Mengenal Kawasan Perdagangan Bebas

Tommy, 9 bulan yang lalu
Media-Image

Jakarta - Sebagaimana diketahui, globalisasi berhasil mendobrak batas-batas antar negara dan sekarang kita kenal istilah perdagangan bebas. Terwujudnya perdagangan bebas ini memicu persaingan antara negara yang satu dan yang lainnya. Daya saing nasional / negara dapat menurun yang nantinya berimbas terhadap perekonomian, sehingga harus dikurangi hambatan perdagangan seperti regulasi dan pengenaan tarif yang berdampak negatif pada daya saing nasional.

Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan salah satu upaya untuk mengurangi hambatan tersebut. Kawasan Perdagangan Bebas juga bertujuan untuk mengembangkan beberapa sektor perekonomian, mulai dari perdagangan, jasa, dan manufaktur.

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)?

Perlu diketahui, pengaturan Kawasan Perdagangan Bebas diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) secara internasional dikenal dengan istilah Free Trade Zone (FTZ). Secara khusus, KPBPB  digunakan untuk menyatakan area dimana bea masuk dan jenis pajak tidak langsung lain diberlakukan. Bea masuk hanya dibayarkan jika suatu barang atau hasil produksi berpindah tempat dari KPBPB ke area yang diberlakukan pabean normal. Free Trade Zone berbeda dengan Free Trade Area. Free Trade Area merupakan perjanjian timbal balik antar negara (bilateral atau multilateral) baik untuk melarang ataupun membatasi bea masuk hanya bagi para anggotanya. Sedangkan Free Trade Zone atau KPBPB adalah zona yang memungkinkan lebih sedikitnya formalitas bea cukai. 

Menurut Pasal 1 poin 1 Perppu No.1/2000 KPBPB merupakan suatu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak termasuk dalam daerah pabean yang artinya bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan cukai. Berdasarkan Pasal 2 Perpu No. 1/2007, batas-batas KPBPB baik daratan ataupun perairannya ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang pembentukan KPBPB.

Konsep KPBPB sebenarnya sudah lama di Indonesia sejak tahun 1963, Pelabuhan Sabang menjadi Pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (UU No.37/2000). Lalu ditetapkan lagi dalam UU No.44/2007 empat kawasan KPBPB, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun. Keempat wilayah KPBPB tersebut diusulkan juga menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 1/2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Singkatnya, Kawasan Perdagangan Bebas merupakan suatu wilayah dimana pedagang dibebaskan dari bea cukai, PPn, PPnBM, dan cukai. Ditetapkannya Kawasan Perdagangan Bebas untuk menjaga daya saing internasional Indonesia dan juga meningkatkan sektor perekonomian negara.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn