Omnibus Law Pajak memberikan Insentif

DNR, 7 hari yang lalu

Jakarta - Omnibus law merupakan sebuah produk hukum menyatukan beberapa jenis peraturan hukum yang berbeda dan ragam. Pak Jokowi periode kedua mencanangkan RUU omnibus di berbagai bidang, yang salah satu nya adalah perpajakan, Perubahan undang-undang tersebut bertujuan untuk mengantisipasi perubahan di bidang digital ekonomi serta mempersiapkan sistem perpajakan yang kompetitif. dalam ranah perpajakan peraturan yang akan di jadikan omnibus law adalah UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak penghasilan (PPh), UU Retribusi Daerah, UU Pajak daerah,UU Pemda yang akan berubah dengan ada nya penerapan Omnibus Law. 

PPh dalam sisi tarif juga mengalami perubahan yang akan diturunkan dari 25% saat ini menuju 22% untuk periode 2021-2022 dan kemudian di turunkan lagi menjadi 20% pada 2023, kemudian untuk badan perusahaan yang merupakan go public dengan usia 0-5 tahun maka akan ada pengurangan pph sebesar 3%, sehingga pada periode 2021-2022 menjadi 19% dan pada periode 2022-2023 menjadi 17%, serta menurut Menkeu Pemerintah akan melakukan penurunan tarif pph Dividen dalam negeri dan pajak penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima oleh subjek pajak luar negri akan lebih rendah dari 20%.

Menurut Menkeu "Di dalam RUU Omnibus ini kita juga akan mengatur sistem teritori untuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri yaitu untuk wajib pajak yang penghasilannya berasal dari luar negeri baik dalam bentuk dividen maupun penghasilan setelah pajak dari usahanya. badan usaha tetapnya di luar negeri, dividen tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia"

kemudian bagi warga negara asing yang memenuhi kreteria sebagai subjek pajak dalam negeri, dimana bertempat tinggal selama 183 hari di indonesia maka akan dianggap subjek pajak dalam negeri,

Selanjutnya menurut pemerintah untuk pengaturan sanksi dimana akan di berlakukan secara flat yang akan memiliki nilai berbeda dari 2%, lalu bagi bidang yang melakukan perdagangan namun tidak berada di indoneisa atau beraada di Indonesia maka akan dianggap sebagai subjek pajak luar negeri sehingga berkewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPN kepada otoritas pajak di Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk menhindari transaksi elektronik yang selama ini tidak ada keberadaan di indonesia, sehingga sulit untuk memungut perpajakannya.

Lalu untuk pajak transaksi elektronik yang dikenakan kepada subjek pajak luar negri diatur ketenuan badan sebagai Bentuk Usaha Tetap yang bedasarkan sumber penerimaan pajak yang disebut sebagai economic presents, bukan dari sisi keberadaanya.

Perubahan yang dilakukan berikut nya adalah tentang rasionalitas pajak daerah, yang bertujuan untuk kembali mengatur kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan tarif pajak daerah secara rasional

Terakhir dalam RUU tersebut dikumpulkan seluruh fasilitas perpajakan dalam 1 bagian yang termasuk pengurangan dan bebeasan PPh, Tax holiday, super deduction dan PPh untuk Kawasan ekonomi khusus, pengurangan serta pembebasan pajak daerah akan diatur dalam kelompok ini.

Menurut Menkeu timeline penyampaian RUU Omnibus law pajak ini akan disampaikan ke DPR pada bulan Desember ini

Sumber

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2019 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami