RUU HKPD: Pembaharuan Desentralisasi Fiskal

Tommy, 3 bulan yang lalu
Media-Image

Jakarta - RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang baru-baru ini diajukan oleh Kemenkeu, mengatur mengenai penyesuaian desentralisasi fiskal dengan menggunakan skema opsen pajak. 

Desentralisasi fiskal sendiri berkaitan erat dengan otonomi daerah dimana pemerintah daerah nantinya akan memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengurus pendanaannya sendiri. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ini telah berlangsung selama 20 tahun lamanya dan sekarang, pemerintah hendak melakukan penyesuaian lagi terkait desentralisasi fiskal dan pajak daerah dengan mengusulkan skema opsen pajak. 

Opsen yang dimaksud dalam RUU HKPD adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Skema opsen ini rencananya akan berlaku untuk pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada kabupaten/kota, dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) pada provinsi.

Subjek dan wajib pajak opsen akan mengikuti pajak yang ditumpangi. Sebagai contoh, jika wajib dan objek pajak opsennya PKB, maka wajib dan objek pajaknya juga harus PKB.

Untuk besaran pajaknya juga akan dikenakan pajak terutang yang diopsenkan. Sehingga cara hitungnya adalah tarif pajak opsen dikalikan besaran pajak yang diopsenkan. Semisal, pemerintah menetapkan tarif opsen PKB 20% maka persentase tersebut dikalikan dengan besaran PKB terutang dan hasilnya adalah yang harus dibayarkan wajib pajak nanti.

Skema opsen pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan tidak menambahkan beban wajib pajak. Opsen pajak untuk PKB dan BBNKB nantinya akan menggantikan skema bagi hasil yang selama ini berjalan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Opsen juga nantinya menjadi pendapatan asli daerah (PAD) untuk kabupaten/kota.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan skema opsen memiliki sistem administrasi pajak daerah yang lebih baik. “Adanya skema opsen ini juga, maka akan memberikan kepastian penerimaan dan keleluasaan belanja atas penerimaan pajak daerah dan akan menyelesaikan persoalan yang sering muncul karena skema dan bagi pajak yang selama ini berlaku”, ucapnya.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn