Serba-Serbi Program Pengungkapan Sukarela: Pengertian, Tarif dan Mekanisme

Putri Novani Khairizka, 4 bulan yang lalu
Media-Image

Jakarta - Kini, pemberitaan mengenai program pengungkapan sukarela (PPS) atau juga disebut program ungkap harta menjadi popular. Kepopuleran PPS ini sejalan dengan periode pelaksanaannya yang dimulai sejak 1 Januari 2022.

Definisi

PPS adalah program untuk pemberian kesempatan kepada wajib pajak agar mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang dimilikinya. Dengan program ini, pemerintah menetapkan kebijakan tarif pajak terendah untuk investasi dalam rangka mendorong transformasi ekonomi yaitu sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan.

Kebijakan yang diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlangsung selama 6 bulan ke depan, hingga 30 Juni 2022. Di awal pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan pula aturan teknis terkait pelaksanaan PPS yaitu PMK 196/2021. Kemenkeu mendefinisikan pula PPS sebagai kesempatan yang diberikan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan kewajibannya dalam membayar pajak yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta.

Fungsi

PPS memiliki dua fungsi penting secara ekonomi, yaitu potensi untuk mendapatkan sumber investasi baru dalam membiayai pembangunan ekonomi dan perluasan basis perpajakan nasional. Dalam periode berikutnya, wajib pajak diberi kesempatan untuk secara sukarela mengungkapkan hartanya yang belum atau tidak dilaporkan dalam tax amnesty atau harta yang selama ini belum terlaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Kebijakan yang diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlangsung selama 6 bulan ke depan, hingga 30 Juni 2022. Di awal pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan pula aturan teknis terkait pelaksanaan PPS yaitu PMK 196/2021. Kemenkeu mendefinisikan pula PPS sebagai kesempatan yang diberikan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan kewajibannya dalam membayar pajak yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta.

Manfaat

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menyampaikan sejumlah manfaat yang dapat diraih dalam program ungkap harta. Pertama, wajib pajak telah terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data. Kedua, data harta yang telah diungkapkan lewat surat pemberitahuan harta bersih (SPPH) tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Kebijakan I

  1. Tidak terkena sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak, yaitu 200% dari PPh yang kurang dibayar
  2. Data atau informasi yang sumbernya dari SPPH dan lampirannya diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP yang tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan pidana terhadap WP.

Kebijakan II

  1. Tidak akan diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan terdapat harta kurang diungkap
  2. Data dan informasi yang sumbernya dari SPPH dan lampirannya, diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, ataupun penutupan pidana terhadap WP.

Mengapa Ini Menjadi Kesempatan Bagi Wajib Pajak?

Hal ini penting dikarenakan beberapa alasan, sebagai berikut:

  1. Saat ini pemerintah memiliki data yang sangat luas
  2. NIK (KTP) dijadikan identitas tunggal untuk mengganti NPWP
  3. Penerapan big data analitics dalam menilai kepatuhan pajak
  4. Tarif pajak di PPS lebih rendah dari tarif normal
  5. Peserta PPS mendapatkan kepastian hukum, seperti tidak akan dilakukan pemeriksaan, tidak terkena sanksi 200%, dan tidak dilakukan penegakan hukum
  6. Mitigasi risiko perpajakan lebih signifikan
  7. Wajib pajak dapat lebih fokus dengan usahanya.

Skema dan Tarif

PPS dijalankan dengan 2 skema kebijakan. Kebijakan pertama, peserta ialah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Basis pengungkapan ini adalah harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan ketika mengikuti tax amnesty. Besaran tarifnya ialah 11% untuk harta yang dideklarasikan luar negeri, 6% untuk harta luar negeri repatriasi, 8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri, dan harta deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan pada SBN/hilirisasi SDA/energi baru terbarukan.

Kebijakan kedua, peserta wajib pajak orang pribadi dengan basis pengungkapannya ialah harta perolehan 2016-2020 yang belum terlaporkan  SPT Tahunan 2020. Besaran tarifnya ialah 14% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri, 18% untuk harta deklarasi luar negeri, dan 12% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang telah diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/energi baru terbarukan.

Sebagai informasi lebih lanjut, wajib pajak yang mengikuti kebijakan kedua harus memiliki 2 syarat, Pertama, tidak sedang menjalani pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kedua, tidak sedang menjalani penyidikan, dalam proses peradilan, atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan.

Bagaimana Cara Repatriasi Program Pengungkapan Sukarela?

Cara ini dapat dilakukan dengan mengalihkan melalui bank dan harus tetap berada di Indonesia dengan rentang waktu selama 5 tahun sejak penerbitan SKET. Pengalihan harta atau aset luar negeri ke Indonesia ini paling lambat 30 September 2022. Tidak hanya untuk harta atau aset luar negeri saja yang wajib tetap berada di Indonesia selama 5 tahun sejak SKET terbit, harta di dalam negeri yang diungkap dalam PPS harus tetap berada di dalam negeri dengan jangka waktu 5 tahun sejak SKET terbit.

Kemudian, SPPH ini wajib dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung seperti SPPH induk, daftar utang, bukti pembayaran PPh final, pernyataan repatriasi dan investasi, dan daftar rincian harta bersih.

Jika Anda belum pernah mengikuti tax amnesty (PPS) sebelumnya, Anda perlu melampirkan dokumen tambahan lainnya, seperti surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan PK serta pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum.

Konsekuensi Ikut PPS

Bagi wajib pajak yang akan mengikuti PPS, maka tidak dapat mengajukan permohonan restitusi atau upaya hukum bagi peserta PPS Kebijakan II. Selain itu, bagi peserta PPS wanprestasi mencabut upaya hukum, maka SKET akan dibatalkan.

 

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn