Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Amnesti-Pajak-dan-PPS

Proses Audit Orang/Perusahaan yang Amnesti Pajak

Bagaimana proses audit terhadap orang atau perusahaan yang mengikuti Amnesty Pajak?

Poin penting pemeriksaan pasca tax amnesty adalah :
<ol>
<li style="text-align: justify;">pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Restitusi dan/atau Kompensasi;</li>
<li style="text-align: justify;">pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau</li>
<li style="text-align: justify;">pemeriksaan khusus terhadap:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Wajib Pajak yang telah menerbitkan faktur pajak dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN;</li>
<li style="text-align: justify;">Wajib Pajak yang menerbitkan bukti potong PPh yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPh; dan/atau</li>
<li style="text-align: justify;">Wajib Pajak berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak yang bersumber dari analisis risiko Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan prioritas Wajib Pajak Badan, untuk Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya mengikuti Pengampunan Pajak,</li>
</ul>
</li>
</ol>

Perbedaan Amnesti Pajak dan PPS

Apa perbedaan signifikan antara amnesti pajak dan PPS dalam hal penerimaan pelaporan dan pembayaran pajak?

Tax Amnesty dapat diartikan sebagai pengampunan pajak atau salah satu program pemerintah yang digunakan untuk menghapus pajak dimana harus dibayarkan dengan cara pengungkapan harta wajib pajak yang bersangkutan dan membayar uang tebusan sedangkan PPS sendiri memberi kesempatan bagi WP atau wajib pajak untuk mengungkap kewajiban terkait perpajakan yang belum diselesaikan secara sukarela.&nbsp;

 Perbandingan antara amnesti pajak dan pengungkapan sukarela 

Amnesti pajak dan Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah dua program yang berbeda dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan. Berikut adalah perbandingan antara keduanya:
<ol class="list-outside list-decimal marker:font-mono marker:text-sm pl-11">
<li>Pengertian:
<ul class="list-outside list-disc">
<li>Amnesti Pajak merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan membayar pajak yang terutang dengan pengampunan pajak atas harta tersebut, sedangkan PPS merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran harga pajak yang tersedia
<div class="inline-flex relative -top-[0.3rem] light font-sans text-base text-textOff dark:text-textOffDark selection:bg-superDuper selection:text-textMain">&nbsp;</div>
</li>
</ul>
</li>
<li>Tujuan:
<ul class="list-outside list-disc">
<li>Amnesti Pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, memindahkan harta dari luar negeri ke dalam negeri, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak
<div class="inline-flex relative -top-[0.3rem] light font-sans text-base text-textOff dark:text-textOffDark selection:bg-superDuper selection:text-textMain">&nbsp;</div>
</li>
</ul>
</li>
<li>Mekanisme:
<ul class="list-outside list-disc">
<li>Amnesti Pajak, wajib pajak mengungkapkan harta, membayar uang tebusan, dan mendapatkan pengampunan pajak atas harta yang diungkapkan, sedangkan dalam PPS, wajib pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi dan membayar harga pajak yang tersedia
<div class="inline-flex relative -top-[0.3rem] light font-sans text-base text-textOff dark:text-textOffDark selection:bg-superDuper selection:text-textMain">&nbsp;</div>
</li>
</ul>
</li>
<li>Perbedaan: 
<div class="inline-flex relative -top-[0.3rem] light font-sans text-base text-textOff dark:text-textOffDark selection:bg-superDuper selection:text-textMain">&nbsp;</div>
<ul class="list-outside list-disc">
<li>Amnesti pajak lebih fokus pada pengampunan pajak dan melibatkan pengampunan pajak atas harta yang diungkapkan, sementara PPS lebih fokus pada kepatuhan sukarela wajib pajak dan tidak selalu melibatkan pengampunan pajak.</li>
</ul>
</li>
</ol>

Bagaimana perbandingan antara amnesti pajak dan pengungkapan sukarela dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan?

Manfaat Mengikuti Amnesti Pajak bagi WP

Mengapa amnesti pajak sering diimplementasikan oleh pemerintah? Apa manfaat dan dampaknya bagi wajib pajak?

Selamat Malam Rekan,
Amnesti pajak sering diimplementasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.&nbsp;
Manfaat dari amnesti pajak bagi wajib pajak antara lain dapat merevisi SPT yang belum sempurna atau ada harta perolehan yang harus dilaporkan tetapi belum dicatatkan. Dampak dari amnesti pajak bagi negara antara lain meningkatkan penerimaan pajak, memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia, menanam modal baru yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menyerap tenaga kerja, dan menaikkan daya beli masyarakat. Selain itu, amnesti pajak juga dapat mempercepat reformasi perpajakan dan meningkatkan likuiditas domestik serta perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta.

Konsekuensi yang Diperhatikan dalam PPS

Apakah pengungkapan sukarela selalu melibatkan pengampunan pajak, atau apakah ada konsekuensi tertentu yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak?

Selamat Sore Rekan,
Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran harga pajak yang tersedia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. PPS tidak selalu melibatkan pengampunan pajak. Namun, jika WP tidak melakukan pengungkapan atas hartanya, maka akan dikenai sanksi administratif dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 
.

Dampak Psikologis dan Reputasi Memanfaatkan Amnesti Pajak dan PPPS

Bagaimana dampak psikologis dan reputasi dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk memanfaatkan amnesti pajak atau memilih pengungkapan sukarela?

Hai rekan,
Dampak psikologis dan reputasi dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk memanfaatkan amnesti pajak atau memilih pengungkapan sukarela. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor psikologis dan reputasi dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Misalnya, tingkat tax morale atau moral pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, reputasi yang baik dari lembaga perpajakan juga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak.
Dalam konteks amnesti pajak, faktor psikologis seperti kecemasan, ketidakpastian, dan kebingungan yang dialami wajib pajak dapat memengaruhi keputusan mereka untuk memanfaatkan program amnesti pajak.&nbsp;Di sisi lain, program pengungkapan sukarela (PPS) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela

Alasan Memiliki PPS dibanding Amnesti Pajak

Dalam situasi apa pengungkapan sukarela lebih disarankan daripada amnesti pajak, dan sebaliknya?

Hai rekan,
Pengungkapan sukarela lebih disarankan daripada amnesti pajak karena pemerintah tidak mengakui adanya program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II, dan program ini lebih berkaitan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan memberikan kesempatan untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela

Permohonan Keberatan WP Tidak Disetujui

Ketika permohonan atas keberatan WP tidak disetujui maka apa yang dapat dilakukan oleh WP?

Hai rekan,
Ketika permohonan atas keberatan seorang Wajib Pajak (WP) tidak disetujui, WP masih dapat melakukan beberapa langkah. Berdasarkan informasi yang ditemukan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh WP:
<ol>
<li>Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak</li>
<li>Mencabut Permohonan Keberatan</li>
<li>Mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan</li>
</ol>

Upaya Mengatasi Penyalahgunaan Amnesti Pajak

Amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela (PPS) adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak. Amnesti pajak berlaku pada tahun 2016-2017, sedangkan PPS akan berlaku mulai Januari 2022. Untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau penyalahgunaan amnesti pajak dan PPS, pemerintah telah menetapkan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang ingin mengikuti program ini, antara lain:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan dan surat pernyataan tambahan yang berisi informasi lengkap dan benar tentang harta yang dimiliki, baik di dalam maupun di luar negeri</li>
<li style="text-align: justify;">Wajib pajak harus membayar pajak penghasilan final atas harta yang diungkapkan dengan tarif yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu 2% untuk harta di dalam negeri dan 4% untuk harta di luar negeri</li>
<li style="text-align: justify;">Wajib pajak harus mempertahankan harta yang diungkapkan di dalam negeri selama tiga tahun sejak tanggal pengungkapan, kecuali untuk keperluan investasi, pembayaran utang, atau kebutuhan mendesak lainnya</li>
<li style="text-align: justify;">Wajib pajak yang sudah pernah mengikuti amnesti pajak pada tahun 2016-2017 harus melaporkan perkembangan harta yang telah diungkapkan pada saat itu dan membayar pajak penghasilan final atas kenaikan harta dengan tarif yang sama dengan tarif amnesti pajak</li>
</ol>
Jika wajib pajak tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagaimana pemerintah mengatasi potensi penyalahgunaan atau penyalahgunaan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela?

