Bandung

Bali

Jakarta

<h2>Syarat &amp; Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku</h2>Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan pengguna layanan Pajakku (selanjutnya disebut “Pengguna”) untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.Untuk selanjutnya, terdapat Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku yang akan mengatur mengenai akses dan/atau penggunaan Pengguna terhadap produk dan layanan aplikasi perpajakan dari Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada sistem iOS dan Playstore.Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan kepercayaan yang maksimal terhadap Pengguna atas layanan Pajakku yang dijelaskan pada poin 7 tentang Peraturan Terkait pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku ini.Kemudian, dengan mendaftar dan/atau menggunakan Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap telah membaca, memahami, menyetujui dan akan mematuhi ketentuan yang tercantum di bawah ini. Syarat dan Ketentuan ini juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kebijakan Privasi Pajakku dan End User License Agreement/Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.1. Definisi1.1. PT Mitra Pajakku (Pajakku) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2005 melalui surat keputusan SK Kep No. 20/PJ/2005 hingga perubahan Surat Keputusan terakhir, sebagai berikut:<ol><li>&nbsp;<ol><li>SK KEP-217/PJ/2015 Penunjukan sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li><li>SK KEP-126/PJ/2016 Penyelenggara Layanan Kode Biling</li><li>SK KEP-19/PJ/2018 Penyelenggara Layanan e-Faktur Host to Host (H2H)</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Perpanjangan Penunjukan sebagai Penyalur SPT Elektronik</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyedia Aplikasi Pembuatan Kode Biling</li><li>SK KEP-529/PJ/2019 Penyelenggara e-Faktur Host to Host (H2H)</li><li>SK KEP-617/PJ/2019 Penyelenggara Layanan Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan dan Penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H)</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi Pembuatan Kode Billing</li><li>SK KEP-321/PJ/2020 Penyediaan Aplikasi SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li><li>SK KEP-379/PJ/2020 Penyediaan Layanan Validasi Status Wajib Pajak</li><li>SK KEP-380/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan</li><li>SK KEP-388/PJ/2020 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan</li><li>SK KEP-89/PJ/2021 Penyaluran SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik</li><li>SK KEP-428/PJ/2021 Penunjukan ulang sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</li><li>SK KEP-537/PJ/2021 Penyelenggaraan layanan API validasi SPT</li><li>SK KEP-211/PJ/2022 Penyelenggaraan layanan API SPT Pemungut Bea Meterai</li></ol></li></ol>Serta ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) melalui SK KEP 159/PB/2020.Dan ditunjuk oleh Peruri sebagai distributor meterai elektronik melalui Surat Perjanjian no. SP-956/IX/20201.2. DJP adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia1.3. DJPB adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia1.4. Syarat &amp; Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Pajakku yang memberikan informasi mengenai seperangkat peraturan yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Pajakku, serta tata cara Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Sistem Layanan Aplikasi Pajakku.1.5. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada badan hukum, karyawan, penerima kuasa yang sah dari badan hukum atau perseorangan.1.6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.1.7. Passphrase atau umum disebut kata sandi (password) merupakan serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai kunci untuk mengakses akun Pengguna.1.8. Cookie adalah bagian kecil teks yang digunakan untuk menyimpan informasi di browser web, menerima identifikasi dan informasi lain di komputer dan perangkat lainnya.1.9. Kebijakan Privasi adalah ketentuan kebijakan privasi atas Produk dan Layanan Aplikasi Pajakku sebagaimana tercantum dalam Situs <a href="https://www.pajakku.com/legal/PP/Kebijakan-Privasi">kebijakan privasi</a>2. Akun dan Kata Sandi2.1. Untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar pada Layanan Aplikasi Pajakku dengan melengkapi data-data yang diminta pada saat pendaftaran akun. Pengguna menjamin informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, akurat dan lengkap secara identitas hukum.2.2. Pajakku secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi pada email terdaftar untuk mengkonfirmasi bahwa akun tersebut benar dibuat oleh Pengguna sebagai proses verifikasi.2.3 Pengguna wajib menyetujui dan melakukan verifikasi, serta menjalankan prosedur dan arahan yang ditentukan oleh Pajakku2.4. Pengguna sepenuhnya bertanggungjawab untuk memanfatkan, mengelola, menyimpan, merubah, menjaga, menghapus kata sandi dan akun, serta atas penggunaan akses yang sah maupun tidak sah yang terjadi di bawah akun pengguna.3. Persetujuan3.1. Pajakku tidak menjual data pengguna kepada Pihak Eksternal dan tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi pengguna secara langsung.3.2. Pengguna memberikan kewenangan kepada Pajakku untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses dan menganalisis data pengguna untuk meningkatkan kualitas Layanan Aplikasi Pajakku.3.3. Pajakku hanya akan memberikan data pengguna kepada pihak terkait atau pihak yang diberi wewenang oleh Pajakku. Penyebarluasan data hanya akan dilakukan kepada pihak yang diizinkan oleh Pengguna.3.4. Pengguna memberikan izin kepada Pajakku untuk memanfaatkan cookie dan melakukan pengiriman pesan pemasaran elektronik, dan update yang perlu diketahui oleh pengguna melalui alamat email dan/atau melalui nomor telepon terdaftar.3.5. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dengan risiko Pengguna sendiri.3.6. Pajakku berhak kapanpun mengungkapkan informasi jika dianggap perlu untuk mematuhi undang-undang, peraturan, proses hukum, atau permintaan Lembaga Negara yang berlaku, secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan kebijaksanaan Pajakku.3.7. Pajakku dengan upaya terbaik menyediakan layanan untuk Pengguna, namun tidak memberikan jaminan bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.3.8. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 3.7. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik.3.9. Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bank Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.4. LaranganSelama menggunakan layanan Aplikasi Pajakku, pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :4.1. Mengakses atau mencoba mendapatkan akses selain dari hak atau wewenang Pengguna.4.2. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan.4.3. Meneliti, memindai, atau menguji kerentanan Layanan Aplikasi pajakku atau sistem maupun jaringan terkait, atau mengganggu langkah pengamanan atau pemeriksaan autentikasi yang digunakan terkait Layanan Aplikasi Pajakku atau sistem dan jaringannya.4.4. Melakukan tindakan yang merugikan atau menimbulkan ancaman terhadap Pajakku, termasuk menyebarkan virus, menimbulkan kelebihan beban atau mengirim spam.4.5. Memalsukan identitas pribadi, perusahaan, atau afiliasi Anda sebagai orang lain atau entitas hukum lain.4.6. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku untuk meraup keuntungan finansial &amp; non finansial dari diri sendiri atau orang lain lain, tanpa persetujuan Pajakku.4.7. Pajakku berhak untuk membatasi atau meniadakan sama sekali akses Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku lebih lanjut jika penggunaan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.4.8. Pajakku berdasarkan kebijakan sendiri, berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses atau penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna apabila Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.4.9. Pajakku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku, Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia4.10. Setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.5. Batasan Tanggung Jawab Pajakku5.1. Pajakku tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan (human error) dan atas segala dampak kerugian yang timbul akibat tindakan pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.5.2. Pajakku tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:5.2.1 Kesalahan dan/atau ketidak akuratan data dalam sistem yang di masukkan Pengguna;5.2.2 Perubahan kebijakan akibat peraturan baru dari seluruh otoritas yang berwenang; dan/atau5.2.3. Gangguan server atau koneksi internet Pengguna saat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.5.3. Pajakku telah memenuhi standarisasi:<ol><li>&nbsp;<ol><li>ISO 27001:2013 tentang Information Security Management</li><li>ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems</li><li>ISO 20000-1 :2018 tentang Service Management System Requirements</li><li>Penetration Test (Pentest) yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.</li><li>User Acceptance Testing (UAT) dari DJP</li><li>User Acceptance Testing (UAT) &amp; System Integration Testing (SIT) dari DJPb</li></ol></li></ol>6. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan6.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.6.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Syarat &amp; Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.7. Peraturan TerkaitSyarat dan Ketentuan ini merupakan salah satu kewajiban Pajakku untuk memenuhi Peraturan-Peraturan antara lain :7.1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen7.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan7.3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan7.4. Permenkominfo No 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi7.5. Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik7.6. Permenkominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat7.7. Perben No 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan7.8. General Data Protection Regulation (GDPR).&nbsp;Syarat dan Ketentuan Pajakku dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun perubahan praktik pengolahan data yang dilakukan oleh Pajakku. Oleh karenanya pengguna diminta secara berkala membaca Syarat dan Ketentuan Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com</a>Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan ini serta perubahannya.Saya (Pengguna) SetujuKontakApabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Syarat & Ketentuan

<h2>Kebijakan Privasi Pajakku</h2>Pajakku sangat menghormati privasi Pengguna dan selalu berupaya untuk melindungi data yang diberikan oleh Pengguna. Pajakku melakukan perlindungan data Pengguna dengan mengacu pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, The EU General Data Protection Regulation, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diterbitkan yang berhubungan dengan ketentuan ini.Kebijakan Privasi Pajakku (selanjutnya akan disebut “Kebijakan Privasi”) akan menjelaskan bagaimana Pajakku memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, menyimpan, mengubah, mengelola dan/atau mempergunakan data Pengguna atau informasi yang Pengguna berikan saat Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku dan pihak ketigaPengguna mengakui bahwa ia telah diberitahukan dan memahami ketentuan Kebijakan Privasi ini serta Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Pajakku untuk memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, mengelola dan/atau mempergunakan data tersebut untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi.Kebijakan Privasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku.Versi Kebijakan Privasi ini berlaku mulai tanggal 17 November 2021.1. Data Pengguna1.1. Data Pribadi Pengguna“Data Pribadi” mencakup semua data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan dan tidak terbatas data diri Pengguna, antara lain:Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, alamat e-mail, nomor handphone/telepon dan nama pengguna (username) untuk mengakses Layanan aplikasi Pajakku, data perusahaan yang Pengguna berikan pada Pajakku, alamat IP (lokasi), cookie, data transaksi serta jabatan, identitas perpajakan digital maupun non digital, perekaman wajah. Data ini diperlukan untuk memproses segala bentuk permintaan, aktivitas maupun transaksi yang dilakukan oleh Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pembayaran LPL (Lembaga Persepsi Lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.2. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi PenggunaPajakku memperoleh data Pengguna pada saat Pengguna mendaftarkan diri dan mulai mengakses Layanan Aplikasi Pajakku, yang berkaitan dengan:1.2.1. Informasi Lisensi/LanggananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada produk atau layanan yang Pengguna gunakan, periode berlangganan, kuota, cara pembayaran, dan cookie. Data ini diperlukan sebagai referensi bagi Pajakku untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang Pajakku berikan untuk Pengguna.1.2.2.&nbsp; Informasi LayananData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada bagaimana Pengguna mengakses layanan Aplikasi Pajakku, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk mengakses produk dan Layanan Aplikasi Pajakku, maupun fitur yang paling sering Pengguna gunakan. Data ini diperlukan untuk mengembangkan Layanan Aplikasi Pajakku agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.1.2.3. Peristiwa Sistem OperasiData yang diperoleh termasuk namun tidak terbatas pada gangguan yang dialami Pengguna, fitur yang mengalami error pada saat Pengguna menggunakan produk dan layanan Pajakku. Data ini diperlukan oleh tim Pajakku sebagati bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk mencapai kepuasan pengguna.1.3.&nbsp; &nbsp;Pemprosesan dan Penggunaan Data PenggunaPajakku menggunakan data Pengguna yang diperoleh dan dikumpulkan dari Pengguna untuk tujuan hal-hal sebagai berikut:1.3.1. Memproses segala bentuk keperluan yang dibutuhkan Pengguna dalam menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada proses Perpajakan.1.3.2. Pajakku hanya akan memproses data yang diberikan oleh Pengguna sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menurut ketentuan Article 6 General Data Protection Regulation.1.3.3. Pajakku melakukan kegiatan internal yang diperlukan untuk menyediakan layanan, seperti pemecahan masalah software, bug, permasalahan operasional, melakukan analisis data, pengujian, penelitian, dan menganalisis kecenderungan penggunaan dan aktivitas.1.3.4. Melakukan pengawasan dan/atau melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan.1.3.5. Menganalisis aktivitas pengguna, perilaku, dan data demografis termasuk tren dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di Layanan Aplikasi Pajakku.1.3.6. Mengirimkan pesan pemasaran secara langsung ataupun yang ditujukkan, iklan, survei, dan informasi sehubungan dengan penawaran promosi.1.3.7. Penelitian, analisis, pengembangan dan pengujian produk guna meningkatkan keamanan Layanan Aplikasi Pajakku, serta mengembangkan fitur dan produk baru.1.3.8. Menggunakan, menyalin, mengirim, menyimpan dan melakukan backup data Pengguna dengan tujuan untuk keperluan Pengguna.2.&nbsp; Pengungkapan Data PenggunaKerahasiaan Informasi Pribadi anda adalah hal yang terpenting bagi kami. Kami akan memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dan Informasi Pribadi anda. Kecuali apabila diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut:2.1. Data Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga dengan izin Pengguna, merupakan tanggung jawab Pengguna dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tanggung jawab terhadap segala penyalahgunaan data Pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga.2.2. Pajakku jika diperlukan berhak untuk tidak memberikan Data Pengguna kepada pihak ketiga (walaupun Pengguna telah memberikan izin) apabila Pajakku meyakini bahwa pemberian Data Pengguna tersebut dapat merugikan atau membahayakan Pajakku, melanggar Kebijakan Privasi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.2.3. Dalam keadaan tertentu, Pajakku mungkin perlu untuk menggunakan ataupun mengungkapkan Data Pribadi Pengguna untuk tujuan penegakan hukum atau untuk pemenuhan persyaratan dan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal terjadinya sengketa atau proses hukum antara Pengguna dan Pajakku, atau dugaan tindak pidana.2.4. Seluruh tim Pajakku serta afiliasinya telah menerapkan Sistem Management Keamanan Informasi (Information Security Management) berdasarkan ISO 27001 secara berkala.2.5. Berkaitan dengan poin 2.4. terkait ISO, seluruh tim Pajakku serta afiliasinya juga telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems dan ISO 20000-1:2018 tentang Service Management System Requirements untuk semakin meningkatkan kepercayaan Pengguna terhadap Layanan Pajakku di luar ruang lingkup keamanan Data Pengguna3. Cookie3.1. Cookie adalah berkas data kecil yang ditempatkan browser Anda pada komputer atau perangkat seluler Anda. Dengan cookie, situs web tersebut dapat "mengingat" tindakan dan preferensi Anda dari waktu ke waktu.3.2. Cookie tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan akses data lain yang Pengguna miliki di perangkat komputer Pengguna, selain dari yang telah Pengguna setujui untuk disampaikan.3.3. Perangkat komputer Pengguna akan menerima cookie secara otomatis, namun Pengguna dapat mengatur browser mereka untuk menolak beberapa jenis cookie tertentu atau cookie yang lebih spesifik. Di samping itu, pengguna dapat menghapus cookie kapan saja.3.4. Pajakku menggunakan fitur Google Analytics Demographics and Interest. Data yang Pajakku peroleh dari fitur tersebut, seperti umur, jenis kelamin, minat Pengguna dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi Pengguna akan Pajakku gunakan untuk pengembangan fitur, fasilitas, dan/atau konten yang terdapat pada Situs Pajakku. Jika Pengguna tidak ingin data miliknya terlacak oleh Google Analytics, Pengguna dapat menggunakan Add-On Google Analytics Opt-Out Browser.3.5. Pajakku dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh pihak ketiga dalam rangka meningkatkan layanan dan konten Pajakku, termasuk diantaranya ialah penilaian, penyesuaian, dan penyajian iklan kepada setiap Pengguna berdasarkan minat atau riwayat kunjungan. Jika Pengguna tidak ingin iklan ditampilkan berdasarkan penyesuaian tersebut, maka Pengguna dapat mengaturnya melalui browser.4. Pembatasan Pemrosesan Data4.1. Pajakku memberikan pilihan kepada Pengguna untuk tidak memberikan data Pengguna dan/atau mencabut seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Pajakku.4.2. Apabila Pengguna memutuskan untuk tidak memberikan datanya dan/atau mencabut seluruh persetujuan sebagaimana dimaksud, maka Pengguna tidak dapat mengakses atau mendapatkan produk atau layanan Pajakku.4.3. Persetujuan untuk memberikan atau tidak memberikan atau menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan oleh Pengguna akan diatur terpisah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Aplikasi Pajakku.5. Hak PenggunaPengguna memiliki hak, diantaranya:5.1. Hak Akses yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh konfirmasi dari Pajakku mengenai data Pengguna yang dikumpulkan dan dikelola, dari mana data pribadi itu diambil dan bagaimana data tersebut diproses, sekaligus hak untuk memperoleh salinan data pribadi tersebut.5.2. Hak Pembetulan yaitu Hak Pengguna untuk memperoleh pembetulan data Pengguna yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang diri Pengguna. Pengguna yang ingin melakukan pembetulan dapat melakukan permintaan pembetulan dengan mengirim request kepada Pajakku.5.3. Hak Penghapusan yaitu Hak Pengguna untuk menghapus data pribadi Pengguna.5.4. Hak Membatasi Pengolahan Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengajukan pembatasan pengolahan data dalam keadaan-keadaan tertentu. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi apabila ada perbaikan atau penghapusan data Pengguna.5.5. Hak Portabilitas Data yaitu Pengguna memiliki hak untuk mengunduh data Pengguna yang ada pada Pajakku.6. Penyimpanan dan Penghapusan Data Penggguna6.1. Data Pengguna yang dikumpulkan oleh Pajakku akan disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajakku akan menyimpan data Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.6.2. Pajakku melindungi setiap data Pengguna yang disimpan dalam Sistem Layanan Pajakku, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan yang tidak sah6.3. Pajakku akan menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi segera setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tidak lagi dibutuhkan untuk Sistem Layanan Pajakku7. Perbaikan Data Pribadi Pengguna7.1. Pengguna wajib memberikan pemberitahuan kepada Pajakku tentang segala perubahan Data Pengguna atau jika ada kesalahan dalam Data Pribadi Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku.7.2. Pengguna dapat mengakses atau mengoreksi Data Pengguna yang berada di bawah kendali Pajakku. Namun demikian, terhadap permohonan akses tersebut hanya akan diproses Pajakku apabila Pengguna telah menyerahkan bukti identitas Pengguna yang memadai untuk melakukan akses atau koreksi terhadap data tersebut.8. Tautan Ke Situs Pihak Ketiga8.1. Layanan Aplikasi Pajakku dapat berisi tautan ke situs Pihak Ketiga. Pajakku tidak bertanggung jawab atas perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penggunaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi anda oleh Pihak Ketiga tersebut. Jika Anda memberikan informasi langsung ke situs tersebut, kebijakan privasi dan ketentuan layanan di situs tersebut akan berlaku, dan Kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan informasi atau kebijakan privasi dari situs tersebut.9. Pengungkapan Data Dari dan Untuk Pihak Ketiga9.1. Bila diperlukan Pajakku diizinkan untuk melakukan pengungkapan Data Pengguna kepada Pihak Ketiga sejauh data tersebut adalah hasil dari data Pengguna yang sudah diproses (processed data) oleh Pajakku dalam sistem Layanan Pajakku.9.2. Pajakku sejauh diperlukan, diizinkan melakukan pengungkapan data yang diperoleh dari Pihak Ketiga sejauh data tersebut dipergunakan untuk memaksimalkan Layanan Pajakku10. Platform Pihak Ketiga10.1. Aplikasi, situs web, dan materi pemasaran dapat berisi tautan ke situs web yang dioperasikan oleh Pihak Ketiga. Kami tidak mengendalikan atau menerima pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk situs web ini dan untuk pengumpulan, penggunaan, pemeliharaan, berbagi, atau pengungkapan data dan informasi oleh Pihak Ketiga tersebut. Anda dapat membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari situs web Pihak Ketiga tersebut untuk mengetahui bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan Informasi Pribadi anda.10.2. Saat anda menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat/website termasuk pada handphone, laptop, gadget, serta perangkat gawai lainnya untuk keperluan autentikasi, harap dicatat bahwa kami tidak menyimpan data biometrik tersebut. Kecuali diberitahukan lain kepada Anda, data tersebut tersimpan di perangkat Anda dan dapat disimpan oleh pihak ketiga, seperti pembuat perangkat Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas setiap akses tidak sah atau kerugian apapun atas data biometrik yang tersimpan di perangkat Anda.10.3. Iklan yang terdapat pada Layanan Aplikasi Pajakku, situs web, dan Materi Pemasaran kami berfungsi sebagai tautan ke situs web pengiklan dan dengan demikian segala informasi yang mereka kumpulkan berdasarkan klik anda pada tautan tersebut akan dikumpulkan dan digunakan oleh pengiklan yang relevan sesuai dengan kebijakan privasi pengiklan tersebut.11. Pengaduan Terkait Perlindungan Data Pengguna11.1. Jika Pengguna memiliki kekhawatiran tentang penanganan atau perlakuan Pajakku terhadap Data Pribadi Pengguna atau jika Pengguna yakin bahwa privasinya telah dilanggar, Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui layanan pelanggan Pajakku atau kepada kontak Pajakku yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini dengan menjelaskan identitas dan sifat keluhan Pengguna.11.2. Pajakku akan menyelidiki keluhan Pengguna dan berupaya untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut dalam kurun waktu yang wajar setelah menerima keluhan yang disampaikan oleh Pengguna.12. Hubungi kamiJika Pengguna memiliki pertanyaan ataupun kritik, maupun saran mengenai kebijakan privasi ini atau ingin mendapatkan akses atau koreksi terhadap data pribadinya, silahkan hubungi kami melalui <a href="mailto:info@pajakku.com">info@pajakku.com</a>13. Pembaruan Kebijakan Privasi13.1. Pajakku dapat untuk setiap saat mengubah, memperbarui, dan/atau menambahkan sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini, sesuai dengan bisnis Pajakku ke depan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan Situs maupun Layanan Aplikasi Pajakku, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi.

Kebijakan Privasi

<h2>Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku </h2>
Terima kasih telah memilih layanan PT. MITRA PAJAKKU (selanjutnya disebut "Pajakku"). Pajakku sangat menghargai dan mengapresiasi kepercayaan Pengguna layanan Pajakku untuk memilih layanan Pajakku. Maka dari itu Pajakku berusaha selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan Pajakku.
Untuk selanjutnya, terdapat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku (selanjutnya disebut &ldquo;Perjanjian Lisensi&rdquo;) yang akan mengatur mengenai persyaratan yang harus diperhatikan Pengguna Akhir (selanjutnya disebut "Pengguna") sebelum Pengguna menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku. Perjanjian Lisensi ini memberikan perlindungan kepada Pengguna terhadap layanan Pajakku, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang Pengguna akses melalui website, mobile, serta penggunaan pada system iOS dan Playstore. Pengguna merupakan Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini. Perjanjian Lisensi ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Pengguna dengan Pajakku.
Perjanjian Lisensi ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang hal yang sama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan lebih mendalam pada Perjanjian Lisensi ini.
Dengan menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini, Pengguna menyatakan bahwa Pengguna cakap untuk mengadakan perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Pengguna menyetujui Persetujuan Lisensi ini. Pengguna menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi ini atas nama diri sendiri/entitas manapun yang Pengguna wakili dan atas nama orang lain yang mengakses/menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku pada perangkat yang Pengguna miliki/kendalikan dan atau menggunakan akun Pengguna pada Layanan Aplikasi Pajakku. Pengguna dan pihak yang diwakilkan oleh pengguna bertanggung jawab atas penggunaan oleh orang lain tersebut dan kepatuhan mereka atas ketentuan- ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini.
&nbsp;
1. Definisi
1.1. &ldquo;Pajakku&rdquo; adalah Pemberi Lisensi dalam Perjanjian Lisensi ini.
1.2. &ldquo;Lisensi&rdquo; adalah izin yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
1.3. &ldquo;Periode berlangganan&rdquo; adalah jangka waktu Pengguna dapat menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara Pengguna dengan Pajakku.
1.4. &ldquo;Pembaruan&rdquo; berarti setiap peningkatan, penambahan, pengurangan, atau penggantian Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pajakku. Pembaruan dapat mencakup penambahan dan penghilangan fitur atau fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Layanan Aplikasi Pajakku, atau dapat menggantikannya secara menyeluruh.
1.5. &ldquo;Sengketa" berarti setiap permasalahan, perselisihan, tindakan, klaim, atau kontroversi antara Pengguna dan Pajakku sehubungan dengan penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku baik berdasarkan kontrak, undang-undang, regulasi, ketentuan perbuatan melawan hukum (termasuk pemalsuan, pernyataan palsu, penipuan atau kelalaian).
1.6. &ldquo;Kuota&rdquo; berarti jumlah batas maksimal atau minimal yang diberikan oleh Pajakku kepada Pengguna terkait batasan sesuai dengan Layanan Aplikasi Perpajakan yang telah dipilih dan disepakati oleh Pengguna dan Pajakku
1.7. &ldquo;Ketentuan yang Berlaku&rdquo; adalah segala hal yang termasuk di dalamnya Perjanjian Lisensi ini, Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Kerja Sama antara pihak Pengguna dengan Pajakku.
2. Lisensi
2.1. Pajakku dengan ini meminjamkan Pengguna hak/lisensi yang terbatas, tidak dapat dialihkan, dan tidak komersial untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku, termasuk semua perpanjangan atau pembaruan periode yang disepakati (&ldquo;Periode Berlangganan&rdquo;), serta kuota, dan hal lainnya dengan ketentuan Pengguna menyetujui Perjanjian Lisensi ini. Layanan Aplikasi Pajakku tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga di luar afiliasinya.
2.2. Pajakku memberi Pengguna hak/lisensi komersial terpisah kepada pihak tertentu untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku selama periode yang telah disepakati dalam Ketentuan yang Berlaku.
2.3. Seluruh hak untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku diberikan hanya berdasarkan lisensi dan Pengguna tidak diberikan hak kepemilikan atau kepentingan apapun atas Layanan Aplikasi Pajakku. Seluruh akses serta penggunaan dari Pengguna terhadap Layanan Aplikasi Pajakku ini patuh pada ketentuan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ini termasuk, namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.4. Setelah masa berlaku atau kuota penggunaan berakhir, maka secara otomatis hak/lisensi tersebut sebaimana disebutkan di poin 2.1 akan kembali kepada Pajakku, serta Pajakku berhak menutup akun yang digunakan oleh Pengguna
3. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku
3.1. Penggunaan Layanan Aplikasi Pajakku oleh Pengguna selain yang diizinkan pada Perjanjian Lisensi ini dan telah disetujui oleh Pajakku merupakan pelanggaran atas Perjanjian Lisensi ini sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.2. Dalam hal Layanan Aplikasi Pajakku diperuntukkan bagi penggunaan perusahaan atau konsultan atau freelance ataupun suatu lembaga maka Pengguna bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap Perjanjian Lisensi ini, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau suatu Lembaga tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Pengguna yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan atau konsultan atau freelance atau Lembaga yang menaunginya.
3.3. Pihak Ketiga yang menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Hak Kepemilikan
4.1. Layanan Aplikasi Pajakku merupakan kekayaan intelektual Pajakku yang dilindungi oleh undang-undang, Penjelasan I Bagian Umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Struktur, organisasi, bisnis proses, arsitektur serta kode komputer perangkat lunak atau keras apapun merupakan rahasia dagang dan informasi rahasia milik Pajakku.
4.2. Semua hak atas Layanan Aplikasi Pajakku (semua hak cipta, paten, hak rahasia dagang, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain yang terkait) adalah milik Pajakku dan Pengguna hanya memiliki hak untuk memakainya
4.3. Setiap ide, komentar, kritik atau saran, termasuk namun tidak terbatas pada konteks yang disampaikan oleh Pengguna terkait Layanan Aplikasi Pajakku, dianggap bahwa Pengguna memberikan hak dan lisensi kepada Pajakku untuk menyimpan dan menggunakan hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya untuk tujuan apapun terkait produk atau Layanan Aplikasi Pajakku, tanpa memberikan kompensasi kepada Pengguna dan tanpa persetujuan Pengguna atas penyimpanan atau penggunaan tersebut.
5. Pembaruan
5.1. Selama Periode Berlangganan, dengan tanpa pemberitahuan dari Pajakku kepada Pengguna, Pajakku dapat melakukan Pembaruan.
5.2. Apabila Pengguna sudah menggunakan versi terbaru dari Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna tidak lagi dapat menggunakan versi Layanan Aplikasi sebelumnya.
6. Pemberhentian atau Pengakhiran, dan Penghapusan Akun
Pajakku dapat melakukan pemberhentian, pengakhiran, dan penghapusan akun lisensi jika:
6.1. Pengguna melanggar Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, atau kebijakan privasi, serta Syarat dan Ketentuan;
6.2. Diharuskan untuk dicabut berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku atau ada instruksi yang diberikan dari Pemerintahan kepada Pajakku yang mengharuskan suatu Layanan Aplikasi Pajakku dicabut.
6.3. Pajakku memutuskan bahwa Pengguna telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Lisensi ini sehingga menyebabkan sengketa, maka Pajakku dapat mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan-kepentingannya seperti penutupan akses atau penggunaan atas sebagian atau keseluruhan Layanan Aplikasi Pajakku.
6.4. Pajakku berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini.
7. Larangan
Selama menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku, Pengguna dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk :
7.1. Melisensikan kembali, memodifikasi, mengubah, mengadaptasi atau menerjemahkan bagian apapun dari Layanan Aplikasi Pajakku.
7.2. Membuat produk turunan, mencoba untuk menciptakan kode pemograman, menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak resmi, ilegal, palsu, atau yang telah termodifikasi dari Layanan Aplikasi Pajakku yang sekiranya dapat merugikan maupun tidak merugikan Pajakku secara komersial.
7.3. Memanfaatkan hak cipta yang dimiliki oleh Pajakku atau melakukan plagiarisme terhadap Layanan Aplikasi Pajakku sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
7.4. Melakukan hal-hal yang merugikan negara dengan menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku.
7.5. Melanggar segala hukum, peraturan atau undang-undang yang berlaku atau hak-hak dari Pajakku atau pihak ketiga sehubungan dengan akses atau penggunaan Pengguna Akhir atas Layanan Aplikasi Pajakku.
7.6. Menyalahgunakan, mengubah, menyalin, meniru, membongkar, pemasangan BOT atau melakukan reverse engineering atas layanan aplikasi Pajakku yang digunakan sesuai dengan larangan yang diatur dalam Pasal 32 &ndash; 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7.7. Melakukan segala jenis tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun pada data center/hardware milik Pajakku
7.8. Menggunakan Layanan Aplikasi Pajakku apabila Pengguna belum membayarkan biaya yang telah disepakati sesuai dengan periode atau tanggal, serta kuota yang disepakati
8. Batasan Tanggung Jawab Pajakku
8.1. Layanan Aplikasi Pajakku diberikan tanpa adanya jaminan-jaminan baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat bahwa penggunaan terhadap Layanan Aplikasi Pajakku akan selalu sesuai dengan harapan Pengguna, selalu ada dalam kualitas terbaik atau terbebas dari virus, kerusakan, bug, error, kehilangan data, dan gangguan lainnya dan Pengguna melepaskan Pajakku dari tuntutan sehubungan dengan terjadinya hal-hal tersebut.
8.2. Berhubungan dengan ketentuan dari poin 8.1. Pajakku akan tetap memberikan support serta pelayanan terbaik untuk setiap kendala yang mungkin timbul sehingga dapat segera terselesaikan dengan baik
8.3. Dalam keadaan apapun (secara langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau sebagai akibat) Pajakku tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan data, kehilangan keuntungan atau bentuk-bentuk kehilangan dan kerusakan lainnya yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.4. Pajakku tidak bertanggung jawab atas adanya kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, keterlambatan pembayaran pajak, serta kesalahan pembubuhan materai yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.5. Pajakku tidak bertanggung jawab atas sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas negara akibat kesalahan atau kelalaian Pengguna.
8.6. Pembatasan-pembatasan ini ditafsirkan untuk berlaku seluas-luasnya sejauh mana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
9. Pemrosesan Data Pengguna
Pemrosesan Data Pengguna dituliskan secara lengkap dalam dokumen terpisah yaitu pada Kebijakan Privasi Pajakku yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian Lisensi ini. Pengguna diharapkan membaca Kebijakan Privasi Pajakku dan dianggap telah membaca Kebijakan Privasi Pajakku ketika menyetujui Perjanjian Lisensi ini.
10. Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
10.1. Syarat dan Ketentuan ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.
10.2. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Pajakku dan/atau Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.
10.3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 10.1. dan 10.2. di atas, apabila terdapat hubungan kerja sama antara Pajakku dan Pengguna yang menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di luar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal tersebut diperbolehkan sejauh disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna.
11. Pembebasan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga
Pengguna menyatakan dan menjamin untuk membebaskan seluruh otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala tuntutan yang berkait dengan penyediaan Layanan Aplikasi Pajakku.
12. Lain-Lain
12.1. Apabila ada ketentuan pada Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak terkena dampak dan dinyatakan tetap berlaku.
12.2. Pengguna menyetujui bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini akan menyebabkan kerugian dan tidak dapat hanya diperbaiki dengan ganti rugi secara materiil, melainkan perlu adanya penggantian secara immateriil (merusak nama baik atau reputasi Pajakku baik secara sengaja maupun tidak disengaja) namun Pajakku juga berhak atas penggantian-penggantian lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.
12.3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Lisensi ini yang dilakukan Pengguna dan merugikan Pajakku, maka Pajakku berhak untuk :
<ul>
<li>&nbsp;
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
melaksanakan asas peradilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diinterpretasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun
menyampaikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Pengguna kepada Pajakku,mana yang disepakati oleh pihak Pajakku dan Pengguna
Pajakku dapat merevisi Perjanjian Lisensi ini kapan saja tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna karena dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan peraturan perundang- undangan, peraturan lembaga terkait yang berwenang ataupun penambahan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pajakku. Pajakku mungkin mengharuskan Pengguna menyetujui perubahan Perjanjian Lisensi ini agar dapat terus menggunakan semua Layanan Aplikasi Pajakku yang telah Pengguna beli sebelumnya. Apabila Pengguna menolak menerima perubahan Perjanjian Lisensi ini, Pajakku dapat mengakhiri penggunaan atas Layanan Aplikasi Pajakku yang terdampak.
Oleh karenanya Pengguna diminta secara berkala membaca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku yang dapat Pengguna baca melalui situs web <a href="http://www.pajakku.com/">www.pajakku.com.</a>
Dengan ini Pengguna menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat pada Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Pajakku ini serta perubahannya.
Saya (Pengguna) Setuju
Kontak
Apabila Pengguna memiliki keberatan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini maka Pengguna dapat menghubungi Pajakku melalui <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>

Perjanjian Lisensi

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).Perekaman data transaksiAutomatic mapping jenis pajak terhutangMenghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutangMelakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusmentMembuat SPT Tahuanan Badan

Sistem Informasi Perpajakan

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran PajakLolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang PribadiMulti NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPNReal Time Terkoneksi Server DJPProses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam SeketikaLolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:- Registrasi Wajib Pajak- Validasi NPWP- Konfirmasi status Wajib PajakLolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (Pasal 21 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office dan Support Pajakku beralih menjadi 0804 1 501 501

Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021

Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai.

Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah, Pajakku setia menghadirkan solusi perpajakan dalam segala situasi

Penulis merupakan salah satu profesi yang menghasilkan suatu pendapatan atau penghasilan. Secara umum, penulis sendiri merupakan orang pribadi yang bekerja dengan memanfaatkan keahlian yang dimilikinya berupa menulis, menggambar, ataupun mengarang yang bertujuan untuk menghasilkan suatu karya milik sendiri untuk dapat dinikmati oleh orang lain.
Di beberapa tahun belakang, penghasilan royalti penulis ini dianggap bukan merupakan penghasilan atau pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam atas penentuan kebijakan dari nilai penghasilan netonya. Dan pajak yang dibebankan oleh penulis sebelumnya belum menunjukkan titik terang dan solusi terbaru dalam kebijakan penerapannya.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sempat memberikan surat yang ditujukan kepada seluruh Kantor Wilayah Ditjen Pajak di seluruh Indonesia yang berkaitan dengan imbauan pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penulis. Surat ini sebetulnya bertujuan agar tidak ada perbedaan pada penerapan perhitungan pajak antara profesi penulis dan profesi lainnya di seluruh Kanwil Ditjen Pajak.
Otoritas Pajak juga sempat menilai, bahwa profesi sebagai penulis novel atau penulis cerita ini diharuskan menanggung beban pajak lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan profesi lainnya dikarenakan adanya perbedaan tafsir dari penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).
Namun, Wajib Pajak yang berprofesi sebagai penulis ini pun memiliki pendapat yang berbeda, bahwa dalam menghasilkan suatu karya berupa tulisan ini diperlukan biaya riset, biaya perjalanan, peralatan kerja, dan beberapa biaya juga diperlukan setelah hasil karyanya rampung, yaitu biaya untuk promosi, road show, dan biaya lainnya agar hasil karya tersebut terjual di pasaran.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Objek Penghasilan Penulis</h2>
Berdasarkan dengan kebijakan yang berlaku, penghasilan atau pendapatan yang didapatkan oleh seorang penulis dapat dikelompokkan sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti halnya gaji, honorarium, dan sebagainya</li>
<li>Penghasilan yang berasal dari usaha dan kegiatan</li>
<li>Penghasilan yang berasal dari modal, berupa harta gerak maupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk melakukan usaha</li>
<li>Penghasilan lain-lain, seperti halnya hadiah dan pembebasan utang.</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Pengenaan Pajak Penulis</h2>
Menurut kebijakan yang berlaku, sebenarnya seseorang yang berprofesi sebagai penulis dikenakan pajak menggunakan Norma Penghitungan Pendapatan Neto (NPPN). Norma ini bertujuan agar penulis bisa mendapatkan keringanan tarif pajak, sehingga pajak yang dibayarkan nilainya tidak terlalui tinggi. Namun, penggunaan Norma Penghitungan Pendapatan Neto (NPPN) ini harus memenuhi persyaratan yang meliputi pencatatan dan besaran Norma Penghitungan Pendapatan Neto (NPPN).
Berdasarkan dengan Peraturan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7933/PER_DIRJEN_PJK/PER-4/PJ/2009">Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-4/PJ/2009</a> Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, seorang penulis diwajibkan untuk memberitahukan penggunaan NPPN kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak. Sedangkan, untuk besarnya NPPN yang dibebankan untuk penulis ini, yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto, baik itu honorarium atau royalti penulis yang diterima dari penerbit.
Kemudian, terdapat juga pajak yang diperkirakan akan terutang dalam satu tahun pajak yang dapat dilunasi di awal atau di muka melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain. Sebagai contoh, penerbit atau pihak yang sudah dibayar sendiri oleh penulis, atas penghasilan tersebut dapat dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebagai pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan yang nantinya dapat dikreditkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) terutang.
Adapun, penulis sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi pun perlu melakukan pelaporan SPT Tahunan. Terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, Anda dapat melakukannya melalui platform op.pajakku.com.&nbsp;

Seorang penulis diwajibkan untuk memberitahukan penggunaan NPPN kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak. Sedangkan untuk besarnya NPPN yang dibebankan untuk penulis ini, yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto, baik itu honorarium atau royalti penulis yang diterima dari penerbit.

Pajak Profesi: Penerapan Kebijakan Pajak Bagi Penulis

Seorang pengusaha atau badan usaha yang didirikan dengan berdasar pada badan hukum juga memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan perpajakannya. Tak terkecuali juga badan usaha yang bergerak di bidang penyiaran, yaitu antara lain penyiaran radio, media cetak (koran, majalah, dll), media online, papan reklame, televisi, dan sebagainya.
Badan Usaha yang menyediakan jasa penyiaran ini berdasarkan dengan kebijakannya akan dibebankan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lembaga penyiaran atau penyelenggara penyiaran yang berbadan hukum ini, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran swasta, maupun lembaga penyiaran berlangganan berpedoman pada kebijakan peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
Dengan berpedoman pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009</a> Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam Pasal 4 A Ayat (3), dijelaskan bahwa jenis jasa yang tidak dikenai atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) salah satunya adalah termasuk jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Untuk jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan ini dapat meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan atau dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta yang tidak bersifat iklan dan juga tidak dibiayai oleh sponsor yang memiliki tujuan komersial.
Pada penjelasan yang berkaitan dengan jasa penyiaran tidak bersifat iklan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 A Ayat (2), hal ini hanya menyinggung atau membahas persoalan penyiaran radio dan televisi saja, padahal dalam jasa penyiaran juga dapat meliputi koran, majalah, dan sebagainya yang tidak menjadi pembahasan utama atas Pasal tersebut. Dan dapat diketahui juga, bahwa instansi pemerintah juga turut dalam melakukan penyiaran, seperti halnya penyiaran yang dilakukan dalam Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), serta Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63884712b577d80e8033ab10/Pajak-Profesi:-Pajak-atas-Penghasilan-Penyanyi-" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak atas Penghasilan Penyanyi</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">Kebijakan Perpajakan Jasa Penyiaran</h2>
Berdasarkan dengan kebijakan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.03/2012 Tentang Kriteria Jasa Penyiaran yang Tidak Bersifat Iklan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan juga telah disahkan pada tanggal 16 Oktober 2012, secara implisit menjelaskan bahwa jasa penyiaran dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu:
 
<h3 style="padding-left: 40px;">1. Jasa penyiaran yang bersifat iklan</h3>
Jasa penyiaran yang masuk ke dalam kategori kelompok ini adalah jasa penyiaran yang akan dibebankan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.
Dan berdasarkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan iklan itu sendiri merupakan berita yang berisikan pesan untuk mendorong dan membujuk khalayak ramai atau publik agar tertarik dengan barang dan jasa yang ditawarkan. Atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu pemberitahuan yang ditujukan kepada publik atau khalayak ramai atas suatu barang atau jasa yang dijual maupun dipasang di dalam media massa, seperti surat kabar atau majalah ataupun di tempat umum.
Maka, berdasarkan dengan definisi tersebut, jasa pemasangan iklan di surat kabar, majalah, buku, tabloid brosur, katalog kalender, poster, billboard, papan reklame, dan sejenisnya akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikelola oleh Lembaga penyiaran kepada produsen yang memasang iklan tersebut. Perlu diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemasangan reklame ini tidak sama dengan Pajak Reklame yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/637dbed2b577d80e80fc8605/Pajak-Profesi:-Pajak-atas-Penghasilan-Psikolog--" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak atas Penghasilan Psikolog</a></h3>
<h3> </h3>
<h3 style="padding-left: 40px;">2. Jasa di bidang periklanan yang terkait dengan penyiaran yang tidak bersifat iklan, dikenai PPN</h3>
Jasa penyiaran yang masuk ke dalam kelompok ini merupakan penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan periklanan, yaitu rumah produksi (production house) maupun pihak lainnya yang sejenis. Apabila dapat didefinisikan, perusahaan periklanan (biro iklan) merupakan perusahaan yang dapat membantu pengiklan untuk menangani rencana-rencana yang terkait dengan periklanan sebagai program promosi bagi si pengiklan.
Rumah produksi merupakan tempat di mana usaha tersebut bertujuan untuk memproduksi film atau klip video dan periklanan yang berkaitan dengan iklan. Beberapa contoh rumah produksi yang telah memiliki nama besar di Indonesia, yaitu Multivision Plus, Rapi Film, RA Pictures, SinemArt, Frame Ritz, dan sebagainya.
 
<h3 style="padding-left: 40px;">3. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, tidak dikenai PPN</h3>
Dalam kelompok ini, jasa penyiaran yang dimaksudkan meliputi penayangan pesan layanan masyarakat dalam bentuk suara, gambar, ataupun suara dan gambar yang berbentuk grafis/karakter, baik itu yang bersifat interaktif maupun tidak interaktif. Jasa penyiaran yang dilakukan oleh koran, majalah, televisi, dan radio dapat digolongkan ke dalam kelompok ini.
Adapun, perlu diketahui jasa penyiaran sebagai Wajib Pajak Badan pun perlu melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan. Terkait pelaporan SPT Tahunan Badan, Wajib Pajak dapat melakukannya melalui platform 1771.pajakku.com.

Lembaga penyiaran atau penyelenggara penyiaran yang berbadan hukum ini, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran swasta, maupun lembaga penyiaran berlangganan berpedoman pada kebijakan peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Pajak Profesi: Jasa Penyiaran, Bagaimana Kebijakan Perpajakannya?

Ketika sebuah acara akan diselenggarakan, biasanya penyelenggara akan menggunakan jasa event organizer. Salah satu tujuannya untuk membantu menata acara dari awal sampai akhir agar berjalan dengan lancar. Bayaran jasa event organizer pun menggiurkan, tergantung dari skala acara yang akan diselenggarakan.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Apa itu Event Organizer?</h2>
Secara hukum, Surat Edaran Nomor SE-11/PJ.53/2003 mendefinisikan event organizer atau jasa penyelenggara kegiatan sebagai sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah seperti kegiatan penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, serta kegiatan lainnya yang menggunakan jasa penyelenggara acara.
Usaha jasa penyelenggara kegiatan pun ada banyak jenisnya, untuk pernikahan ada&nbsp; Wedding Organizer, untuk acara pagelaran musik bisa menggunakan jasa penyelenggara kegiatan yang khusus di bidang musik dan hiburan. Untuk kegiatan pertemuan seperti meeting, bisa menggunakan jasa penyelenggara kegiatan MICE yaitu akronim dari Meeting, Incentive, Convention, Exhibition.
Selain itu, ada juga event organizer yang disebut One Stop Service Agency. Jenis usaha jasa penyelenggara kegiatan yang satu ini dapat digunakan untuk acara berbagai skala, bahkan skala internasional. Jenis yang satu ini bisa memenuhi berbagi permintaan mulai dari penentuan tema hingga seluruh aspek acara secara lengkap. Tentunya, sebagaimana pelaku usaha pada umumnya, penghasilan event organizer dikenakan pajak.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Yang Dikenakan Terhadap Event Organizer</h2>
Perlu diketahui, event organizer memiliki berbagai jenis kegiatan dan penghasilan sehingga akan terkena beberapa jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang dikenakan untuk event organizer adalah:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>PPh 21</h3>
</li>
</ul>
&nbsp;PPh 21 dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari jasanya dan dipungut langsung oleh penerima jasa. Bagi Event Organizer berbentuk badan, juga harus memungut PPh 21 atas pendapatan karyawan mereka.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>PPh 23</h3>
</li>
</ul>
Event Organizer yang berbentuk badan, perlu melaporkan penghasilan yang diperoleh dikenakan PPh 23. Pemungutannya dilakukan langsung oleh penerima jasa yang juga berbentuk badan dengan tarif 15% atau 2% tergantung objek pajaknya.
<ul>
<li>
<h3>PPh Pasal 4 ayat 2</h3>
</li>
</ul>
Saat Event Organizer menyewa tanah atau gedung, maka harus membayar serta melaporkan PPh Pasal 4 ayat 2.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>PPh Final 0,5%</h3>
</li>
</ul>
Apabila omset tahunan yang didapatkan oleh usaha Event Organizer dibawah Rp 4,8 M maka dikenakan PPh Final 0,5%.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>PPN</h3>
</li>
</ul>
Apabila Event Organizer merupakan Pengusaha Kena Pajak atau PKP serta omset per tahunnya sudah lebih dari Rp 4,8 M, maka harus memungut PPN sebesar 10% atas jasa yang diberikan.
Event organizer sebagai Wajib Pajak Badan pun perlu melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan. Terkait pelaporan SPT Tahunan Badan, Wajib Pajak dapat melakukannya melalui platform 1771.pajakku.com. 
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/61b318821c72eb1eee0cb4cf/Pajak-untuk-Pedagang-Eceran" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak untuk Pedagang Eceran</a></h3>

Selain itu, ada juga event organizer yang disebut One Stop Service Agency. Jenis usaha jasa penyelenggara kegiatan yang satu ini dapat digunakan untuk acara berbagai skala, bahkan skala internasional. Jenis yang satu ini bisa memenuhi berbagi permintaan mulai dari penentuan tema hingga seluruh aspek acara secara lengkap. Tentunya, sebagaimana pelaku usaha pada umumnya, penghasilan event organizer dikenakan pajak. 

