Jakarta

Bandung

Bali

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Support Pajakku

Kebijakan Privasi

Pelanggaran atas Kode Etik di website Pajakku ini akan menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku: 
 
1) Setiap anggota diwajibkan membaca dan memahami peraturan&nbsp;yang ada di Pajakku Forum. 
 
2) Setiap anggota wajib membaca FAQ (Frequently Asked Questions) atau thread&nbsp;sebelum bertanya. 
 
3) Tidak diperkenankan berkonfrontasi akan sesuatu topik secara terbuka dan melanggar etika pergaulan. 
 
4) Jaga sopan santun terhadap masing-masing dan jangan menggunakan kata-kata yang tidak sopan. 
 
5) Seluruh Anggota memiliki hak yang sama untuk bertanya dan menjawab. 
 
6) Dilarang menyerang dan/atau menghina member lain dalam bentuk apapun, baik itu berupa tulisan atau gambar. 
 
7) Dilarang keras menggunakan user ID dan/atau avatar dan/atau profile photo dan/atau signature yang menyerang dan/atau melecehkan member lain.&nbsp; 
 
8) Dilarang keras menggunakan font dengan ukuran dan warna mencolok saat posting dan di signature. 
 
9) Jika ingin mem-posting sesuatu yang bersifat menginformasikan, dan sumbernya diambil dari tempat lain, agar menyertakan sumber dengan jelas.&nbsp; 
 
10) Dilarang keras menggunakan Pajakku Forum untuk memfitnah member lain. Penggunaan kata-kata tidak pantas melalui Pajakku Forum juga dilarang.&nbsp; 
 
11) Dilarang menyalahgunakan visitor messages dengan pesan penghinaan dan atau menyerang member lain. 
 
12) Seluruh anggota diwajibkan untuk menghormati moderator, super moderator dan Administrator.

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

<h1 class="ql-align-justify">Disclaimer Forum Pajakku</h1>Jika Anda membutuhkan informasi atau memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai disclaimer website kami, mohon dapat menghubungi kami melalui email ke <a href="mailto:marketing@pajakku.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">marketing@pajakku.com</a> atau telepon ke 0804-1-501-501.Seluruh informasi pada website ini dipublikasi atas niat baik dan hanya untuk tujuan pengetahuan umum. Pajakku tidak menjamin kelengkapan, reliabilitas dan akusasi informasi pada Forum Pajakku. Apapun yang Anda lakukan dengan informasi yang Anda temukan pada Forum Pajakku merupakan risiko Anda sendiri. Pajakku tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan sehubungan dengan penggunaan situs web kami.Melalui Forum Pajakku, Anda dapat dialihkan ke website lain melalui hyperlink. Kami terus berupaya dalam menyediakan link-link berkualitas atas website yang etis dan bermanfaat, namun kami tidak dapat bertanggung jawab atas konten dan sifat dari website tersebut. Pemilik website dan konten dapat merubah informasi yang ada pada website tanpa pemberitahuan dan sebelum kami berkesempatan untuk menghapus link tersebut.Perlu diketahui juga bahwa ketika Anda meninggalkan website kami, situs lain mungkin memiliki kebijakan dan ketentuan privasi berbeda yang berada di luar kendali kami. Harap pastikan untuk memeriksa Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan dari situs-situs tersebut sebelum terlibat dalam bisnis apa pun atau mengunggah informasi apa pun.<h2 class="ql-align-justify">Persetujuan</h2>Dengan menggunakan website kami, Anda dengan ini menyetujui disclaimer kami dan menyetujui persyaratannya.

bagaimana cara melapor pajak pribadi pertama kali? dan apa yang mesti saya siapkan 
mohon bantuannya :)

sudah berkerja atau belum nie gan?&nbsp; kalau sudah tinggal siapkan aja lembar A1nya.. 
:) :) :)

Udah kerja sih.... nanti pelaporannya bisa via online? atau ada syarat nya gitu gan

bisa dilaporkan pake efiling gan, syarat nya ngajuin dulu efin ke kantor pajak gan

Waduh mesti ke KPP dnk.... agak susah gan urusannya kl gt

Iya harus ke KPP terdekat, tidak susah urusnya, tinggal isi formulir aktivasi efin, dan tunjukan NPWP serta KTP asli, dan menyerahkan fotocopy-an nya. 
 
jika wajib pajak karyawan bisa diajukan efin berkelompok oleh perusahaan tempat karyawan bekerja .

Peraturan Forum :Peraturan berikut di bawah ini berlaku pada dan mengatur seluruh forum diskusi yang terdapat di situs Pajakku. Mohon dibaca dengan teliti sebelum Anda mendaftarkan diri dan berpartisipasi pada Forum Pajakku. Dengan mengakses situs Pajakku dan bergabung di Pajakku, maka Anda menyatakan bahwa Anda setuju untuk mematuhi peraturan-peraturan di bawah ini:1. Anggota situs dan pengunjung bertanggung jawab secara pribadi dan penuh atas konten/materi yang ditulis dan diterbitkan oleh mereka, dan Anda setuju untuk membebaskan serta tidak membebani forum ini beserta para pengelola termasuk administrator, moderator dan pemiliknya atas segala klaim yang terjadi yang disebabkan oleh pesan yang Anda terbitkan di forum. Pajakku berhak untuk menerbitkan segala informasi yang kami miliki tentang diri Anda pada saat terjadi keluhan dan permasalahan hukum yang disebabkan oleh pesan apapun yang Anda terbitkan. Harap diperhatikan bahwa seluruh alamat IP akan direkam untuk semua pesan yang diterbitkan.2. Pajakku tidak dapat dituntut untuk segala pernyataan, kekeliruan, ketidak tepatan atau kekurangan pada segala konten yang dikirim oleh anggota situs atau pengunjung pada Forum Pajakku. Pajakku tidak bertanggung jawab atas ketepatan isi informasi dari peserta forum manapun, dan tidak akan mempunyai tanggung jawab hukum untuk hasil diskusi di forum.3. Apabila Anda berpartisipasi pada forum di situs ini, Anda menjamin bahwa Anda tidak akan:a. Merusak nama baik, mengancam, melecehkan atau menghina orang lainb. Mengeluarkan pernyataan yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras)c. Menyarankan tindakan melanggar hukum atau berdiskusi yang mengarahkan pada tindakan melanggar hukumd. Menerbitkan dan menyebarkan materi yang melanggar hak cipta pihak ketiga atau melanggar hukume. Menerbitkan atau menyebarkan materi dan bahasa yang bersifat pornografi, vulgar dan tidak etis.4. Anda wajib memastikan bahwa setiap materi yang Anda terbitkan di Pajakku baik berupa tulisan, gambar maupun materi multimedia lainnya tidak melanggar hak cipta, paten, merek atau hak pribadi dan kepemilikan intelektual lainnya dari pihak ketiga, dan diterbitkan hanya dengan izin daripada pihak ketiga tersebut.5. Isi dari pesan-pesan yang ada di Pajakku tidak akan diubah oleh Pajakku dengan cara apapun. Namun, Pajakku berhak untuk menghapus pesan yang dianggap tidak sesuai dan melanggar konteks. Apabila Anda menemukan ada pesan yang tidak sesuai dan melanggar, harap hubungi Administrator situs.6. Pajakku tidak memonitor setiap pesan yang terbit di situs ini setiap saat. Apabila Anda hendak menghubungi Pajakku, harap mengirimkan email melalui alamat yang tercantum di bagian lain situs ini. Apabila Anda tidak mampu memenuhi peraturan-peraturan yang dicantumkan diatas, Pajakku berhak untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Bagi para pihak yang melanggar peraturan-peraturan ini dapat dihentikan keanggotaannya atau aksesnya tanpa peringatan terlebih dahulu.Peraturan-peraturan yang disebut di atas dapat dimodifikasi dari waktu ke waktu oleh Pajakku tanpa pemberitahuan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyediakan fasilitas pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak dalam bentuk elektronik atau disebut&nbsp;<a href="http://bisnis.liputan6.com/read/2193663/saat-jadi-presiden-jokowi-beri-spt-pakai-e-filling">e-filing</a>. Sayangnya, masih banyak Wajib Pajak enggan menggunakannya karena alasan belum paham. Banyak Panduan yang bisa membantu anda untuk bisa menggunakan e-filing ini. Jangan ragu, data anda aman, mengisinya fleksibel, dan tentunya hemat waktu dan energi.&nbsp;

Kantor saya menayangkan iklan pembuatan paspor pada salah satu TV lokal senilai Rp10.000.000,00. Pajak apa sajakah yang harus dipungut oleh Bendahara Pengeluaran? Berapa nilainya?

Berikut resume Ketentuan mengenai Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN sebagai konsekwensi dari terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31 /PJ/2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-68/PJ/2002 Tentang Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Jenis Barang-Barang Kebutuhan Pokok. 
 
1. PER-31/PJ/2016 mencabut KEP-68/PJ/2002 Tentang Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Jenis Barang-Barang Kebutuhan Pokok 
2. KEP-68/PJ/2002 antara lain mengatur barang-barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001, berupa beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium. 
3. KMK nomor Nomor 653/KMK.03/2001 antara lain mengatur batasan (uraian barang dan no HS 10 digit) Barang-Barang Kebutuhan Pokok Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
4. Pasal 7 PP 1 TAHUN 2012 mengatur bahwa Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 
5. Dengan dicabutnya KEP-68/PJ/2002 dan kondisi bahwa sampai dengan saat ini (25 April 2017) belum ada PMK yang mengatur rincian barang kebutuhan pokok yang termasuk dalam jenis barang jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, maka ketentuan mengenai&nbsp;barang kebutuhan pokok yang termasuk dalam jenis barang jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai masih mengacu pada Penjelasan UU PPN Pasal 4A huruf B (belum ada ketentuan lebih lanjut0, antara lain: 
a. beras; 
b. gabah; 
c. jagung; 
d. sagu; 
e. kedelai; 
f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; 
g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; 
h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; 
i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; 
j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan 
k.sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. 
 
