Cara Mudah Bayar Pajak Lewat Aplikasi

Steven, sebulan yang lalu
Ilustrasi Pekerjaan bebas/pixabay

One stop solution in TAXnologies Pajakku telah menghadirkan end-to-end proccess perpajakan, dari hitung-bayar-lapor. Teknologi buatan anak negeri ini mampu menghitung pajak secara cepat dan akurat, sesuai peraturan yang berlaku. 

Tahapan setelah penghitungan adalah membuat kode billing sebagai pembayaran pajak. Semua proses ini dapat dilakukan dalam satu aplikasi elektronik Pengolahan Pajak Terpadu (e-PPT). 

Aplikasi e-PPT pajakku dapat melakukan pembuatan kode billing secara otomatis tanpa perlu wajib pajak melakukan pengisian jumlah pajak yang akan disetor.

Tidak hanya sampai proses pembuatan kode billing, demi membantu wajib pajak dalam pembayaran pajak, Pajakku telah bekerja sama dengan bank persepsi proses integrasi pembayaran.

Melalui proses integrasi pembayaran ini, wajib pajak dapat melakukan order pembayaran ke masing-masing akun pembayaran dan langsung dapat melakukan penarikan kode NTPN ke dalam masing-masing SPT. Setelah proses pembayaran selesai, dilanjutkan dengan proses pelaporan pajak. Semua proses dilakukan dalam satu aplikasi.

Hebatnya fitur e-PPT membuat kewajiban perpajakan menjadi sangat mudah, tepat, cepat, dan akurat. Para wajib pajak sudah pasti tidak akan melewati batas waktu pembayaran.

Berikut ini, batas akhir pembayaran pajak (Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014):

  1. PPh pasal 4(2) setor sendiri [tgl 15 bulan berikutnya]
  2. PPh pasal 4(2) pemotongan [tgl 10 bulan berikutnya]
  3. PPh pasal 15 setor sendiri [tgl 15 bulan berikutnya]
  4. PPh pasal 15 pemotongan [tgl 10 bulan berikutnya]
  5. PPh pasal 21 [tgl 10 bulan berikutnya]
  6. PPh pasal 23/26 [tgl 10 bulan berikutnya]
  7. PPh pasal 25 [tgl 15 bulan berikutnya]
  8. PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM) [saat penyelesaian dokumen PIB]
  9. PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC [1 hari kerja berikutnya]
  10. PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan [hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang]
  11. PPh pasal 22 migas [tgl 10 bulan berikutnya]
  12. PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu [tgl 10 bulan berikutnya]
  13. PPN & PPnBM [akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan]
  14. PPN atas kegiatan membangun sendiri [tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir]
  15. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean [tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak]
  16. PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan [tgl 7 bulan berikutnya]
  17. PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN [harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN]
  18. PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan [tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir]
  19. PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) [harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir]
  20. Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) [harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak]

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2019 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami