Tunggak Pajak, Saham WP Ini Disita KPP

Tunggak Pajak, Saham WP Ini Disita KPP

Yohana Fransiska Aurelia Vivian, 3 months ago
Media-Image

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur, Kalimantan Timur melakukan penyitaan atas aset berupa kepemilikan saham dari penunggak pajak. Penyitaan saham ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 23 Juni 2022 lalu dan menjadi momen pertama kali di Indonesia.

Dikutip dari keterangan resmi di laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP), KPP Pratama Balikpapan Timur bersama dengan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Sita melakukan penyitaan dengan total 400.000 lot saham dan 2 (dua) kupon Obligasi Negara Ritel (ORI) atas 7 (tujuh) Single Investor Identification (SID) yang dimiliki oleh tujuh perusahaan dengan enam penanggung pajak. Sebesar Rp 251 miliar total nilai saham yang disita oleh KPP Pratama Balikpapan Timur.

Sementara itu, sebagaimana ditulis oleh KPP Pratama Balikpapan Timur dalam keterangan resminya bahwa total tunggakan dari ketujuh perusahaan mencapai Rp 15 miliar. Sebelumnya sudah disampaikan juga surat teguran, surat paksa, dan tindakan penagihan aktif lainnya oleh KPP Pratama Balikpapan Timur. Akan tetapi dari pihak Wajib Pajak tidak menunjukkan sikap kooperatif dan tidak ada iktikad baik untuk melunasi tunggakan tersebut, sehingga pihak KPP terpaksa melakukan penyitaan.

Proses penyitaan ini dihadiri oleh 3 (tiga) orang perwakilan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku penyimpan efek dan disaksikan pejabat daerah setempat yang diwakili oleh Sekretaris Kelurahan Senayan, serta dari pihak KPP Pratama Balikpapan Timur diwakili oleh Kepala Kantor dan 2 (dua) orang Juru Sita Pajak Negara (JSPN).

Penyitaan atas kepemilikan saham menjadi yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia sama seperti penyitaan polis asuransi yang dilaksanakan bulan Maret 2022 lalu. Meskipun begitu, proses penyitaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Adapun, kegiatan penyitaan atas aset milik penanggung pajak ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2022 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Tepatnya pada Pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan bahwa KPP berhak melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak, yaitu uang tunai, logam mulia, perhiasan, surat berharga, piutang, harta kekayaan yang tersimpan pada LJK sektor perbankan dan sektor perasuransian, serta modal pada perusahaan lain.

Lebih lanjut, KPP Pratama Balikpapan Timur mengatakan bahwa tindakan penyitaan yang terlaksana diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para Wajib Pajak yang tidak patuh.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn