• Forum
  • Pajak Penghasilan (PPh)
  • Dividen: Objek Pajak Penghasilan, Bukan Objek Pajak Penghasilan dan Objek Pajak Penghasilan yang Dikenakan Pajak bersifat Final

Dividen: Objek Pajak Penghasilan, Bukan Objek Pajak Penghasilan dan Objek Pajak Penghasilan yang Dikenakan Pajak bersifat Final

moderator(Moderator)23 Nov 2020 pukul 16.34

Dividen: Objek Pajak Penghasilan, Bukan Objek Pajak Penghasilan dan Objek Pajak Penghasilan yang Dikenakan Pajak bersifat Final

Artikel ini membahas aspek perpajakan dividen, antara lain dividen yang merupakan Objek Pajak Penghasilan baik yang dikenakan pajak yang bersifat final atau tidak final dan kondisi dividen yang bukan merupakan objek pajak penghasilan atau tidak dikenakan pajak. Referensi dari artikel ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

I.         Dividen yang merupakan Objek Pajak Penghasilan

Secara umum, sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, dividen yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1.    pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

2.    pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

3.    pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;

4.    pembagian laba dalam bentuk saham;

5.    pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;

6.    jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

7.    pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;

8.    pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

9.    bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;

10. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

11. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

II.         Dividen yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Di dalam UU Cipta Kerja terdapat amandemen terhadap pasal yang mengatur kondisi dividen yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan dengan perubahan UU PPh terbaru, Dividen yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan adalah dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1)    dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

a)    orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

b)    badan dalam negeri;

2)    dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:

a)    dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak; atau

b)    dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut.

III.         Dividen yang Dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final

Sesuai dengan Pasal 17 UU PPh Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Selain dari dividen sebagai mana dimaksud di atas, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final.

Referensi:

1)    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

2)    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Topik Lainnya

mengambil data...

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2021 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info