• Forum
  • Peraturan Perpajakan
  • Pencabuntan PKP, SKF
  • Pencabuntan PKP, SKF

    Suprianto10 Okt 2018 pukul 17.22
    Dear Pajakku,

    1. Apakah WP dapat mengajukan pembatalan pencabutan PKP?
    2.. Apakah Surat Keterangan Fiskal dapat dimintakan untuk beberapa tahun kebelakang? cth : thn 2018, saya mengajukan surat keterangan fiskal untuk tahun 2017,2016,2015?


    Terimakasih

     
    Moderator10 Okt 2018 pukul 18.08

    Jawaban pertanyaan 1:

    Sesuai Pasal 58 PMK-147/PMK.03/2018:

    1. PKP dapat menyampaikan klarifikasi terhadap pencabutan PKP secara jabatan berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) dikirim.
    2. Dalam hal berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP.
    3. Selain pembatalan pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan data dan/ atau informasi yang diperoleh atau  dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

    Dengan demikian Wajib Pajak dapat memberikan klarifikasi kepada Kepala KPP untuk tujuan membatalkan keputusan pencabutan pengukuhan PKP (paling lama 1 bulan sejak keputusan pencabutan dikirim).

     

     

    Jawaban pertanyaan 2:

    Sesuai Pasal 1 angka 2 PER-32/PJ/2014:

    Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa pajak dan tahun pajak tertentu.

    Selanjutnya pada Pasal 4 huruf c, diatur bahwa:

    telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak terakhir dan Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir.

    Sepanjang pengetahuan kami, Surat Keterangan Fiskal hanya diatur melalui aturan tersebut (PER-32/PJ/2014). Tidak ada ketentuan yang tidak memperbolehkan pengajuan Surat Keterangan Fiskal untuk tahun pajak sebelum Tahun Pajak terakhir. Namun, berdasarkan pernyataan-pernyataan dalam aturan dan format Surat-surat sebagaimana pada lampiran tersebut, Surat Keterangan Fiskal hanya menerangkan kepatuhan kewajiban pajak Tahun Pajak terakhir, 3 Masa Terakhir dan Utang Pajak yang masih belum dilunasi. Dengan kata lain Surat Keterangan Fiskal hanya atas Tahun terakhir.

    Suprianto11 Okt 2018 pukul 15.07
    Dear Moderator, 

    1. Bagaimana jika permohonan pencabutan PKP itu adalah permintaan dari Wajib Pajak itu sendiri? 
    2. Bagaimana jika pada SPT WP Tahunan tercantum bagunan / tanah, namun di PBB masih tercantum NPWP milik orang lain, apakah atas pembayaran PBB tersebut turut dicantumkan dalam formulir permohonan surat keterangan fiskal?


    Terimakasih
    Moderator12 Okt 2018 pukul 12.55
    Jawaban Pertanyaan 1:
    Sesuai PMK-147/PMK.03/2018 pengajuan klarifikasi untuk membatalkan Pencabutan Pengukuhan PKP hanya atas Pencabutan secara jabatan, atau tidak dapat atas Pencabutan berdasarkan permohonan WP.

    Jika WP bermaksud untuk menjadi PKP kembali, yang dapat dilakukan mengajukan permohonan Pengukuhan PKP. Sesuai Pasal 50 ayat (3) PMK-147/PMK.03/2018 proses permohonan Pengukuhan PKP selesai hanya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.


    Jawaban Pertanyaan 2:
    Sesuai PER-32/PJ/2014, keterangan fiskal atas PBB yang diberikan hanya atas PBB yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau PBB sektor Pertambangan, Perkebunan, Perhutanan dan Sektor Lainnya. Objek PBB tersebut didaftarkan sendiri oleh Subjek Pajak untuk tujuan administari pemenuhan hak dan kewajiban PBB-nya.
    Dengan demikian, surat keterangan fiskal memuat informasi terkait kepatuhan Subjek Pajak tersebut atas Objek PBB yang dia daftarkan.

    Topik Lainnya

    mengambil data...

    Subscribe

    Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
    2020 © PT. Mitra Pajakku
    Ikuti kami
    BAYAR
    PAJAK
    icon-mpn
    Web Info