<p>Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi</p>
<p>Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Filing Pajakku

<p>Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a></p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Bunifikasi

<p>Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:</p>
<p>- Registrasi Wajib Pajak</p>
<p>- Validasi NPWP</p>
<p>- Konfirmasi status Wajib Pajak</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

<p>Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Bill Pajakku

<p>Pajakku sebagai <em>collecting agent </em>DJPb menyediakan layanan <strong>pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</strong> dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).</p>
<p>MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.</p>
<p>Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a></p>

Penerimaan Negara Pajakku

<p>Layanan <strong>pengolahan seluruh pasal PPh </strong>(e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh</p>
<p>Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja</p>
<p>Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

<p>Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN</p>
<p>Real Time Terkoneksi Server DJP</p>
<p>Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

Tarra e-Faktur Pajakku

<p>Pajakku sebagai <strong>distributor resmi meterai elektronik </strong>Indonesia menyediakan sistem <strong>pembelian meterai elektronik (e-meterai) </strong>serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.</p>
<p>Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan <strong>SPT Masa Bea Meterai </strong>di aplikasi yang sama.</p>
<p>Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi <em>wholesaler </em>untuk bekerja sama</p>

e-Met Pajakku

<p>Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).</p>
<p>Perekaman data transaksi</p>
<p><em>Automatic mapping</em> jenis pajak terhutang</p>
<p>Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang</p>
<p>Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment</p>
<p>Membuat SPT Tahunan Badan</p>

Sistem Integrasi Perpajakan

<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Wajib Pajak memiliki hak untuk menggugat pengenaan pajak atau pemotongan dari pihak ketiga. Namun, tantangan wajib pajak kepada fiskus memiliki banyak konsekuensi. Merujuk pada Pasal 32(2) <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12725/PP/50%20TAHUN%202022" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Perundang-Undangan (PP) 50/2022,</a> wajib pajak yang bersengketa tidak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan ketetapan pajak yang keliru. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Selain itu, wajib pajak tidak dapat mengajukan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa pemberitahuan hasil pemeriksaan. Penelaahan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Sebagai informasi, Wajib Pajak hanya dapat menggugat ketetapan pajak kurang, ketetapan kurang pajak tambahan, ketetapan pajak nol, atau ketetapan pajak lebih bayar kepada Direktur Jenderal Pajak.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto"> Wajib Pajak dapat menggugat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. </span><span data-contrast="auto">Keberatan atas ketetapan atau pemotongan pajak berdasarkan Pasal 25(1) UU KUP harus diajukan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman ketetapan atau pemotongan atau pemungutan pajak. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Namun, apabila Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa batas waktu tersebut tidak dipenuhi karena hal-hal yang berada di luar kendalinya, seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau keadaan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka berlaku ketentuan ini.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Adapun, keadaan dimana wajib pajak tidak bertanggung jawab mengeluarkan pemberitahuan resmi tentang koreksi. Hal ini akan mengubah jumlah pajak yang belum dibayar atau lebih dibayar yang ditampilkan pada advis pajak Anda. Wajib Pajak berhak menggugat keputusan DJP yang dianggap tidak tepat. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah mengajukan banding. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Namun, jika keberatan ketetapan pajak berakhir dengan penolakan, wajib pajak bebas untuk mengambil upaya hukum lebih lanjut dengan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Perlu diketahui, Pengadilan Keuangan merupakan badan peradilan yang khusus menangani sengketa di bidang perpajakan dan melapor ke Mahkamah Agung. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Wajib Pajak dapat mengajukan banding dalam waktu paling lama tiga bulan setelah menerima keputusan banding yang menjadi dasar perselisihan. Keberatan tidak hanya berlaku untuk ketetapan pajak, tetapi juga dapat diajukan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Tarif (DJBC).</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Berbeda dengan masalah perpajakan, keputusan tentang bea dan cukai dapat diajukan banding dalam waktu 60 hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut. Namun, perlu diingat bahwa upaya banding merupakan upaya hukum dengan konsekuensi yang harus diperhatikan, baik dalam menerima permohonan maupun secara khusus dalam menolaknya. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Me</span><span data-contrast="auto">rujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor SE-08/PP/2017 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan dan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/4594/UU/14%20TAHUN%202002" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022</a> tentang pertanggungjawaban pengadilan, perlu diketahui hal ini dipertimbangkan sebelum pembayar pajak benar-benar mengajukan banding ke pengadilan keuangan. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Permohonan Banding&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Banding hanya dapat dilakukan terhadap keputusan banding pajak atau bea cukai.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}"> B</span><span data-contrast="auto">anding hanya akan diproses oleh pengadilan pajak jika wajib pajak membayar 50% dari pajak terutang.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63804b82b577d80e8009ea0b/Mengenal-Active-Income-Dalam-P3B" target="_blank" rel="noopener">Mengenal Active Income Dalam P3B</a></strong></em></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kelengkapan Syarat Permohonan Banding</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Nantinya, surat banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak diwajibkan berisi lengkap secara administrasi. Beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi di antaranya:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span data-contrast="auto">Dua rangkap (satu rangkap surat asli dan satu rangkap fotocopy) hardcopy surat banding</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Surat banding wajib melampirkan salinan atau fotocopy keputusan keberatan yang menjadi dasar sengketa.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Dalam rangka&nbsp; mengajukan perkara banding bea dan cukai, wajib pajak (WP) perlu melampirkan&nbsp; syarat-syarat administrasi adalah sebagai berikut:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span data-contrast="auto">Surat Keberatan</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">SPPBK</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">SPTNP</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">PIB</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">SPP (Surat Penetapan Pabean)</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">PEB&nbsp; (Pemberitahuan Ekspor Barang).</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Dalam rangka mengajukan permohonan banding perkara pajak wajib melampiri Surat Keberatan, SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan SSP (Surat Setoran Pajak) apabila ada setoran pajak.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span data-contrast="auto">Melampirkan bukti pembayaran 50% pajak terutang</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Dilampirkan pula dokumen pendukung lainnya meliputi fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya khusus untuk Wajib Pajak badan, kartu kuasa hukum, surat kuasa khusus, serta pakta integritas apabila permohonan ditandatangani oleh kuasa khusus</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Semua dokumen tersebut diserahkan ke pengadilan pajak dalam bentuk CD atau soft copy dalam flash drive dan menggunakan Portable Document Format (PDF). Hal tersebut harus dalam&nbsp; bentuk Microsoft Word (DOC), selain banding yang tidak dalam bentuk PDF</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Setiap surat penunjukan juga harus disertai dengan daftar isi surat penunjukan tersebut</span></li>
<li><span data-contrast="auto">Ajukan Banding dengan Benar.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi, wajib pajak dapat mengajukan banding dengan mengirimkan surat banding yang ditulis dalam bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak. Permohonan dapat diajukan melalui kurir, melalui pos, atau secara langsung dengan mempertimbangkan jangka waktu keberatan. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6375db44b577d80e80d45d6e/Mengenal-PPh-Final-Pelayaran-Domestik-" target="_blank" rel="noopener">Mengenal PPh Final Pelayaran Domestik</a></strong></em></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Prosedur Pengadilan Banding</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Setelah mengajukan surat banding, Pengadilan Keuangan meminta pemohon banding, DJP, untuk mengajukan surat banding yang berisi jawaban atas tuduhan atau alasan wajib pajak untuk mengajukan banding. Permohonan surat banding harus dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada DJP dalam waktu 14 hari sejak diterimanya surat banding atau dokumen tindak lanjut. Kemudian, DJP harus mengajukan surat yang menguraikan banding dalam waktu tiga bulan sejak pengadilan mengirimkan permohonan. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Surat pernyataan keberatan kemudian akan dikirim oleh pengadilan kepada wajib pajak pemohon dalam waktu 14 hari sejak diterimanya pernyataan keberatan. Setelah menerima salinan uraian pengaduan, wajib pajak pengadu dapat mengajukan bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam waktu paling lama 30 hari sejak menerima salinan uraian pengaduan. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Selain itu, Pengadilan Keuangan akan mengirimkan salinan keberatan wajib pajak kepada DJP dalam waktu paling lama 14 hari setelah diterimanya pengaduan tersebut. Jika DJP tidak mengajukan surat penjelasan atau jika wajib pajak pengadu tidak mengajukan bantahan, Panel Keuangan tetap dapat mendengar, menyelidiki, dan memutus sengketa tersebut. Juri Pengadilan Keuangan memulai sesinya dalam waktu enam bulan setelah menerima surat banding.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span data-contrast="auto">Konsekuensi Banding Ditolak</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">Prosedur dan pelaksanaan persyaratan administrasi di atas sama pentingnya dengan isi materi banding dalam menentukan hasil akhir atau keputusan panel. Oleh karena itu, harus dijaga dan dirawat dengan baik. Oleh karena itu, semua aspek ini harus dipertimbangkan sebelum melakukan banding. Karena jika pengadilan menyatakan banding kami ditolak, akan ada konsekuensinya.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto"> Merujuk pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dalam hal permohonan ditolak, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak akibat pemberitahuan keberatan, dikurangi jumlah pajak yang dibayar sebelum adanya keberatan. </span><span data-contrast="auto">Prosedur pengaduan dapat dipenuhi untuk memenuhi persyaratan administrasi. Wajib Pajak (WP) dapat mengandalkan profesional yang berpengalaman, serta pembahasan pengaduan yang wajar dan benar.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:720,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p>

Wajib Pajak memiliki hak untuk menggugat pengenaan pajak atau pemotongan dari pihak ketiga. Namun, tantangan wajib pajak kepada fiskus memiliki banyak konsekuensi. Seperti apa konsekuensi tersebut? simak informasinya di sini!

Konsekuensi Pengajuan Keberatan Bagi Wajib Pajak

<h2 style="text-align: justify;"><strong>Siapa yang Berkewajiban Membayar Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pada dasarnya, membayar pajak adalah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama mereka yang sudah dikenai tanggung jawab perpajakan. Apabila melanggar atau tidak mematuhinya, akan mendapat hukuman, seperti denda, bunga, hingga kurungan penjara.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, secara tegas juga tertuang dalam Padal Pasal 12<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007" target="_blank" rel="noopener"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007</a> Tentang Perubahan Ketiga Atas <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/42/UU/6%20TAHUN%201983" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983</a> Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Siapa yang Berkewajiban Melapor Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Warga negara yang berkewajiban melapor pajak adalah mereka yang memiliki penghasilan dengan jumlah di atas Pendapatan Kena Pajak (PTKP), telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Adapun, Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan adalah sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Jika Wajib Pajak Belum Bekerja Namun Punya NPWP?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Wajib Pajak yang tidak bekerja dan memiliki NPWP tetap berkewajiban melapor pajak. Namun, Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan pengecekan atas status aktif atau tidaknya NPWP. Apabila status NPWP aktif, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melapor pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bagaimana Jika Pekerja Memiliki Penghasilan di Bawah PTKP?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pekerja yang memiliki penghasilan di bawah PTKP dan memiliki NPWP tetap berkewajiban melapor pajak. Sebab, mempunyai NPWP merupakan salah satu kriteria pihak yang wajib melaporkan pajak</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apakah Pensiunan Tetap Berkewajiban Melapor Pajak?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Bagi pensiunan yang sudah tidak aktif bekerja dan menerima gaji, maka mereka masih berkewajiban melapor pajak. Hal ini berlaku selama mereka masih menerima dana pensiunan yang jumlahnya melebihi PTKP. Jadi, walaupun berstatus pensiunan, selama masih mempunyai NPWP dan masih menjadi Wajib Pajak, maka tetap berkewajiban melapor pajak.</p>
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63453afab577d80e80d69fa2/Apa-itu-Surat-Pemberitahuan-(SPT)-dan-Jenis-Jenis-Formulirnya" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Apa itu Surat Pemberitahuan (SPT) dan Jenis-Jenis Formulirnya</a></strong></em></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3><em><strong>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/634d26a8b577d80e80f9491b/Bagaimana-Mekanisme-Pembuatan-dan-Pembayaran-Kode-Billing-di-Pajakku" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Mekanisme Pembuatan dan Pembayaran Kode Billing di Pajakku</a></strong></em></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom"><em><strong>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/632c203dfa33631a29de945c/Dokumen-Apa-Saja-yang-Digunakan-Sebagai-Alat-Bukti-Pembayaran-Pajak?-(BPN-dan-SSP)" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Dokumen dalam Pembayaran Pajak</a></strong></em></h3>
</div>

Siapa yang Berkewajiban Membayar dan Melapor Pajak?

Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Siapa yang Berkewajiban Membayar dan Melapor Pajak?

<p style="text-align: justify;">PPN bukanlah hal asing, tentu Wajib Pajak tak asing dengan istilah PPN. PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai atau pungutan yang dikenakan pada proses distribusi maupun transaksi. Pemungutan PPN cukup sering ditemukan dalam kegiatan sehari-hari kita loh, seperti makan di restoran, berbelanja di <em>mall</em>, hingga membeli minuman di <em>coffee shop</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Di dalam PPN tentu terdapat istilah-istilah lainnya yang perlu Wajib Pajak ketahui. Mari pelajari istilah-istilah umum dalam Pajak Pertambahan Nilai. Cek di sini!</p>
<ul>
<li>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pajak</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pajak adalah kewajiban atas negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum yang diwajibkan menurut undang-undang (UU), dengan tidak ada imbalan secara langsung, dan pajak atas negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya digunakan untuk itu.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Wajib Pajak(WP)</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk Wajib Pajak, Wajib Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong> </strong><strong>Badan</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Merupakan sekelompok orang dan/atau modal yang membentuk suatu badan usaha, baik yang menjalankan usaha maupun tidak, termasuk perseroan terbatas, badan hukum lainnya, badan usaha milik negara, atau perusahaan daerah. Bentuk hukum ini dapat memiliki nama dan&nbsp; bentuk apapun, seperti Badan Usaha, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perhimpunan, Yayasan, Ormas, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Daerah Pabean</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Barang</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Merupakan Barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat&nbsp; bergerak atau&nbsp; tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/631ef1e9fa33631a298d1e4e/iPhone-14-Rilis-Berapa-Pajak-Pembeliannya" target="_blank" rel="noopener">iPhone 14 Rilis, Berapa Pajak Pembeliannya?</a></strong></em></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Barang Kena Pajak</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Merupakan barang yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Penyerahan Barang Kena Pajak</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Merupakan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Jasa</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah kegiatan jasa berdasarkan kewajiban atau proses hukum untuk menyediakan barang, fasilitas, peralatan, atau hak. Hal ini termasuk layanan yang diberikan untuk pembuatan barang atas instruksi pelanggan, berdasarkan pesanan atau permintaan material.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Jasa Kena Pajak</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Merupakan suatu biaya Retribusi kena pajak yang diatur oleh Undang-Undang PPN.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Penyerahan Jasa Kena Pajak</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Merupakan seluruh kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah Kegiatan pemberian jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan dari luar daerah pabean.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Impor</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dari luar daerah pabean.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Perdagangan</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah Suatu kegiatan bisnis yang melibatkan jual beli tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Pengusaha</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah setiap bentuk seseorang pribadi atau badan hukum yang kegiatan usahanya atau usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan transaksi komersial, menggunakan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, termasuk jasa ekspor yang melakukan usaha jasa&nbsp; atau memberikan jasa dari luar daerah pabean.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63083f73a9ea8709cb18bd4e/Insentif-Pajak-Tahun-2022" target="_blank" rel="noopener">Insentif Pajak Tahun 2022</a></strong></em></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Pengusaha Kena Pajak</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Menghasilkan</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Kegiatan yang mengolah benda melalui proses yang mengubah bentuk dan/atau sifat benda dari bentuk semula menjadi benda atau kegunaan baru, atau kegiatan yang mengolah sumber daya alam dan tidak memerlukan orang atau badan lain untuk melakukan kegiatan tersebut, termasuk terlibat.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Dasar Pengenaan Pajak</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Harga Jual</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah nilai dalam bentuk uang, tidak termasuk PPN yang dibebankan dan potongan harga yang termasuk dalam faktur pajak, termasuk biaya yang dibebankan atau harus dibebankan oleh Penjual sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong> </strong><strong>Nomor Pokok Wajib Pajak</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Nilai Impor</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah nilai dalam bentuk mata uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai tentang Pemasukan Barang Kena Pajak. dengan Undang-Undang tentang peraturan pajak penjualan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Pembeli</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang menerima atau akan menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau terutang nilai Barang Kena Pajak tersebut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Penerima Jasa</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menerima atau seharusnya menerima jasa kena pajak dan yang membayar atau terutang atas Jasa Kena Pajak tersebut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Faktur Pajak</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63197365fa33631a296e3e66/Tak-Setor-Pajak-WP-Dipenjara-6-Bulan-dan-Denda-Rp11M" target="_blank" rel="noopener">Tak Setor Pajak, WP Dipenjara 6 Bulan dan Denda Rp1,1M</a></strong></em></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Pajak Masukan</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">PPN yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai akibat perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau penggunaan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Pajak Keluaran</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah PPN yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyediaan Jasa Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau Ekspor Jasa Kena Pajak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Nilai Ekspor</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah nilai yang dapat berupa dengan uang, termasuk semua biaya, yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Pemungut Pajak Pertambahan Nilai</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Merupakan Pemerintah, instansi, atau akuntan dari instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada akuntan pemerintah, instansi pemerintah, atau instansi pemerintah yang memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang atas pengadaan Agen pemerintah.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Kegiatan penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari suatu daerah pabean di luar daerah pabean.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong>Ekspor Jasa Kena Pajak</strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adalah suatu kegiatan yang memberikan jasa kena pajak di luar daerah pabean.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong> </strong><strong>Kredit Pajak untuk PPh </strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Kredit pajak untuk PPh adalah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sendiri ditambah pajak pokok yang dibayarkan pada STP atas pajak penghasilan yang belum atau kurang dibayar untuk tahun berjalan dan pajak yang dipotong atau dipotong dan pajak yang dibayar. Pajak yang dibayar atas SPT dikurangi dengan pengembalian uang muka atas kelebihan pembayaran pajak yang dipotong dari pajak yang dibayarkan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong> </strong><strong>Kredit Pajak untuk PPN </strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Kredit pajak untuk PPN, adalah pajak masukan yang dapat dipotong setelah dikurangi&nbsp; pengembalian uang muka atas kelebihan pembayaran pajak atau setelah dikurangi pajak kompensasi yang dipotong dari pajak yang terutang.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h2><strong> </strong><strong>Penanggung Pajak </strong></h2>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk membayar pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>

Mari pelajari istilah-istilah umum dalan Pajak Pertambahan Nilai. Cek di sini!

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Artikel Terkait

Produk Lainnya

Langganan Info Terbaru