Tax Guide

Pencarian Dokumen

12710 Dokumen Peraturan

SE-27/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pajak pertambahan nilai atas usaha penjahit (seri ppn-40)

Apr 1, 1985
SE-25/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pajak pertambahan nilai terhadap toko emas. (seri ppn-39)

Mar 28, 1985
296/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan pajak penghasilan untuk bulan april, mei dan juni 1985

Mar 28, 1985
291/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

macam dan jenis barang kena pajak yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

Mar 27, 1985
SE-23/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pengertian menambang dalam undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 (seri ppn-38)

Mar 25, 1985
36 TAHUN 1985Keputusan Presiden

pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan dan impor barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

Mar 21, 1985
SE-21/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

permohonan untuk penetapan suatu tempat usaha sebagai tempat terhutang pajak pertambahan nilai (seri ppn-36)

Mar 14, 1985
SE-11/PJ.22/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

deposito berjangka atau tabungan lainnya yang dibiayai oleh pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga

Mar 13, 1985
SE-10/PJ.22/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pph pasal 23 atau pasal 26 atas jasa giro, bunga money on call dan deposit on call

Mar 13, 1985
22 TAHUN 1985Peraturan - Pemerintah

pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

Mar 13, 1985
KEP-867/PJ.2/1985Keputusan Dirjen Pajak

pelimpahan wewenang kepada para kepala inspeksi pajak untuk memberikan keputusan atas permohonan wajib pajak tertentu mengenai perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan

Mar 13, 1985
SE-09/PJ.21/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

penghasilan yang dikenakan tarif efektif rata-rata

Mar 11, 1985
254/KMK.01/1985Keputusan Menteri Keuangan

penundaan pelaksanaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 1002/kmk.04/1984 tanggal 8 oktober 1984 tentang penentuan perbandingan antara hutang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan

Mar 8, 1985
KWT-34/PJ.3/1985Surat Kawat

penerbitan skum bea meterai

Mar 7, 1985
SE-07/PJ.23/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pph pasal 21 atas penghasilan pegawai negeri atau pejabat negara (seri pph pasal 21-16)

Mar 4, 1985
SE-20/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

tata usaha pelaksanaan pemungutan pajak atas impor. (seri ppn-34)

Feb 28, 1985
KEP-08/PJ.3/1985Keputusan Dirjen Pajak

tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri oleh pabrikan hasil tembakau

Feb 28, 1985
KWT-09/PJ.153/II-1985Surat Kawat

buku kp.pph. 1q-1 s/d 1q-12 dan formulir kp.pph. 1q-13

Feb 26, 1985
SE-06/PJ.23/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

nilai pkk rumah pribadi pejabat negara yang wajib menempati rumah dinas karena jabatannya

Feb 25, 1985
205/KMK.01/1985Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan bukan bahan bakar minyak bumi oleh pertamina

Feb 25, 1985
206/KMK.01/1985Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas bahan bakar minyak bumi atas penyerahan bahan bakar minyak bumi

Feb 25, 1985
SE-18/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

tarif pajak pertambahan nilai 1984 (seri ppn-33)

Feb 23, 1985
SE-16/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

peraturan peralihan dalam rangka pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984. (seri ppn-32)

Feb 21, 1985
193/KMK.01/1985Keputusan Menteri Keuangan

tata cara penggunaan sticker dalam pemungutan, pelunasan dan penyampaian laporan pajak pertambahan nilai 1984 atas pita rekaman suara (kaset isi)

Feb 20, 1985
SE-05/PJ.23/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

norma penghitungan khusus penghasilan kena pajak atas penghasilan (deemed taxable income) dari para tenaga asing yang bekerja pada wajib pajak badan pengeboran minyak gas dan bumi di indonesia (drilling company)

Feb 20, 1985
SE-15/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

tenggang waktu antara saat terhutangnya ppn dengan saat pembuatan faktur pajak dan masa pajak. (seri ppn-31)

Feb 19, 1985
SE-13/PJ.34/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

perubahan tarif bea meterai

Feb 19, 1985
179/KMK.01/1985Keputusan Menteri Keuangan

pemberian fasilitas bea masuk, pajak penjualan/pajak pertambahan nilai atas pemasukan mesin, peralatan, software dan bahan baku produksi dalam menunjang pembangunan dan pengembangan pt. industri pesawat terbang indonesia "nurtanio" (persero)

Feb 15, 1985
180/KMK.01/1985Keputusan Menteri Keuangan

pemberian fasilitas bea masuk, pajak penjualan/pajak pertambahan nilai atas pemasukan mesin, peralatan, software dan bahan baku produksi dalam menunjang pembangunan dan pengembangan p.t. pindad (pesero)

Feb 15, 1985
178/KMK.01/1985Keputusan Menteri Keuangan

peraturan peralihan dalam rangka pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

Feb 15, 1985
181/KMK.01/1985Keputusan Menteri Keuangan

pemberian fasilitas bea masuk, pajak penjualan/pajak pertambahan nilai atas pemasukan mesin, peralatan, software dan bahan baku produksi dalam menunjang pembangunan dan pengembangan pt. pal (persero)

Feb 15, 1985
SE-12/PJ.34/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pungutan p.pn

Feb 13, 1985
SE-09/PJ.12/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

rahasia jabatan

Feb 11, 1985
SE-04/PJ.22/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pengisian formulir 1771-i sebagai lampiran spt badan (seri pph spt-01)

Feb 6, 1985
SE-10/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

penjelasan tentang faktur pajak sederhana. (seri ppn-29)

Feb 2, 1985
KEP-04/PJ.3/1985Keputusan Dirjen Pajak

bentuk, isi dan tata cara penggunaan faktur pajak sederhana

Feb 2, 1985
SE-09/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma (seri ppn-28)

Jan 30, 1985
KWT-17/PJ.3/1985Surat Kawat

saat berlakunya uu ppn 1984

Jan 30, 1985
KWT-2/PJ.2/1985Surat Kawat

perubahan formulir pemberitahuan angsuran pph pasal 25 dalam tahun 1985

Jan 30, 1985
KWT-18/PJ.3/1985Surat Kawat

pajak penjualan golongan pengusaha pasal 11

Jan 30, 1985
SE-06/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

keputusan menteri keuangan republik indonesia no. 1252/kmk.04/1984 tanggal 18 desember 1984

Jan 29, 1985
SE-07/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

petunjuk pelaksanaan keputusan menteri keuangan republik indonesia no. 1252/kmk.04/1984 tanggal 18 desember 1984

Jan 29, 1985
SE-08/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pajak pertambahan nilai atas usaha photo-copy dll. (seri ppn-27)

Jan 29, 1985
SE-03/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

ppn dalam perusahaan terpadu yang menghasilkan baik bkp maupun bukan bkp (seri ppn-24)

Jan 28, 1985
KEP-09/PJ.BT5/1985Keputusan Dirjen Pajak

pembentukan team penyusunan sistem tatalaksana berkas wajib pajak pada direktorat jenderal pajak

Jan 28, 1985
SE-04/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pajak pertambahan nilai atas usaha photo studio (seri ppn-25)

Jan 28, 1985
SE-05/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pajak pertambahan nilai atas toko kaca mata. (seri ppn-26)

Jan 28, 1985
SE-02/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

penetapan satu tempat usaha sebagai tempat terhutang pajak pertambahan nilai

Jan 23, 1985
129/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

dasar pengenaan dan tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai 1984 atas impor barang kena pajak

Jan 23, 1985
130/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

dasar penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas hasil tembakau buatan dalam negeri

Jan 23, 1985

Pencarian Dokumen

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn