• Forum
  • Peraturan Perpajakan
  • Peran Jasa Penyedia Aplikasi Perpajakan dalam Perkembangan Teknologi Informasi di Bidang Perpajakan
  • Peran Jasa Penyedia Aplikasi Perpajakan dalam Perkembangan Teknologi Informasi di Bidang Perpajakan

    moderator(Moderator)6 Nov 2019 pukul 17.54

    Peran Jasa Penyedia Aplikasi Perpajakan dalam Perkembangan Teknologi Informasi di Bidang Perpajakan

    Dalam rangka meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada Wajib Pajak dan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dalam penyediaan layanan perpajakan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan kerja sama dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan. Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyediakan jasa Aplikasi Perpajakan bagi Wajib Pajak dan dapat menyediakan jasa Aplikasi Penunjang bagi Wajib Pajak.

    Dengan tingginya permintaan terhadap layanan administrasi perpajakan yang berbasis Teknologi Informasi, Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan menyediakan saluran alternatif bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan diwajibkan untuk menyiapkan aplikasi perpajakan dengan Standar Kualitas Layanan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Standar Kualitas Layanan diukur dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

    1.        waktu kerja layanan;

    2.        ketersediaan (availability);

    3.        kehandalan (reliability);

    4.        keamanan (security); dan

    5.        kinerja layanan (performance);

    Ruang Lingkup Jasa Aplikasi Perpajakan

     

    Aplikasi Perpajakan adalah aplikasi yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang meliputi pendaftaran sebagai Wajib Pajak, pemotongan dan pemungutan pajak, pelaporan SPT, dan dukungan pembayaran pajak.

    Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak wajib menyelenggarakan layanan penyediaan Aplikasi Perpajakan yang terdiri atas:

    1.        pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan;

    2.        penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik;

    3.        penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H);

    4.        penyediaan aplikasi pembuatan Kode Billing;

    5.        penyediaan aplikasi SPT Dalam Bentuk Dokumen Elektronik; dan

    6.        penyaluran SPT Dalam Bentuk Dokumen Elektronik

    Selain itu, Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan juga dapat menyelenggarakan layanan penyediaan Aplikasi Penunjang yang digunakan untuk mendukung penggunaan aplikasi perpajakan.

     

    Kualifikasi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

     

    Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan harus memenuhi persyaratan administratif; dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan meliputi:

    1.        berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia;

    2.        memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

    3.        memenuhi kewajiban perpajakan

    4.        dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia melalui penyertaan secara langsung;

    5.        pengurus dan pemilik/pemegang saham tidak pernah dan/atau tidak sedang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana di bidang teknologi informasi;

    6.        memiliki perencanaan bisnis (business plan); dan

    7.        memiliki perencanaan keberlangsungan bisnis (business continuity plan).

    Persyaratan teknis Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan meliputi:

    1.        seluruh infrastruktur teknologi informasi berada di Indonesia termasuk pusat data dan pusat pemulihan bencana;

    2.        memenuhi Standar Kualitas Layanan dan menandatangani Service Level Agreement (SLA) yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan

    3.        memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian penggunaan layanan antara Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan Wajib Pajak yang paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

    4.        hak dan kewajiban Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebagai penyedia aplikasi dan Wajib Pajak sebagai pengguna aplikasi, dan

    5.        penyelesaian sengketa antara Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan Wajib Pajak harus dilaksanakan di Indonesia.

    Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan atas pemenuhan Standar Kualitas Layanan dan/atau dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

    Kewajiban Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

    Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak memiliki kewajiban:

    1.        menjamin kerahasiaan data pengguna layanan sesuai peraturan perundang-undangan;

    2.        memenuhi ketentuan kualitas layanan sesuai dengan Standar Kualitas Layanan;

    3.        menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    4.        menerapkan prinsip manajemen risiko;

    5.        memberitahukan:

    a.  kerja sama dan/atau pengakhiran kerja sama dengan pihak lain;

    b.  penambahan dan/atau penghentian layanan penyediaan aplikasi penunjang; dan/atau

    c.  perubahan susunan kepemilikan saham dan/atau susunan pengurus

    kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;

    6.        dalam hal Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan melakukan kerja sama dengan pihak lain, Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan memiliki kewajiban untuk:

    a.  memastikan keamanan dan kelancaran pemberian layanan perpajakan, termasuk dalam hal dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain;

    b.  melakukan pengawasan secara berkala atas kinerja pihak lain yang bekerja sama dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan tersebut; dan

    c.  bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak lain yang berkerja sama dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan tersebut;

    7.        membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela, antara lain dalam bentuk kegiatan sosialisasi, kampanye kebijakan perpajakan, penyediaan layanan pro bono;

    8.        mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan;

    9.        membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari segala tuntutan yang berkaitan dengan penyediaan layanan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, termasuk penyalahgunaan autentikasi identitas digital, seperti Electronic Filing Identification Number (EFIN), identitas pengguna (username), kata sandi (password), Personal Identification Number (PIN), tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, token, passphrase, dan autentikasi identitas digital lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan, kegunaan data, atau kerugian-kerugian non-material lainnya.

    10.     menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan.

    Kerahasiaan Data Pengguna Layanan

     

     

    Setiap Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan diwajibkan untuk menjamin kerahasiaan data pengguna layanan sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain dengan:

    1.        Menjaga kerahasiaan dan tidak memanfaatkan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan apapun di luar Direktorat Jenderal Pajak baik pada saat memberikan jasa aplikasi perpajakan maupun setelah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak lagi menjadi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan;

    2.        Tidak memberikan data informasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak kepada pihak lain tanpa seizin Direktorat Jenderal Pajak baik pada saat memberikan jasa aplikasi perpajakan maupun setelah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak lagi menjadi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan;

    3.        Mengembalikan semua data dan informasi milik Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk apapun yang dipergunakan dalam memberikan jasa aplikasi perpajakan setelah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak lagi menjadi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan;

    4.        Memusnahkan dan tidak menyimpan, memiliki, mencetak ulang, atau memberikan kepada orang lain, peralatan, catatan, data, laporan, proposal, daftar, korespondensi, spesifikasi, gambaran cetak biru, sketsa, material, dokumen atau aset data dan informasi lainnya, atau output apapun yang dikembangkan sendiri selama memberikan jasa aplikasi perpajakan, dalam hal telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak lagi menjadi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

    5.        Menjamin dan bertanggung jawab bahwa hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kewajiban Menjaga Rahasia ini juga dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang terafiliasi, termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, dewan komisaris, direksi, karyawan, subkontraktor atau pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum  terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

     

    Kesimpulan

     

     

    Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai saluran layanan perpajakan alternatif untuk mendapatkan layanan yang aman dan handal.

    Referensi:

     

     

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 Tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2019 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami