G20 Minta OECD Selesaikan Kerangka Pajak Minimum Global

G20 Minta OECD Selesaikan Kerangka Pajak Minimum Global

Adeline Hilary Tambunan, 10 days ago
Media-Image

Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menjadi wadah bagi setiap negara yang tergabung dalam mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, serta inklusif, termasuk dalam perpajakan. Untuk menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, inklusif, serta dapat melindungi basis pajak Indonesia, seluruh negara anggota telah menyepakati penerapan pajak minimum global.

Dalam gelaran KTT G20 di Bali, itu menjadi momentum bagi seluruh negara anggota dalam menyatakan dukungannya pada rencana penerapan pajak minimum global dengan kebijakan 2 pilar, yakni Unfied Approach (pilar 1) dan Global Anti Base Erosion atau di singkat GloBE (pilar 2).

Para pemimpin negara anggota dalam G20 Bali Leader’s Declaration menyambut secara positif mengenai rencana penerapan GloBE Model Rules dengan membukakan jalan pada pengimplementasiannya secara konsisten bagi seluruh yurisdiksi selaku common approarch.

Baca juga Menteri Investasi Sebut Negara G20 Belum Sepakat Atas Harga Karbon

Hingga saat ini, para pemimpin negara G20 tengah menunggu rampungnya rencana penerapan pajak minimum global, baik pada pilar 1 maupun pilar 2. Dengan melakukan finalisasi atas proposal atas pilar 1. Sehingga, proposal tersebut dapat ditandatangani dalam bentuk MLC (Multilateral Convention) agar dapat mulai diterapkan pada pertengahan tahun 2023 serta pada implementasi famework di pilar 2 (GloBE).

Para pemimpin juga berharap OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) bisa segara menyelesaikan mengenai pembahasan STTR (Subject To Tax Rule) terhadap GloBE serta secepatnya mengembangkan MLI (Multilateral Instrument) terhadap STTR.

Sebagai tambahan, para pimpinan negara yang tergabung dalam G20 mendukung penuh rencana OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk menerapkan pajak perusahaan minimum global sebesar 15%.

Baca juga Perekonomian 2023 Gelap, Ini 5 Hal yang Harus Kamu Siapkan

Rencana tersebut menjadi tujuan negara dalam mewujudkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, inklusif, serta dapat melindungi basis pajak di setiap negara sehingga dapat meningkatkan standar transparansi pajak yang telah disepakati secara internasional.

Dalam hal ini, pajak minimum global akan digunakan sebagai nilai pajak yang dibebankan kepada setiap perusahaan multinasional, termasuk juga pada perusahaan multinasional dalam negeri (domestic) yang menerima penghasilan dari luar negeri.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn