Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

e-SPT

Pajak Youtuber

Mohon bantuan untuk perhitungan pajak sebagai youtuber..
&nbsp;
Terima kasih

Menjadi youtuber adalah profesi yang menarik dan menantang, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Youtuber adalah pembuat konten video yang diunggah melalui kanal YouTube. Youtuber bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu youtuber independen yang membuat konten untuk diri sendiri, dan youtuber freelance yang membuat konten untuk pihak lain.
Dari aspek pajak penghasilan, terdapat dua skema yang berlaku untuk youtuber yaitu PPh pasal 25 dan PPh pasal 23. Perlu diingat, youtuber yang termasuk sebagai wajib pajak harus memenuhi syarat utama yaitu penghasilan di atas PTKP sebesar Rp 54 juta per tahun.
PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan berdasarkan perhitungan sendiri. PPh pasal 25 ini berlaku untuk youtuber independen yang memiliki NPWP dan melaporkan penghasilannya secara rutin.
PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak. PPh pasal 23 ini berlaku untuk youtuber freelance yang mendapatkan penghasilan dari pihak lain, seperti agensi atau perantara. PPh pasal 23 ini dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto yang diterima.
Cara menghitung pajak penghasilan youtuber bisa menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan nomor Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 90002 (Kegiatan Pekerja Seni) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto1. NPPN adalah persentase penghasilan neto terhadap penghasilan bruto yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk KLU 90002, NPPN adalah sebesar 50%.
Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi biaya yang berkaitan dengan penghasilan tersebut. Penghasilan bruto adalah jumlah seluruh penerimaan atau perolehan dalam bentuk uang atau uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang.
Contoh perhitungan pajak penghasilan youtuber independen: Misalkan Anda memiliki penghasilan bruto dari iklan AdSense sebesar Rp 100 juta per bulan. Maka penghasilan neto Anda adalah 50% dari Rp 100 juta, yaitu Rp 50 juta. Jika Anda belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka PTKP Anda adalah Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Maka penghasilan kena pajak (PKP) Anda adalah Rp 50 juta dikurangi Rp 4,5 juta, yaitu Rp 45,5 juta. Tarif PPh pasal 25 untuk PKP Anda adalah 5%, sehingga pajak yang harus Anda bayar setiap bulan adalah 5% dari Rp 45,5 juta, yaitu Rp 2,275 juta.

Penyusutan

Dalam melakukan perhitungan penyusutan, jika metode yang digunakan antara komersial dan fiskal berbeda, maka apa yang harus dilakukan?

Dalam melakukan perhitungan penyusutan, jika metode yang digunakan antara komersial dan fiskal berbeda, maka yang harus dilakukan adalah mengikuti regulasi perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penyusutan fiskal. Penyusutan fiskal harus mengikuti regulasi perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penyusutan komersial tidak terikat oleh aturan tersebut. Pada akhir tahun, saat menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak untuk pelaporan SPT Badan, perlu dilakukan koreksi fiskal atas perbedaan dalam perhitungan penyusutan tersebut.

E-SPT tidak disampaikan

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @mevisukmawati said in <a class="mpk-link">E-SPT tidak disampaikan</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 Dalam kondisi seperti apa yang menyebabkan e-spt dianggap tidak disampaikan?
 </div> 
 </div>4 kondisi yang disebutkan, terdapat dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10646/PER_MENKEU/243/PMK.03/2014" rel="noopener noreferrer" target="_blank">PMK 243/2014</a> s.t.d.t.d <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12203/PER_MENKEU/18/PMK.03/2021" rel="noopener noreferrer" target="_blank">PMK 18/2021</a>. 4 kondisi yang bisa membuat SPT dianggap tidak disampaikan oleh wajib pajak, yaitu: <ol><li>SPT tidak ditandatangani. Pasal 7 dari PMK tersebut, mengatakan apabila wajib pajak atau kuasa wajib pajak tidak menandatangani SPT, maka SPT akan dianggap tidak disampaikan. Khusus untuk penandatanganan kuasa wajib pajak, harus melampirkan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan undang-undang bidang perpajakan. Tanda tangan pun bisa dilakukan dengan cara tanda tangan biasa, tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik digital.</li><li>SPT tidak dilampirkan dokumen. Dalam SPT, tidak dilampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang bidang perpajakan. Apabila tidak dilengkapi oleh lampiran dokumen yang menjadi syarat, maka SPT akan tidak dianggap oleh DJP. Sehingga SPT tersebut hanya akan dianggap sebagai data perpajakan oleh DJP.</li><li>SPT lebih bayar yang penyampaiannya setelah 3 tahun berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Wajib pajak akan ditegur secara tertulis dan SPT tidak akan dianggap telah disampaikan.</li><li>Penyampaian SPT dilakukan setelah direktur jenderal pajak memeriksa, memerikan bukti permulaan dengan terbuka, atau diterbitkannya surat ketetapan pajak. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diberikan pada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang sudah dewasa. Pemeriksaan juga bisa lakukan pada saat tanggal wajib pajak. Sedangkan untuk pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, dilakukan pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan diberikan kepada wajib pajak.</li></ol>

Dalam kondisi seperti apa yang menyebabkan e-spt dianggap tidak disampaikan?

Error dalam E-SPT

Halo kakizin bertanya, bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi error ketika melakukan pengimputan e-spt, dan error apa saja yang mungkin terjadi pada aplikasi e-sptterima kasih kak

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @miawulan said in <a class="mpk-link">Error dalam E-SPT</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 Halo kakizin bertanya, bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi error ketika melakukan pengimputan e-spt, dan error apa saja yang mungkin terjadi pada aplikasi e-sptterima kasih kak
 </div> 
 </div>saat apa muncul error nya?

Cara Mengurus e-SPT Pertama Kali

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @afrizkyaji said in <a class="mpk-link">Cara Mengurus e-SPT Pertama Kali</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 Assalamualaikum. Saya seorang karyawan yang berencana untuk mengurus SPT melalui online. Berkas apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana cara mengurusnya, ya?
 </div> 
 </div>wa alaikum salam, untuk pelaporan SPT tahunan secara online , anda mengajukan permohonan EFIN ke KPP temapat saudara terdaftar. jika belum memiliki NPWP maka anda harus mendaftar ke KPP atau bisa dengan online di eks.pajakku.com

Assalamualaikum. Saya seorang karyawan yang berencana untuk mengurus SPT melalui online. Berkas apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana cara mengurusnya, ya?