Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai Bea Meterai yang diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12127/UU/10%20TAHUN%202020" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020</a> tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai), sebagai pengganti <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/313/UU/13%20TAHUN%201985" target="_blank" rel="noopener">UU Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985.</a> Sejak 1 Januari 2021, peraturan ini mengacu adanya perubahan nominal pada Bea Meterai menjadi Rp 10.000.
Dalam pelaksanaannya, pejabat pemungut Bea Meterai merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan Bea Meterai dari pihak terutangnya. Akan tetapi, bagaimanakah menentukan pihak yang terutang Bea Meterai tersebut?
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Bea Meterai, yang dimaksud dengan pihak terutang adalah pihak-pihak yang dikenai Bea Meterai dan wajib membayar Bea Meterai sesuai dengan jumlah yang terutang padanya.
Pihak-pihak tersebut menjadi terutang atas Bea Meterai, karena mempunyai kepentingan untuk membuat 2 (dua) jenis dokumen, yaitu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian/peristiwa yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62eb2831a9ea8709cb18b77b/Ini-Dia-Daftar-Distributor-Resmi-e-Meterai-di-Indonesia!" target="_blank" rel="noopener">Ini Dia, Daftar Distributor Resmi e-Meterai di Indonesia!</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">Pihak Terutang Bea Meterai</h2>
Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) hingga (5) UU Bea Meterai, pihak-pihak yang terutang Bea Meterai ditentukan dari pihak yang menerima manfaat dari pembuatan dokumen tersebut. Untuk dokumen yang dibuat secara sepihak, maka Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen tersebut.
Sementara itu, untuk dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Akan tetapi, ada pengecualian khusus untuk dokumen yang berupa surat berharga bahwa Bea Meterai menjadi terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut, bukan pihak yang menerimanya.
Selanjutnya, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, maka Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen tersebut. Untuk dokumen-dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, maka Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut.
Meski demikian, perlu dicatat dan dipahami bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) UU Bea Meterai, ketentuan-ketentuan di atas tidak menghalangi pihak atau para pihak yang terlibat dalam menentukan sendiri pihak mana yang akan membayar Bea Meterai terutang tersebut.
Sebagai contoh, Bapak X membayar utangnya kepada Bapak Z senilai Rp 20 juta dan atas pembayaran tersebut Bapak Z menerima bukti pembayaran uang dan pelunasan utang dari Bapak Z. Sesuai ketentuan, pihak yang terutang Bea Meterai atas dokumen tersebut adalah Bapak X selaku pihak yang menerima dokumen. Akan tetapi, Bapak Z bisa menjadi pihak yang membayar Bea Meterai apabila sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara Bapak X dan Bapak Z terkait siapa yang akan membayar Bea Meterai atas dokumen tersebut.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63db768eb577d80e80d6286f/Lapor-SPT-Masa-Bea-Meterai-Lebih-Mudah-Pakai-e-Met-Pajakku" target="_blank" rel="noopener">Lapor SPT Masa Bea Meterai, Lebih Mudah Pakai e-Met Pajakku</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">Saat Terutang Bea Meterai</h2>
Sebagai informasi kembali, terutangnya Bea Meterai dapat terjadi dalam beberapa kondisi sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
Dokumen yang Dibuat oleh Satu Pihak
</li>
</ul>
Saat terutangnya Bea Meterai atas dokumen yang dibuat oleh satu pihak ialah pada saat dokumen tersebut diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Contoh dokumen tersebut, antara lain dokumen lelang, surat menyatakan jumlah uang, dan surat keterangan pernyataan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dokumen yang Dibuat oleh Dua Pihak atau Lebih</li>
</ul>
Saat terutangnya Bea Meterai atas dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih ialah pada saat dokumen tersebut selesai dibuat, yang ditutup dengan tandatangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh dokumen tersebut, yaitu surat berharga dan surat perjanjian.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dokumen yang Dibuat di Luar Negeri</li>
</ul>
Saat terutangnya Bea Meterai atas dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dokumen yang Digunakan Sebagai Alat Bukti Pengadilan </li>
</ul>
Saat terutangnya Bea Meterai atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan adalah pada saat dokumen tersebut dokumen diajukan ke pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, pejabat pemungut Bea Meterai merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan Bea Meterai dari pihak terutangnya. Akan tetapi, bagaimanakah menentukan pihak yang terutang Bea Meterai tersebut?

Ketahui Siapa Saja Pihak Terutang Bea Meterai

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan meterai versi elektronik, atau disebut dengan e-meterai sebagai meterai bernominal Rp 10.000 yang dapat dibubuhkan pada dokumen elektronik secara digital. Perilisan materai jenis baru ini menggantikan jenis materai sebelumnya, yakni materai tempel yang dirilis pada tahun 2014 lalu.
Meterai Elektronik telah diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12315/PP/86%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021</a> sebagai aturan turunan sejak UU Nomor 10 Tahun 2020 disahkan.&nbsp; Merujuk pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12127/UU/10%20TAHUN%202020" target="_blank" rel="noopener">Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020</a> perihal bea materai, dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan meterai elektronik merupakan bentuk modernisasi dari meterai sebelumnya.
Kemunculannya merupakan jawaban dari tingginya penggunaan dokumen elektronik. Meterai elektronik digunakan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik dan terhubung dengan sistem yang memuat dokumen elektronik. Mari simak lebih lanjut mengenai Meterai Elektronik!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sekilas Mengenai e-Meterai</h2>
Meterai elektronik (e-Meterai) merupakan salah satu meterai dalam bentuk elektronik yang digunakan untuk dokumen elektronik dan memiliki ketahanan hukum dalam keamanan sebuah dokumen, khususnya yang diperuntukkan sebagai bukti pengadilan. e-Meterai sebagaimana yang dimaksud berhubungan dengan pajak bea meterai atas dokumen elektronik.
Penggunaan e-Meterai juga dapat digunakan sebagai bukti pembayaran pajak apabila pelaporannya menggunakan dokumen elektronik. Berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam UU ITE atau <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7375/UU/11%20TAHUN%202008" target="_blank" rel="noopener">UU Nomor 11 Tahun 2008</a> Pasal 5 Ayat (1) dimana dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, karena memiliki kekuatan hukum yang sama atau setara, baik dalam dokumen kertas maupun dokumen elektronik.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62d4d1e0a9ea8709cb18b0d4/Tata-Cara-Mencari-Penyedia-e-Meterai-Yang-Resmi-Bukan-Palsu" target="_blank" rel="noopener">Tata Cara Mencari Penyedia e-Meterai Yang Resmi Bukan Palsu</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Daftar Distributor e-Meterai</h2>
Melalui Siaran Pers No. 4/PR-PERURI/II/2022, PERURI (Percetakan Uang Indonesia) telah mempublikasikan berapa distributor yang telah menjalin Kerja sama dalam pendistribusian meterai elektronik, yaitu :
<ul style="text-align: justify;">
<li>Peruri Digital Security dapat diakses melalui <a href="https://e-meterai.co.id/">https://e-meterai.co.id/</a></li>
<li>Finnet Indonesia dapat diakses melalui <a href="https://finnet.e-meterai.co.id/">https://finnet.e-meterai.co.id/</a></li>
<li>Mitra Pajakku dapat diakses melalui <a href="https://e-meterai.pajakku.com/">https://e-meterai.pajakku.com/</a></li>
<li>Mitracomm Ekasarana dapat diakses melalui <a href="https://mitracomm.e-meterai.co.id/">https://mitracomm.e-meterai.co.id/</a></li>
<li>Koperasi Pegawai Swadharma dapat diakses melalui <a href="https://swadharma.e-meterai.co.id/">https://swadharma.e-meterai.co.id/</a></li>
</ul>
Dalam hal ini PT. Mitra Pajakku merupakan salah sebagai distributor resmi e-Meterai yang ditunjuk secara langsung oleh PERURI. Hal ini tertuang dalam pasal 1<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12344/PER_MENKEU/133/PMK.03/2021" target="_blank" rel="noopener"> PMK 133/2021</a>, selain itu dipublikasikan dalam Siaran Pers No. 4/PR-PERURI/II/2022. Penunjukan tersebut telah disepakati oleh keduanya guna perluasan penggunaan e-Meterai bagi seluruh masyarakat. Adapun, aplikasi berbasis web dalam menunjang pendistribusian tersebut oleh Pajakku, yaitu e-Met atau bisa diakses pada <a href="https://e-meterai.pajakku.com/">https://e-meterai.pajakku.com/</a>. &nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Apa itu e-Met?</h2>
e-Met atau e-Meterai merupakan aplikasi berbasis web yang disediakan PT. Mitra Pajakku dalam menunjang pendistribusian e-Meterai atau meterai elektronik Indonesia yang dikeluarkan oleh PERURI (Percetakan Uang Indonesia). Melalui aplikasi yang disediakan Pajakku yakni e-Met, meterai dapat dibubuhkan secara langsung pada dokumen elektronik. Pembubuhan pada e-Met tentunya dilakukan secara mudah, cepat, dan tentunya resmi.
Sebagai informasi, Pajakku sendiri sudah terintegrasi secara resmi oleh DJP melalui lisensi terbaru <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022" target="_blank" rel="noopener">SK KEP-211/PJ/2022</a> sebagai PJAP. Dalam hal ini, Pajakku menyediakan fasilitas untuk melaporkan SPT Bea Meterai bagi pemungut Bea Meterai.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62a310fda9ea8709cb18a491/Cek-Keaslian-Pajakku-Sebagai-PJAP-Disini!" target="_blank" rel="noopener">Cek Keaslian Pajakku Sebagai PJAP Disini!</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">Fitur-fitur Yang Disediakan</h2>
Dalam hal ini, terdapat 2 fitur yang menunjang pengguna dalam penggunaannya, meliputi :
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembelian Meterai Elektronik dalam 24/7 melalui POS (Point of sales) Terintegrasi</li>
<li>Integrasi terhadap pelaporan SPT Bea Meterai bagi Pemungut</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Keuntungan Menggunakan e-Met Pajakku</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mempermudah pembubuhan pada semua dokumen, karena terdapat sistem bulk processing pembubuhan yang tentunya mempermudah dan mempersingkat waktu proses administrasi</li>
<li>Fleksibilitas stamping, yaitu dilakukan tanpa ribet ataupun pusing</li>
<li>Sistem pada aplikasi yang aman dan pembubuhan terkendali</li>
<li>Terintegrasi dengan berbagai macam platform</li>
<li>100% online dan paperless.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Keuntungan Menjadi Wholesaler e-Met Pajakku</h2>
Selain beragam keuntungan di atas, Anda juga bisa bergabung menjadi wholesaler e-Met Pajakku. Dalam 4 (empat) langkah mudah, Anda dapat langsung menjadi bagian dari komunitas wholesaler e-Met. Berikut sejumlah keuntungan jika Anda menjadi wholesaler e-Met Pajakku:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Platform digital disediakan oleh Pajakku</li>
<li>Pasar digital yang luas, baru, dan menjanjikan</li>
<li>Mendukung program penerimaan negara dan Bea Meterai</li>
<li>Peluang pasar e-Meterai menjadi sangat luas dengan transformasi digital proses bisnis.</li>
</ul>
Yuk, nikmati keuntungan berlimpah bersama e-Met Pajakku. Hubungi <a href="mailto:marketing@pajakku.com" target="_blank" rel="noopener">marketing@pajakku.com </a>untuk informasi lebih lanjut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mempublikasikan tampilan pada e-materai atau materai Rp 10.000. Perilisan tampilan baru pada materai tersebut sebagai pengganti dari tampilan materai sebelumnya, yakni materai tempel yang dirilis pada tahun 2014 lalu. 

e-Met Pajakku

Artikel Terkait

Produk Lainnya

Langganan Info Terbaru