Katalog peraturan perpajakan Indonesia

11945 Dokumen Peraturan

KWT-10/PJ.5/1984Surat Kawat

PENERIMAAN DOKUMEN PENGAMPUNAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN (SERI : 10-PENGAMPUNAN)

17 Des 1984
KWT-28/PJ.BT5/1984Surat Kawat

RALAT PADA SPT P.KK TAHUN 1985 YANG TERLANJUR DICETAK

14 Des 1984
1238/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

PENINJAUAN KEMBALI BESARNYA TARIP, BATAS KEKAYAAN MINIMUM KENA PAJAK DAN BATAS-BATAS NILAI LAINNYA DALAM ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932

11 Des 1984
1228/KMK.011/1984Keputusan Menteri Keuangan

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 957/KMK.04/1983 TANGGAL 31 DESEMBER 1983 TENTANG PENENTUAN BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN

8 Des 1984
SE-106/PJ/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

STATUS USAHA BADAN-BADAN KOPERASI (SERI NPWP 28)

3 Des 1984
SE-42/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

JAWABAN ATAS MASALAH PPH PASAL 21 DARI PT. UNIROYAL SUMATERA PLANTATIONS (SERI PPH PASAL 21-13)

2 Des 1984
SE-104/PJ.BT.5/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENYELESAIAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK YANG PINDAH (SERI NPWP-29)

30 Nov 1984
SE-41/PJ.2/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

JASA GIRO

27 Nov 1984
KEP-07/PJ.5/1984Keputusan Dirjen Pajak

PERBAIKAN NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DIDALAM SK DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP- 02/PJ.5/1984 TANGGAL 21 MARET 1984

16 Nov 1984
KWT-06/PJ.5/1984Surat Kawat

PENGIRIMAN FORMULIR PENGAMPUNAN PAJAK. (SERI : 07-PENGAMPUNAN)

11 Nov 1984
SE-39/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI DALAM PENGENAAN PPH PASAL 21 (SERI PPH PASAL 21-12)

4 Nov 1984
8 TAHUN 1984Undang-Undang

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 MENJADI UNDANG- UNDANG

27 Okt 1984
KWT-05/PJ.5/1984Surat Kawat

PENGIRIMAN FORMULIR PENGAMPUNAN PAJAK. (SERI : 06-PENGAMPUNAN)

25 Okt 1984
1083/KMK.01/1984Keputusan Menteri Keuangan

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

24 Okt 1984
KEP-114/PJ.BT5/1984Keputusan Dirjen Pajak

PEMBUBARAN TEAM EVALUASI TERHADAP PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAHARUAN SISTIM PERPAJAKAN

24 Okt 1984
KEP-113/PJ.BT5/1984Keputusan Dirjen Pajak

BENTUK, JENIS, WARNA, FORMULIR DAN BUKU PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 1984

23 Okt 1984
SE-15/PJ.3/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENGERTIAN BARANG DALAM UU PPN 1984 (SERI PPN-16)

10 Okt 1984
SE-38/PJ.21/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

S. T. P

10 Okt 1984
SE-14/PJ.3/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

ATURAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.: 431/KMK.04/1984 TANGGAL 11 MEI 1984. (SERI PPN-15)

8 Okt 1984
KEP-106/PJ.BT5/1984Keputusan Dirjen Pajak

PENETAPAN BENTUK, JENIS DAN WARNA FORMULIR/SARANA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

8 Okt 1984

Fokus

Pencarian Dokumen


Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2019 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami