Tax Guide

petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-08/pj/2019 tentang tata cara pemberian, penyesuaian, dan penghapusan nomor objek pajak pajak bumi dan bangunan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 november 2019 sampai dengan 03 desember 2019

pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 109/pmk.04/2010 tentang tata cara pembebasan cukai

pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan yang jatuh tempo pada tanggal 20 november 2019

perdagangan melalui sistem elektronik

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian energi dan sumber daya mineral

penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2019 untuk tahun pajak 2019

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 november 2019 sampai dengan 26 november 2019

bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain pita cukai hasil tembakau dan pita cukai minuman yang mengandung etil alkohol tahun 2020

pengesahan multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting (konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 november 2019 sampai dengan 19 november 2019

pengesahan persetujuan antara republik indonesia dan republik tajikistan mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (agreement between the republic of indonesia and the republic of tajikistan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income)

fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per-01/bc/2016 tentang tata laksana pusat logistik berikat

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205/pmk.02/2013 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima penghasilan dari pemerintah

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 191/pmk.04/2016 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa uang kuliah tunggal yang berlaku pada politeknik pekerjaan umum, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementaraterhadap impor produk kain

penegasan terkait mandatori integrasi dokumen bc. 4.0 dengan faktur pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan

gudang berikat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 oktober 2019 sampai dengan 05 november 2019

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk aluminium foil

perubahan kedua atas peraturan gubernur nomor 185 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 oktober 2019 sampai dengan 29 oktober 2019

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 146/pmk.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau

penetapan pemotong pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan spt masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-04/pj/2017

petunjuk teknis jabatan fungsional penilai pajak dan jabatan fungsional asisten penilai pajak

penyetoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pendahuluan jual beli

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 oktober 2019 sampai dengan 22 oktober 2019

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan standardisasi nasional

barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah

tata cara pemeriksaan pajak daerah

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 09 oktober 2019 sampai dengan 15 oktober 2019

penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota pada tahun 2019

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 02 oktober 2019 sampai dengan 08 oktober 2019

tata cara pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah

tata cara pendaftaran dan kewajiban pengusaha kena pajak toko retail yang berpartisipasi dalam skema pengembalian pajak pertambahan nilai kepada turis asing

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 september 2019 sampai dengan 01 oktober 2019

petunjuk lebih lanjut pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 215/pmk.03/2018 tentang penghitungan angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 94/pmk.04/2016 tentang pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 september 2019 sampai dengan 24 september 2019

perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam

kebijakan perpajakan sehubungan dengan gangguan pada sistem modul penerimaan negara generasi ketiga pada tanggal 10 september 2019

implementasi compliance risk management dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan di direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 september 2019 sampai dengan 17 september 2019

pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu