Kenaikan PPN 11%, Penerimaan Negara VS Daya Beli Masyarakat

Kenaikan PPN 11%, Penerimaan Negara VS Daya Beli Masyarakat

Amaranggana, a year ago
Media-Image

Jakarta - UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur mengenai kenaikan PPN menjadi 11% di tahun 2022 dan secara bertahap akan meningkat lagi menjadi 12% di tahun 2024. Kenaikan ini bukan tanpa alasan. Kenaikan ini bertujuan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia setelah dampak pandemi covid-19. 

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penerimaan pajak ini nanti akan difokuskan untuk distribusi program sosial seperti bantuan sosial pemerintah, program vaksinasi, dan lain sebagainya. Kenaikan ini sendiri dinilai tepat mengingat tarif PPN Indonesia yang masih rendah dibandingkan rata-rata tarif global yang sebesar 15%. Bahkan negara-negara OECD rata-rata mengenakan 19% dan negara BRICS mengenakan 17% tarif PPN. 

Meskipun begitu, kebijakan ini bukannya tidak memiliki pro-kontranya tersendiri. Dalam artikel ini kita akan simak implikasi positif dan negatif dari kenaikan PPN 11%. 

Kenaikan PPN 11% Bagi Penerimaan Negara 

Kenaikan PPN ini sendiri dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah untuk menaikan penerimaan pajak guna memulihkan perekonomian Indonesia terdampak pandemi covid-19.

Proyeksi penerimaan pajak pertambahan nilai di akhir tahun 2022 ini sendiri adalah sebesar Rp 1.3353,3 triliun berdasarkan pemaparan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam sebuah laman berita. Ini dihitung dari basis pajak atas konsumsi masyarakat yang ditargetkan tumbuh sebesar 6,7% year on year atau setara Rp 554,38 triliun dari pemaparan pemerintah. Proyeksi ini sendiri lebih tinggi 8,5% dibandingkan target penerimaan pajak tahun ini yang hanya sebesar Rp 1.229,58 triliun. 

Penerimaan ini pada akhirnya akan didistribusikan ulang pula untuk program-program pemulihan yang akan mengeksplorasi perekonomian Indonesia, seperti program vaksinasi, insentif ekonomi, dsb.

Kenaikan PPN 11% Bagi Daya Beli Masyarakat

Di satu sisi, beberapa pengamat pajak merasa implementasi kenaikan PPN ini kurang tepat karena akan berdampak terhadap daya beli masyarakat yang merupakan aspek penting di masa pandemi. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF menyatakan bahwa konsumsi masyarakat belum sepenuhnya menguat. Dikhawatirkan, tarif baru PPN justru malah akan mendorong inflasi tinggi yang mengindikasikan harga-harga barang/jasa semakin mahal. Nantinya ini juga akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun depan dan mendorong shortfall penerimaan pajak di tahun depan. 

Untuk memahami lebih baik terkait dilema kenaikan PPN dan hal-hal yang harus diketahui terkait kebijakan ini, wajib pajak dapat mengikuti Webinar Polemik Kenaikan PPN: Pemasukan Negara VS Daya Beli Masyarakat yang akan diisi oleh DJP dan pengamat pajak, pada Jumat, 26 November 2021, pukul 14.00-16.00 WIB. Untuk informasi lebih lanjut langsung cek Instagram @pajakku. 

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn