Apa Itu Penagihan Pajak?

Apa Itu Penagihan Pajak?

Adeline Hilary Tambunan, 2 months ago
Media-Image

Jakarta - Dewasa ini masih banyak sekali wajib pajak yang awam dengan maksud penagihan pajak. Hal ini lantaran ketidakpahaman atau ketidaktahuan wajib pajak akan hal-hal kecil yang sebenarnya memiliki peranan yang cukup penting dalam dunia perpajakan. Selain itu, terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang membuat mereka tidak mengerti dan cenderung tidak memedulikannya.

Sebenarnya, dalam proses penagihan pajak apabila seorang wajib pajak tidak memedulikannya hal tersebut atau menunggak kewajiban perpajakan tersebut, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi atas kelalaiannya dalam menaati proses-proses atau tata cara penagihan pajak.

Oleh sebab itu, pengertian ataupun pemahaman akan penagihan pajak sangat perlu dimiliki oleh seluruh masyarakat, khususnya wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan guna meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang terjadi dalam proses perpajakan. Lantas apa itu penagihan pajak? Mari simak informasinya dibawah ini.

 

Mengenal Apa Itu Penagihan Pajak

Secara umum penagihan pajak didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh penanggung pajak (wajib pajak) dalam melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihannya. Penagihan  pajak pun memiliki landasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 angka 9 dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perihal Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) dimana dalam peraturan tersebut penagihan pajak diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikhususkan penanggung pajak dalam melunasi utang pajak dan biaya penagihannya dengan memberitahu atau menegur, melaksanakan penagihan baik seketika maupun sekaligus, memberitahukan surat pajak, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan ataupun penyanderaan, hingga menjual atau melelang barang yang telah disita.

Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 angka 28 ) mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) lalu dilakukan beberapa kali perubahan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan di harmonisasikan menjadi UU No. 7 Tahun 2021 perihal Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dimana dalam peraturan tersebut mendefinisikan penanggung pajak sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), yang mana penanggung yang dimaksud merupakan orang pribadi ataupun badan yang bertanggung jawab atas membayar pajak. Dalam hal ini wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pun termasuk sebagai penanggung pajak.

Baca juga Kantor Pajak Sita Tanah, Mobil, Hingga Rekening WP Secara Serentak

Jenis Penagihan Pajak

Pada proses penagihan pajak tentunya memiliki hubungan dengan penanggung pajak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini dapat dipungkiri setiap wajib pajak tentunya memiliki beberapa penanggung pajak. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa jenis penagihan pajak, baik secara pasif, aktif, maupun seketika dan sekaligus. Berikut penjelasannya :

1. Penagihan Pajak Pasif

Pada proses penagihan pajak yang bersifat pasif ini, otoritas pajak atau fiskus hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat sejenis lainnya yang menyebabkan pajak terutang akan menjadi lebih besar. Dalam jenis penagihan ini, otoritas pajak atau fiskus hanya akan memberitahukan kepada wajib pajak terkait bahwa terdapat utang pajak. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, dan wajib pajak tidak membayar utang pajak  tersebut, maka otoritas pajak atau fiskus akan menerapkan penagihan secara aktif.

2. Penagihan Aktif

Seperti yang sudah dijelaskan pada jenis penagihan sebelumnya, dimana penagihan aktif akan secara langsung dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melakukan pembayaran (jatuh tempo) sejak diterbitkannya STP. Dalam penagihan secara aktif ini, otoritas pajak atau fiskus akan mengerahkan juru sita pajak dalam melakukan tindakan selanjutnya guna melakukan penyitaan hingga pelelangan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak, terhitung 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran ataupun surat paksa yang diterbitkan oleh otoritas pajak atau fiskus.

3. Penagihan Seketika & Sekaligus

Jenis penagihan seketika & sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus dan juru sita pajak terhadap wajib pajak secara langsung tanpa menunggu jangka waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan atas pelunasan pajak. Jenis penagihan ini mencakup keseluruhan utang pajak, mulai dari semua jenis pajak, masa pajak, hingga tahun pajak. Penagihan jenis ini pun memiliki tujuan dalam mencegah terjadinya pajak terutang yang menumpuk yang nantinya sulit ditagih.

 

Dasar Penagihan Pajak

Dalam hal ini, Dasar penagihan pajak akan disesuai berdasarkan jenis pajaknya. Berikut dasar-dasar yang perlu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ketahui:

  • Dasar Penagihan atas PPh, PPN, PPnBM, dan Bunga Penagihan
    • STP (Surat Tagihan Pajak)
    • SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
    • SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
    • Surat Keputusan Pembetulan
    • Surat Keputusan Pemberatan
    • Putusan atas Banding
    • Putusan atas Peninjauan Kembali
  • Dasar Penagihan PBB
    • SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
    • SKP (Surat Ketetapan Pajak)
    • STP (Surat Tagihan Pajak).

Baca juga Suami Meninggal, Cek Aturan NPWP dan Tunggakan Pajaknya

Jangka Waktu Penagihan Pajak

Dalam proses penagihan pajak terdapat jangka waktu atau jatuh tempo yang dilakukan DJP atas melaksanakan penagihan pajak, termasuk bunga, kenaikan, hingga biaya penagihan pajak, terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, yakni dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Namun, proses tersebut dapat tertangguh atau melewati 5 (lima) tahun jika:

  • Telah diterbitkan SP (Surat Paksa).
  • Terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti mengajukan permohonan untuk melakukan angsuran atau penundaan pembayaran.
  • Telah diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT. Hal ini lantaran Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lainnya yang merugikan pendapatan Negara.
  • Telah dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Penagihan Pajak

Wajib Pajak berhak:

  • Mengajukan permohonan atas melakukan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak.
  • Mengajukan permohonan pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi yang diterima
  • Pada SKPKB/SKPKBT mulai dari Tahun Pajak 2008 hingga sekarang yang tidak disetujui oleh WP pada saat pembahasan akhir pemeriksaan, penagihan pajak akan menjadi tertangguh.
  • Mengajukan gugatan atas pelaksanaan SP (Surat Paksa), SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan), hingga Pengumuman Lelang, Keputusan tersebut atas Pencegahan dalam Rangka Penagihan Pajak ke Pengadilan Pajak.
  • Mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan kepada Pengadilan Negeri.
  • Mengajukan sanggahan atau keberatan atas objek sita.

Wajib Pajak berkewajiban:

  • Berkewajiban melakukan pembayaran atas utang pajak dan biaya penagihan sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan.
  • Berkewajiban melaksanakan komitmen dalam kesepakatan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang telah disepakati.
  • Berkewajiban untuk bersifat kooperatif dalam segala tindakan penagihan pajak yang berlangsung.
  • Untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada saat proses Penagihan Pajak berlangsung yang dapat berakibat tindakan pidana, seperti memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, dan memindahkan hak atas barang bukti yang disita.

Alur Penagihan Pajak

  • Proses penagihan akan diawali dengan adanya dasar penagihan yang terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali tidak disengketakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak.
  • Jangka waktu (jatuh tempo) dasar penagihan akan dikenakan 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat-surat tersebut. Jika dalam kurun waktu tersebut, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melakukan pembayaran atau mengajukan permohonan angsuran, maka setelah lewat dari waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo akan diterbitkan ataupun diberikan Surat Teguran.

Baca juga Cek Piutang Pajak Tahun 2021 Di Sini!

  • Jika surat teguran sudah dikeluarkan dan Wajib Pajak belum juga membayar atau melunasi utang pajak tersebut, maka otoritas pajak atau fiskus akan menerbitkan Surat Paksa (SP) terhitung setelah lewat dari waktu yang ditentukan, yakni 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran. Dalam hal ini otoritas pajak mengerahkan juru sita pajak, adapun wewenang yang dapat dilakukan juru sita sebagai berikut:
    • Jurusita dapat melakukan pengumuman terkait pemblokiran, pencegahan, hingga penyanderaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di media massa apabila belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan tanpa menunggu jangka waktu atau jatuh tempo yang ditentukan,
    • Jurusita akan melakukan pencegahan kepada wajib pajak atau penanggung pajak bilamana memiliki utang pajak sekurang-kurangnya senilai Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak,
    • Jurusita memiliki hak dalam melakukan penyanderaan dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan dan diperbolehkan diperpanjang dengan maksimal 6 (enam) bulan. Penyanderaan yang dilakukan tidak akan menghapus utang pajak, maka dari itu proses penagihan pajak akan tetap dilaksanakan.
    • Apabila SP (surat paksa) belum juga dilunasi dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka terhitung 2x24 jam setelah jatuh tempo, otoritas pajak atau fiskus akan menerbitkan SPMP atau Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Apabila wajib pajak atau penanggung jawab telah melunasi utang pajak setelah menerima SPMP, maka jurusita akan menerbitkan Surat Pencabutan yang berdasarkan keputusan pengadilan.

  • Setelah diterbitkannya surat penyitaan, maka otoritas selanjutnya akan dilakukan oleh Pejabat lelang, dimana akan dilakukan lelang apabila lewat dari waktu 14 (empat belas hari) terhitung dari tanggal penyitaan dan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya.
  • Lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan terhitung 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya pelelangan.

Permudah Pembayaran Pajak Dengan e-Bill Pajakku

Untuk menghindari penagihan pajak, Anda dapat melakukan pembayaran pajak yang mudah dengan e-Bill Pajakku. Caranya mudah dan cepat bersama e-Bill Pajakku. Dengan layanan kode billing dari Pajakku, pembuatan kode billing menjadi lebih mudah sekaligus bisa langsung dibayarkan dalam platform yang sama. Selain itu, Layanan aplikasi Pajakku juga telah terintegrasi dengan sistem pembayaran Tax Payment Gateway dengan beberapa Bank di Indonesia seperti BRI, BCA, BNI dan Mandiri.

Bukan hanya mudah dalam hal pembayaran pajak, Layanan aplikasi Pajakku juga dapat memudahkan Anda dalam mengurus pajak lainnya seperti mengelola bukti potong, e-Faktur, hingga pelaporan SPT. Tuntaskan Pajakmu dengan satu aplikasi terintegrasi di Pajakku. Silahkan hubungi marketing@pajakku.com atau 0804-1-501-501 untuk informasi lebih lanjut.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2023 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn