• Forum
  • Peraturan Perpajakan
  • INSENTIF PAJAK DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
  • INSENTIF PAJAK DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

    moderator(Moderator)8 Apr 2020 pukul 15.05

    INSENTIF PAJAK DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

    Dalam rangka  Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah telah menerbitkan peraturan di bidang perpajakan. Peraturan tersebut antara lain:

    1.    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu nomor 1 tahun 2020)

    2.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (PMK-23/PMK.03/2020)

    Selain itu, Direktur Jenderal pajak membuat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 yang pada intinya merupakan relaksasi jatuh tempo kewajiban perpajakan.

    Artikel ini merupakan rangkuman insentif pajak dan kebijakan di bidang perpajakan sehubungan dengan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur/ ditetapkan dalam peraturan/ keputusan di atas.

    Kebijakan di bidang perpajakan meliputi:

    a.  penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

    b.  perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);

    c.  perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

    d.  pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

    Insentif Pajak meliputi;

    a.  Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21;

    b.  Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor;

    c.  Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, dan

    d.  Insentif Pajak Pertambahan Nilai

    Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 meliputi:

    a.    Penghapusan sanksi atas penyampaian/ pelunasan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun Pajak 2019;

    b.   Relaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan;

    c.    Penghapusan sanksi atas penyampaian SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020;

    d.   Relaksasi batas waktu pengajuan permohonan upaya hukum

    A.   KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN

     

    1.    Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

     

    Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

    a.  sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan

    b.  sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

    Wajib Pajak dalam negeri:

    a.  berbetuk Perseroan Terbuka;

    b.  dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan

    c.  memenuhi persyaratan tertentu,

    dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif di atas.

    2.    Perlakuan Perpajakan Dalam Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

     

    Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berupa:

    a.  pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan

    b.  pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

    Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  

    Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, danf atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

    3.    Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

     

    Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak danf atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ketentuan sebagai berikut:

    a.    atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;

    b.   atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;

    c.    atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi:

    1)  permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009;

    2)  pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009;

    3)  permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009,

    yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19), jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Penetapan periode waktu keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) mengacu kepada penetapan Pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

    4.    Pemberian Kewenangan Kepada Menteri Keuangan Untuk Memberikan Fasilitas Kepabeanan Berupa Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk

     

    Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka:

    a.    penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan/atau

    b.   menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

    B.   INSENTIF PAJAK

     

     

    1.    Insentif PPh Pasal 21

     

    Penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

    a.    menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:

    1)    memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK-23/PMK.03/2020; dan/ atau

    2)    telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;

    b.   memiliki NPWP; dan

    c.    pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

    wajib dipotong PPh Pasal 21 setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf Undang-Undang PPh. Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud ditanggung Pemerintah.

    Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.

    Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.

    2.    Insentif PPh Pasal 22 Impor

     

    PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:

    a.    memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK-03/PMK.03/2020; dan/ atau

    b.   telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

    Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.

    Pembebasan dari pemungutan diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Permohonan Surat Keterangan Bebas diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.

    Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.

    3.    Insentif Angsuran PPh Pasal 25

     

    Kepada Wajib Pajak yang:

    a.    memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/ atau

    b.   telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

    diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang.

    Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung.

    Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.

    4.    Insentif PPN

     

    Wajib Pajak yang:

    a.    memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK-23/PMK.0/2020; atau

    b.   telah ditetapkan sebagai Perusahaan KlTE,

    c.    dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

    dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

    Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan tersebut meliputi SPT Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.

    PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud di atas diberikan pengembalian pendahuluan, dengan ketentuan sebagai berikut:

    a.    PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;

    b.   Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan

    c.    PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau fasilitas KITE yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi.

    C.   RELAKSASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

     

     

    1.    Penghapusan sanksi atas penyampaian/ pelunasan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun Pajak 2019

     

    Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.

    Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sanksi administrasi atas keterlambatan:

    a.    penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) orang pribadi Tahun Pajak 2019; dan

    b.   pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019,

     yang dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2020.

     

     

    2.    Relaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan

     

    Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan terkait keikutsertaan dalam pengampunan pajak berupa laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan, dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat tanggal 30 April 2020.

     

     

    3.    Penghapusan sanksi atas penyampaian SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020

     

    Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh) pemotongan/pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh. Kewajiban penyetoran PPh yang terutang dalam SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan tetap harus dipenuhi pada saat jatuh tempo sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

    4.    Relaksasi batas waktu pengajuan permohonan upaya hukum

     

    Kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan upaya hukum berupa:

    a.    keberatan;

    b.   pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua; atau

    c.    pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang kedua,

    yang batas waktu pengajuan permohonan dimaksud berakhir pada tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020, diberikan perpanjangan batas waktu untuk pengajuan permohonan sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.

    Referensi:

     

    1.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu nomor 1 tahun 2020)

    2.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (PMK-23/PMK.03/2020)

    3.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2020 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami