Jakarta

Bandung

Bali

<h2>Kebijakan Privasi Pajakku</h2>Pajakku sangat menghormati privasi Pengguna dan selalu berupaya untuk melindungi data yang diberikan oleh Pengguna. Pajakku melakukan perlindungan data Pengguna dengan mengacu pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, The EU General Data Protection Regulation, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diterbitkan yang berhubungan dengan ketentuan ini.Kebijakan Privasi Pajakku (selanjutnya akan disebut “Kebijakan Privasi”) akan menjelaskan bagaimana Pajakku memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, menyimpan, mengubah, mengelola dan/atau mempergunakan data Pengguna atau informasi yang Pengguna berikan saat Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dan pihak ketigaPengguna mengakui bahwa ia telah diberitahukan dan memahami ketentuan Kebijakan Privasi ini serta Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Pajakku untuk memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, mengelola dan/atau mempergunakan data tersebut untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi.Kebijakan Privasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.Versi Kebijakan Privasi ini berlaku mulai tanggal 17 November 2021.1. Data Pengguna1.1. Data Pribadi Pengguna“Data Pribadi” mencakup semua data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan dan tidak terbatas data diri Pengguna, antara lain:Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, alamat e-mail, nomor handphone/telepon dan nama pengguna (username) untuk mengakses Layanan aplikasi Pajakku, data perusahaan yang Pengguna berikan pada Pajakku, alamat IP (lokasi), cookie, data transaksi serta jabatan, identitas perpajakan digital maupun non digital, perekaman wajah. Data ini diperlukan untuk memproses segala bentuk permintaan, aktivitas maupun transaksi yang dilakukan oleh Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pembayaran LPL (Lembaga Persepsi Lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.2. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi PenggunaPajakku memperoleh data Pengguna pada saat Pengguna mendaftarkan diri dan mulai mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, yang berkaitan dengan:1.2.1. Informasi Lisensi/LanggananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada produk atau layanan yang Pengguna gunakan, periode berlangganan, kuota, cara pembayaran, dan cookie. Data ini diperlukan sebagai referensi bagi Pajakku untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang Pajakku berikan untuk Pengguna.1.2.2.&nbsp; Informasi LayananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada bagaimana Pengguna mengakses layanan Aplikasi Pajakku, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk mengakses produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maupun fitur yang paling sering Pengguna gunakan. Data ini diperlukan untuk mengembangkan Layanan Aplikasi Pajakku agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.1.2.3. Peristiwa Sistem OperasiData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada gangguan yang dialami Pengguna, fitur yang mengalami error pada saat Pengguna menggunakan produk dan layanan Pajakku. Data ini diperlukan oleh tim Pajakku sebagati bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk mencapai kepuasan pengguna.1.3.&nbsp; &nbsp;Pemprosesan dan Penggunaan Data PenggunaPajakku menggunakan data Pengguna yang diperoleh dan dikumpulkan dari Pengguna untuk tujuan hal-hal sebagai berikut:1.3.1. Memproses segala bentuk keperluan yang dibutuhkan Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.3.2. Pajakku hanya akan memproses data yang diberikan oleh Pengguna sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menurut ketentuan Article 6 General Data Protection Regulation.1.3.3. Pajakku melakukan kegiatan internal yang diperlukan untuk menyediakan layanan, seperti pemecahan masalah software, bug, permasalahan operasional, melakukan analisis data, pengujian, penelitian, dan menganalisis kecenderungan penggunaan dan aktivitas.1.3.4. Melakukan pengawasan dan/atau melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan.1.3.5. Menganalisis aktivitas pengguna, perilaku, dan data demografis termasuk tren dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di Layanan Aplikasi Pajakku.1.3.6. Mengirimkan pesan pemasaran secara langsung ataupun yang ditujukkan, iklan, survei, dan informasi sehubungan dengan penawaran promosi.1.3.7. Penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian produk guna meningkatkan keamanan Layanan Aplikasi Pajakku, serta mengembangkan fitur dan produk baru.1.3.8. Menggunakan, menyalin, mengirim, menyimpan dan melakukan backup data Pengguna dengan tujuan untuk keperluan Pengguna.2.&nbsp; Pengungkapan Data PenggunaKerahasiaan Informasi Pribadi anda adalah hal yang terpenting bagi kami. Kami akan memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dan Informasi Pribadi anda. Kecuali apabila diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut:2.1. Data Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga dengan izin Pengguna, merupakan tanggung jawab Pengguna dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tanggung jawab terhadap segala penyalahgunaan data Pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga.2.2. Pajakku jika diperlukan berhak untuk tidak memberikan Data Pengguna kepada pihak ketiga (walaupun Pengguna telah memberikan izin) apabila Pajakku meyakini bahwa pemberian Data Pengguna tersebut dapat merugikan atau membahayakan Pajakku, melanggar Kebijakan Privasi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.2.3. Dalam keadaan tertentu, Pajakku mungkin perlu untuk menggunakan ataupun mengungkapkan Data Pribadi Pengguna untuk tujuan penegakan hukum atau untuk pemenuhan persyaratan dan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal terjadinya sengketa atau proses hukum antara Pengguna dan Pajakku, atau dugaan tindak pidana.2.4. Seluruh tim Pajakku serta afiliasinya telah menerapkan Sistem Management Keamanan Informasi (Information Security Management) berdasarkan ISO 27001 secara berkala.2.5. Berkaitan dengan poin 2.4. terkait ISO, seluruh tim Pajakku serta afiliasinya juga telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems dan ISO 20000-1:2018 tentang Service Management System Requirements untuk semakin meningkatkan kepercayaan Pengguna terhadap Layanan Pajakku di luar ruang lingkup keamanan Data Pengguna3. Cookie3.1. Cookie adalah berkas data kecil yang ditempatkan browser Anda pada komputer atau perangkat seluler Anda. Dengan cookie, situs web tersebut dapat "mengingat" tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu.3.2. Cookie tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan akses data lain yang Pengguna miliki di perangkat komputer Pengguna, selain dari yang telah Pengguna setujui untuk disampaikan.3.3. Perangkat komputer Pengguna akan menerima cookie secara otomatis, namun Pengguna dapat mengatur browser mereka untuk menolak beberapa jenis cookie tertentu atau cookie yang lebih spesifik. Di samping itu, pengguna dapat menghapus cookie kapan saja.3.4. Pajakku menggunakan fitur Google Analytics Demographics and Interest. Data yang Pajakku peroleh dari fitur