Pedagang Eceran

moderator(Moderator)20 Apr 2021 pukul 04.17

Pedagang Ecerean

Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-55/PJ/2020 tentang Penjelasan mengenai Kriteria Pedagang Eceran memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Kriteria Pedagang Eceran sebagaimana diatur pada UU PPN. Berikut penjelasannya:

1.               Pedagang eceran dalam Surat Edaran adalah pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 1 Tahun 2012, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang seluruh atau salah satu kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk penyerahan BKP dan/atau JKP melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

2.               Pedagang eceran adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan cara sebagai berikut:

a.     melalui suatu tempat penjualan eceran atau tempat penyerahan jasa, termasuk yang dilakukan melalui media internet, atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya, antara lain dapat berupa toko, kios, gerai, media tertentu, dan toko daring;

b.     dilakukan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang, tidak termasuk penawaran tertulis atau pemesanan tertulis yang dimaksudkan untuk memberikan informasi barang dan/atau jasa, penyelesaian transaksi, pengiriman barang, dan informasi lainnya mengenai transaksi jual beli, misal: leaflet, katalog, bukti pemesanan melalui PMSE, dan bukti pengiriman barang; dan

c.     pada umumnya pembayaran dilakukan secara tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan uang tunai, debit card, credit card, uang elektronik, dan/atau alat pembayaran lainnya.

3.               Pedagang eceran tidak ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, tetapi berdasarkan cara transaksi kepada konsumen akhir.

4.               PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada konsumen akhir.

5.               Faktur Pajak sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

a.     nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pedagang eceran yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP;

b.     jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;

c.     nilai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan

d.     kode dan nomor seri yang ditentukan sendiri oleh pedagang eceran, serta tanggal pembuatan Faktur Pajak.

6.               Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info