Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 yang mengadili Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memutuskan bahwa Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut tidak terbatas pada 11 (sebelas) jenis yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. PMK ini mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001 yang sebelumnya mengatur kriteria Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak .

Selain memperluas kriteria masing-masing Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, PMK ini juga sekaligus menambah daftar Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai antara lain: Ubi-ubian, Bumbu-bumbuan dan Gula konsumsi.

Berikut pokok-pokok perubahan dari Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Beras dan Gabah