Tax Guide

pajak pertambahan nilai atas usaha penjahit (seri ppn-40)

pajak pertambahan nilai terhadap toko emas. (seri ppn-39)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan pajak penghasilan untuk bulan april, mei dan juni 1985

macam dan jenis barang kena pajak yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

pengertian menambang dalam undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 (seri ppn-38)

pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan dan impor barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

permohonan untuk penetapan suatu tempat usaha sebagai tempat terhutang pajak pertambahan nilai (seri ppn-36)

deposito berjangka atau tabungan lainnya yang dibiayai oleh pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga

pph pasal 23 atau pasal 26 atas jasa giro, bunga money on call dan deposit on call

pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

pelimpahan wewenang kepada para kepala inspeksi pajak untuk memberikan keputusan atas permohonan wajib pajak tertentu mengenai perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan

penghasilan yang dikenakan tarif efektif rata-rata

penundaan pelaksanaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 1002/kmk.04/1984 tanggal 8 oktober 1984 tentang penentuan perbandingan antara hutang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan

penerbitan skum bea meterai

pph pasal 21 atas penghasilan pegawai negeri atau pejabat negara (seri pph pasal 21-16)

tata usaha pelaksanaan pemungutan pajak atas impor. (seri ppn-34)

tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri oleh pabrikan hasil tembakau

buku kp.pph. 1q-1 s/d 1q-12 dan formulir kp.pph. 1q-13

nilai pkk rumah pribadi pejabat negara yang wajib menempati rumah dinas karena jabatannya

tata cara pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan bukan bahan bakar minyak bumi oleh pertamina

tata cara pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas bahan bakar minyak bumi atas penyerahan bahan bakar minyak bumi

tarif pajak pertambahan nilai 1984 (seri ppn-33)

peraturan peralihan dalam rangka pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984. (seri ppn-32)

tata cara penggunaan sticker dalam pemungutan, pelunasan dan penyampaian laporan pajak pertambahan nilai 1984 atas pita rekaman suara (kaset isi)

norma penghitungan khusus penghasilan kena pajak atas penghasilan (deemed taxable income) dari para tenaga asing yang bekerja pada wajib pajak badan pengeboran minyak gas dan bumi di indonesia (drilling company)

tenggang waktu antara saat terhutangnya ppn dengan saat pembuatan faktur pajak dan masa pajak. (seri ppn-31)

perubahan tarif bea meterai

pemberian fasilitas bea masuk, pajak penjualan/pajak pertambahan nilai atas pemasukan mesin, peralatan, software dan bahan baku produksi dalam menunjang pembangunan dan pengembangan pt. industri pesawat terbang indonesia "nurtanio" (persero)

pemberian fasilitas bea masuk, pajak penjualan/pajak pertambahan nilai atas pemasukan mesin, peralatan, software dan bahan baku produksi dalam menunjang pembangunan dan pengembangan p.t. pindad (pesero)

peraturan peralihan dalam rangka pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

pemberian fasilitas bea masuk, pajak penjualan/pajak pertambahan nilai atas pemasukan mesin, peralatan, software dan bahan baku produksi dalam menunjang pembangunan dan pengembangan pt. pal (persero)

pungutan p.pn

rahasia jabatan

pengisian formulir 1771-i sebagai lampiran spt badan (seri pph spt-01)

penjelasan tentang faktur pajak sederhana. (seri ppn-29)

bentuk, isi dan tata cara penggunaan faktur pajak sederhana

pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma (seri ppn-28)

saat berlakunya uu ppn 1984

perubahan formulir pemberitahuan angsuran pph pasal 25 dalam tahun 1985

pajak penjualan golongan pengusaha pasal 11

keputusan menteri keuangan republik indonesia no. 1252/kmk.04/1984 tanggal 18 desember 1984

petunjuk pelaksanaan keputusan menteri keuangan republik indonesia no. 1252/kmk.04/1984 tanggal 18 desember 1984

pajak pertambahan nilai atas usaha photo-copy dll. (seri ppn-27)

ppn dalam perusahaan terpadu yang menghasilkan baik bkp maupun bukan bkp (seri ppn-24)

pembentukan team penyusunan sistem tatalaksana berkas wajib pajak pada direktorat jenderal pajak

pajak pertambahan nilai atas usaha photo studio (seri ppn-25)

pajak pertambahan nilai atas toko kaca mata. (seri ppn-26)

penetapan satu tempat usaha sebagai tempat terhutang pajak pertambahan nilai

dasar pengenaan dan tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai 1984 atas impor barang kena pajak

dasar penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas hasil tembakau buatan dalam negeri