Tax Guide

tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak

rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2021

pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)

sistem penerimaan negara secara elektronik

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 202/pmk.010/2017 tentang pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional

penjelasan mengenai kriteria pedagang eceran

organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan

perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada kawasan ekonomi khusus

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 225/pmk.05/2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 desember 2020 sampai dengan 05 januari 2021

bentuk dan isi surat pemberitahuan pajak terutang, nota penghitungan, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan, surat pemberitahuan, serta surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan

tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa inggris atau pembukuan dengan menggunakan bahasa inggris dan satuan mata uang dolar amerika serikat

bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi

pencabutan peraturan direktur jenderal pajak dan keputusan direktur jenderal pajak dalam rangka simplifikasi regulasi

penetapan wajib pajak sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak penghasilan yang diharuskan membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 desember 2020 sampai dengan 29 desember 2020

pengumuman penetapan dan pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif

tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau

pengelolaan indonesia national single window dan penyelenggaraan sistem indonesia national single window

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 desember 2020 sampai dengan 22 desember 2020