tersebut, seperti umur, jenis kelamin, minat Pengguna dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi Pengguna akan Pajakku gunakan untuk pengembangan fitur, fasilitas, dan/atau konten yang terdapat pada Situs Pajakku. Jika Pengguna tidak ingin data miliknya terlacak oleh Google Analytics, Pengguna dapat menggunakan Add-On Google Analytics Opt-Out Browser.3.5. Pajakku dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak ketiga dalam rangka meningkatkan layanan dan konten Pajakku, termasuk diantaranya ialah penilaian, penyesuaian, dan penyajian iklan kepada setiap Pengguna berdasarkan minat atau riwayat kunjungan. Jika Pengguna tidak ingin iklan ditampilkan berdasarkan penyesuaian tersebut, maka Pengguna dapat mengaturnya melalui browser.4. Pembatasan Pemrosesan Data4.1. Pajakku memberikan pilihan kepada Pengguna untuk tidak memberikan data Pengguna dan/atau mencabut seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Pajakku.4.2. Apabila Pengguna memutuskan untuk tidak memberikan datanya dan/atau mencabut seluruh persetujuan sebagaimana dimaksud, maka Pengguna tidak dapat mengakses atau mendapatkan produk atau layanan Pajakku.4.3. Persetujuan untuk memberikan atau tidak memberikan atau menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan oleh Pengguna akan diatur terpisah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku.5. Hak PenggunaPengguna memiliki hak, diantaranya:5.1. Hak Akses yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh konfirmasi dari Pajakku mengenai data Pengguna yang dikumpulkan dan dikelola, dari mana data pribadi itu diambil dan bagaimana data tersebut diproses, sekaligus hak untuk memperoleh salinan data pribadi tersebut.5.2. Hak Pembetulan yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh pembetulan data Pengguna yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang diri Pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembetulan dapat melakukan permintaan pembetulan dengan mengirim request kepada Pajakku.5.3. Hak Penghapusan yaitu Hak Pengguna untuk menghapus data pribadi Pengguna.5.4. Hak Membatasi Pengolahan Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengajukan pembatasan pengolahan data dalam keadaan-keadaan tertentu. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi apabila ada perbaikan atau penghapusan data Pengguna.5.5. Hak Portabilitas Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengunduh data Pengguna yang ada pada Pajakku.6. Penyimpanan dan Penghapusan Data Penggguna6.1. Data Pengguna yang dikumpulkan oleh Pajakku akan disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajakku akan menyimpan data Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.6.2. Pajakku melindungi setiap data Pengguna yang disimpan dalam Sistem Layanan Pajakku, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan yang tidak sah6.3. Pajakku akan menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi segera setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tidak lagi dibutuhkan untuk Sistem Layanan Pajakku7. Perbaikan Data Pribadi Pengguna7.1. Pengguna wajib memberikan pemberitahuan kepada Pajakku tentang segala perubahan Data Pengguna atau jika ada kesalahan dalam Data Pribadi Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku.7.2. Pengguna dapat mengakses atau mengoreksi Data Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku. Namun demikian, terhadap permohonan akses tersebut hanya akan diproses Pajakku apabila Pengguna telah menyerahkan bukti identitas Pengguna yang memadai untuk melakukan akses atau koreksi terhadap data tersebut.8. Tautan Ke Situs Pihak Ketiga8.1. Layanan Aplikasi Pajakku dapat berisi tautan ke situs Pihak Ketiga. Pajakku tidak bertanggung jawab atas perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penggunaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi anda oleh Pihak Ketiga tersebut. Jika Anda memberikan informasi langsung ke situs tersebut, kebijakan privasi dan ketentuan layanan di situs tersebut akan berlaku, dan Kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan informasi atau kebijakan privasi dari situs tersebut.9. Pengungkapan Data Dari dan Untuk Pihak Ketiga9.1. Bila diperlukan Pajakku diizinkan untuk melakukan pengungkapan Data Pengguna kepada Pihak Ketiga sejauh data tersebut adalah hasil dari data Pengguna yang sudah diproses (processed data) oleh Pajakku dalam sistem Layanan Pajakku.9.2. Pajakku sejauh diperlukan, diizinkan melakukan pengungkapan data yang diperoleh dari Pihak Ketiga sejauh data tersebut dipergunakan untuk memaksimalkan Layanan Pajakku10. Platform Pihak Ketiga10.1. Aplikasi, situs web, dan materi pemasaran dapat berisi tautan ke situs web yang dioperasikan oleh Pihak Ketiga. Kami tidak mengendalikan atau menerima pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk situs web ini dan untuk pengumpulan, penggunaan, pemeliharaan, berbagi, atau pengungkapan data dan informasi oleh Pihak Ketiga tersebut. Anda dapat membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari situs web Pihak Ketiga tersebut untuk mengetahui bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi anda.10.2. Saat anda menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat/website termasuk pada handphone, laptop, gadget, serta perangkat gawai lainnya untuk keperluan autentikasi, harap dicatat bahwa kami tidak menyimpan data biometrik tersebut. Kecuali diberitahukan lain kepada Anda, data tersebut tersimpan di perangkat Anda dan dapat disimpan oleh pihak ketiga, seperti pembuat perangkat Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas setiap akses tidak sah atau kerugian apapun atas data biometrik yang tersimpan di perangkat Anda.10.3. Iklan yang terdapat pada Layanan Aplikasi Pajakku, situs web, dan Materi Pemasaran kami berfungsi sebagai tautan ke situs web pengiklan dan dengan demikian segala informasi yang mereka kumpulkan berdasarkan klik anda pada tautan tersebut akan dikumpulkan dan digunakan oleh pengiklan yang relevan sesuai dengan kebijakan privasi pengiklan tersebut.11. Pengaduan Terkait Perlindungan Data Pengguna11.1. Jika Pengguna memiliki kekhawatiran tentang penanganan atau perlakuan Pajakku terhadap Data Pribadi Pengguna atau jika Pengguna yakin bahwa privasinya telah dilanggar, Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui layanan pelanggan Pajakku atau kepada kontak Pajakku yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini dengan menjelaskan identitas dan sifat keluhan Pengguna.11.2. Pajakku akan menyelidiki keluhan Pengguna dan berupaya untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut dalam kurun waktu yang wajar setelah menerima keluhan yang disampaikan oleh Pengguna.12. Hubungi kamiJika Pengguna memiliki pertanyaan ataupun kritik, maupun saran mengenai kebijakan privasi ini atau ingin mendapatkan akses atau koreksi terhadap data pribadinya, silahkan hubungi kami melalui <a href="mailto:info@pajakku.com">info@pajakku.com</a>13. Pembaruan Kebijakan Privasi13.1. Pajakku dapat untuk setiap saat mengubah, memperbarui, dan/atau menambahkan sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini, sesuai dengan bisnis Pajakku ke depan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Situs maupun Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi.

Kebijakan Privasi

<h2>Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan Pengguna layanan Pajakku untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Perjanjian Lisensi&rdquo;) yang akan mengatur mengenai persyaratan yang harus diperhatikan Pengguna Akhir (selanjutnya disebut "Pengguna") sebelum Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku. Perjanjian Lisensi ini memberikan perlindungan kepada Pengguna terhadap layanan Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada system iOS dan Playstore. Pengguna merupakan Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini. Perjanjian Lisensi ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Pengguna dengan Pajakku.
Perjanjian Lisensi ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang hal yang sama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan lebih mendalam pada Perjanjian Lisensi ini.
Dengan menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini, Pengguna menyatakan bahwa Pengguna cakap untuk mengadakan perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Pengguna menyetujui Persetujuan Lisensi ini. Pengguna menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini atas nama diri sendiri/entitas manapun yang Pengguna wakili dan atas nama orang lain yang mengakses/menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat yang Pengguna miliki/kendalikan dan atau menggunakan akun Pengguna pada Layanan Aplikasi Pajakku. Pengguna dan pihak yang diwakilkan oleh pengguna bertanggung jawab atas penggunaan oleh orang lain tersebut dan kepatuhan mereka atas ketentuan- ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini.
&nbsp;
1. Definisi
1.1. &ldquo;Pajakku&rdquo; adalah Pemberi Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini.
1.2. &ldquo;Lisensi&rdquo; adalah izin yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3. &ldquo;Periode berlangganan&rdquo; adalah jangka waktu Pengguna dapat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Pengguna dengan Pajakku.
1.4. &ldquo;Pembaruan&rdquo; berarti setiap peningkatan, penambahan, pengurangan, atau penggantian Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pajakku. Pembaruan dapat mencakup penambahan dan penghilangan fitur atau fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Layanan Aplikasi Pajakku, atau dapat menggantikannya secara menyeluruh.
1.5. &ldquo;Sengketa" berarti setiap permasalahan, perselisihan, tindakan, klaim, atau kontroversi antara Pengguna dan Pajakku sehubungan dengan penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku baik berdasarkan kontrak, undang-undang, regulasi, ketentuan perbuatan melawan hukum (termasuk pemalsuan, pernyataan palsu, penipuan atau kelalaian).
1.6. &ldquo;Kuota&rdquo; berarti jumlah batas maksimal atau minimal yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna terkait batasan sesuai dengan Layanan Aplikasi Perpajakan yang telah dipilih dan disepakati oleh Pengguna dan Pajakku
1.7. &ldquo;Ketentuan yang Berlaku&rdquo; adalah segala hal yang termasuk di dalamnya Perjanjian Lisensi ini, Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku.
2. Lisensi
2.1. Pajakku dengan ini meminjamkan Pengguna hak/lisensi yang terbatas, tidak dapat dialihkan, dan tidak komersial untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku, termasuk semua perpanjangan atau pembaruan periode yang disepakati (&ldquo;Periode Berlangganan&rdquo;), serta kuota, dan hal lainnya dengan ketentuan Pengguna menyetujui Perjanjian Lisensi ini. Layanan Aplikasi Pajakku tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga di luar afiliasinya.
2.2. Pajakku memberi Pengguna hak/lisensi komersial terpisah kepada pihak tertentu untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku.
2.3. Seluruh hak untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku diberikan hanya berdasarkan lisensi dan Pengguna tidak diberikan hak kepemilikan atau kepentingan apapun atas Layanan Aplikasi Pajakku. Seluruh akses serta penggunaan dari Pengguna terhadap Layanan Aplikasi Pajakku ini patuh pada ketentuan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ini termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.4. Setelah masa berlaku atau kuota penggunaan berakhir, maka secara otomatis hak/lisensi tersebut sebaimana disebutkan di poin 2.1 akan kembali kepada Pajakku, serta Pajakku berhak menutup akun yang digunakan oleh Pengguna
3. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku
3.1. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pengguna selain yang diizinkan pada Perjanjian Lisensi ini dan telah disetujui oleh Pajakku merupakan pelanggaran atas Perjanjian Lisensi ini sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.2. Dalam hal Layanan Aplikasi Pajakku diperuntukkan bagi penggunaan perusahaan atau konsultan atau freelance ataupun suatu lembaga maka Pengguna bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap Perjanjian Lisensi ini, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau suatu Lembaga tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Pengguna yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau Lembaga yang menaunginya.
3.3. Pihak Ketiga yang menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Hak Kepemilikan
4.1. Layanan Aplikasi Pajakku merupakan kekayaan intelektual Pajakku yang dilindungi oleh undang-undang, Penjelasan I Bagian Umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur, organisasi, bisnis proses, arsitektur serta kode komputer perangkat lunak atau keras apapun merupakan rahasia dagang dan informasi rahasia milik Pajakku.
4.2. Semua hak atas Layanan Aplikasi Pajakku (semua hak cipta, paten, hak rahasia dagang, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain yang terkait) adalah milik Pajakku dan Pengguna hanya memiliki hak untuk memakainya
4.3. Setiap ide, komentar, kritik atau saran, termasuk namun tidak terbatas pada konteks yang disampaikan oleh Pengguna terkait Layanan Aplikasi Pajakku, dianggap bahwa Pengguna memberikan hak dan lisensi kepada Pajakku untuk menyimpan dan menggunakan hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya untuk tujuan apapun terkait produk atau Layanan Aplikasi Pajakku, tanpa memberikan kompensasi kepada Pengguna dan tanpa persetujuan Pengguna atas penyimpanan atau penggunaan tersebut.
5. Pembaruan
5.1. Selama Periode Berlangganan, dengan tanpa pemberitahuan dari Pajakku kepada Pengguna, Pajakku dapat melakukan Pembaruan.
5.2. Apabila Pengguna sudah menggunakan versi terbaru dari Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna tidak lagi dapat menggunakan versi Layanan Aplikasi sebelumnya.
6. Pemberhentian atau Pengakhiran, dan Penghapusan Akun
Pajakku dapat melakukan pemberhentian, pengakhiran, dan penghapusan akun lisensi jika:
6.1. Pengguna melanggar Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, atau kebijakan privasi, serta Syarat dan Ketentuan;
6.2. Diharuskan untuk dicabut berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku atau ada instruksi yang diberikan dari Pemerintahan kepada Pajakku yang mengharuskan suatu Layanan Aplikasi Pajakku dicabut.
6.3. Pajakku memutuskan bahwa Pengguna telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini sehingga menyebabkan sengketa, maka Pajakku dapat mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan-kepentingannya seperti penutupan akses atau penggunaan atas sebagian atau keseluruhan Layanan Aplikasi Pajakku.
6.4. Pajakku berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini.
7. Larangan
Selama menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
7.1. Melisensikan kembali, memodifikasi, mengubah, mengadaptasi atau menerjemahkan bagian apapun dari Layanan Aplikasi Pajakku.
7.2. Membuat produk turunan, mencoba untuk menciptakan kode pemograman, menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak resmi, ilegal, palsu, atau yang telah termodifikasi dari Layanan Aplikasi Pajakku yang sekiranya dapat merugikan maupun tidak merugikan Pajakku secara komersial.
7.3. Memanfaatkan hak cipta yang dimiliki oleh Pajakku atau melakukan plagiarisme terhadap Layanan Aplikasi Pajakku sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
7.4. Melakukan hal-hal yang merugikan negara dengan menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
7.5. Melanggar segala hukum, peraturan atau undang-undang yang berlaku atau hak-hak dari Pajakku atau pihak ketiga sehubungan dengan akses atau penggunaan Pengguna Akhir atas Layanan Aplikasi Pajakku.
7.6. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan sesuai dengan larangan yang diatur dalam Pasal 32 &ndash; 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7.7. Melakukan segala jenis tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun pada data center/hardware milik Pajakku
7.8. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku apabila Pengguna belum membayarkan biaya yang telah disepakati sesuai dengan periode atau tanggal, serta kuota yang disepakati
8. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku diberikan tanpa adanya jaminan-jaminan baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
8.2. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 8.1. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik
8.3. Dalam keadaan apapun (secara langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau sebagai akibat) Pajakku tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan data, kehilangan keuntungan atau bentuk-bentuk kehilangan dan kerusakan lainnya yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.4. Pajakku tidak bertanggung jawab atas adanya kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran pajak, serta kesalahan pembubuhan materai yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.5. Pajakku tidak bertanggung jawab atas sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas negara akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.6. Pembatasan-pembatasan ini ditafsirkan untuk berlaku seluas-luasnya sejauh mana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Pemrosesan Data Pengguna
Pemrosesan Data Pengguna dituliskan secara lengkap dalam dokumen terpisah yaitu pada Kebijakan Privasi Pajakku yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian Lisensi ini. Pengguna diharapkan membaca Kebijakan Privasi Pajakku dan dianggap telah membaca Kebijakan Privasi Pajakku ketika menyetujui Perjanjian Lisensi ini.
10. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
10.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
10.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
10.3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 10.1. dan 10.2. di atas, apabila terdapat hubungan kerja sama antara Pajakku dan Pengguna yang menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di luar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal tersebut diperbolehkan sejauh disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna.
11. Pembebasan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga
Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan seluruh otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
12. Lain-Lain
12.1. Apabila ada ketentuan pada Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak terkena dampak dan dinyatakan tetap berlaku.
12.2. Pengguna menyetujui bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini akan menyebabkan kerugian dan tidak dapat hanya diperbaiki dengan ganti rugi secara materiil, melainkan perlu adanya penggantian secara immateriil (merusak nama baik atau reputasi Pajakku baik secara sengaja maupun tidak disengaja) namun Pajakku juga berhak atas penggantian-penggantian lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.
12.3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini yang dilakukan Pengguna dan merugikan Pajakku, maka Pajakku berhak untuk :
<ul>
<li>&nbsp;
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
melaksanakan asas peradilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diinterpretasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun
menyampaikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Pengguna kepada Pajakku,mana yang disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna
Pajakku dapat merevisi Perjanjian Lisensi ini kapan saja tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna karena dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang- undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun penambahan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pajakku. Pajakku mungkin mengharuskan Pengguna menyetujui perubahan Perjanjian Lisensi ini agar dapat terus menggunakan semua Layanan Aplikasi Pajakku yang telah Pengguna beli sebelumnya. Apabila Pengguna menolak menerima perubahan Perjanjian Lisensi ini, Pajakku dapat mengakhiri penggunaan atas Layanan Aplikasi Pajakku yang terdampak.
Oleh karenanya Pengguna diminta secara berkala membaca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com.</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Perjanjian Lisensi

<h2>Syarat &amp; Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku</h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan pengguna layanan Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Pengguna&rdquo;) untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku yang akan mengatur mengenai akses dan/atau penggunaan Pengguna terhadap produk dan layanan aplikasi perpajakan dari Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada sistem iOS dan Playstore.
Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan kepercayaan yang maksimal terhadap Pengguna atas layanan Pajakku yang dijelaskan pada poin 7 tentang Peraturan Terkait pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini.
Kemudian, dengan mendaftar dan/atau menggunakan Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap telah membaca, memahami, menyetujui dan akan mematuhi ketentuan yang tercantum di bawah ini. Syarat dan Ketentuan ini juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kebijakan Privasi Pajakku dan End User License Agreement/Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.
1. Definisi
1.1. PT Mitra Pajakku (Pajakku) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2005 melalui surat keputusan SK Kep No. 20/PJ/2005 hingga perubahan Surat Keputusan terakhir, sebagai berikut:&nbsp;
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>SK KEP-217/PJ/2015 Penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li>
<li>SK KEP-126/PJ/2016 Penyelenggara Layanan Kode Biling</li>
<li>SK KEP-19/PJ/2018 Penyelenggara Layanan e-Faktur Host to Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Perpanjangan Penunjukan sebagai Penyalur SPT Elektronik</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyedia Aplikasi Pembuatan Kode Biling</li>
<li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyelenggara e-Faktur Host to Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-617/PJ/2019 Penyelenggara Layanan Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H)</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan Kode Billing</li>
<li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li>
<li>SK KEP-379/PJ/2020 Penyediaan Layanan Validasi Status Wajib Pajak</li>
<li>SK KEP-380/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan</li>
<li>SK KEP-388/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan</li>
<li>SK KEP-89/PJ/2021 Penyaluran SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li>
<li>SK KEP-428/PJ/2021 Penunjukan ulang sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li>
<li>SK KEP-537/PJ/2021 Penyelenggaraan layanan API validasi SPT</li>
<li>SK KEP-211/PJ/2022 Penyelenggaraan layanan API SPT Pemungut Bea Meterai</li>
</ol>
</li>
</ol>
Serta ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) melalui SK KEP 159/PB/2020.
Dan ditunjuk oleh Peruri sebagai distributor meterai elektronik melalui Surat Perjanjian no. SP-956/IX/2020
1.2. DJP adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1.3. DJPB adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1.4. Syarat &amp; Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Pajakku yang memberikan informasi mengenai seperangkat peraturan yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Pajakku, serta tata cara Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Sistem Layanan Aplikasi Pajakku.
1.5. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada badan hukum, karyawan, penerima kuasa yang sah dari badan hukum atau perseorangan.
1.6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1.7. Passphrase atau umum disebut kata sandi (password) merupakan serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai kunci untuk mengakses akun Pengguna.
1.8. Cookie adalah bagian kecil teks yang digunakan untuk menyimpan informasi di browser web, menerima identifikasi dan informasi lain di komputer dan perangkat lainnya.
1.9. Kebijakan Privasi adalah ketentuan kebijakan privasi atas Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku sebagaimana tercantum dalam Situs <a href="https://www.pajakku.com/legal/PP/Kebijakan-Privasi">kebijakan privasi</a>
2. Akun dan Kata Sandi
2.1. Untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar pada Layanan Aplikasi Pajakku dengan melengkapi data-data yang diminta pada saat pendaftaran akun. Pengguna menjamin informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, akurat dan lengkap secara identitas hukum.
2.2. Pajakku secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi pada email terdaftar untuk mengkonfirmasi bahwa akun tersebut benar dibuat oleh Pengguna sebagai proses verifikasi.
2.3 Pengguna wajib menyetujui dan melakukan verifikasi, serta menjalankan prosedur dan arahan yang ditentukan oleh Pajakku
2.4. Pengguna sepenuhnya bertanggungjawab untuk memanfatkan, mengelola, menyimpan, merubah, menjaga, menghapus kata sandi dan akun, serta atas penggunaan akses yang sah maupun tidak sah yang terjadi di bawah akun pengguna.
3. Persetujuan
3.1. Pajakku tidak menjual data pengguna kepada Pihak Eksternal dan tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi pengguna secara langsung.
3.2. Pengguna memberikan kewenangan kepada Pajakku untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses dan menganalisis data pengguna untuk meningkatkan kualitas Layanan Aplikasi Pajakku.
3.3. Pajakku hanya akan memberikan data pengguna kepada pihak terkait atau pihak yang diberi wewenang oleh Pajakku. Penyebarluasan data hanya akan dilakukan kepada pihak yang diizinkan oleh Pengguna.
3.4. Pengguna memberikan izin kepada Pajakku untuk memanfaatkan cookie dan melakukan pengiriman pesan pemasaran elektronik, dan update yang perlu diketahui oleh pengguna melalui alamat email dan/atau melalui nomor telepon terdaftar.
3.5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dengan risiko Pengguna sendiri.
3.6. Pajakku berhak kapanpun mengungkapkan informasi jika dianggap perlu untuk mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan Lembaga Negara yang berlaku, secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan kebijaksanaan Pajakku.
3.7. Pajakku dengan upaya terbaik menyediakan layanan untuk Pengguna, namun tidak memberikan jaminan bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
3.8. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 3.7. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik.
3.9. Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
4. Larangan
Selama menggunakan layanan Aplikasi Pajakku, pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
4.1. Mengakses atau mencoba mendapatkan akses selain dari hak atau wewenang Pengguna.
4.2. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan.
4.3. Meneliti, memindai, atau menguji kerentanan Layanan Aplikasi pajakku atau sistem maupun jaringan terkait, atau mengganggu langkah pengamanan atau pemeriksaan autentikasi yang digunakan terkait Layanan Aplikasi Pajakku atau sistem dan jaringannya.
4.4. Melakukan tindakan yang merugikan atau menimbulkan ancaman terhadap Pajakku, termasuk menyebarkan virus, menimbulkan kelebihan beban atau mengirim spam.
4.5. Memalsukan identitas pribadi, perusahaan, atau afiliasi Anda sebagai orang lain atau entitas hukum lain.
4.6. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku untuk meraup keuntungan finansial &amp; non finansial dari diri sendiri atau orang lain lain, tanpa persetujuan Pajakku.
4.7. Pajakku berhak untuk membatasi atau meniadakan sama sekali akses Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku lebih lanjut jika penggunaan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
4.8. Pajakku berdasarkan kebijakan sendiri, berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses atau penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna apabila Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.
4.9. Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia
4.10. Setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
5.1. Pajakku tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan (human error) dan atas segala dampak kerugian yang timbul akibat tindakan pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
5.2. Pajakku tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:
5.2.1 Kesalahan dan/atau ketidak akuratan data dalam sistem yang di masukkan Pengguna;
5.2.2 Perubahan kebijakan akibat peraturan baru dari seluruh otoritas yang berwenang; dan/atau
5.2.3. Gangguan server atau koneksi internet Pengguna saat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
5.3. Pajakku telah memenuhi standarisasi:&nbsp;
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>ISO 27001:2013 tentang Information Security Management</li>
<li>ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems</li>
<li>ISO 20000-1 :2018 tentang Service Management System Requirements</li>
<li>Penetration Test (Pentest) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.</li>
<li>User Acceptance Testing (UAT) dari DJP</li>
<li>User Acceptance Testing (UAT) &amp; System Integration Testing (SIT) dari DJPb</li>
</ol>
</li>
</ol>
6. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
6.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
6.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Syarat &amp; Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
7. Peraturan Terkait
Syarat dan Ketentuan ini merupakan salah satu kewajiban Pajakku untuk memenuhi Peraturan-Peraturan antara lain :
7.1. Undang &ndash; Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
7.3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
7.4. Permenkominfo No 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
7.5. Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
7.6. Permenkominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
7.7. Perben No 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan
7.8. General Data Protection Regulation (GDPR).
&nbsp;
Syarat dan Ketentuan Pajakku dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun perubahan praktik pengolahan data yang dilakukan oleh Pajakku. Oleh karenanya pengguna diminta secara berkala membaca Syarat dan Ketentuan Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Syarat & Ketentuan

Support Pajakku

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (Pasal 21 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai.

Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021

Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah, Pajakku setia menghadirkan solusi perpajakan dalam segala situasi

Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Perlu diketahui, SPT Masa PPN adalah dokumen yang harus diisi dan diserahkan oleh perusahaan atau pemilik usaha yang terdaftar sebagai pemungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Indonesia. SPT Masa PPN digunakan untuk melaporkan dan membayar pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa.
Dalam SPT Masa PPN, wajib pajak perlu menyajikan informasi mengenai penjualan, pembelian, serta pajak yang harus disetor kepada pemerintah. SPT Masa PPN biasanya harus diajukan secara berkala, yaitu bulanan atau triwulanan, tergantung pada kategori usaha dan besarnya omset. Pengelolaan SPT Masa PPN tersebut dapat dilakukan di e-SPT Masa PPN.
Adapun, dalam berita terbaru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan fitur baru yang sangat membantu bagi para wajib pajak. Fitur ini adalah e-SPT Masa PPN 1107 PUT Versi Web yang memudahkan proses pelaporan pajak bagi para pengusaha.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/4ebd1aa0-9b68-40bf-8ceb-03d2d0f1efe6/Pemerintah-Targetkan-Penerimaan-Pajak-dan-PNBP-Tahun-Anggaran-2024" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak dan PNBP Tahun Anggaran 2024</a></h3>
e-SPT Masa PPN 1107 PUT Versi Web adalah sebuah aplikasi berbasis web yang memungkinkan wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan cepat dan mudah. Melalui aplikasi ini, para pengusaha dapat melaporkan PPN yang harus dibayarkan kepada DJP secara online.
Fitur ini hadir sebagai upaya DJP untuk mempermudah proses pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya e-SPT Masa PPN 1107 PUT Versi Web, diharapkan para pengusaha dapat lebih efisien dalam melaporkan pajak mereka, mengurangi kesalahan pelaporan, dan meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/c103c5cf-9fc2-42c9-9d3e-76a63cb9fab0/PMK-80-2023-Terbit-Jelaskan-Surat-Ketetapan-Pajak-dan-Surat-Tagihan-Pajak" target="_blank" rel="noopener">PMK 80/2023 Terbit, Jelaskan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak</a></h3>
Selain itu, dilengkapi juga dengan fitur-fitur yang memudahkan para pengguna. Pengusaha dapat mengakses riwayat pelaporan mereka, melihat status pembayaran, dan mengunduh salinan SPT yang telah disampaikan. Hal ini memungkinkan para pengusaha untuk melakukan pencatatan dan pemantauan yang lebih baik terhadap kewajiban pajak mereka.
DJP berharap dengan peluncuran e-SPT Masa PPN 1107 PUT Versi Web ini, pengusaha akan semakin terbantu dalam melaporkan pajak mereka. Selain itu, DJP juga berharap bahwa penggunaan aplikasi ini akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. 
Dengan adanya inovasi ini, DJP terus berupaya mengembangkan sistem perpajakan yang modern dan efisien. Melalui e-SPT Masa PPN 1107 PUT Versi Web, DJP memberikan solusi yang praktis dan terjangkau bagi para pengusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Adapun, dalam pelaporan SPT Masa PPN, Wajib pajak sangat memungkinkan mengalami kendala di antaranya ialah kendala pembetulan yang dimasukkan tidak sama dengan pembetulan yang terekam dalam data DJP.
Dengan hal ini, pembetulan SPT Masa PPN dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, seperti adanya faktur pajak pengganti retur, pembatalan faktur, dan keterlambatan menerbitkan faktur pajak. Hal inilah yang menyebabkan kurang atau lebih bayar PPN. Oleh karena itu, wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
Apabila terjadi kegagalan, dapat disebabkan pembetulan PPN pada periode pajak yang dipilih tidak sesuai saat ingin posting pembetulan SPT PPN. Oleh karena itu, posting pembetulan akan mengalami eror. Adapun, kendala lainnya ialah belum menyelesaikan pengaturan sertifikat elektronik atau sudah kedaluwarsa. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, seperti melewatkan pengisian kota di tempat KPP terdaftar atau sertifikat elekronik telah kedaluwarsa.

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan fitur baru yang sangat membantu bagi para wajib pajak. 

DJP Sediakan e-SPT Masa PPN 1107 PUT Versi Web

Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak negara sebesar Rp2.307,9 Triliun dan PNBP Rp473 Triliun di tahun anggaran 2024. Secara keseluruhan, pemerintah telah menargetkan pendapatan negara hingga Rp2.781,3 Triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP DPR Wartiah menilai bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2024 hingga 5,2%. Upaya peningkatan penerimaan pajak dalam jumlah ini sudah cukup positif, namun pihaknya memberikan sejumlah catatan.
Ia menyebutkan bahwa upaya meningkatkan penerimaan perpajakan yang disampaikan dlaam RAPBN 2024 cukup positif dalam rangka menurunkan tingkat defisit anggaran. Lalu, terdapat beberapa catatan mengenai cara agar pajak semakin meningkat dan perlu dioptimalisasikan tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/0d2e4de9-614e-46c4-bdc0-6953294d975a/Dorong-Penerimaan-Negara-Kemenkeu-Optimalkan-Sinergi-Joint-Program" target="_blank" rel="noopener">Dorong Penerimaan Negara, Kemenkeu Optimalkan Sinergi Joint Program</a></h3>
Wartiah menyebutkan PPP mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai inovasi dalam kebijakan pajak yang akomodatif. Salah satunya ialah dengan mengambil tindakna lanjutan dari hasil Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, memperkuat kerja sama perpajakan lintas negara, dan meningkatkan kepatuhan PPN.
Kemudian, ia menyebutkan pentingnya menjalani diskusi yang mendalam bersama dengan pelaku usaha, termasuk UMKM mengenai tentang perluasan objek pajak. Hal ini pun perlu dilakukan agar pemulihan ekonomi berjalan lancar tanpa menimbulkan kontraksi.
Wartiah menyebutkan target perpajakan yang meningkat cukup tinggi senilai Rp286,7 Triliun ini, di saat yang bersamaan adapula tantangan atas ketidakpastian global dan konsumsi rumah tangga yang baru saja dalam proses pemulihan, maka pemerintah perlu menggaji potensi pajak misalnya di sektor berbasis SDA atau komoditas primer yang menikmati windfall profit sebagai imbas dari perang Ukraina.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/7ccb06a5-5f6f-4faf-b6e7-fae95b5e6eda/e-SPT-PPN-1107-PUT-Sudah-Tersedia-WP-Wajib-Gunakan" target="_blank" rel="noopener">e-SPT PPN 1107 PUT Sudah Tersedia, WP Wajib Gunakan</a></h3>
Pemerintah juga dapat mengejar cukai yang berkaitan dengan sektor penyumbang polusi udara, meskipun fungsi cukai adalah pengendalian bukan penerimaan pajak. Wartiah menyebutkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya menjelaskan upaya optimalisasi perpajakan dilakukan melalui pemberian insentif perpajakan yang cepat dan terukur. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta mendorong transformasi ekonomi.
Adapula, pelaku UMKM yang didorong untuk mendapatkan berbagai insentif perpajakan di luar yang telah diberikan. Diharapkan tidak ada pandangan bahwa tax holiday dan tax allowances untuk perusahaan besar atau investor asing saja, dikarenakan serapan tenaga kerja terdapat di UMKM dan menjadi penentu pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak negara sebesar Rp2.307,9 Triliun dan PNBP Rp473 Triliun di tahun anggaran 2024. Secara keseluruhan, pemerintah telah menargetkan pendapatan negara hingga Rp2.781,3 Triliun.

Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak dan PNBP Tahun Anggaran 2024

Pemerintah telah menerbitkan aturan terbaru terkait tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Peraturan ini telah tertuang dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/c2fd2bf6-a0d5-44de-bea9-5b3c0ab58fcf/PER_MENKEU/80%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Menteri Keuangan No.80 Tahun 2023.</a>
Dalam PMK 80/2023 ini pemerintah telah mengatur kembali tata cara penerbitan atas SKP dan STP. Pengaturan ini di antaranya berupa simplifikasi pengaturan SKP dan STP yang disatukan dalam satu PMK, termasuk SKP dan STP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dijelaskan pula bahwa tata cara penerbitan SKP dan STP, termasuk dalam SKP dan STP di bidang PBB, saat ini telah diatur dalam beberapa peraturan di bidang perpajakan, sehingga diperlukan simplifikasi dengan mengaturnya dalam satu Peraturan Menteri Keuangan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/62b040d2a9ea8709cb18a650/Cari-Tahu-Perbedaan-STP-dan-SKP-Di-Sini!" target="_blank" rel="noopener">Cari Tahu Perbedaan STP dan SKP Di Sini!</a></h3>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Ketentuan Penting SKP dan STP di PMK 80/2023</h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Jangka waktu penerbitan SKP dan STP adalah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak</li>
<li style="text-align: justify;">SKP diterbitkan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak pada SPT Tahunan PPh</li>
<li style="text-align: justify;">Khusus SKP PBB diterbitkan untuk tahun pajak dengan jangka waktu 1 tahun takwim atas PBB</li>
<li style="text-align: justify;">Setiap STP yang diterbitkan dilakukan penelitian, pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang</li>
<li style="text-align: justify;">Wajib Pajak yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat dalam pembukuannya, maka SKP dan STP juga diterbitkan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat</li>
<li style="text-align: justify;">SKP dan SKP PBB diterbitkan dengan dasar nota perhitungan yang dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang. Kemudian, STP juga diterbitkan dengan dasar nota penghitungan</li>
<li style="text-align: justify;">SKP dan STP yang diterbitkan akan disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung, elektronik, atau melalui pos/ekspedisi/kurir.</li>
</ul>
Selain memadukan peraturan SKP dan STP, pada PMK 80/Tahun 2023 pun menjelaskan ketentuan terkait SKP dan STP untuk Bea Meterai dan pajak karbon. Adapun, ketentuan terkait SKP, STP Bea Meterai dan pajak karbon ini belum dijelaskan pada aturan sebelumnya.
Secara umum, pada PMK 80/2023 terdiri atas 7 Bab dan 39 Pasal. Pada Bab I dijelaskan ketentuan umum, mulai dari beragam pengertian istilah yang terkait dengan SKP dan STP, jenis-jenis SKP dan STP, serta kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKP dan STP.
Pada Bab II dijelaskan ketentuan penerbitan SKP dan SKP PBB, Bab III menjelaskan tentang penerbitan STP, Bab IV dijelaskan ketentuan penerbitan STP PBB, Bab V terkait cara penyampaian SKP, STP, SKP PBB, dan STP PBB. Lalu, pada Bab VI menjelaskan ketentuan peralihan dan Bab VII menjelaskan beberapa peraturan yang dicabut.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/c05c42a4-525a-41fd-8822-b0b97c8ed9d7/Serba-Serbi-Surat-Setoran-Pajak-" target="_blank" rel="noopener">Serba-Serbi Surat Setoran Pajak</a></h3>
Aturan PMK 80/2023 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yaitu 24 agustus 2023. Pemberlakuan PMK 80/2023 akan mencabut sejumlah peraturan terdahulu. Peraturan yang dicabut ini di antaranya PMK 145/2012 s.t.d.d. PMK 183/2015 yang mengatur terkait tata cara penerbitan STP dan SKP.
Adapun, PMK 255/2014 dan PMK 78/2016 yang terkait SKP dan STP PBB telah dicabut. Melalui PMK 80/2023, pemerintah pun mencabut sejumlah ketentuan dalam PMK 256/2014 yang terkait tentang tata cara pemeriksaan dan penelitian PBB.

Pemerintah telah menerbitkan aturan terbaru terkait tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Peraturan ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.80 Tahun 2023.

Aturan PMK 80/2023, Cara Penerbitan SKP dan STP

Kementerian Keuangan akan memaksimalkan sinergi berbentuk joint program antara Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Pajak (DJP), dan Ditjen Anggaran (DJA) di tahun depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa joint program dilaksanakan sebagai bentuk sinergi optimalisasi penerimaan negara. Penerimaan negara merujuk pada semua pendapatan yang diterima oleh pemerintah suatu negara dari berbagai sumber untuk membiayai pengeluaran dan berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, pelayanan umum, dan lainnya.
Penerimaan negara sangat penting karena membantu pemerintah membiayai berbagai program dan layanan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Manajemen penerimaan negara yang efisien dan transparan adalah salah satu komponen penting dalam tata kelola keuangan negara yang baik.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/7ccb06a5-5f6f-4faf-b6e7-fae95b5e6eda/e-SPT-PPN-1107-PUT-Sudah-Tersedia-WP-Wajib-Gunakan" target="_blank" rel="noopener">e-SPT PPN 1107 PUT Sudah Tersedia, WP Wajib Gunakan</a></h3>
Ia menyebutkan, sinergi joint program ini diperlukan, sehingga penerimaan negara dapat tumbuh secara berkelanjutan. Ia menyebutkan akan selalu meningkatkan joint program di antara seluruh unit, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, dan DJA.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa implementasi joint program menjadi salah satu fungsi utama pada program pengelolaan penerimaan negara. Dengan kerja sama ini, penerimaan pajak, kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disebutkan akan terus meningkat.
Ia menyebutkan bahwa joint program menjadi agenda rutin Kemenkeu untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Hal ini sejalan pula dengan aturan KMK Nomor 210/KMK/01/2021 mengenai Program Sinergi Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/adfc214d-be06-432f-bc48-6f03bc6790f1/NPWP-Cabang-Dihapus-2024-Ini-Konsekuensi-Tak-Validasi-NIK-NPWP" target="_blank" rel="noopener">NPWP Cabang Dihapus 2024, Ini Konsekuensi Tak Validasi NIK-NPWP</a></h3>
Oleh karena itu, joint program diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau wajib bayar serta angka piutang dapat ditekan. Selain itu, unit-unit eselon I Kemenkeu akan saling bekerja sama untuk meningkatkan kemudahan layanan pada wajib pajak atau wajib bayar.
Kemenkeu dan Komisi XI menyepakati pagu anggaran sebesar Rp2,48 Triliun untuk program pengelolaan penerimaan negara pada tahun 2024. Program ini mendukung pencapaian penerimaan negara sebesar Rp2.780,9 triliun di tahun depan.
Program pengelolaan penerimaan negara akan mencakup 133 kegiatan. Selain joint program, kegiatan lainnya yang dilaksanakan di antaranya ialah perbaikan sistem logistik nasional, penguatan sistem informasi penerimaan negara, dan reformasi perpajakan.

Kementerian Keuangan akan memaksimalkan sinergi berbentuk joint program antara Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Pajak (DJP), dan Ditjen Anggaran (DJA) di tahun depan. 

Dorong Penerimaan Negara, Kemenkeu Optimalkan Sinergi Joint Program

SPT PPN adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai. SPT PPN adalah dokumen yang digunakan oleh pemilik usaha atau pengusaha untuk melaporkan dan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) kepada otoritas pajak. PPN adalah jenis pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa di Indonesia.&nbsp;
Adapun, aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT merupakan aplikasi wajib yang kini digunakan oleh pemungut PPN terkhsusunya yaitu selain dari pemerintah dan pihak lain. Hal ini dilakukan dalam rangka pemungutan PPN oleh pemungut PPN akan lebih mudah serta mutakhir sebetulnya.&nbsp;
Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT yang telah disediakan oleh DJP ini tersedia pada fitur Pengisian SPT Secara Elektronik yang dapat diakses pada bagian menu Lapor jika sudah mengakses DJP Online.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/28e13738-28f2-4818-98a5-683116383ca1/Potensi-Kerugian-Ekonomi-Akibat-Perubahan-Iklim-Capai-Rp544-Triliun" target="_blank" rel="noopener">Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Capai Rp544 Triliun</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Pengunaan Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT</h2>
Berdasarkan Pasal 16A UU PPN bahwa pemungut PPN selain dari instansi pemerintah, maka merupakan pemungut yang telah ditunjuk oleh pemerintah termasuk didalamnya yaitu penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.&nbsp;
Selain pemungut selain instansi pemerintah tersebut, yaitu pihak lain yang ditunjuk Menteri keuangan dalam melakukan pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan pajak berdasarkan Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/17c22366-6a18-4f0f-9a28-9ebcd9af137e/Pemerintah-Akan-Angkat-Tenaga-Honorer-Sebagai-ASN-Bertahap" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Akan Angkat Tenaga Honorer Sebagai ASN Bertahap</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Penggunaan Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT Versi Sebelumnya</h2>
Berdasarkan ketentuan pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12669/PER_DIRJEN_PJK/PER-14/PJ/2022" target="_blank" rel="noopener">PER-14/PJ/2022</a> terkait dengan penggunaan aplikasi e-SPT sebelumnya yang masih boleh digunakan oleh pemungut PPN. Pemungut PPN yang dimaksudkan adalah selain dari instansi pemerintah yang sebelum masa pajaknya yaitu Oktober 2022 yang menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi sebelumnya.&nbsp;
Oleh karena itu, masih diberikan opsi untuk menggunakan aplikasi e-SPT yang digunakan oleh pemungut PPN. Namun, jika pemungut PPN telah menggunakan aplikasi baru, maka pemungut PPN tersebut tidak dapat beralih lagi ke aplikasi existing.&nbsp;
Begitupun sebaliknya, jika sudah menggunakan aplikasi existing, maka pemungut PPN selain instansi pemerintah tersebut masih dapat melakukan penyampaian SPT Masa PPN yaitu secara langsung ke KPP/KP2KP, baik melalui pos yang disertakan dengan bukti penerimaan surat atau dapat melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir lainnya yang disertakan dengan bukti penerimaan surat.&nbsp;

Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT merupakan aplikasi wajib yang kini digunakan oleh pemungut PPN terkhsusunya yaitu selain dari pemerintah dan pihak lain. 

e-SPT PPN 1107 PUT Sudah Tersedia, WP Wajib Gunakan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12561/PER_MENKEU/112/PMK.03/2022" target="_blank" rel="noopener">PMK 112/2022</a> Wajib Pajak Cabang akan segera menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), hal ini disebabkan oleh Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang mulai tanggal 1 Januari 2024.
 Menurut penjelasan dari Ditjen Pajak (DJP) masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, namun setelah itu mulai tanggal 1 Januari 2024 otoritas pajak akan memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) berisikan 22 digit yang terdiri dari 16 digit NPWP Pusat serta 6 digit nomor urut sesuai dengan jumlah cabang yang wajib pajak miliki.&nbsp;
Berdasarkan penjelasan dari Ditjen Pajak (DJP) terkait dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) akan diberikan untuk setiap tempat usaha wajib pajak. Terkait dengan daftar Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) atas masing-masing tempat kegiatan usaha tersebut, wajib pajak bisa mengaksesnya secara elektronik yaitu pada website DJP Online.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/5be9a28d-c825-4c9d-ad83-c432338a0892/PMK-61-23-Sebut-Pihak-Penanggung-Pajak-atas-Penagihan-WPOP" target="_blank" rel="noopener">PMK 61/23 Sebut Pihak Penanggung Pajak atas Penagihan WPOP</a></h3>
Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) yang telah di-generate oleh DJP akan digunakan bersama oleh pihak lainnya termasuk Ditjen Bea da Cukai (DJBC) yang sistemnya telah terkoneksi dengan sistem yang dimiliki oleh DJP.
Ditjen Pajak (DJP) juga memberikan penegasan terkait dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) ini tidak bisa digunakan sebagai identitas perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 
Maka dapat kita simpulkan, bahwa Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) terbatas hanya digunakan sebagai identitas tempat usaha yang berbeda dengan alamat utama. Selain itu, Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) juga digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan berfasilitas.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/c8eef83f-d337-45d1-9b80-ebc8dcf7d2c0/Pemerintah-Rencanakan-Skema-Tarif-dan-Pelunasan-Cukai-Minuman-Bergula" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Rencanakan Skema Tarif dan Pelunasan Cukai Minuman Bergula</a></h3>
Menurut penuturan dari Ditjen Pajak (DJP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 hanya cabang yang memiliki NPWP cabang yang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) secara jabatan.
 Namun, setelah 1 Januari 2024 atau setelah Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (SIAP) sudah diimplementasikan, maka untuk cabang yang belum memiliki NPWP cabang hingga 31 Desember 2023 bisa mendapatkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dengan melakukan perubahan data.

Wajib Pajak Cabang akan segera menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), hal ini disebabkan oleh Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang mulai tanggal 1 Januari 2024.

NPWP Cabang Dihapus 2024, Ini Konsekuensi Tak Validasi NIK-NPWP

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk melakukan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023. Salah satu poin penting dalam rekrutmen ini adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap. Kabar ini juga terkait dengan informasi mengenai keperluan pembelian e-Meterai di aplikasi e-Met Pajakku.
Rekrutmen CASN 2023 telah menjadi perhatian publik karena diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang telah lama bekerja untuk pemerintah. Dengan pengangkatan mereka sebagai ASN, diharapkan mereka akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik serta kesempatan untuk mengembangkan karir mereka.
Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN akan dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena jumlah tenaga honorer yang perlu diangkat cukup besar dan memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan proses seleksi dan penyesuaian administratif.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/2c43588b-2f32-4168-9850-589c30e29bc1/Pendaftaran-CPNS-Dibuka-September-2023-Ini-Formasinya" target="_blank" rel="noopener">Pendaftaran CPNS Dibuka September 2023, Ini Formasinya</a></h3>
Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dilakukan dengan proses yang adil dan transparan. Oleh karena itu, pemerintah akan mengadakan seleksi yang ketat dan objektif untuk memastikan bahwa mereka yang diangkat benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Dalam kaitannya dengan rekrutmen CASN 2023, pemerintah juga mengumumkan keperluan pembelian e-Meterai di aplikasi e-Met Pajakku. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses administratif yang terkait dengan penerimaan CASN, termasuk pembayaran biaya pendaftaran dan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/b1718db8-d256-4829-b094-8020b1977f54/Kemenkeu-Naikkan-Tarif-Seleksi-CPNS-2023-dengan-Metode-CAT" target="_blank" rel="noopener">Kemenkeu Naikkan Tarif Seleksi CPNS 2023 dengan Metode CAT</a></h3>
Pemerintah berharap bahwa rekrutmen CASN 2023 ini akan membawa manfaat bagi tenaga honorer yang telah lama bekerja dan juga bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan mengangkat tenaga honorer menjadi ASN, diharapkan akan tercipta stabilitas kepegawaian yang lebih baik dan motivasi kerja yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut mengenai rekrutmen CASN 2023 dan keperluan pembelian e-Meterai dapat ditemukan di aplikasi e-Met Pajakku.&nbsp;
Para calon pelamar diharapkan untuk mengikuti proses seleksi dengan seksama dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi persaingan yang ketat. Diharapkan, melalui rekrutmen CASN 2023 ini, pemerintah dapat memperkuat kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk melakukan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023. 

Pemerintah Akan Angkat Tenaga Honorer Sebagai ASN Bertahap

Pemerintah Indonesia saat ini tengah merencanakan skema tarif dan pelunasan cukai untuk minuman bergula. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi minuman bergula yang diyakini dapat berkontribusi pada masalah kesehatan masyarakat. 
Skema tarif yang direncanakan akan mengenakan beban cukai yang lebih tinggi pada minuman bergula daripada minuman non-bergula. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk beralih ke minuman yang lebih sehat dan mengurangi konsumsi gula berlebihan.
Selain itu, pemerintah juga sedang merencanakan pelunasan cukai yang lebih fleksibel bagi produsen dan distributor minuman bergula. Pelunasan ini akan diberlakukan dengan skema yang mempertimbangkan volume produksi dan penjualan, sehingga memberikan insentif bagi industri untuk mengurangi produksi minuman bergula.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/28e13738-28f2-4818-98a5-683116383ca1/Potensi-Kerugian-Ekonomi-Akibat-Perubahan-Iklim-Capai-Rp544-Triliun" target="_blank" rel="noopener">Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Capai Rp544 Triliun</a></h3>
Menurut Menteri Keuangan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat obesitas dan penyakit terkait gizi buruk telah mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengatasi masalah ini.
Reaksi terhadap rencana ini beragam. Beberapa pihak menyambut baik langkah pemerintah dan melihatnya sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Mereka berharap bahwa dengan adanya kebijakan ini, masyarakat akan lebih sadar akan bahaya konsumsi minuman bergula berlebihan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/49fdd12e-15c3-4b07-9109-b9726f992bdd/Gaji-PNS-Direncanakan-Naik-Persiapkan-Daftar-CASN-2023" target="_blank" rel="noopener">Gaji PNS Direncanakan Naik, Persiapkan Daftar CASN 2023</a></h3>
Namun, ada juga yang mengkhawatirkan dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat penerapan skema tarif yang lebih tinggi. Beberapa industri minuman bergula khawatir bahwa hal ini dapat mengurangi daya saing produk mereka dan berdampak negatif pada penjualan.
Pemerintah berjanji untuk terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dan melakukan kajian mendalam sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Langkah-langkah pendukung seperti kampanye edukasi dan pengembangan alternatif minuman sehat juga akan diberlakukan untuk membantu masyarakat dalam mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat.
Diharapkan, dengan adanya rencana skema tarif dan pelunasan cukai untuk minuman bergula ini, masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan mengurangi konsumsi gula berlebihan. Pemerintah berharap bahwa langkah ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban penyakit terkait gizi buruk.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah merencanakan skema tarif dan pelunasan cukai untuk minuman bergula. 

Pemerintah Rencanakan Skema Tarif dan Pelunasan Cukai Minuman Bergula

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan terdapat nilai potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim yang mencapai hingga Rp544 Triliun selama 2020 hingga 2024.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan bahwa perubahan iklim ini mendatangkan berbagai kerugian pada Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan penanganan ancaman triple planetary crisis seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Ia mengatakan bahwa perubahan iklim menjadi nyata dirasakan oleh Indonesia. Kerugian ekonomi dari bencana ini didominasi bencana hidrometeorologi diestimasi hingga Rp22,8 triliun per tahun dan menimbulkan korban jiwa 1.183 orang selama 10 tahun terakhir.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/8612af67-0a5b-4eb3-b2b2-02504364080b/Ketahui-Cara-Impor-Dokumen-Harta-dan-Utang-SPT-Tahunan-di-e-Form" target="_blank" rel="noopener">Ketahui Cara Impor Dokumen Harta dan Utang SPT Tahunan di e-Form</a></h3>
Suharso menyebutkan pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan pembangunan berketahanan iklim (PBI) guna mencegah potensi kerugian pada empat sektor prioritas yaitu pertanian, kesehatan, perairan, serta pesisir dan laut. PBI ini pun telah sejalan dengan amanat RPJMN 2020-2024.
Ia pun menjelaskan bahwa Integorvenmental Panel on Climate change (IPCC) menyebutkan bahwa suhu permukaan global telah meningkat lebih dari 1,09 derajat celcius dibandingkan periode 1850-1900. Suhu bumi ini pun diprediksi akan selalu meningkat akibat pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer.
Apabila peningkatan suhu global rata-rata mencapai hingga 1,5 derajat celcius, maka sektor perairan dan pertanian akan terdampak. Distribusi dan intensitas curah hujan yang ekstrem akan berpotensi banjir dan kekeringan hingga mengancam ekosistem pesisir dan laut.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/865fb231-a98d-4298-bfad-c1af42a91faa/Importir-Tidak-Mendapatkan-Izin-Barang-Lartas-Apa-Yang-Harus-Dilakukan" target="_blank" rel="noopener">Importir Tidak Mendapatkan Izin Barang Lartas, Apa Yang Harus Dilakukan?</a></h3>
Peningtan suhu bumi ini dapat menimbulkan tergenangnya wilayah pesisir, terjadi kemarau panjang, penurunan produksi pertanian, penurunan pasokan air bersih, gagal panen total atau puso, dan menyebabkan krisis pangan di Indonesia.
Suharso menyatakan bahwa Bappenas telah menyusun strategi ketahanan iklim dalam dokumen RPJPN 2025-2045. Adapun, fokus strateginya ialah teknologi, tata kelola dan pendanaan, penguatan ketahanan infrastruktur, serta meningkatkan peran masyarakat.
Ia mengatakan, peningkatan resiliensi pada perubahan iklim ini akan mempengaruhi kapasitas dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat basis pengetahuan melalui pengembangan teknologi, kegiatan riset, dan inovasi terkait perubahan iklim dan dampaknya, guna berbagai kebijakan dapat disusun berbasis bukti atau evidence based policy.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan terdapat nilai potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim yang mencapai hingga Rp544 Triliun selama 2020 hingga 2024.

Berita

Fokus

Langganan Info Terbaru