Terungkap, 1 Juta Wajib Pajak Laporkan Data SPT Beda Dengan Harta Sebenarnya!

Putri Novani Khairizka, 3 hari yang lalu
Media-Image

Jakarta - Ditjen Pajak (DJP) menginformasikan terdapat 1 juta wajib pajak yang mencatatkan bahwa memiliki perbedaan data antara laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan kondisi yang sebenarnya sampai 31 Desember 2020. Perlu diketahui, otoritas sudah memiliki akses pada data keuangan wajib pajak melalui perbankan dan sumber lainnya.

Ditjen Pajak Suryo Utomo pun mengajak wajib pajak yang masuk dalam sorotan di atas untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung sampai 30 Juni 2022. Dalam acara Sosialisasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Suryo pun menjelaskan sudah mengirimkan surat melalui alamat email ke lebih dari 1 juta wajib pajak yang memiliki perbedaan antara SPT dan harta per tanggal 31 Desember 2020.

Lebih lanjut, Suryo pun mengatakan imbauan tersebut disebar dari berbagai kantor pelayanan pajak (KPP). Bahkan, Suryo juga menyebutkan pada tiap KPP, jumlah wajib pajak yang memiliki perbedaan data SPT Tahunan dengan harta sebenarnya dapat mencapai 6.000 wajib pajak. Suryo mengatakan waktu pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela ialah dua bulan lebih sedikit, maka ia menghimbau wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela yang berlangsung pada bulan Januari sampai Juni tersebut.

Sebagai informasi tambahan, program pengungkapan sukarela telah berlangsung sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Adapun, Suryo menyampaikan sampai dengan 19 April 2022 pukul 07.00 WIB, jumlah peserta program pengungkapan sukarela sudah tercatat sebanyak 37.872 wajib pajak. Jumlah ini tentu terdiri dari 8.641 peserta program pengungkapan sukarela kebijakan I dan 34.789 peserta program pengungkapan sukarela kebijakan II.

Adapun, total harta yang diungkapkan puluhan ribu wajib pajak ini mencapai RP65,94 triliun dengan rincian jenis harta yang berasal dari kas dan setara kas senilai Rp53,46 triliun, serta non kas Rp12,47 triliun. Dari pengungkapan harta ini, Ditjen Pajak telah mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) senilai Rp6,71 triliun, dimana isinya berupa Rp3,5 triliun dari peserta kebijakan II PPS dan Rp3,22 triliun berasal dari peserta kebijakan I PPS.

Pemeriksaan ini tentu dilakukan dengan alasan yaitu terdapat indikasi ketidakpatuhan yang tinggi. Dimana variabel dalam penentuan wajib pajak yang akan diperiksa dengan pemeriksaan khusus, seperti wajib pajak ialah yang tidak menyampaikan SPT dan yang tidak menyampaikan dengan sesuai.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn