Shortfall di 2020 harus di antisipasi dan mitigasi

J. Merrick, 5 bulan yang lalu
Sumber: Pexels.com

Jakarta - Shortfall di 2020?

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp1.577,56 triliun. Hal ini menunjukkan shortfall yang mencapai RP. 245.5 triliun, meskipun adanya pertumbuhan sebesar 1.4% dari tahun sebelumnya.

Pada APBN 2020, Kemenkeu menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.642,6 triliun. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2020 harus mencapai angka 23%. Target ini memiliki selisih yang besar jika dibandingkan pada realisasi pertumbuhan di 2019.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP), Yon Arsal, mengatakan “perekonomian global yang diproyeksi belum sepenuhnya pulih membuka risiko shortfall penerimaan pajak 2020. Namun, diakuinya, otoritas akan menjalankan sejumlah mitigasi.”

“Potensi shortfall pajak di tahun 2020 masih terbuka. [Perlambatan] kondisi [ekonomi] global ini kemungkinan bisa terjadi lagi. Memang perlu dicermati satu per satu dan dibuat perencanaan,” sambung Yon.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti kinerja penerimaan bea dan cukai pada 2019. Penerimaan yang menjadi tanggung jawab Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) ini mampu melampaui target yang ditetapkan. Alhasil, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.545,3 triliun atau 86,5% dari target.

Optimis di Awal 2020

Target yang dicanangkan oleh Kemenkeu di APBN 2020 untuk penerimaan pajak lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, namun Plt Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Arif Baharudin, mengatakan realisasi penerimaan pajak pada 2019 akan menjadi bahan kajian lebih lanjut otoritas pajak sehigga target pada tahun ini bisa tercapai.

“Kami tetap optimistis. Tidak ada rencana untuk mengajukan perubahan APBN 2020,” kata Arif.

 Potensi dan Pengawasan

Namun untuk mencegah terjadinya shortfall kembali, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP, Yon Arsal, mengatakan telah mempersiapkan mitigasi risiko. Selain itu dilakukan juga reformasi pajak juga guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

“Pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Semua akan kami gali potensinya,” kata Yon. Ditambah lagi, DJP akan memanfaatkan data dari pihak ketiga, dan juga hasil implementasi automatic exchange of information (AEoI) untuk menambah potensi penerimaan pajak dan juga melakukan pengawasan.

DJP juga akan menambah jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dari 20 KPP Madya menjadi 38 KPP Madya di tahun 2020. Langkah ini dipilih untuk meningkatkan pengawasan di sektor penerimaan pajak.

“Saat ini wajib pajak besar memang masih tersebar dimana-mana. Harapannya, seluruh wajib pajak besar bisa dikumpulkan dalam KPP Madya. KPP Pratama akan difokuskan untuk ekstensifikasi, terutama wajib pajak orang pribadi nonkaryawan,” ujar Yon.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami