Tax Guide

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 juli 2021 sampai dengan 03 agustus 2021

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 107/pmk.05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

penetapan jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pengecualian pengenaan pajak penjualan atas barang mewah

pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) di pengadilan pajak mulai tanggal 26 juli 2021

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 juli 2021 sampai dengan 27 juli 2021

penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka (melalui helpdesk/disampaikan secara langsung) di pengadilan pajak mulai tanggal 21 juli 2021 s.d. 23 juli 2021

pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi lainnya sebagai tindak lanjut surat edaran ketua pengadilan pajak nomor se-12/pp/2021

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 juli 2021 sampai dengan 20 juli 2021

implementasi compliance risk management dan business intelligence

pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi lainnya sebagai tindak lanjut surat edaran ketua pengadilan pajak nomor se-10/pp/2021

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 191/pmk.04/2016 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 57/pmk.04/2017 tentang penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 34/pmk.04/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak, serta surat tagihan pajak

pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 21 uang kehormatan atau tunjangan bagi hakim ad hoc

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 07 juli 2021 sampai dengan 13 juli 2021

penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka (melalui helpdesk/disampaikan secara langsung) di pengadilan pajak mulai tanggal 5 juli 2021 s.d. 20 juli 2021

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah

tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu serta tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-02/pj/2021 tentang tata cara pemberian dan penggunaan nomor identitas subunit organisasi instansi pemerintah serta kewajiban pelaporan pajak instansi pemerintah

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 9/pmk.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 239/pmk.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)

tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 juli 2021 sampai dengan 31 juli 2021

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 juni 2021 sampai dengan 06 juli 2021

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 31/pmk.010/2021 tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021

penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai

pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling)

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam pakistan

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi menyeluruh antar negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan jepang

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan memorandum saling pengertian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara palestina tentang fasilitasi perdagangan untuk produk tertentu yang berasal dari wilayah palestina

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 juni 2021 sampai dengan 29 juni 2021

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh industri sektor tertentu yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) tahun 2021

pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi lainnya sebagai tindak lanjut surat edaran ketua pengadilan pajak nomor se-06/pp/2021

penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka (melalui helpdesk/disampaikan secara langsung) di pengadilan pajak mulai tanggal 21 juni 2021 s.d. 25 juni 2021

edukasi perpajakan

petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 220/pmk.03/2020 tentang tata cara penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu

penegasan kembali ketentuan dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19 di lingkungan kementerian keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 juni 2021 sampai dengan 22 juni 2021

tata cara pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka pembebanan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak di bidang usaha pertambangan mineral

standar operasional prosedur layanan unggulan bidang perpajakan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 09 juni 2021 sampai dengan 15 juni 2021

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 131/pmk.04/2018 tentang kawasan berikat

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 58/pmk.04/2017 tentang pembayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-01/pj/2021 tentang tata cara pelunasan selisih kurang bea meterai yang terutang atas dokumen berupa cek dan bilyet giro

tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik

hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus operasi produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau kontrak karya dalam rangka kerja sama di bidang usaha pertambangan mineral

petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 52/pmk.010/2017 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-21/pj/2021 tentang distribusi rencana penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak lainnya, serta pajak bumi dan bangunan per kantor wilayah direktorat jenderal pajak tahun anggaran 2021