Referensi: 
1. <a href="#">UU PPN</a> 
2.&nbsp;<a href="#">PER-31 /PJ/2016</a> 
3.&nbsp;<a href="#">KEP-68/PJ/2002</a> 
4. <a href="#">KMK-653/KMK.03/2001</a>

Saya mau tanya, apakah sama/beda NPWP Non Aktif dengan NPWP Non Efektif? Mohon Pencerahannya. 
Terima kasih

Dear Pajakku. 
Saya mempunyai pertanyaan. 
Apabila Direktur Utama Perusahaan meminjam uang Kas Perusahaan untuk keperluan pribadi, lalu pinjaman tersebut dilunasi dengan uang yang ada diBank Perusahaan (Bank Keluar). 
Bagaimana pencatatan jurnalnya? 
Apakah ada perlakuan pajak? 
Bila ada, seperti apa? 
Mohon dibantu.. 
Terima Kasih 
&nbsp;

1. Pada saat Peminjaman: 
(Dr) Piutang 
(Cr) Kas 
 
2. Pada saat Pengembalian 
(Dr) Kas 
(Dr) Uang Muka PPh Pasal 23 (bila ada) 
(Cr) Piutang 
(Cr) Pendapatan Bunga (bila ada) 
 
dalam hal bunga pinjaman yang dikenakan kurang dari bunga wajar, maka harus dikenakan&nbsp;deemed interest yang nilainya sebesar selisih antara bunga pinjaman dan bunga wajar.&nbsp;Tingkat suku bunga wajar adalah tingkat suku bunga yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman (best practice) jika transaksi dilakukan di antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh. Dalam hal ini, peminjam (Dirut) harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari nilai bunga wajar.

Sesuai <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">SE-60/PJ/2013&nbsp;Bagian E Angka 1 huruf f, 
 
Dalam rangka pengelolaan basis data dan pengawasan, setiap Wajib Pajak diberikan Status Master File sebagai berikut: 
1) Wajib Pajak Aktif, yaitu status Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2) Wajib Pajak Non Efektif, yaitu status yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu, dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status Wajib Pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. 
3) Wajib Pajak Hapus, yaitu status Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak dan NPWP-nya telah dihapus. 
4) Wajib Pajak Aktivasi Sementara, yaitu Wajib Pajak Hapus yang statusnya diaktifkan sementara paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. 
 
Dengan demikian, istilah WP Non Aktif tidak ada pada status master file. 
 
referensi: 
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">SE-60/PJ/2013

Atas transaksi tersebut terhutang PPh dan PPN. 
1. PPh Pasal 23 dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebesar 2% dari DPP (jumlah bruto atas imbalan jasa) 
2. PPN Pemungut dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebesar 10% dari DPP (nilai penggantian)

Apakah boleh uang kas perusahaan yang dipinjam untuk keperluan pribadi. Dilunasi menggunakann uang dari Bank perusahaan? 
Menurut saya seharusnya Beliau melunasi hutangnya menggunakan Bank Pribadi. 
Mohon pencerahannya.. 
 
Terima Kasih

Hi Pajakku, 
saya mau tanya , apakah faktur pajak bisa di jadikan sebagai bukti pelunasan pembayaran? 
Terimakasih

Dear Pajakku, 
 
Saya ingin menanyakan, ada transaksi seperti dibawah: 
 
Transaksi Penjualan Kendaraan 
(D) Piutang&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ??? 
(K) Penjualan kendaraan bermotor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5jta 
(K) Titipan Pajak BBN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600rbu 
(K) PPN Keluaran&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ??? 
 
Transaksi Pembayaran Pajak BBN 
(D) Titipan Pajak BBN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400rbu 
(K) Kas/Bank&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400rbu 
 
 
Pertanyaan 
 
1. Berapakah PPN Keluaran yang dikenakan pada saat penjualan kendaraan? 
2. Berapakah DPP Titipan Pajak BBN yang dikenakan PPN (600rbu) atau (200rbu = 600rbu - 400rbu)? 
 
Mohon Tanggapannya 
&nbsp;

Sesuai PER-24/PJ/2014 sttd. PER-17/PJ/2014 Pasal 1 angka 4: 
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 
 
lebih lanjut, pada Pasal 2 angka 1 diatur bahwa: 
Faktur Pajak harus dibuat pada : 
1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; 
2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; 
3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; 
4. saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau 
5. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
 
Kesimpulan, Faktur Pajak wajib diterbitkan atas Penyerahan BKP/JKP tidak memandang ada pembayaran atau tidak. Dengan demikian, Faktur Pajak bukanlah bukti bahwa telah lunas PPN. 
 
Referensi: 
PER-24/PJ/2014

Bisa saja digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi konsekwensinya, sesuai UU PPh Pasal 9 &nbsp;ayat 1 huruf b:&nbsp;biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan neto fiskal (non-deductible expense).

Jadi dalam hal ini terdapat 2 penyerahan BKP/JKP. 
1. Penyerehan BKP berupa Sepeda Motor. 
DPP = Rp 5 juta, PPN (10%) = Rp 4 juta. 
 
2. Peyerahan JKP berupa jasa pengurusan BBN 
DPP = Rp 200 ribu, PPN (10%) = Rp 20 ribu. 
Dalam tagihan (invoice) kepada customer, harus dirinci unsur biaya jasa pengurusan dan unsur biaya BBN.

saya mau nanya, cara mengecek jumlah pph pasal 21 yang sudah dibayar?

Selamat Pagi, 
 
Tolong tanya, jika kita hendak lapor SPT dgn apps Op Ku, bagaimana dg pelampiran bukti pembayaran dari pajak yg sudah dibayar? Juga lampiran lain spt bukti potong dan daftar peredaran bruto bila ada. Bila perlu dilampirkan, bagaimana caranya? Karena kayaknya hanya SPT saja ya yg akan terkirim?&nbsp; 
 
Terima kasih. 
 
&nbsp;

Bagaimana utk memperoleh kembali E-Fin yang hilang? Tks

Mohon dibantu cara lapor pajak dengan via elektronik

Rekan&quot; Pajakku.. 
 
Windows 10 itu compatible gak untuk semua aplikasi ESPT?? 
Mohon dishare pengalamannya untuk pertimbangan saya. 
 
 
Terima Kasih

Halloo Rekan&quot; Pajakku 
 
Apabila ingin mengajukan keberatan atas SPPT PBB. 
Bagaimanakah prosedurnya? 
 
 
Terima Kasih

Bisa ditanya ke Account Representative WP ybs. dengan mengajukan surat yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/ Pengurus WP Badan.

Dengan mengajukan cetak ulang EFIN ke KPP terdaftar.

PBB dimaksud apakah PBB-P2 (Pedesaan dan Perkotaan) atau PBB-P3(Perkebunan, Perhutanan &amp; Pertambangan)?

Pengalaman saya, semua aplikasi perpajakan sudah kompatibel dengan OS Windows 10. Dalam hal terdapat&nbsp;compatibility issue&nbsp;pasti aplikasi yang anda instal merupakan aplikasi terupdate yang diperoleh dari&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/aplikasi-perpajakan?field_nama_value=&amp;field_jenis_pajak_value=">http://www.pajak.go.id/aplikasi-perpajakan?field_nama_value=&amp;field_jenis_pajak_value=</a>

Selamat Pagi,.. 
 
Mohon pencerahannya terkait transfer pricing (PMK NO. 213/PMK.03/2016), yang memberikan dana disini adalah orang indonesia (dalam negeri). 
Bagaimana cara perhitungan perpajakannya? 
 
Terima kasih

Yang saya maksud adalah PBB-P2 
 
Terima Kasih

Baiklah.. 
Saya akan coba install di windows 10. 
 
 
Terima Kasih

Tata cara Keberatan PBB-P2 diatur pada Perda PBB masing2 daerah. Sebagai contoh 
Sesuai Perda PBB-P2 DKI Jakarta no 16 tahun 2011 Pasal 19 diatur bahwa: 
 
(1)Wajib Pajak mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak, atas : 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;Surat Ketetapan Pajak Daerah. 
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas. 
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 
(4)Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Dinas Pelayanan Pajak yang ditunjuk untuk itu, atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan bagi kepentingan Wajib pajak. 
(5)Apabila diminta oleh Wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala Dinas Pelayanan Pajak wajib memberikan hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak secara tertulis. 
(6)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. 
 
Referensi: 
Perda PBB-P2 DKI Jakarta no 16 tahun 2011

Saya mengalami masalah untuk pbk, yang seharusnya sehabis pembetulan lebih bayar sesudah pbk tetapi ini masih kurang bayar, untuk menghapus data yang sudah kita create di e-filling apakah bisa terhapus agar saya bisa mencoba untuk membuat pembetulan? 
Terimakasih. 
&nbsp;

Dear Pajakku, 
 
Apakah perusahaan baru tempat WP bekerja memiliki kewajiban untuk memperhitungkan penghasilan Neto(1712A1) dari perusahaan lama&nbsp;tempat Pegawai tersebut bekerja sebelumnya? 
Jika dilihat pada PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26&nbsp;(PER-16/PJ/2016)&nbsp;tidak ada ilustrasi untuk kasus tersebut, namun jika melihat pada&nbsp;PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 (PER - 15/PJ/2006 (I.6))&nbsp;terdapat ilustrasi untuk kasus tersebut. Apakah Perusahan/ pemungut pph21 masih diperbolehkan untu mengikuti ilustrasi yang ada pada (PER - 15/PJ/2006 (I.6))?&nbsp;Atau apakah ilustrasi&nbsp;pada (PER - 15/PJ/2006 (I.6))&nbsp;sudah tidak berlaku?&nbsp; 
 
Mohon pencerahannnya

Selamat siang para sesepuh dan master - master Pajak,&nbsp; 
 
Saya ingin bertanya, bagaimana jika BPS hilang / rusak. 
1. Apa bisa cetak / print ulang ? 
2. Jika bisa, ada form tertentu yang harus diisi ? 
3. Atau datang langsung ke KPP terdaftar ? 
 
atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih 
 
Salam nubi

Selamat siang Pajakku 
saya&nbsp;ada usaha di Makassar dan NPWP saya terdaftar di Makassar, bulan depan saya berencana pindah tempat tinggal ke Jakarta dan menetap disana (mengambil KTP Jakarta), tapi usaha saya di Makassar tetap berjalan dan dijalankan oleh karyawan saya, yang ingin saya tanyakan, apakah saya perlu memindahkan NPWP yg sudah terdaftar di Makassar ke Alamat Jakarta? 
Mohon penjelasan . terima kasih.

Tempat pendaftaran WP orang pribadi adalah KPP yang wilayah&nbsp;kerjanya meliputi tempat tinggal WP. Tempat tinggal sebagaimana dimaksud di atas merupakan tempat&nbsp;tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya, antara lain formalnya dibuktikan dengan KTP. Dengan demikian, WP tersebut wajib mendaftarkan diri (pindah) KPP sesuai alamat KTP.

Data e-filing yang sudah di-submit&nbsp;tidak bisa diedit lagi; hanya dapat dilakukan Pembetulan.

<div style="text-align: justify;">PER- 16/PJ/2016 Pasal 14 ayat 5 dan 6, antara lain mengatur bahwa: 
(5) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja. 
(6) Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk Masa Pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya [termasuk oleh pemberi kerja sebelumnya] dalam tahun pajak yang bersangkutan. 
 
PER-15/PJ/2006 Cara Dan Contoh Penghitungan Pemotongan Pph Pasal 21 Dan Pasal 26 Bagian I.A.2.b, antara lain mengatur bahwa: 
Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subyektifnya ada sepanjang tahun, namun mulai bekerja pada pertengahan tahun, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan neto yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, ditambah dengan jumlah seluruh penghasilan neto dari pemberi kerja sebelumnya seperti yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, apabila pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain. Jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan tersebut setelah dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada pemberi kerja sebelumnya, seperti yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21. 
 
Mekanisme penghingtungan PPh 21 (khususnya WP pindah kerja) pada kedua aturan tersebut di atas sama. Pemberi kerja baru tetap wajib memperhitungkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja lama. Jadi, walaupun PER-15/PJ/2006 sudah tidak berlaku, contoh I.6 pada PER-15/PJ/2006 masih relevan sebagai referensi mekanisme penghingtungan PPh 21 tahun pajak 2016. 
 
Referensi: 
<a href="http://n">PER- 16/PJ/2016</a> 
<a href="http://m">PER-15/PJ/2006</a></div>

<div style="text-align: justify;">Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada aturan pajak khusus yang secara khusus mengatur tatacara cetak ulang Bukti Penerimaan Surat (BPS). Merujuk kepada SE-55/PJ/2015 mengenai pencetakan ulang tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP bagi bakal calon kepala daerah, atau S-263/PJ.332/2004 (bagi capres/ cawapres) dan aturan sejenis lainnya, dan pengalaman beberapa WP yang mengajukan cetak ulang, maka dapat disimpulkan bahwa WP dapat mengajukan permohonan cetak ulang BPS.</div>

<div style="text-align: justify;">Mas Saham, 
PMK nomor 213/PMK.03/2016 antara lain mengatur Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Jenis dokumen yang dimaksud terdiri dari:</div>

<ol>
 <li style="text-align: justify;">dokumen induk;</li>
 <li style="text-align: justify;">dokumen lokal; dan/ atau</li>
 <li style="text-align: justify;">laporan per negara</li>
</ol>

<div style="text-align: justify;">Sesuai Pasal 2, dokumen yang perlu disiapkan oleh WP diatur dengan ketentuan bahwa:</div>

<h4 style="text-align: justify;">Wajib menyiapkan (1) dokumen induk dan (2) dokumen lokal</h4>

<div style="text-align: justify;">Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan:</div>

<ol>
 <li style="text-align: justify;">nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;</li>
 <li style="text-align: justify;">nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:</li>
 <li style="text-align: justify;">lebih dari Rp20.000 000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau</li>
 <li style="text-align: justify;">lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau</li>
 <li style="text-align: justify;">Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh</li>
</ol>

<h4 style="text-align: justify;">Wajib menyiapkan (1) dokumen induk, (2) dokumen lokal dan (3) laporan per negara</h4>

<div style="text-align: justify;">Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah). 
&nbsp;
<hr />Jadi, untuk menjawab pertanyaan di atas (perlakuan pajak atas transaksi afiliasi) diperlukan sedikitnya informasi sebagai berikut: 
1. nilai peredaran bruto WP pada Tahun Pajak sebelumnya 
2. nilai Transaksi Afiliasi WP pada Tahun Pajak sebelumnya (transaksi barang berwujud; atau transaksi selain barang berwujud) 
3. negara tempat kedudukan afiliasi WP 
4. posisi WP apakah Entitas induk dari grup usaha atau tidak.</div>

Mantabs nih penjelasan moderatornya. 
 
Nanya lagi yaa mod 
 
-Jadi apa aja nih mod syaratnya bila saya mau print ulang BPS PPh.?

Dear Pajakku 
Berdasarkan&nbsp;PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2017 disebutkan bahwa penyampaian SPT secara elektronik harus melampirkan dokumen dalam bentuk file PDF sebagai pelengkap pelaporan. 
Jenis pajak apa saja yang perlu menyertakan dokumen? dan dokumen apa saja yang perlu dilampirkan ? 
 
Mohon bantuannya 
 
terima kasih 
&nbsp;

Apakah EFIN yang diterima dari KPP sama dengan EFIN yang lama? jika berbeda apakah harus diregistrasi kembali? Terima kasih

<div style="text-align: justify;">Sesuai Lampiran IV Bagian A angka 6 PER-01/PJ/2017, 
''Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Aplikasi SPT Elektronik, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format Portable Document Format (PDF) dalam satu file.'' 
 
Sebagai contoh, e-SPT Tahunan Badan hanya dapat memuat data sesuai isi Formulir Induk, Formulir I-VI, Lampiran Khusus 1A-8A. Maka data dan keterangan yang disyaratkan, selain yang terdapat pada Formulir Induk, Formulir I-VI, Lampiran Khusus 1A-8A, harus disimpan dalam bentuk PDF, antara lain sbb (sebagaimana diatur pada PER-01/PJ/2016):</div>

<ol>
 <li style="text-align: justify;">Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)</li>
 <li style="text-align: justify;">Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)</li>
 <li style="text-align: justify;">Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik</li>
 <li style="text-align: justify;">Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi</li>
 <li style="text-align: justify;">Surat Kuasa Khusus</li>
 <li style="text-align: justify;">Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013</li>
 <li style="text-align: justify;">Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%</li>
 <li style="text-align: justify;">Daftar Nominatif Biaya Entertainment</li>
 <li style="text-align: justify;">Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi</li>
 <li style="text-align: justify;">Laporan dan Surat Pernyataan atas Sisa Lebih Anggaran Badan atau Lembaga Nirlaba untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan, Penelitian, atau Pengembangan</li>
 <li style="text-align: justify;">Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi dari Kantor Pusat Bentuk Usaha Tetap (BUT)</li>
 <li style="text-align: justify;">Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Kembali (Khusus BUT)</li>
 <li style="text-align: justify;">Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi</li>
</ol>

<div style="text-align: justify;">Untuk mengetahui lebih lanjut Keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan, dapat dilihat pada Lampiran V PER-01/PJ/2016. 
 
Referensi: 
<a href="http://x">PER-01/PJ/2017</a> 
<a href="http://v">Lampiran PER-01/PJ/2017</a> 
<a href="http://y">PER-01/PJ/2016</a> 
<a href="http://x">Lampiran PER-01/PJ/2017</a></div>

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sepengetahuan saya, tidak ada aturan/ SOP yang mengatur hal tersebut. Jadi saran saya, Saudara bisa coba meminta langsung ke Petugas Pelayanan di KPP dan meminta petujuk ybs. dalam hal ada dokumen/ syarat yang harus dipenuhi sesuai kebijakan KPP setempat.

Dear Pajakku, 
 
Mohon pencerahannya mengenai, cara perhitungan pph21 untuk pegawai tidak tetap atau borongan yang dibayarkan secara bulanan, untuk bulan Juni 2016 transaksi sbb: Gaji/upah &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6.000.000 &amp; THR &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.000.000 
 
Yang jadi pertanyaan apakah perhitungan PPH-nya : 
1. Gaji dan THR disetahunkan? 
Gaji &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.000.000 
THR &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.000.000 
Bruto &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9.000.000 
Bruto Disetahunkan 108.000.000 
PTKP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(54.000.000) 
PKP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;54.000.000 
PPH 21 Setahun &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.100.000 
PPH 21 Sebulan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 258,333 
 
2. Atau (Upah*12) + THR? 
Upah Disetahunkan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 72.000.000 
PTKP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(54.000.000) 
PKP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;18.000.000 
PPH 21 Setahun &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;900.000 
PPH 21 Sebulan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;75.000 
 
* PPH Atas THR 
Upah Disetahunkan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;72.000.000 
THR &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 3.000.000 
Bruto &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 75.000.000 
PTKP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (54.000.000) 
PKP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;21.000.000 
PPH 21 Upah + THR &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.050.000 
PPh 21 Upah &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (900.000) 
PPh 21 atas THR &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 150.000 
 
PPh 21 Bulan Juni = 150.000+75.000 = 225.000 
 
&nbsp;

EFIN tetap sama, sehingga yang dilakukan adalah cetak ulang EFIN.

<div style="text-align: center;"><a href="http://goo.gl/forms/GiSUS6g3tAt8zLDZ2">Survey Tax Training</a> 
&nbsp;</div>
Kami mengundang Peserta Forum untuk berpartisipasi untuk memberikan masukan terkait rencana Tax Training yang akan diadakan oleh Pajakku. Peserta dapat memilih materi pelatihan yang diminati dari beberapa pilihan materi yang telah ada, antara lain:

<ol>
 <li>Training PPh Pasal 21</li>
 <li>Training PPh Potong/ Pungut (Witholding Tax)</li>
 <li>Training Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Tingkat Dasar</li>
 <li>Training Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Tingkat Lanjut</li>
</ol>
Peserta Forum juga dapat mengajukan materi Tax Training yang dianggap perlu. Kelas akan dibuka setelah jumlah peserta memenuhi kuota. 
Silahkan isi form sebagai berikut: 
<a href="http://goo.gl/forms/GiSUS6g3tAt8zLDZ2">Survey Tax Training</a> 
 
&nbsp;

<div style="text-align: justify;">Sesuai Lampiran PER-16/PJ/2016 Bagian Pertama: Petunjuk Umum Penghitungan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 Poin 1.1.b: 
 
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap 
Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut: 
a. dihitung PPh Pasa! 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagrunya. 
b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. 
c. selisih antara PPh Pasa! 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasa! 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. 
 
Memang tidak ada Petunjuk Umum yang sama (terkait penghasilan tidak teratur) bagi Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Pertama Lampiran tersebut. Tetapi apabila dicermati pada Bagian Kedua: Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 dan/ Atau PPh Pasal 26 Poin III.4 Dan III.5 (Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium yang Diterima Tenaga Harian Lepas Tetapi Dibayarkan Secara Bulanan) mekanisme penghitungannya konsisten dengan aturan di atas. 
 
Dengan demikian, menjawab pertanyaan di atas, maka mekanisme penghitungan yang paling tepat adalah nomor 2. Contoh lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran PER-16/PJ/2016 Bagian Kedua: Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Dan/ Atau PPh Pasal 26 Poin III.4 Dan III.5. 
 
Referensi: 
Lampiran PER-16/PJ/2016</div>

Selamat siang, 
 
Saya ingin menanyakan mekanisme proses pencabutan NPWP dan PKP apakah bisa dilakukan secara bersamaan ataukah harus melalui mekaninsme pencabutan PKP terlebih dahulu. Setelah proses pencabutan PKP selesai dan menerima surat keputusan baru kemudian proses pencabutan NPWP dapat dilakukan. Mohon pencerahannya dan dasar peraturannya. 
 
Terima kasih.

Dear Pajakku, 
 
Saya ingin menanyakan hal terkait hubungan DGT dengan Tax Treaty dan bagaimana prosedur pelaksanaannya? Jika misalkan saya memiliki penghasilan/pendapatan komisi dari negara singapura, swedia dan italia berapa tarif pajak yang harus saya bayarkan dan bagaimana proses penyampaiannya. 
 
Mohon penjelasannya. 
Terimakasih, 
 
 
 
Steven

<div style="text-align: justify;">Sesuai PER-20/PJ/2013 stdd. PER-38/PJ/2013 Pasal 9 ayat 1; 
&quot;Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.&quot; 
 
Sementara itu sesuai PER-20/PJ/2013 stdd. PER-38/PJ/2013 Pasal 21, ayat 1: 
&quot;Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap:... 
g.Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.&quot; 
 
Dapat disimpulkan bahwa pencabutan pengukuhan PKP dilakukan terhadap WP yang NPWPnya dihapuskan karena WP tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 
Dengan demikian permohonan penghapusan NPWP&nbsp; dapat dilakukan sekaligus dengan pencabutan pengukuhan PKP. Bahkan, apabila WP hanya melakukan permohonan penghapusan NPWP saja, petugas pajak akan melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. 
 
Referensi: 
<a href="http://x">PER-20/PJ/2013</a> 
<a href="http://c">PER-38/PJ/2013</a></div>

Permasalahan: 
Keppres-18/2017 tentang Cuti Bersama tahun 2017, antara lain menetapkan bahwa tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Bagaimanakah implikasinya terhadap: 
1. Jangka waktu pembayaran dan penyetoran SPT Masa PPN Masa Mei 2017 
2. Jangka waktu pelaporan SPT Masa PPN Masa Mei 2017 
 
Pembahasan: 
Sesuai PMK nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 9:&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
1. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
2. Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional. 
 
Sesuai PMK nomor 184/PMK.03/2007 stdd. PMK nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 8 ayat 2 dan 3: 
2. Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 
3. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
 
Kesimpulan: 
Sehingga, berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Jangka waktu pembayaran dan penyetoran SPT Masa PPN Masa Mei 2017 adalah Senin, tanggal 3 Juli 2017 
2. Jangka waktu pelaporan SPT Masa PPN Masa Mei 2017 adalah Senin, tanggal 3 Juli 2017 
 
Referensi: 
Keppres-18/2017 
PMK nomor 242/PMK.03/2014 
PMK nomor 184/PMK.03/2007 
PMK nomor 80/PMK.03/2010

<div style="text-align: justify;">Dalam posting di atas ditanyakan: 
1) hubungan DGT dan Tax Treaty serta prosedurnya, dan selanjutnya 
2) bagaimana hubungannya dengan contoh kasus penghasilan WP DN yang diperoleh dari LN. 
 
1) Hubungan DGT dan Tax Treaty serta prosedurnya 
Sesuai PER-61/PJ./2009 stdd. PER-24/PJ./2010 Pasal 1: 
&quot;Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut SKD (Form-DGT 1/ Form-DGT 2) adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B.&quot; 
 
Selanjutnya, dalam Pasal 3: 
&quot;Pemotong/Pemungut Pajak [WP DN] harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal: 
a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia, 
b. Persyaratan administratif [SKD (Form-DGT 1/ Form-DGT 2)] untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan ...&quot; 
 
Dengan demikian, Form-DGT 1/ Form-DGT 2 digunakan dalam rangka penerapan P3B dalam rangka penerapan P3B atas pemungutan/ pemotongan PPh oleh WP DN atas penghasilan yang diperoleh oleh WP LN. 
 
Tatacara penerapan P3B dapat dilihat pada Lampiran I PER-61/PJ./2009. 
 
2) Hubungan DGT dan Tax Treaty dengan contoh kasus penghasilan WP DN yang diperoleh dari LN. 
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Form-DGT 1/ Form-DGT 2 digunakan dalam rangka penerapan P3B atas pemungutan/ pemotongan PPh oleh WP DN atas penghasilan yang diperoleh oleh WP LN. Sehingga, Form-DGT 1/ Form-DGT 2 tidak ada hubungannya dengan penghasilan yang diperoleh oleh WP DN. 
&nbsp; 
Jadi, mohon diklarifikasi apakah DGT yang dimaksud pada soal adalah SKD yang diterbitkan oleh otoritas pajak Luar Negeri.</div>

permisi, saya mau tanya, saya menggunakan efilling utk pelaporan pajak ppn dan pph, minggu lalu sertifikat digital pt saya expired dan saya sudah mendapatkan lagi sertifikat digital yang baru, terus untuk pelaporan efilling dengan sertifikat yang baru bagaimana prosedur dan caranya agar tidak error di efillingnya

Hi Pajakku, 
 
Peraturan bupot tidak final npwp dan non npwp pada perubahan pertengahan tahun. jadi bekerja di bulan januari, dan saya baru dapat npwp di bulan mei.&nbsp; 
secara yang memiliki npwp dan non npwp berbeda hitungannya. jadi cara hitungan untuk mendapatkan npwp di pertengahan tahun seperti apa ya? dan boleh kirimkan peraturannya? 
 
&nbsp;

Hi Pajakku, 
 
saya dan istri saya bekerja di satu perusahaan dan masing-masing dari kita memiliki NPWP, 
caranya perusahaan menghitung pajak kita, apakah masuk masing atau jadi 1 ya ? apakah ada peraturan dan cara hitungannya ? 
boleh dikirimkan ke saya, agar saya dapat arahannya.&nbsp; 
 
Mohon Bantuannya&nbsp; 
 
&nbsp;

Dear Moderator, 
 
saya ada chase: 
saya dari PT A. menerbitkan faktur pajak untuk PT B. 
untuk nama dan npwp sudah sesuai namun dari faktur yang PT A. terbitkan kurang nomor alamat misalnya (jl kebenaran 16a namun ditulis jl kebenaran 16) kurang huruf a / ada kata yang disingkat misalnya (jakarta menjadi jkt) setelah saya kirimkan ke PT B. PT B menolaknya sehingga saya harus membuat faktur pajak pengganti. 
 
Saya ingin tanya : 
1.Apakah faktur pajak yang PT A. terbitkan tidak sah sehingga PT B. menolaknya dan harus dibuat faktur pajak pengganti? Apabila tidak sah, mengapa sampai faktur berserta barcodennya bisa diterbitkan dan dicetak? 
2.Apakah alamat yang disingkat misalnya (jakarta menjadi jkt) mempengaruhi ke faktur pajak? 
3.Apakah ada Peraturan atau undang-undang pajak yang menyatakan bahwa apabila NPWPnya sudah benar maka faktur pajak yang diterbitkan merupakan faktur pajak yang sah?, sehingga apabila ada alamat yang kurang atau disingkat tidak mempengaruhi faktur pajak yang diterbitkan dan saya tidak perlu lagi membuat faktur pajak pengganti lagi. 
 
Mohon Pencerahannya, 
 
 
Terima Kasih

<div style="text-align: justify;">Permasalahan tersebut dapat diatur dalam PER- 16/PJ/2016, khususnya Pasal 20, 25 dan Lampiran PER- 16/PJ/2016 Bagian I. 11. 
 
PER- 16/PJ/2016 Pasal 20 antara lain mengatur bahwa:&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
'Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.&quot; 
 
Selanjutnya Pasal 25 ayat 3 mengatur bahwa:&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
&quot;Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.&quot; 
 
Dengan demikian, pada kasus di atas, Pemotongan PPh Pasal 21 pada masa-masa sebelum NPWP diperoleh dilakukan sebesar 120% dari tarif normal. Dalam hal WP memperoleh NPWP pada pertengahan tahun, Potongan PPh 21 dapat diperhitungankan dalam Penghitungan PPh 21 pada masa-masa berikutnya atau dapat dikreditkan pada SPT Tahunan PPh OP WP tersebut. 
 
Contoh perhitungan dapat dilihat pada Lampiran PER- 16/PJ/2016 Bagian I. 11. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan (Halaman 29-31). 
 
Referensi: 
<a href="http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PER16-PJ-2016.pdf">PER- 16/PJ/2016</a></div>

Pada dasarnya perhitungan PTKP seperti biasa, yaitu: 
1. PTKP Suami = sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah tambahan PTKP untuk status kawin dan tambahan PTKP untuk setiap anggota keluarga 
2. PTKP Istri = sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. 
Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan terhadap masing-masing WP (suami/ istri) sesuai mekanisme biasa (sama dengan mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 WP OP karyawan lainnya). 
 
Tatacara Penghitungan PPh Pasal 21 dapat dilihat pada PER-16/PJ/2016. 
 
Referensi: 
<a href="http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PER16-PJ-2016.pdf">PER-16/PJ/2016</a>

Dear Pajakku, 
 
saya mau tanya untuk perubahan nama di sertifikat tanah dan bangunan, lokasinya di daerah sumedang jawa barat, apakah dikenakan pajak? dan bagaimana perhitungannya ?. 
mohon &nbsp;bantuan arahannya. 
 
Terima kasih 
 
&nbsp;

Sdr. Ivan, mohon dijelaskan &quot;perubahan nama&quot; dimaksud apakah 1) pengalihan ke Pihak lain atau 2) perubahan nama karena salah tulis/ perubahan identitas kependudukan pemilik.

Dear Moderator,

1. pengalihan ke pihak lain.kalau itu seperti apa ya ? kena pajak apa saja ya?

<div style="text-align: justify;">Dasar Hukum: 
PER-24/PJ/2012 stdd. PER-17/PJ/2014 Lampiran VI Bagian A Poin 1, antara lain mengatur bahwa: 
&quot;Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.&quot; 
 
PER - 24/PJ/2012 stdd. PER-17/PJ/2014 Pasal 6 ayat 1 sd. 4, antara lain mengatur bahwa: 
&quot;1. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. 
2. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. 
3. Alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. 
4. Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.&quot; 
 
UU PPN Penjelasan Pasal 13 Ayat (5), antara lain mengatur bahwa: 
&quot;Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya... Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.&quot; 
 
Pembahasan dan Tanggapan: 
Untuk menjawab pertanyaan di atas: 
1. dalam peraturan PPN tidak dikenal istilah Faktur Pajak (FP) tidak sah. Merujuk ke kasus yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa FP tersebut merupakan FP tidak lengkap, dengan demikian tidak dapat dikreditkan sesuai UU PPN. 
2. sesuai PER-24/PJ/2012 stdd. PER-17/PJ/2014 Lampiran VI Bagian A Poin 1 PKP pembeli berhak mengajukan Penggantian FP yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan. Jadi, PKP Pembeli berhak mendapatkan FP yang alamatnya berdasarkan alamat sebenarnya atau sesungguhnya,&nbsp;tentunya sesuai dengan alamat resmi. 
3. UU PPN mengatur bahwa Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar dan paling sedikit memuat elemen-elemen yang tercantum dalam UU PPN Pasal 13 ayat 5, dalam hal tersebut tidak dipenuhi maka FP tersebut tidak dapat dikreditkan. 
 
Penutup dan Saran: 
Pada akhirnya, pendapat yang saya sampaikan di atas bersifat konservatif artinya berdasarkan pemahaman peraturan secara kaku. Pada praktiknya, beberapa PKP Pembeli tetap dapat mengkreditkan FP yang terdapat kesalahan penulisan yang tidak signifikan.&nbsp;Kedepannya, untuk menghindari kesalahan pada penulisan data PKP Pembeli, sebaiknya PKP Penjual meminta keterangan langsung dari PKP Pembeli atau menyalin data Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP. 
 
Referensi: 
PER-24/PJ/2012 
PER-17/PJ/2014 
UU PPN 
&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">Atas transaksi tersebut di atas dikenakan pajak-pajak sebagai berikut: 
1. Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan 
Transaksi tersebut terhutang PPh Final sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan (sesuai PP-34/2016) ditanggung oleh Penjual. 
 
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Transaksi tersebut terhutang BPHTB sebesar maksimal 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditanggung oleh Pembeli.</div>

<ul>
 <li style="text-align: justify;">Sesuai UU-28/2009 Pasal 88, tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) maksimal sebesar 5%.</li>
 <li style="text-align: justify;">Sesuai Perda Kabupaten Sumedang nomor 28 tahun 2010 Pasal 70, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%.</li>
 <li style="text-align: justify;">Sesuai Perda Kabupaten Sumedang nomor 28 tahun 2010 Pasal 69 ayat 8 dan 9:&quot;7. Besarnya&nbsp; Nilai&nbsp; Perolehan&nbsp; Objek&nbsp; Pajak&nbsp; Tidak&nbsp; Kena&nbsp; Pajak&nbsp; ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 8. Dalam&nbsp; hal&nbsp; perolehan&nbsp; hak&nbsp; karena waris&nbsp; atau&nbsp; hibah&nbsp; wasiat&nbsp; yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam&nbsp; garis&nbsp; keturunan&nbsp; lurus&nbsp; satu&nbsp; derajat&nbsp; ke&nbsp; atas&nbsp; atau&nbsp; ke&nbsp; bawah dengan pemberi&nbsp; hibah&nbsp; wasiat, termasuk&nbsp; suami/istri,&nbsp; nilai&nbsp; Perolehan Objek&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pajak&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tidak&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kena&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pajak ditetapkan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sebesar&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).&quot;</li>
</ul>

<div style="text-align: justify;">3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Dalam hal Penjual adalah PKP, maka transaksi tersebut terhutang PPN sebesar 10% dari nilai penyerahan ditanggung oleh Pembeli dan dipungut oleh Penjual. 
 
Referensi: 
<a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiW7q-a2O7UAhVDl5QKHZn9C4sQFgg1MAI&amp;url=http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/pp/PP_34_2016.pdf&amp;usg=AFQjCNGiko6jtS7_BTeiOKJjEAZItWShYg">PP-34/2016</a> 
<a href="http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf">UU-28/200</a> 
<a href="http://bandung.bpk.go.id/files/2014/08/Perda-No-8-Th-2010-Pajak-Daerah-Lemda.pdf">Perda Kabupaten Sumedang nomor 28 tahun 2010</a> 
<a href="https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/PersandinganUUPPN.pdf">UU PPN</a></div>

Yang Terhormat Pajakku

Cara hitung pajak seperti ini bagaimana ya?

1. Sewa Tronton (Mobilisasi Excavator) &nbsp; 12,000,000

2. Sewa Excavator &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30,000,000

3. Bahan Bakar Solar &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12,000,000

4. Papan Proyek dan Logo 620,000

5. Upah Mandor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2,070,000

6. PC @ 50 kg &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7,350,000

7. Pasir Beton&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14,400,000

8. Pasir Urug&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,600,000

9. Batu Gunung&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,500,000

10.Karang Cor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5,000,000

11.Pipa GLV 3&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,200,000

12.Bola Volley&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400,000

13.Bola Kaki&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600,000

14.Thinner&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270,000

15.Cat Tembok Warna Putih&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680,000

16.Cat Tembok Warna Hijau&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510,000

17.Las Tiang Gawang&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,000,000

18.Jaring Gawang&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,000,000

19.Net Bola Volley&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800,000

Mohon dijelaskan apakah data di atas merupakan transaksi: 1) Penyerahan/ Penjualan atau 2) Pengeluaran?

<h1 style="text-align: center;">Perppu No. 1/2017: Petugas Pajak Berwenang Peroleh Akses Informasi Perpajakan Dari Lembaga Jasa Keuangan</h1>

<div style="text-align: justify;">Dengan pertimbangan, bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information), pemerintah memandang harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017. 
 
Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan, pada 8 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. 
 
Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, menurut Perppu ini, meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan. 
 
Menurut Perppu ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. 
 
Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud, tegas Perppu ini, wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak: 
&nbsp;</div>

<ol>
 <li style="text-align: justify;">&nbsp;Laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan</li>
 <li style="text-align: justify;">&nbsp;Laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.</li>
</ol>

<div style="text-align: justify;"> 
&ldquo;Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat: a. identitas pemegang rekening keuangan; b. nomor rekening keuangan; c. identitas lembaga jasa keuangan; d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan,&rdquo; bunyi Pasal 2 ayat (3) Perppu ini. 
 
Perppu ini menegaskan, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain, tidak diperbolehkan melayani: a. pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau b. transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud. 
 
&ldquo;Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini,&rdquo; bunyi Pasal 2 ayat (8) Perppu ini. 
 
Menurut Perppu ini, selain menerima laporan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain. 
 
Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan, dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud, lanjut Perppu ini, digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 
 
&ldquo;Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain,&rdquo; bunyi Pasal 5 Perppu No. 1 Tahun 2017 ini. 
 
Sanksi 
 
Perppu ini memberikan ancaman sanksi bagi pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas yang: a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud; b. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar; dan/atau c. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
Sedangkan kepada lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang: a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud; b. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar; dan/atau c. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud, menurut Perppu ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
&ldquo;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,&rdquo; bunyi Pasal 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Mei 2017 itu. (JDIH Kemenkumham/ES) 
 
sumber: <a href="http://setkab.go.id/perppu-no-12017-petugas-pajak-berwenang-peroleh-akses-informasi-perpajakan-dari-lembaga-jasa-keuangan/">http://setkab.go.id</a></div>

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;</h1>

Menarik! Sebaiknya diadakan Pelatihan terkait materi peraturan ini karena sebagai WP kami belum memperoleh informasi yang memadai terkait hal ini.

<div style="text-align: center;">Ditjen Pajak Tegaskan Kembali Aturan Pajak e-Commerce</div>

<div style="text-align: justify;"> 
Menyikapi berkembang pesatnya bisnis e-Commerce di Indonesia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tegaskan kembali peraturan perpajakan terkait e-Commerce. Peraturan perpajakan terkait e-Commerce sudah ditegaskan kembali dalam SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce. &ldquo;Ketentuannya adalah penegasan, bukan pengenaan baru,&rdquo; kata Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan II, Kunto Laksito, dalam Seminar Perpajakan &ldquo;Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku e-Commerce Di Indonesia&rdquo; yang diadakan oleh Direkorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta, 27 Agustus 2014. 
 
Dalam SE-62/PJ/2013 membagi kegiatan e-Commerce dalam empat kegiatan besar, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals dan Online Retail. Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat online Marketplace Merchant menjual barang atau jasa. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara, merchant dan pembeli. 
 
Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang content barang dan atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara, pengiklan dan pengguna iklan. 
 
Daily Deals adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara, merchant dan pembeli. 
 
Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara Online Retail kepada pembeli di situs Online Retail. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara yang sekaligus berperan sebagai merchant dan pihak lainnya adalah pembeli. 
 
&ldquo;Dalam kegiatan Online Marketplace, terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan atau waktu, penjualan barang dan atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara,&rdquo; ungkap Kunto. 
 
&ldquo;Dalam kegiatan Classified Ads, terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan atau waktu untuk memajang content barang dan atau jasa,&rdquo; lanjut Kunto. 
 
&ldquo;Dalam kegiatan Daily Deals, terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan atau waktu, penjualan barang dan atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara,&rdquo; papar Kunto. 
 
&ldquo;Dan dalam kegiatan Online Retail terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis penjualan barang dan atau jasa,&rdquo; imbuh Kunto. 
 
Khusus untuk pelaku e-Commerce yang memiliki perederan usaha tidak lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dapat menggunakan fasilitas PP Nomor 46/2013 yaitu menghitung PPH atas transaksi e- Commerce dengan menggunakan tarif tunggal yaitu 1% x Dasar Pengenaan Pajak. 
 
Kunto mengharapkan agar para pelaku e-commerce dapat mensosialisasikan kewajiban perpajakan ini kepada para netizen dan rekan-rekannya. &ldquo;Syukur-syukur dalam website para pelaku e-commerce ini ada remindernya apakah transaksi Anda sudah bayar pajak,&rdquo; ajak Kunto. 
 
sumber:&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/content/ditjen-pajak-tegaskan-kembali-aturan-pajak-e-commerce">http://www.pajak.go.id</a></div>

Dear Pajakku,&nbsp; 
 
Mohon pencerahaannya mengenai laba penjualan Aktiva tetap pada perusahaan menganut PP 46 dalam perhitungan PPh Badannya.&nbsp; 
1. Pada saat SPT Badan, apakah laba pernjualan tersebut langsung diperhitungkan sebagai PPh 29 (tarif 31E)? 
2. Cth : pada tahun 2017 Laba Penjualan AT Rp. 30.000.000, penjualan (pengahasillan) setahun 1.000.000.000. 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 30.000.000 x 50% x 25% = 3.750.000? 
3. Dan untuk tahun 2018 apakah WP tersebut wajib untuk melakukan angsuran PPh 25? 
 
Terimakasih

Penentuan mekanisme Penghitungan PPh, apakah mekanisme PPh Pasal 25/29 atau PP-46/2013 ditentukan berdasarkan Peredaran Bruto pada tahun pajak sebelumnya. 
 
Sehingga, berikut tanggapan atas pertanyaan tersebut: 
1. Dalam hal pada tahun pajak sebelumnya Peredaran Bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar, maka PPh terhutang atas tersebut adalah final 1% dari nilai transaksi yang disetorkan melalui mekanisme PP-46/2013. Demikian sebaliknya, &nbsp;jika pada tahun pajak sebelumnya Peredaran Bruto lebih dar Rp 4,8 milyar, maka keuntungan karena pengalihan aktiva tersebut dikenakan PPh melalui mekanisme PPh Pasal 25/29. 
 
2. Penghitungan no 2 tergantung pada poin 1 di atas; &nbsp;dalam hal mekanismenya adalah PPh Pasal 25/29, maka penghitungannya digabung dengan penghasilan neto dari usaha (tidak dipisahkan seperti dalam pertanyaan no 2). 
 
3. Melihat kasus tersebut, belum terlalu jelas berapa total Peredaran Bruto tahun 2017 karena nilai transaksi penjualan aktiva tersebut tidak diketahui (yang diketahui adalah keuntungannya). Jika diasumsikan bahwa nilai transaksi adalah Rp 2 milyar (total Peredaran Bruto sebesar Rp 3 milyar) maka pada tahun pajak 2018, mekanismenya adalah PP-46/2013. Jika nilai transaksi adalah Rp 4 milyar (total Peredaran Bruto Rp 5 milyar), maka pada tahun 2018, mekanismenya adalah PPh Pasal 25/29 dengan catatan bahwa Keuntungan dari pengalihan aktiva tetap tersebut tidak diperhitungkan dalam PPh 25 karena bukan merupakan penghasilan teratur. 
&nbsp;

Dear Moderator, 
 
Ya, Pada tahun 2017 menggunakan peredaran bruto (PP-46/2013).. 
 
Mohon pencerahannya, untuk (PP-46/2013(pasal 6)) &quot;Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.&quot;. 
Apakah laba penjualan Aktiva Tetap dikategorikan sebagai penghasilan atas usaha lain? 
 
Terimakasih

Yang dimaksud dengan penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 antara lain: 
a. Penghasilan yang diperoleh BUT 
b. Penghasilan dari usaha yang diterima oleh WP yang melebihi Rp 4,8 milyar 
c. Penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. 
 
Jadi, pada kasus di atas PPh terhutang adalah PPh Final 1% dari nilai transaksi.

Dear Pajakku, 
 
saya ingin menanyakan mengenai kode faktur masukan dengan kode faktur 040.018-17.xxxxxxxx. apakah jenis faktur ini dapat dikreditkan? sebagai informasi tambahan, produk yang dibeli adalah jasa tenaga kerja security. 
 
terima kasih

Dear Moderator, 
 
Menyambung hal yang pernah saya tanyakan. 
Mohon pencerahannya, jika mengikuti petunjuk umum dan contoh perhitungan yang ada pada&nbsp;PER - 15/PJ/2006 (I.6). 
 
Kasus &nbsp;: Bpk. Amir, resign dari &quot;PT Lama&quot; pada bulan Mei , PT Baru ingin menghitung pph 21 untuk masa Juni. Namun Bpk Amir, belum memberikan 1721A1 ke PT Baru, dikarenakan Bukti Potong belum diberikan oleh &quot;PT Lama&quot; (pada Masa Juni). Pada perhitungan PPh21 masa Juli Bpk Amir, baru memberikan 1721 A1 ke PT Baru dengan penghasilan neto sebesar 50.000.000. 
&nbsp;
<table width="347">
 <colgroup>
 <col width="130" />
 <col width="96" />
 <col width="121" />
 </colgroup>
 <tbody>
 <tr height="60">
 <td height="60" width="130">&nbsp;</td>
 <td width="96">PPh 21 masa Juni PT Baru (Non A1)</td>
 <td width="121">PPh&nbsp; 21 Masa Juni (+A1 PT Lama)</td>
 </tr>
 <tr height="20">
 <td height="20" width="130">-gaji</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20.000.000</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20.000.000</td>
 </tr>
 <tr height="20">
 <td height="20" width="130">-Penghasilan&nbsp; bruto</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20.000.000</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20.000.000</td>
 </tr>
 <tr height="20">
 <td height="20" width="130">-Biaya Jabatan</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000.000</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000.000</td>
 </tr>
 <tr height="20">
 <td height="20" width="130">-Penghasilan Neto</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19.000.000</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19.000.000</td>
 </tr>
 <tr height="60">
 <td height="60" width="130">-Penghasilan Neto dari perusahaan lama</td>
 <td>&nbsp;</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47.500.000</td>
 </tr>
 <tr height="20">
 <td height="20" width="130">-Neto Disetahunkan</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133.000.000</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180.500.000</td>
 </tr>
 <tr height="40">
 <td height="40" width="130">-Penghasilan Tidak Kena Pajak</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54.000.000</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54.000.000</td>
 </tr>
 <tr height="40">
 <td height="40" width="130">-Penghasilan Kena Pajak</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79.000.000</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126.500.000</td>
 </tr>
 <tr height="20">
 <td height="20" width="130">-PPh 21 Setahun</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.850.000</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13.975.000</td>
 </tr>
 <tr height="40">
 <td height="40" width="130">-PPh 21 yang telah dipotong / dilunasi</td>
 <td>&nbsp;</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.666.667</td>
 </tr>
 <tr height="60">
 <td height="60" width="130">-PPh 21 yang terutang&nbsp; di tahun 2017</td>
 <td>&nbsp;</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.308.333</td>
 </tr>
 <tr height="20">
 <td height="20" width="130">-PPh 21 Sebulan</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570.833</td>
 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.758.333</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
 
1. Apakah PT. Baru wajib untuk menyampaikan pembetulan SPT 21 masa Juni atas SPT 21 yang telah disampaikan? 
2. jika wajib untuk menyampaikan pembetulan SPT 21, apakah PT. Baru akan dikenakan sanksi denda bunga atas kurang bayar tersebut? 
 
Terimakasih 
&nbsp;

Ya. Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan.

Sesuai dengan kondisi di atas: 
1. Pemberi Kerja Baru harus melakukan penghitungan ulang PPh dengan memperhitungkan penghasilan dari Pemberi Kerja lama, dengan demikian dalam hal SPT Masa PPh Normal telah terlanjut dilaporkan maka harus dilakukan pembetulan. 
2. Dalam hal terdapat Kurang Bayar Pajak akibat pembetulan, maka WP akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga (pasal 8 ayat 2a UU KUP) sebesar 2% per bulan.

Terima kasih pak moderator atas jawabannya.&nbsp;

Dear Pajakku, 
 
Jika sesuatu faktur 01 tetapi dpp+ppn+ppnbm itu 10 juta ke atas apakah wajib/perlu pengganti 030 ? 
 
Terima kasih.

<div style="text-align: justify;">PMK nomor 85/PMK.03/2012 stdd. 136/PMK. 03/2012 Pasal 5, antara lain mengatur bahwa: 
 
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara dalam hal :&nbsp;</div>

<ol>
 <li style="text-align: justify;">pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;</li>
 <li style="text-align: justify;">pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;</li>
 <li style="text-align: justify;">pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);</li>
 <li style="text-align: justify;">pembayaran atas rekening telepon;</li>
 <li style="text-align: justify;">pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau</li>
 <li style="text-align: justify;">pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</li>
</ol>

<div style="text-align: justify;">Dengan demikian, jika pembayaran (termasuk PPN dan/atau PPnBM) melebihi Rp 10.000.000 maka, BUMN diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN. Konsekwensinya adalah PKP Penjual harus menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi 03 (transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP Kepada Pemungut PPN lainnya). Jika FP terlanjur diterbitkan dengan kode selain 03, maka wajib diterbitkan FP Pengganti. 
 
Referensi: 
PMK nomor 85/PMK.03/2012 
PMK nomor 136/PMK. 03/2012</div>

<div style="text-align: center;">DPR Sepakati Aturan Pajak Intip Rekening Jadi UU</div>

<div style="text-align: justify;"> 
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memberikan persetujuan untuk menjadikan aturan intip rekening dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 menjadi UU. 
 
Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kesepakatan dimulai dari keputusan hasil rapat kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan belum lama ini. 
 
Keputusan tersebut merupakan persetujuan seluruh fraksi anggota Komisi XI untuk membawa Perpu Nomor 1/2017 pada pembicaraan tingkat II dan diputuskan dalam rapat paripurna. 
 
Hasilnya, seluruh fraksi yang mengikuti rapat paripurna soal pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang. 
 
&quot;Perppu I/2017 menjadi UU, selanjutnya kami akan menanyakan seluruh fraksi, apakah RUU Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU,&quot; kata Pimpinan Rapat Paripurna, Agus Hermanto di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (27/7/2017). 
 
&quot;Setuju,&quot; jawab seluruh anggota. 
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik dukungan DPR kepada pemerintah dalam rangka memenuhi komitmen dalam melaksanakan kesempatan internasional untuk melaksanakan transparansi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. 
 
&quot;Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, izinkan saya atas nama pemerintah untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR atas disahkannya RUU tentang Perppu Nomor 1/2017 menjadi UU,&quot; kata Sri Mulyani. 
 
sumber: <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3576100/dpr-sepakati-aturan-pajak-intip-rekening-jadi-uu">detik.com</a> 
 
Referensi 
<a href="http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PERPU Nomor 1 TAHUN 2017 Tahun 2017 (PERPU Nomor 1 TAHUN 2017 Tahun 2017).pdf">Perpu-01/2017</a></div>

Selamat Siang, 
 
Bolehkah WNA yang tinggal di luar negeri dan tidak memiliki KITAS menjadi Direktur di PT PMA (Perseroan Terbatas dengan Penanaman Modal Asing) ? 
Dan adakah dasar hukum nya? 
 
Mohon bantuannya 
Terima kasih

Dear Pajakku 
 
Saya ingin bertanya apabila sebuah Perusahaan A, yang berlokasi di Bekasi, mendapatkan pendapatan berupa sewa lahan parkir ( parkir bukan merupakan inti bisnis dari Perusahaan A) , dan perusahaan sudah membayarkan retribusi parkir sebesar 25% dari pendapatannya tersebut, apakah masih ada PPh atau pajak lain yang masih perlu dibayarkan oleh Perusahaan A atas pendapatan sewa lahan parkir tersebut? Jika ada, mohon untuk dijelaskan pajak apa yang masih perlu dibayarkan. 
 
Terima Kasih

Dear Moderator, 
 
1. Dalam hal pada tahun pajak sebelumnya Peredaran Bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar, maka PPh terhutang atas tersebut adalah final 1% dari nilai transaksi yang disetorkan melalui mekanisme PP-46/2013. 
 
nilai transaksi yang dimaksudkan nilai jual Aktiva Tetap? 
 
Mohon pencerahannya 
 
Terimakasih

Pajak-pajak Pemerintah Pusat antara lain adalah:
<ol>
 <li>Pajak Penghasilan (PPh)</li>
 <li>Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN)</li>
 <li>Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan sektor lainnya (PBB-P3)</li>
 <li>Bea Materai (BM)</li>
</ol>
Terkait dengan pertanyaan di atas, berikut aspek perpajakan pendapatan sewa lahan parkir pada tiap-tiap jenis pajak 
Pajak Penghasilan 
Pendapatan sewa lahan parkir merupakan objek PPh, sehingga dikenakan PPh sesuai dengan mekanisme yang berlaku (PPh Pasal 25/29 atau PP-46/2013) 
 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) 
Sesuai UU PPN Pasal 4A ayat 3 huruf n, jasa penyediaan tempat parkir merupakan jasa yang tidak dikenai PPN. Dengan demikian tidak ada PPN terhutang. 
 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan sektor lainnya (PBB-P3) 
Jasa penyediaan tempat parkir bukan merupakan objek PBB-P3, sehingga tidak ada PPB terhutang. 
 
Bea Materai 
Jasa penyediaan tempat parkir bukan merupakan objek BM, sehingga tidak ada BM terhutang. 
 
&nbsp;

Terkait hal di atas, mungkin yang lebih tepat menjawab hal tersebut adalah instansi terkait yaitu Kemenkumham. 
 
Dalam keterkaitannya dengan bidang perpajakan, pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah WNA yang tinggal dan tidak memiliki KITAS dapat menjadi Pengurus Sebagai Wakil Wajib Pajak Badan (misalnya untuk tujuan penandatanganan SPT). 
 
Sesuai UU PPh Pasal 32 Ayat 4: 
&quot;Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.&quot; 
 
Penjelasan lebih rinci dan contoh terkait batasan Pengurus sebagai Wakil Wajib Pajak dapat dibaca pada&nbsp;SE-02/PJ/2017 Bagian E Poin 4. 
 
Dengan demikian, sepanjang hal tersebut di atas dapat dipenuhi, maka orang tersebut dapat mewakili Wajib Pajak Badan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dear Moderator 
 
Pajak Penghasilan 
Pendapatan sewa lahan parkir merupakan objek PPh, sehingga dikenakan PPh sesuai dengan mekanisme yang berlaku (PPh Pasal 25/29 atau PP-46/2013) 
 
Pertanyaan : Jika penghasilan dari sewa lahan parkir Rp 10.000.000, berapakah PPh pasal 4 ayat 2 bruto yang harus dibayarkan ? 
jawaban : 
1. 1% x Rp 10.000.000 = 100.000 (PPh bruto) 
2. 25% x Rp 10.000.000 = 2.500.000 (pajak daerah) 
&nbsp;&nbsp; &nbsp;= Rp 10.000.000 - 2.500.000 = 7.500.000&nbsp; 
&nbsp;&nbsp; = 1% x 7.500.000 = 75.000 (PPh bruto) 
 
bagaimana seharusnya perhitungan PPh 4 a 2 bruto Perusahaan A ? apakah nomor 1 atau nomor 2?&nbsp; 
 
Terima kasih 
 
 
&nbsp;

Dalam hal WP menggunakan mekanisme PP-46/2013, maka sesuai PP-46/2013 Pasal 4 ayat 1, Dasar Pengenaan PPh Finalnya adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Dengan demikian, dari opsi penghitungan di atas, yang sesuai dengan PP-46/2013 &nbsp;adalah opsi 1: 1% x Rp 10.000.000 = Rp 100.000.

Dear Moderator, 
 
Perusahaan menganut PPh omset (PP46), mempunyai penghasilan berupa sewa kos, pajak apa saja yang terutang untuk penghasilan sewa kos tersebut? 
Apakah terutang PPh 4(2) sewa? 
 
 
Terimakasih

Jika status NPWP NE berarti penghasilan tidak lebih dari 5 juta dalam artian lainnya tidak wajib lapor. Tidak akan terkena denda jika lapornya tidak telat pada tahun ini.

punya penghasilan, bayar pajak tapi NPWP statusnya NE?

min aku mau nanya, aku punya penghasilan gaji, bayar pajak, tapi status NPWP nya NE, tahun kemaren gak lapor SPT. apakah ada dendanya, dan kalo ada kira2 berapa?

NIK jadi NPWP, Semua orang menjadi WP?

Ketika nanti peraturan NIK jadi NPWP di pertengahan 2024 berlaku, bagi yang waktu registrasi di sekuritas tanpa NPWP. Apa itu artinya semua trader/investor crypto/saham yang lewat bursa, bakal semuanya dibuatkan NPWP jabatan oleh DJP terlepas berapapun nilainya? Atau semua investor/trader bakal dijadikan WP/wajib pajak secara otomatis?
Begitu juga dengan segala jenis transaksi di perbankan (transfer/kartu kredit) menjadi subjek pajak oleh DJP, berapapun nilainya?
Jika ya, apakah mungkin pada akhirnya bisa terjadi pengenaan sanksi massal bagi investor yang tidak tahu apa2, kemudian diminta membuat SPT beserta dikenakan sanksi administratif seperti denda?

Selamat malam rekan,
Bagaimana pengaruh perubahan ini terhadap trader/investor crypto/saham?
<ol>
<li>Semua trader/investor yang melakukan transaksi melalui bursa saham atau platform crypto akan diwajibkan memiliki NPWP. Ini berlaku terlepas dari nilai transaksi yang dilakukan. Jadi, baik trader/investor dengan nilai transaksi besar maupun kecil akan diberikan NPWP.</li>
<li>Pendaftaran NPWP ini akan memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh trader/investor dapat dipantau dan dikenakan pajak sesuai ketentuan.</li>
</ol>
Bagaimana dengan transaksi perbankan seperti transfer dan kartu kredit?
<ol>
<li>Semua jenis transaksi perbankan, termasuk transfer dan penggunaan kartu kredit, juga akan menjadi subjek pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini berlaku untuk transaksi apa pun, tanpa memandang nilai transaksi.</li>
<li>NIK akan digunakan sebagai NPWP dalam hal ini.</li>
</ol>
Apakah ada risiko sanksi bagi investor yang tidak tahu apa-apa?
<ol>
<li>Ya, ada potensi sanksi administratif jika investor tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, DJP biasanya memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum memberlakukan sanksi massal.</li>
<li>Sanksi yang mungkin dikenakan termasuk denda administratif dan kewajiban mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu, penting bagi semua investor untuk memahami kewajiban perpajakan dan memastikan mereka memiliki NPWP yang valid.</li>
</ol>
Terima kasih

PPh 21 Bukan Karyawan

Hai rekan,
Untuk pembayaran PPh 21 untuk 100 NPWP bukan karyawan yang harus disetor pada 1 masa yang sama, Anda dapat melakukan pembayaran sekaligus. Ini disebabkan oleh ketentuan PPh 21 yang menyebutkan bahwa pembayaran PPh 21 dapat dilakukan sekaligus, sehingga Anda tidak perlu membuat 100 id billing berbeda-beda.
&nbsp;
Terima kasih

Saya mau nanya utk PPh21 Bukan Karyawan jika ada 100 NPWP yg harus disetor pada 1 masa yg sama apakah bisa disetor sekaligus? Maksudnya total potongan PPh 21,100 orang bukan karyawan itu dibuatkan 1 id billing saja. Apakah ada kaitannya nanti dgn bukti potong ?&nbsp;

susi

apakah bisa wajib pajak orang pribadi tidak mau menjadi PKP? krn penghasilan diatas 4.8m dikarenakan ada pemotongan pph 23 yg dipinjam untuk transaksi oleh PT wajib pajak op

PKP&nbsp;(Pengusaha Kena Pajak) adalah status yang diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan No. 197 Tahun 2013, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
<ol>
<li style="font-weight: var(--cib-type-body2-font-weight);">Syarat Utama Pengukuhan PKP:Penghasilan Bruto Setahun: Bagi wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan bruto setahun lebih dari&nbsp;Rp4,8 miliar, wajib mengajukan pengukuhan PKP.
<ul>
<li>Jika penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun, ada dua pilihan:
<ul>
<li>Tidak Wajib Menjadi PKP: Wajib pajak tidak diwajibkan menjadi PKP.</li>
<li>Tetap Bisa Mengajukan Pengukuhan PKP: Meskipun penghasilan di bawah batas tersebut, wajib pajak tetap dapat mengajukan diri sebagai PKP.</li>
</ul>
</li>
<li>Pengajuan Pengukuhan PKP: Pengajuan dapat dilakukan di&nbsp;Kantor Pelayanan Pajak (KPP)sesuai dengan area tempat tinggal atau usaha berada.</li>
</ul>
</li>
</ol>
&nbsp;
<ol start="2">
<li style="font-weight: var(--cib-type-subtitle2-stronger-font-weight);">Syarat Umum Pengukuhan PKP:
<ul>
<li>Formulir Pengukuhan PKP</li>
<li>Fotokopi Identitas Diri Seluruh Pengurus: KTP untuk WNI dan Paspor/KITAS/KITAP untuk WNA.</li>
<li>Fotokopi NPWP Seluruh Pengurus</li>
<li>Fotokopi Akta Pendirian (untuk Pusat) dan Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat (untuk Cabang).</li>
</ul>
</li>
</ol>
Jadi, jika pengusaha memenuhi syarat utama pengukuhan PKP, sebaiknya segera mendaftarkan diri sebagai PKP untuk menghindari masalah di masa mendatang.

PEMBERITAHUAN NPPN 

<ol>
<li>
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang merupakan pegawai swasta dan memiliki penghasilan di bawah Rp. 4,8 juta per tahun wajib menyampaikan NPPN sebelum akhir Maret 2024 ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berlaku untuk penghasilan dari pekerjaan yang telah dikenakan pajak final.
</li>
<li>
Penghasilan dari gaji pegawai termasuk kategori penghasilan dari pekerjaan yang telah dikenakan pajak final, bukan termasuk kategori pekerjaan bebas.
</li>
<li>
WP OP yang melakukan kegiatan usaha UMKM dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas Pemotongan (SKB) untuk PPh Pasal 21, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SKB ini dapat digunakan untuk meminta kepada pihak pemotong pajak untuk tidak melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh WP OP tersebut.
</li>
</ol>

baik, bapak/ibu Reviarmana
terima kasih atas pencerahannya🙏

Selamat pagi,bapak,ibu. izin bertanya:
Sesuai dgn pmk 54/pmk.03/2021 tgl 31/5/2021 pasal 5, wp op yg melakukan kegiatan usaha dan / atau pekerjaan bebas dgn peredaran bruto di bawah Rp. 4,8 M setahun dapat melakukan pencatatan tanpa pemberitahuan NPPN. tanya :
1. apakah wp op semata-mata dgn status hanya PEGAWAI SWASTA, WAJIB menyampaikan NPPN sebelum akhir maret 2024 ini.(penghasilan dari gaji di bawah Rp. 4,8 M setahun)
2. apakah penghasilan dari gaji pegawai termasuk kategori pekerjaan bebas?
3. wp op yg melakukan kegiatan usaha UMKM, apakah bisa mengajukan surat keterangan bebas pemotong (SKB) untuk PPh pasal 21 ?
mohon pencerahannya. Terima kasih.🙏
&nbsp;
&nbsp;

Topic Lainnya

Langganan Info Terbaru