<p>Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi</p>
<p>Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Filing Pajakku

<p>Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a></p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Bunifikasi

<p>Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:</p>
<p>- Registrasi Wajib Pajak</p>
<p>- Validasi NPWP</p>
<p>- Konfirmasi status Wajib Pajak</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

<p>Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Bill Pajakku

<p>Pajakku sebagai <em>collecting agent </em>DJPb menyediakan layanan <strong>pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</strong> dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).</p>
<p>MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.</p>
<p>Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a></p>

Penerimaan Negara Pajakku

<p>Layanan <strong>pengolahan seluruh pasal PPh </strong>(e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh</p>
<p>Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja</p>
<p>Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

<p>Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN</p>
<p>Real Time Terkoneksi Server DJP</p>
<p>Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

Tarra e-Faktur Pajakku

<p>Pajakku sebagai <strong>distributor resmi meterai elektronik </strong>Indonesia menyediakan sistem <strong>pembelian meterai elektronik (e-meterai) </strong>serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.</p>
<p>Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan <strong>SPT Masa Bea Meterai </strong>di aplikasi yang sama.</p>
<p>Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi <em>wholesaler </em>untuk bekerja sama</p>

e-Met Pajakku

<p>Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).</p>
<p>Perekaman data transaksi</p>
<p><em>Automatic mapping</em> jenis pajak terhutang</p>
<p>Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang</p>
<p>Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment</p>
<p>Membuat SPT Tahunan Badan</p>

Sistem Integrasi Perpajakan

<p style="text-align: justify;">Pengusaha yang memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak tentu tidak akan asing dengan faktur pajak dan pengelolaannya. Faktur pajak adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Faktur pajak ini harus mencantumkan informasi yang diperlukan oleh pemerintah, seperti nama perusahaan, nomor NPWP, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Faktur pajak ini digunakan untuk mencatat pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah dan dapat digunakan sebagai bukti pembayaran pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Adapun, sebelum tahun 2014, faktur pajak dibuat secara manual dengan format yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktur pajak manual juga sering disebut faktur pajak kertas secara terpisah. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat faktur pajak dengan format sendiri, namun tetap mengacu pada format yang telah ditentukan oleh DJP. Format tersebut di antaranya seperti nama penjual, nama pembeli, nama barang, satuan mata uang, harga jual, PPN, DPP, dan tanggal penyerahan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaannya, faktur pajak kertas tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya jika mengakibatkan penyalahgunaan. Hal ini tentu dapat merugikan Pengusaha Kena Pajak. Penyalahgunaan terdapat faktur pajak yang kerap terjadi di antaranya ialah:</p>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>Muncul Faktur Pajak Fiktif</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Faktur Pajak Fiktif adalah faktur pajak yang dibuat dengan tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur pajak fiktif dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Biasanya digunakan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar atau untuk mengklaim pengembalian pajak yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, faktur pajak fiktif juga bisa muncul karena pengisian data yang salah menggunakan nama, NPWP, dan nomor pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lainnya. Penggunaan faktur pajak fiktif ini dapat menyebabkan sanksi pajak dan dapat merugikan negara.</p>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>Muncul Faktur Pajak Ganda</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Faktur Pajak Ganda adalah faktur pajak yang digunakan untuk transaksi yang sama dengan lebih dari satu faktur pajak yang berbeda. Faktur pajak ganda dapat dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja, tetapi dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Faktur pajak ganda dapat digunakan untuk mengklaim pengembalian pajak yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, atau untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Penyebabnya pun bisa karena sistem administrasi yang buruk seperti penomoran faktur yang tidak terkontrol dengan baik.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/639bdb24b577d80e809e2107/Kamu-Pengurus-Pajak-Perusahaan?-Ini-4-Cara-Pajakku-Bisa-Bantu-Kerjaanmu" target="_blank" rel="noopener">Kamu Pengurus Pajak Perusahaan? Ini 4 Cara Pajakku Bisa Bantu Kerjaanmu</a></strong></em></h3>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>Faktur Pajak Tidak/Terlambat Terbit</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Faktur Pajak Tidak Terbit atau Terlambat Terbit adalah faktur pajak yang tidak diterbitkan atau diterbitkan terlambat untuk suatu transaksi yang seharusnya diterbitkan. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti kesalahan dalam proses pembuatan faktur pajak, kesalahan dalam mencatat transaksi, atau kesalahan dalam mengirim faktur pajak ke pemerintah. Faktur pajak tidak terbit atau terlambat terbit dapat menyebabkan perusahaan atau individu terkena sanksi pajak dari pemerintah, seperti denda atau sanksi administratif lainnya, serta dapat merugikan negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Sejumlah bentuk penyalahgunaan yang muncul tentu menimbulkan kerugian bagi negara dan perusahaan, berupa penerimaan negara dari PPN yang berkurang dan pengenaan sanksi administratif serta menurunnya reputasi perusahaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Berbagai dampak buruk ini dapat dihindari dengan penggunaan aplikasi Faktur Pajak online. Adapun, aplikasi faktur pajak online telah dilandasi hukum yaitu <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12490/PER_DIRJEN_PJK/PER%20-%2003/PJ/2022" target="_blank" rel="noopener">PER-03/PJ/2022. </a>Perbedaan utama antara faktur pajak kertas dan e-Faktur ialah kemudahan, kenyamanan, dan keamanan yang didapatkan PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Keunggulan e-Faktur lainnya ialah format telah ditentukan oleh DJP; dapat menggunakan tanda tangan elektronik; tidak wajib melakukan cetak kertas; PKP telah ditetapkan khusus dari DJP; pelaporan langsung ke DJP dan mendapatkan persetujuan DJP.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk mempermudah pengelolaannya, Anda pun dapat menggunakan Tarra e-Faktur yang difasilitasi oleh PT. Mitra Pajakku sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).</p>
<p style="text-align: justify;">Tarra e-Faktur Pajakku adalah aplikasi pengolah dan pembuat Faktur Pajak yang telah berlisensi resmi DJP yaitu<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022" target="_blank" rel="noopener"> SK KEP-211/PJ/2022. </a>Dengan Tarra e-Faktur Pajakku, Anda dapat mengelola hingga ratusan ribu transaksi faktur dalam seketika. Adapun, fitur lainnya yang dapat bermanfaat bagi PKP ialah</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pengelolaan data user, master data, dan user role</li>
<li>Pengelolaan faktur pajak masukan dan keluaran</li>
<li>Pengelolaan dokumen lain faktur pajak masukan dan keluaran</li>
<li>Pengelolaan nota retur faktur pajak masukan dan keluaran</li>
<li>Pengelolaan retur dokumen lain faktur pajak masukan dan keluaran</li>
<li>Pengelolaan dan submit SPT</li>
<li>Pengelolaan rekonsiliasi dan laporan SPT PPN.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62d76032a9ea8709cb18b1d3/Sat-Set-Kelar!-Kemudahan-Bayar-Online-Pajak-Tinggal-Klik-Pajak-Selesai" target="_blank" rel="noopener">Sat-Set, Kelar! Kemudahan Bayar Online Pajak, Tinggal Klik Pajak Selesai</a></strong></em></h3>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.pajakku.com/product/5d4a77112ec8d72673b1171c/Tarra-e-Faktur-Pajakku" target="_blank" rel="noopener"><strong>Tarra e-Faktur Pajakku</strong></a> dapat memudahkan PKP dan mempersingkat waktu proses pengiriman faktur pajak, karena sudah terkoneksi langsung ke server DJP. Seluruh prosesnya yang dilakukan secara online, tentu akan mengurangi human eror dan menghindari penyalahgunaan faktur pajak seperti di atas.</p>
<p style="text-align: justify;">Anda juga dapat membagi hak akses penggunaan secara rinci, sehingga dalam satu tim dapat membagi peran yang dapat dilakukan pada aplikasi tersebut. Seluruh fitur yang dimiliki Tarra e-Faktur Pajakku mampu meminimalisir segala risiko kesalahan dan memudahkan pengurus pajak perusahaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Anda ingin menggunakan Tarra e-Faktur Pajakku, Anda dapat menghubungi <a href="mailto:marketing@pajakku.com" target="_blank" rel="noopener">marketing@pajakku.com</a> atau melalui kanal live chat di <a href="https://webchat.pajakku.com/account/registration" target="_blank" rel="noopener">webchat.pajakku.com</a></p>

Dalam pelaksanaannya, faktur pajak kertas tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya jika mengakibatkan penyalahgunaan. Hal ini tentu dapat merugikan Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, PKP dapat menggunakan Tarra e-Faktur Pajakku sebagai solusi pengelolaan Faktur Pajak online.

Kelola Faktur Pajak Online, Hindari Penyalahgunaan Faktur Pajak

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu e-Nofa?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI telah merilis e-Nofa sehubungan dengan upaya meningkatkan kemudahan pelayanan kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pada tahun ini, situs e-Nofa atau e-Faktur pajak telah melakukan perilisan versi terbaru, yakni e-Faktur 3.2 yang dapat di akses melalui situs resmi efaktur.pajak.go.id.</p>
<p style="text-align: justify;">e-Nofa sendiri didefinisikan sebagai situs jaringan resmi yang disediakan DJP Kemenkeu RI dalam mengajukan permohonan nomor seri faktur pajak secara online. NFSP atau Nomor Seri Faktur Pajak ini secara umum telah menjadi salah satu bagian penting yang perlu diajukan dalam pembuatan faktur pajak perusahaan oleh setiap pengusaha.</p>
<p style="text-align: justify;">Merujuk pada Pasal 1 ayat 4 Peraturan DJP No. <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9877/PER_DIRJEN_PJK/PER-24/PJ/2012" target="_blank" rel="noopener">PER-24/PJ/2012 </a>disebutkan bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.</p>
<p style="text-align: justify;">Faktur pajak itu sendiri terdiri dari 16 digit huruf, angka, maupun kombinasi dari keduanya. Acuan untuk permohonan aktivasi dan kata kunci untuk penerbitan faktur pajak ini telah diatur dalam SE DJP No. SE-52/PJ/2012 mengenai Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak. Dari 16 digit tersebut terbagi atas kode transaksi pada dua digit pertama, kode status satu digit, dan nomor seri faktur 13 digit.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Fungsi e-Nofa?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Secara umum, e-Nofa memiliki fungsi sebagai sertifikat elektronik pajak yang berupa tanda bukti bahwa PKP sudah membayarkan tarif pajaknya dengan lunas. Namun, ada beberapa fungsi e-Nofa lainnya yang perlu diketahui, seperti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dapat mengefisiensi waktu</li>
<li>Memperkuat pengawasan dan penelusuran</li>
<li>Fleksibel dan memberikan kemudahan dalam penggunaannya.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Syarat Menggunakan e-Nofa</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Namun dalam hal ini, ada yang perlu diperhatikan sebelum PKP menggunakan e-Nofa. Penggunaan e-Nofa ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seorang PKP, diantaranya:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Keabsahan pengguna atau akun PKP yang telah diberikan oleh DJP</li>
<li style="text-align: justify;">Memiliki sertifikat elektronik sebelumnya yang telah diajukan baik secara daring maupun manual di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan telah disetujui DJP.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>&nbsp;</h3>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/636a06eeb577d80e8092560c/Bukti-Penerimaan-Elektronik-(BPE)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/636e0a3db577d80e80aa549e/Bukti-Potong-dan-Bukti-Potong-Unifikasi" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Bukti Potong dan Bukti Potong Unifikasi</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/636cb52cb577d80e80a33e65/Faktur-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Faktur Pajak</a></strong></em></h3>
</div>

Glosarium Pajak: e-NoFa (Nomor Faktur Pajak Elektronik)

<p style="text-align: justify;">Dalam sebuah perusahaan khususnya yang bergerak dibidang bisnis tidak akan terlepas dari proses transaksi, baik dari pembelian maupun penjualan yang berhubungan dengan faktur pajak. Merujuk pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9877/PER_DIRJEN_PJK/PER-24/PJ/2012" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012</a> Pasal 1 ayat (4), faktur pajak didefinisikan sebagai bukti dari pada pungutan pajak, karena adanya aktivitas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) yang diterbitkan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak). Sebagaimana yang dimaksud, PKP disini merupakan badan usaha atau perusahaan yang sudah dikukuhkan oleh KPP terkait, dimana badan usaha tersebut menjual BKP dan/atau JKP yang akan dibebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam proses transaksi, faktur pajak akan diterbitkan oleh PKP atas kegiatan penjualan BKP ataupun JKP. Bisanya faktur diterbitkan secara manual. Namun, pada tahun 2016 lalu, hadir kebijakan baru atas penerbitan faktur, yakni dilakukan tidak lagi secara manual melainkan pemerintah mewajibkan pembuatan faktur dan pelaporannya dilakukan secara nasional melalui aplikasi <em>online</em> e-Faktur atau Faktur Pajak Elektronik.</p>
<p style="text-align: justify;">Transformasi pembuatan faktur pajak dari manual menjadi elektronik atau e-Faktur memiliki tujuan dalam meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan negara atau penerbitan faktur pajak fiktif (bodong). Perubahan mekanisme ini tentunya diharapkan akan berjalan sesuai dengan prinsip perpajakan, yakni pelaporan yang Berkualitas dan Akuntabel. Lantas apa perbedaan faktur pajak manual dengan e-faktur (faktur pajak elektronik)? Mari simak informasinya!</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/5e2fde1d387af773a9e014ae/Saat-Pembuatan-Faktur-Pajak-oleh-Pengusaha-Kena-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Saat Pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak</a></strong></em></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mengenal Faktur Pajak Manual</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Faktur pajak manual, sesuai dengan namanya faktur ini didefinisikan sebagai sebuah bukti pelaporan atas kegiatan penyerahan atau penerimaan BPK dan/atau JKP secara manual oleh badan usaha atau perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP (pengusaha kena pajak).</p>
<p style="text-align: justify;">Pada tahun 2016, faktur pajak yang dilakukan secara manual sudah tidak diberlakukan lagi. Pemerintah mengharuskan setiap badan usaha atau perusahaan yang telah menjadi PKP melakukan pembuatan dan pelaporannya menggunakan faktur pajak elektronik atau e-Faktur. Perubahan ini tidak semata-mata dilakukan begitu saja, melainkan dari berbagai pertimbangan seperti karena masih adanya kecurangan dalam pembuatan faktur fiktif (bodong) hingga perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab lainnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Sama yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa perubahan mekanisme ini merupakan upaya pemerintah dalam menjalankan prinsip perpajakan, yakni pelaporan yang Berkualitas dan Akuntabel. Hal tersebut diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dan upaya tersebut bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan.</p>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Format Faktur Pajak Manual</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini sama saja dengan pembuatan faktur pajak pada umumnya, namun ada yang perlu diperhatikan dalam memberikan keterangan terhadap penyerahan BKP ataupun JKP, di antaranya :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Data lengkap yang melakukan penjualan dan/atau pembelian BKP ataupun JKP (Nama, alamat, dan NPWP).</li>
<li>Jenis barang ataupun jasa, jumlah dari harga jual, dan potongan harga (diskon).</li>
<li>PPN yang dibebankan.</li>
<li>PPnBM yang dibebankan.</li>
<li>Kode, nomor seri dan tanggal dari pembuatan faktur pajak.</li>
<li>Data lengkap pejabat atau pegawai yang ditunjuk dalam mengurus pajak (Nama, jabatan, dan tanda tangan).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam menggunakan faktur pajak secara manual, beberapa keterangan yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan keterangan minimum yang memang harus ada pada faktur pajak. Namun, untuk pada susunannya akan disesuaikan dengan peraturan KPP terkait, karena DJP tidak memiliki otoritas atas hal tesebut.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62c69b67a9ea8709cb18abbd/Mekanisme-Perubahan-Penandatangan-Faktur-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Mekanisme Perubahan Penandatangan Faktur Pajak</a></strong></em></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>e-Faktur (Faktur Pajak Elektronik)</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">e-Faktur merupakan aplikasi dalam membantu pembuatan faktur pajak atau bukti pungutan pajak PPN, yang membedakan dengan sebelumnya, yakni faktur pajak manual ialah pada proses pembuatannya. Dalam hal ini faktur dibuat secara online pada aplikasi sistem elektronik (e-Faktur) yang telah disediakan oleh DJP. Berdasarkan pada <a href="Peraturan%20Direktur%20Jenderal%20Pajak%20(DJP)%20No.%20PER-16/PJ/2014" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014</a> Pasal 11, Pengusaha Kena Pajak diwajibkan menerbitkan dan melaporkan faktur pajak yang dibuat pada aplikasi E-faktur DJP maupun dari E-Faktur PJAP mitra resmi DJP seperti PT. Mitra Pajakku.</p>
<p style="text-align: justify;">Transformasi atau modernisasi sistem faktur pajak yang sebelumnya menjadi sekarang, yakni elektronik sebagai cara DJP dalam mengurangi terjadinya <em>human error</em>, seperti kecurangan pada faktur pajak fiktif (bodong) yang berdampak pada negara. Direktorat Jenderal pajak (DJP) menerapkan modernisasi faktur pajak untuk meminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara. Menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan.</p>
<p style="text-align: justify;">Adapun, aplikasi e-Faktur yang paling mutakhir yakni versi 3.2 dan sudah dapat diunduh serta digunakan dengan mengakses lama <a href="https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi">https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi</a>. Pada pembaharuan versi ini, DJP telah menerapkan penggunaan tarif baru 11% hingga sudah melakukan perbaikan atas kekurangan dari versi-versi sebelumnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Sepanjang penggunaannya, aplikasi e-Faktur jauh lebih memberikan kemudahan, kenyamanan, hingga keamanan bagi PKP dibandingkan dengan penggunaan faktur pajak secara manual. Tak hanya itu, DJP juga memberikan tampilan faktur yang seragam, pembubuhan tanda tangan dengan keamanan yang terjamin yakni dilakukan secara elektronik berbentuk<em> QR Code,</em> dan yang paling penting ialah penggunaan aplikasi e-Faktur dapat mewujudkan pengurangan penggunaan kertas yang berlebih <em>(paperless).</em> Untuk lebih jelasnya berikut perbedaan Faktur Pajak Manual dengan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur).</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/624d3387a9ea8709cb189afc/Awas!-Meski-Pajak-0-Persen-Penggunaan-e-Faktur-Tetap-Diwajibkan-Bagi-Pelaku-Usaha" target="_blank" rel="noopener">Awas! Meski Pajak 0 Persen, Penggunaan e-Faktur Tetap Diwajibkan Bagi Pelaku Usaha</a></strong></em></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Faktur Pajak Manual vs e-Faktur</h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut setidaknya ada tujuh hal yang membedakan faktur pajak manual dan e-Faktur (faktur pajak elektronik):</p>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>1. Pembubuhan Tanda Tangan PKP</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Manual: Pembubuhan dilakukan dengan tanda tangan basah dari PKP atau dilakukan oleh pegawai yang memang ditunjuk dalam mengurus pajak tersebut.</li>
<li>e-Faktur: Pembubuhan hanya digunakan oleh QR <em>(Quick Respon) Code.</em></li>
</ul>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>2. Format Dalam Menyusun</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Manual: PKP diharuskan menyusun faktur berdasarkan format keterangan yang tertuang dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9877/PER_DIRJEN_PJK/PER-24/PJ/2012" target="_blank" rel="noopener">PER-24/PJ/2012.</a></li>
<li>e-Faktur: PKP tinggal mengikuti format yang sudah ditentukan oleh DJP.</li>
</ul>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>3. Jumlah lembar</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Manual: PKP wajib mencetak minimal 2 lembar, baik penjual maupun pembeli.</li>
<li>e-Faktur: PKP tidak diwajibkan untuk mencetak dalam format <em>hardcopy </em>atau salinan.</li>
</ul>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>4. Permohonan/Permintaan NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak)</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Manual: Dalam hal ini PKP wajib mendatangi KPP terkait</li>
<li>e-Faktur: Sebaliknya, PKP tidak perlu datang mendatangi KPP terkait.</li>
</ul>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>5. Prosedur Pelaporan</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Manual: PKP tidak memiliki kewajiban dalam mengupload FP sebelum dilakukan pelaporan atas SPT PPN. Faktur pajak masukan maupun keluaran hanya dicantumkan pada daftar pajak keluaran dan pajak masukan saat SPT PPN dibuat.</li>
<li>e-Faktur: PKP diwajibkan untuk mengupload Faktur pajak masukan maupun keluaran guna mendapatkan<em> QR code</em> dan pengesahan untuk melakukan pelaporan SPT PPN.</li>
</ul>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>6. Pelaporan SPT PPN</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Manual: Pelaporan digunakan dengan formulir SPT PPN 1111.</li>
<li>e-Faktur: Semua sudah tersedia di dalam aplikasi.</li>
</ul>
<h3 style="padding-left: 40px;"><strong>7. Mata Uang</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Manual: Penggunaan mata uang tidak diwajibkan menggunakan RP (rupiah) atau bisa dikatakan dibebaskan.</li>
<li>e-Faktur: Hanya dapat menggunakan RP (rupiah). Jika menggunakan mata uang lain, maka harus diubah (konversi) ke rupiah.</li>
</ul>
<h3><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/623c2885a9ea8709cb1898ea/Luncurkan-e-Faktur-Versi-31-Ini-Dia-Tujuan-Ditjen-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Luncurkan e-Faktur Versi 3.1, Ini Dia Tujuan Ditjen Pajak</a></strong></em></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kesimpulan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dari semua penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa transformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam memodernisasi sistem perpajakan sejauh ini sudah berlangsung baik. Penggunaan e-Faktur sudah terlihat, yakni dari sisi kemudahan akses, kenyamanan penggunaan, hingga pada keamanan data dapat dirasakan PKP.</p>
<p style="text-align: justify;">Meskipun demikian, pembuatan faktur pajak secara manual masih dapat diperbolehkan, apabila PKP memang dalam kondisi wilayah tidak memungkin dalam melaporkan menggunakan e-Faktur, seperti akses internet yang belum sepenuhnya mumpuni, sementara koneksi internet merupakan syarat utama dalam penggunaan aplikasi a-Faktur. Namun, seiring berjalannya waktu pemerintah akan berupaya juga dalam hal ini, terutama pada wilayah-wilayah yang memang kesulitan dalam koneksi internet.</p>

Dalam sebuah perusahaan khususnya yang bergerak dibidang bisnis tidak akan terlepas dari proses transaksi, baik dari pembelian maupun penjualan yang berhubungan dengan faktur pajak. 

Tarra e-Faktur Pajakku

Artikel Terkait

Produk Lainnya

Langganan Info Terbaru