Pengukuran Keberhasilan Amnesti Pajak

Pemerintah mengukur keberhasilan program amnesti pajak dan pengungkapan sukarela dalam mencapai tujuan penerimaan pajak dan ketaatan wajib pajak dengan mengambil beberapa indikator dan metode evaluasi. Berikut adalah beberapa hal yang umumnya dipertimbangkan:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
Penerimaan Pajak Tambahan:
<ul>
<li>Angka penerimaan pajak tambahan setelah dilaksanakannya program amnesti pajak dapat menjadi indikator utama keberhasilan. Pemerintah akan membandingkan jumlah pajak yang terkumpul selama periode amnesti dengan periode sebelumnya.</li>
</ul>
</li>
<li>
Partisipasi Wajib Pajak:
<ul>
<li>Tingkat partisipasi wajib pajak dalam program amnesti dan pengungkapan sukarela dapat menjadi tolok ukur keberhasilan. Semakin banyak wajib pajak yang berpartisipasi, semakin besar potensi penerimaan pajak.</li>
</ul>
</li>
<li>
Jumlah Aset yang Terungkap:
<ul>
<li>Jika program tersebut memiliki fokus pada pengungkapan aset yang belum terdeklarasi, pemerintah akan mengevaluasi jumlah aset yang diungkapkan dan nilainya.</li>
</ul>
</li>
<li>
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak:
<ul>
<li>Keberhasilan program dapat diukur dari sejauh mana program tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika lebih banyak wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan setelah program, ini dianggap sebagai indikator positif.</li>
</ul>
</li>
<li>
Efektivitas Biaya:
<ul>
<li>Pemerintah juga akan mengevaluasi efektivitas biaya program amnesti pajak. Jika biaya pelaksanaan program relatif rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak tambahan yang diperoleh, program dianggap berhasil.</li>
</ul>
</li>
<li>
Penurunan Utang Pajak Tertunda:
<ul>
<li>Jika program amnesti pajak mencakup penyelesaian utang pajak tertunda, pemerintah dapat mengevaluasi penurunan jumlah utang pajak yang tertunda setelah pelaksanaan program.</li>
</ul>
</li>
<li>
Perubahan Persepsi Masyarakat:
<ul>
<li>Persepsi masyarakat terhadap keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan program juga dapat diukur. Jika masyarakat merasa program tersebut adil dan transparan, ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan di masa depan.</li>
</ul>
</li>
<li>
Edukasi dan Kesadaran Pajak:
<ul>
<li>Jika program diikuti dengan kegiatan edukasi dan kesadaran pajak, pemerintah dapat menilai apakah program berhasil meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan.</li>
</ul>
</li>
</ol>
Pemerintah seringkali menggunakan kombinasi indikator ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang keberhasilan program amnesti pajak dan pengungkapan sukarela dalam mencapai tujuan penerimaan pajak dan ketaatan wajib pajak.

Bagaimana pemerintah mengukur keberhasilan program amnesti pajak dan pengungkapan sukarela dalam mencapai tujuan penerimaan pajak dan ketaatan wajib pajak?

Kebijakan Amnesti Pajak di Negara Lain

Penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak tidak hanya diberlakukan di Indonesia saja, melainkan banyak negara juga ikut menerapkan kebijakan tersebut, seperti diantaranya seperti Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat.

Apakah penerapan amnesti pajak merupakan kebijakan yang umum di banyak negara atau hanya beberapa negara tertentu saja?

Jenis Pelanggaran yang Dapat Diatasi 

Apa saja jenis pelanggaran atau kesalahan perpajakan yang dapat diatasi melalui amnesti pajak?

Pelanggaran pajak yang dapat diatasi melalui amnesti pajak yaitu:
<ol>
<li>Penghindaran Pajak: a. Tidak melaporkan atau menyembunyikan penghasilan yang seharusnya dikenai pajak. b. Penggunaan skema atau struktur pajak yang kompleks untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.</li>
<li>Pajak Tunggakan: Keterlambatan pembayaran pajak atau tidak membayar pajak secara keseluruhan.</li>
<li>Deklarasi Pajak Tidak Lengkap: Tidak melaporkan semua penghasilan atau aset yang seharusnya dilaporkan dalam pengisian formulir pajak.</li>
<li>Penggunaan Data Palsu atau Dokumen Palsu: Menggunakan dokumen palsu atau data palsu untuk mengelabui atau menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan.</li>
<li>Pelanggaran Ketentuan Perpajakan Lainnya: Melanggar ketentuan perpajakan lainnya yang diatur dalam undang-undang perpajakan di Indonesia.</li>
</ol>

Repatriasi Program Pengungkapan Sukarela

Selamat Sorer Rekan,
Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan Repatriasi Program Pengungkapan Sukarela ?

Repatriasi Program Pengungkapan Sukarela adalah salah satu pilihan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam wilayah NKRI. Repatriasi harus dilakukan paling lambat pada 30 September 2022. Atas harta bersih yang direpatriasi, Wajib Pajak akan mendapatkan tarif PPS yang lebih rendah, yaitu 14% atau 12%, dibandingkan dengan tarif PPS untuk deklarasi luar negeri, yaitu 18%. Selain itu, Wajib Pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi harta bersih paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Belum memiliki NPWP, Apakah Dapat Mengikuti Amnesti Pajak

Halo kak, bagi yang belum memiliki NPWP maka apakah dapat mengikuti amnesti pajak?
Terima kasih

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau lebih dikenal dengan sebutan tax amnesty (pengampunan pajak) jilid II adalah program yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak untuk memberi kesempatan pada mereka untuk mengungkapkan atau melaporkan harta yang telah berlalu secara sukarela.
Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) <a href="https://bit.ly/PajakkuUUHPP" target="_blank" rel="noopener">UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)</a>, salah satu syarat wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) adalah kepimilikan NPWP.
Tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi tidak bisa mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

Alasan adanya amnesti pajak

Tujuan pemerintah melaksanakan amnesti pajak yaitu:
<ol>
<li>Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta yang berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, nilai tukar rupiah, dan investasi. Lalu, suku bunga juga dapat mengalami penurunan.</li>
<li>Mendorong adanya pembaruan dalam sistem perpajakan. Serta memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.</li>
<li>Meningkatkan penerimaan jumlah pajak yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.</li>
</ol>
Adapun Pihak yang diuntungkan adalah pemerintah dan wajib pajak

Mengapa pemerintah melakukan program amnesti pajak? Pihak mana saja yang diuntungkan dari program ini?

tax amnesty

latar belakang dibentuknya kebijakan tax amnesty?

<blockquote>
System said in tax amnesty
latar belakang dibentuknya kebijakan tax amnesty?
&nbsp;
Untuk mendorong penerimaan negara pemerintah membuat kebijakan tax amnesty. dengan adanya tax amnesty membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Disisi pajaknya, dengan kebijakan amnesty ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro.
</blockquote>

jenis tax amnesty

<blockquote>
System said in jenis tax amnesty
apasajakah jenis-jenis dari tax amnesty?
&nbsp;
1.&nbsp;Revision Amnesty
Wajib pajak dapat melaporkan pajaknya tanpa dikenai sanksi. Mereka dapat membetulkan SPT terlebih dulu atau melaporkan SPT yang belum terbayar. Wajib pajak tidak otomatis bebas dari tindakan pemeriksaan atau penyidikan.
2.&nbsp;Filling Amnesty
Sanksi dihapuskan bagi wajib pajak terdaftar yang tidak pernah mengisi SPT Pajak. Penghapusan diberikan kepada wajib pajak yang mau mengisi dan melaporkan SPT-nya.
3.&nbsp;Record-keeping Amnesty
Sanksi dihapuskan atas kegagalan merawat dokumen perpajakan di masa lampau. Wajib pajak diampuni jika terbukti dapat merawat dokumen-dokumen pajaknya dengan lebih baik.
4.&nbsp;Prosecution Amnesty
Wajib pajak yang pernah melanggar peraturan perundang-undangan terkait pajak akan dihapuskan sanksinya setelah selesai melunasi sederet kompensasi.
5.&nbsp;Investigation Amnesty
Kebijakan&nbsp;tax amnesty&nbsp;ini lebih populer dibandingkan yang lain. Negara sepakat tidak akan menginvestigasi sumber kekayaan yang dilaporkan wajib pajak pada tahun tersebut.
</blockquote>

apasajakah jenis-jenis dari tax amnesty?

tax amnesty dan sunset policy

yang mana lebih bagus digunakan tax amnesty atau sunset policy?

<blockquote>
System said in tax amnesty dan sunset policy
yang mana lebih bagus digunakan tax amnesty atau sunset policy?
&nbsp;
&nbsp;
Dari sisi siapa rekan? kalau bagi wajib pajak, tentunya ini bukan pilihan karena diatur oleh pemerintah.
untuk tax amnesty pernah di lakukan pada tahun 2016 sedangkan sunset policy dilakukan pada tahun 2008. Manfaat dari tax amnesty dan sunset policy secara garis besar hampir sama yaitu meningkatkan penerimaan negara dan meringankan hutang wajib pajak. pada tax amnesty wajib pajak mendapatkan jaminan yang kuat untuk tidak diperiksa sedangkan pada sunset policy hanya memberikan penghapusan sanksi pajak jika wajib pajak memperbaiki surat pemberitahuan (SPT).
</blockquote>

Dampak Amnesti Pajak

Program amnesti pajak berdampak pada meningkatnya pendapatan negara melalui penerimaan pajak yang lebih besar dari wajib pajak yang sebelumnya tidak melaporkan atau tidak membayar pajak. Dengan adanya tax amnesti kepatuhan membayar pajak akan meningkat karena wajib pajak diberikan kesempatan berupa keringanan atau bahkan penghapusan sanksi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Wajib pajak dalam prosesnya diharuskan memberikan data lengkap mengenai aset dan penghasilannya. Hal ini akan memperkuat basis data pajak dan memungkinkan pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perpajakan.

Bagaimana program amnesti pajak berdampak pada penerimaan negara dan kebijakan perpajakan di Indonesia?

Perbedaan Tax Amnesty dan Sunset Policy

Jika pada&nbsp;tax amnesty&nbsp;wajib pajak mendapatkan jaminan yang kuat untuk tidak diperiksa sedangkan pada&nbsp;sunset policy&nbsp;hanya memberikan penghapusan sanksi pajak jika wajib pajak memperbaiki surat pemberitahuan (SPT).

Sore Rekan,
Izin bertanya, perbedaan tax amnesty dengan sunset policy itu apa yah rekan ?

Penerapan Tax Amnesty

Halo kak
Bagaimana penerapan tax amnesty serta siapa sajakah yang dapat terlibat dalam tax amnesty
Thankyou

Setiap Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh&nbsp;dapat mengikuti Amnesti Pajak, kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan.
Secara umum,&nbsp;Tax Amnesty&nbsp;merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di bidang perpajakan untuk memberikan pengampunan atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang kepada Wajib Pajak dengan tidak mengenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan bagi Wajib Pajak, dengan syarat atau ketentuan bahwa Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat surat pernyataan tentang pengungkapan harta yang dimiliki serta membayar tebusan dalam jumlah nominal tertentu sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan Wajib Pajak dalam memberikan penerimaan pajak terhadap negara

Mekanisme dan Administrasi

Ijin menajwab untuk mekanisme dan administrasi PPS dan Tax amnesty berbeda namun terdapat beberapa kesamaan dalam administrasi yang harus dipenuhi

Halo kak, saya ijin bertanya
Apakah mekanisme dan administrasi Program Pengungkapan Sukarela sama dengan Program Tax Amnesty?
Terimakasih

Syarat mengajukan tax amnesty

Halo kak Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk mengajukan tax amnesty?
Terima kasih

Tax Amnesty, biasanya memiliki aturan landasannya masing - masing, jika mengacu pada Tax Amnesty Jilid I, maka syarat mengajukan tax Amnesty adalah sbb :&nbsp;
<ol>
<li>Telah terdaftar dan memiliki NPWP</li>
<li>Membayar dan melunasi seluruh Uang Tebusan</li>
<li>Melunasi seluruh Tunggakan Pajak</li>
<li>Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau catatan penyidikan.</li>
<li>Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan;</li>
<li>Mencabut permohonan:
<ul>
<li>Pengembalian kelebihan pembayaran pajak</li>
<li>Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang</li>
<li>Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak &nbsp;dan Surat Keputusan</li>
<li>Keberatan</li>
<li>Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar</li>
<li>Banding</li>
<li>Gugatan</li>
<li>Peninjauan Kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.</li>
</ul>
</li>
<li>Akan menginvestasikan harta bersih di dalam negeri atau ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) atau tidak dilakukan investasi di dalam negeri tapi dengan tarif lebih tinggi.</li>
</ol>
&nbsp;

Wajib Pajak UMKM

Apakah Wajib Pajak UMKM wajib menyampaikan laporan pasca amnesti pajak?

Halo rekan saya izin menjawab Wajib Pajak UMKM yang telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak tidak diwajibkan menyampaikan laporan pasca amnesti pajak sesuai dengan PER-07/PJ/2018.

Laporan Penempatan Harta Tambahan

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @devasrinadi said in <a class="mpk-link">Laporan Penempatan Harta Tambahan</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 Siapa saja yang wajib menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan?
 </div> 
 </div>Wajib Pajak&nbsp;yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak atasnya wajib melaporkan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan.

Siapa saja yang wajib menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan?