;Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan bahwa pemerintah berencana untuk mempersiapkan anggaran dengan besaran Rp 31,2 triliun. Sampai pada saat ini, program tersebut sedang dalam proses finalisasi untuk segera dijalankan Kemenaker. Para pekerja yang akan dipilih untuk menerima bantuan tersebut adalah yang nilai iurannya berada di bawah angka Rp 150 ribu per bulan. Dengan kata lain, mereka yang akan menerima bantuan tersebut adalah yang gaji bulanannya berada di bawah angka Rp 5 juta. Adapun besaran dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut adalah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Program tersebut direncanakan untuk dimulai pada bulan September mendatang. Untuk proses pencairannya, dilakukan sebanyak dua kali selama 4 bulan atau dengan kata lain, pencairan dilakukan sekali per dua bulan. Pencairan dilakukan langsung ke rekening dari para pekerja. Sehingga, ketika seorang pekerja melakukan pencairan tersebut, mereka akan mendapatkan Rp 1,2 juta.&nbsp;Bantuan gaji yang ditujukan kepada pekerja menjadi sebuah bagian dari berbagai program jaring pengaman sosial dari dampak corona virus disease 2019 atau yang secara lebih umum dikenal dengan sebutan covid-19. Akan tetapi, bantuan yang diberikan pada kali ini lebih ditujukan untuk memberikan dorongan pada perekonomian sehingga perputaran uang di masyarakat lebih banyak. Hal tersebut dilakukan guna membantu pemulihan ekonomi nasional, karena salah satu faktor utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat.&nbsp;Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani memberikan apresiasinya pada kebijakan bansos untuk para karyawan tersebut. Menanggapi rencana pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan yang diberikan per 2 bulan, Ia mengatakan bahwa hal tersebut sangat positif karena dapat membantu memberikan dorongan pada tingkat konsumsi dan membantu menjaga daya beli, dan untuk membantu menahan penurunan perekonomian di Indonesia di masa mendatang. Kadin juga mengharapkan agar pemerintah dapat mempercepat implementasi dari kebijakan untuk dunia usaha dan UMKM. Selain itu, Kadin juga mengharapkan agar belanja anggaran pemerintah untuk diperbesar dan dipercepat.

Pemerintah berencana untuk memberikan stimulus tambahan yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan tambahan penghasilan bagi para karyawan yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan

Give away 600 Ratus ribu dari Pemerintah

Melalui unit vertikalnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya memaksimalkan proses pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemutakhiran data perlu diselesaikan sebelum implementasi penuh pemanfaatan NIK sebagai NPWP yang berlaku mulai 1 Januari 2024 mendatang.
Berbagai cara pun dilakukan untuk mengoptimalkan tahapan ini. Salah satunya, KP2KP Malinau, Kalimantan Utara yang menyerahkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Malinau. Isi surat tersebut ialah pemerintah kabupaten diminta turut serta mengimbau seluruh warganya dalam memutakhirkan data NIK menjadi NPWP.
Kepala KP2KP Malinau Andika Setiawan mengatakan, bahwa KP2KP Malinau menemui Wakil Bupati Malinau Jakaria untuk menyerahkan imbauan pemadanan NIK-NPWP. Harapannya, seluruh warga Malinau dapat segera memvalidasi data NIK-NPWP mereka.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63d8874fb577d80e80bf0290/Ratusan-WP-di-Bekasi-Mutakhirkan-NIK-Menjadi-NPWP-Ada-Apa" target="_blank" rel="noopener">Ratusan WP di Bekasi Mutakhirkan NIK Menjadi NPWP, Ada Apa?</a></h3>
Seperti yang telah diketahui, Wajib Pajak orang pribadi didorong memutakhirkan secara mandiri atas data utama paling lambat 31 Maret 2023. Kemudian, pemutakhiran data selain data utama, dapa dilakukan hingga 31 Desember 2023.
Adapun, data profil Wajib Pajak dalam sistem administrasi DJP yang lama akan dipindahkan untuk selanjutnya digunakan dalam sistem inti administrasi perpajakan (SIAP). Pemindahan atau migrasi data tersebut hanya dapat dilakukan jika data utama Wajib Pajak orang pribadi sudah berstatus validasi.
Data utama yang dimaksud di antaranya adalah NIK, nama, serta tempat dan tanggal lahir. Sementara data selain data utama meliputi nomor ponsel, nomor surat elektronik, alamat, klasifikasi lapangan usaha (KLU), dan data anggota keluarga. Selain memberikan surat imbauan pemutakhiran NIK-NPWP, KP2KP Malinau juga menyampaikan hasil kinerja penerimaan KPP Pratama Tanjung Redeb untuk Kabupaten Malinau.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63d24fdeb577d80e809dec82/WP-Tidak-Aktifkan-NIK-Sebagai-NPWP-Hati-Hati-Konsekuensinya" target="_blank" rel="noopener">WP Tidak Aktifkan NIK Sebagai NPWP, Hati-Hati Konsekuensinya</a></h3>

Melalui unit vertikalnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya memaksimalkan proses pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemuthakiran data perlu diselesaikan sebelum implementasi penuh pemanfaatan NIK sebagai NPWP yang berlaku mulai 1 Januari 2024 mendatang.

Kejar Pemadanan NIK Sebagai NPWP, Pemda Imbau Seluruh Warga

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai akhir Desember 2022 mengalami peningkatan. Negara berhasil mengantongi PNBP sebesar Rp 588,3 triliun pada periode 2022. Angka ini setara dengan 122,2% dari target yang tertuang dalam Perpres 98/2022. Angka ini pun menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penerimaan PNBP Indonesia.
Sri Mulyani mengungkap bahwa penerimaan ini juga naik sebesar 28% dari capaian pada tahun 2021. Utamanya, PNBP ini disumbang dari kenaikan harga komoditas yang terjadi sepanjang tahun 2022.
Terdapat 5 (lima) komponen yang menyumbang total realisasi PNBP. Pertama, PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang tercatat senilai Rp 148,5 triliun atau naik sebesar 53,7% dari penerimaan periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 96,6 triliun. Peningkatan ini ditopang oleh kenaikan Indonesia Crude Price (ICP), meski lifting minyak dan gas mengalami penurunan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/635f7291b577d80e80512306/Sri-Mulyani-Sebut-Sekolah-Vokasi-Ini-Dipungut-PNBP" target="_blank" rel="noopener">Sri Mulyani Sebut Sekolah Vokasi Ini Dipungut PNBP</a></h3>
Kedua, PNBP SDA nonmigas yang tercatat senilai Rp 120,1 triliun atau tumbuh sebesar 127,2% dari penerimaan pada periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 52,9 triliun. Hal ini didorong oleh peningkatan harga komoditas minerba terutama batubara.
Ketiga, komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) membukukan pendapatan senilai Rp 40,6 triliun atau tumbuh sebesar 33,1% secara tahunan. Dengan capaian ini, penerimaan KND bahkan telah menembus 109,5% dari target yang dipatok oleh pemerintah. Adanya kenaikan setoran dividen BUM ini didominasi oleh sektor perbankan.
Keempat, pendapatan PNBP lainnya tercatat senilai Rp 196,3 triliun atau tumbuh sebesar 28,7% secara tahunan. Capaian ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan DMO (minyak mentah), serta layanan pada kementerian/lembaga seperti layanan perizinan tenaga kerja asing, layanan administrasi hukum, dan layanan kepolisian.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62fde1d1a9ea8709cb18bbbe/Imbas-Jumlah-Pernikahan-Turun-Setoran-PNBP-Kemenag-Berkurang" target="_blank" rel="noopener">Imbas Jumlah Pernikahan Turun, Setoran PNBP Kemenag Berkurang</a></h3>
Kelima, komponen BLU menunjukkan kinerja yang berbeda. Pendapatan BLI turun sebesar 34,3% secara tahunan menjadi Rp 82,8 triliun dari pencapaian tahun sebelumnya yang senilai Rp 126 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai dampak dari larangan sementara ekspor CPO dan kebijakan tarif pungutan ekspor CPO.
Sebagai informasi kembali, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa pendapatan negara APBN tahun 2022 terealisasi Rp 2.626,4 triliun atau sebesar 115,9% dari target berdasarkan Perpres 98/2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 30,6% sejalan dengan pemulihan perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai akhir Desember 2022 mengalami peningkatan. Negara berhasil mengantongi PNBP sebesar Rp 588,3 triliun pada periode 2022. Angka ini pun menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penerimaan PNBP Indonesia.

Berita

Fokus

Langganan Info Terbaru