Pajak Profesi: Pengenaan Pajak bagi Event Organizer

Istilah agen wisata liburan tentu bukan hal asing yang sering kita dengar. Dalam UU Nomor 9 Tahun 1990 bagian kedua Pasal 12 menjelaskan agen wisata liburan atau biro perjalanan adalah usaha penyedia jasa perencanaan dan jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.
Menurut tulisan RS Damardjati (2009), agen wisata liburan atau biro perjalanan adalah perusahaan yang khusus mengurus dan menyelenggarakan perjalanan hingga persinggahan orang-orang yang berwisata termasuk kelengkapan perjalanannya dari satu tempat ke tempat lainnya, baik di dalam negeri ataupun luar negeri.
Kegiatan ekonomi ini berupa pemberian jasa yang diperlukan dalam rangka perjalanan. Seperti, pengurusan paspor atau visa, penginapan, dan acara darmawisata. Dapat disimpulkan, agen wisata liburan merupakan kegiatan bisnis yang sifatnya komersial, mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok dalam perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Ruang Lingkup Agen Wisata Liburan</h2>
Agen wisata liburan memiliki ruang lingkup seperti membuat, menyelenggarakan, serta menjual paket-paket yang diperlukan untuk wisata perjalanan; mengatur transportasi seseorang atau sekelompok orang yang akan mengikuti wisata perjalanan; mengatur seluruh dokumen kebutuhan wisata perjalanan seperti paspor dan visa; membuat panduan perjalanan wisata; dan melayani penyelenggaraan konvensi.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi Agen Wisata Liburan</h2>
Agen wisata liburan memiliki fungsinya, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Secara umum, agen wisata liburan memiliki fungsi sebagai badan usaha yang memberikan seluruh informasi mengenai suatu hal yang berhubungan dengan dunia perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya.
Adapun, fungsi khusus pada agen wisata liburan sebagai berikut:
<h3 style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; Sebagai perantara</h3>
Dalam kegiatannya, agen wisata liburan akan bertindak dengan atas nama perusahaan lain dan menjual jasa-jasa perusahaan yang diwakili. Oleh karena itu, agen wisata liburan memiliki posisi yang menghubungkan antara industri wisata dan wisatawannya.
<h3 style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; Sebagai pengorganisasi atau pengatur</h3>
Agen wisata liburan mengatur segala kegiatan perjalanan wisata. Dalam menjalankan usahanya, agen wisata liburan aktif menjalin kerjasama dengan perusahaan lain di dalam ataupun luar negeri. Adapun fasilitas yang dimilikinyalah yang akan digunakan sebagai dagangan.
<h3 style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; Sebagai badan usaha perjalanan</h3>
Agen wisata liburan memiliki fungsi khusus sebagai badan usaha yang merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan wisata dengan tugas, tanggung jawab, dan risikonya sendiri.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Agen Wisata Liburan</h2>
Berikut tiga jenis agen wisata liburan yang berbeda, yaitu:
<h3 style="padding-left: 40px;">1.&nbsp; Agen wisata</h3>
Ialah biro perjalanan yang bergerak di bidang secara umum. Agen wisata ini biasanya menyediakan paket perjalanan wisata dan perjalanan wisata yang singkat, seperti keliling museum atau kota.
<h3 style="padding-left: 40px;">2.&nbsp; Agen wisata bisnis</h3>
Ialah biro perjalanan yang fokusnya perjalanan yang berkaitan dengan urusan bisnis. Seperti, pariwisata MICE (Meeting, Insentif, Conference, dan Exhibition).
<h3 style="padding-left: 40px;">3.&nbsp; Agen wisata khusus</h3>
Ialah biro perjalanan yang memiliki sifat lebih khusus, dimana perjalanan wisatanya dipandu oleh pengawal atau tour guide yang memang sangat mengetahui seluk-beluk dan kegiatan geografis dari tempat wisata tersebut. Contohnya ialah wisata petualangan, wisata kesehatan, wisata agama, dan lainnya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Agen Wisata Umroh</h2>
Biro perjalanan haji dan umroh ialah suatu badan usaha penyedia layanan yang memberikan pelayanan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dunia perjalanan ibadah haji dan umroh. Agen wisata umroh ini melaksanakan pemberangkatan haji dan umroh dengan mengorganisir dan membimbing jamaah umroh.
Agen wisata umroh pun memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak berbeda jauh dengan agen wisata liburan, seperti penyediaan fasilitas, pengurusan dokumen, penyediaan transportasi, persinggahan, dan agenda wisata.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Agen Wisata Liburan yang Digabung Umroh</h2>
Kementerian Keuangan telah menegaskan kembali ketentuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa perjalanan ke tempat lain selama penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan. Sehubungan juga dengan banyaknya biro perjalanan yang memberikan jasa perjalanan ibadah yang menjadi satu dengan paket perjalanan wisata.
Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 7 dari <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12066/PER_MENKEU/92/PMK.03/2020" target="_blank" rel="noopener">PMK 92/2020</a> jika jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan digabung dengan perjalanan ke tempat lain, maka penyelenggaraan ke tempat lain akan terkena PPN. Dalam Pasal 8 dijelaskan, PPN yang dikenakan atas penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain akan terkena PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) berupa nilai lain. DPP nilai lain yang digunakan pun beda, tergantung dari ketersediaan perincian tagihan paket penyelenggaraan perjalanan.
Kemudian, dijelaskan pula melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12488/PER_MENKEU/71/PMK.03/2022" target="_blank" rel="noopener">PMK 71/2022</a> dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, yang telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor, menyebutkan jika PMK 71/2022 ini menyesuaikan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai untuk Jasa Kena Pajak tertentu. Salah satu poin aturan ini adalah mengenai perjalanan ibadah keagamaan, seperti umrah dan haji.
Jasa keagamaan tersebut meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, penyelenggaraan kegiatan agama, pemberian kotbah, dan jasa lainnya pada bidang keagamaan. Selanjutnya, jasa perjalanan ibadah umroh dan lainnya. Kedua hal ini, tidak mendapatkan pengenaan karena non-JKP/ Jasa Kena Pajak.
DPP nilai lain ialah 10% dari jumlah yang ditagih atas jasa perjalanan ke tempat lain berlaku jika ada perincian tagihan antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain dan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan. Apabila tidak ada perincian antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan lain, DPP nilai lainnya ialah sebesar 5% dari seluruh jumlah tagihan atas jasa penyelenggaraan perjalanan.
Dari peraturan perundangan yang berlaku di atas, dapat ditarik dua pernyataan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa agen wisata ibadah atau jasa agen perjalanan wisata. Penentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dimana penyerahan jasa agen wisata liburan atau jasa agen wisata ibadah termasuk di dalam memberikan kepastian hukum dan mempertimbangkan faktor kemudahan. Dengan karakteristik bisnis yang beragam variasi, pengenaan pajak PPN bagi jasa agen wisata ibadah atau jasa agen perjalanan wisata menjadi lebih mudah dan sederhana.
Agen wisata umroh sebagai Wajib Pajak Badan pun perlu melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan. Terkait pelaporan SPT Tahunan Badan, Wajib Pajak dapat melakukannya melalui platform 1771.pajakku.com.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengecualian Pajak Agen Wisata </h2>
Hanya perjalanan ibadah menuju kota tertentu saja yang jasa agen wisata perjalanan ibadahnya tidak akan terkena PPN. Bagi penyelenggaraan perjalanan ibadah oleh swasta, pemberlakuan pembebasan PPN hanya untuk perjalanan ibadah menuju kota suci dari enam agama yang diakui pemerintah, yaitu Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, dan Khonghucu.
Melalui PMK ini, jasa penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penyelenggaraan umrah ke Madinah dan Mekkah tidak dikenakan PPN. Bagi peserta beragama Khonghucu, juga tidak akan dikenakan PPN atas perjalanan ibadah menuju Qufu. Bagi peserta perjalanan beragama Kristen, tidak akan dikenakan PPN atas jasa penyelenggaraan ibadah ke Yerusalem serta Sinai. Untuk peserta perjalanan yang beragama Katolik, PPN tidak akan dikenakan atas jasa perjalanan ibadah ke Vatikan dan Lourdes.
Bagi peserta perjalanan yang beragama Hindu, PPN tidak akan terkena atas perjalanan ibadah menuju Uttar Pradesh dan Haryana. Bagi peserta yang beragama Buddha, PPN tidak akan dipungut atas jasa perjalanan ibadah menuju Bodh Gaya dan Bangkok. Dengan ini pula, jika paket perjalanan ibadah ke kota suci yang tercantum mencakup perjalanan ke tempat lainnya, maka perjalanan ke tempat lain tersebut akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan perjalanan ke kota suci tetap bebas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Istilah agen wisata liburan tentu bukan hal asing yang sering kita dengar. Dalam UU Nomor 9 Tahun 1990 bagian kedua Pasal 12 menjelaskan agen wisata liburan atau biro perjalanan adalah usaha penyedia jasa perencanaan dan jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pajak Profesi: Ketahui Pajak atas Agen Wisata Ibadah dan Umroh

Di tengah pertumbuhan perusahaan dan jumlah pekerja yang berkembang pesat, kini asuransi dapat menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan layak untuk dipertahankan. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan asuransi pada masyarakat. Hal ini juga menyebabkan adanya perusahaan asuransi dan jumlah produk asuransi yang semakin hari semakin bertambah.
Pada sebagian orang, memiliki layanan asuransi adalah bentuk perlindungan dan wajib untuk dimiliki. Hal ini untuk menghindarkan diri dari berbagai risiko kerugian yang dapat menimpa diri seseorang sewaktu-waktu. Dengan menggunakan layanan asuransi, maka Anda dapat merasa nyaman dan lebih tenang karena memiliki perlindungan dari berbagai risiko tersebut.
Asuransi sangatlah menjanjikan, tidak hanya untuk digunakan, namun juga untuk kepentingan lahan bisnis. Anda pun dapat menjalankan bisnis asuransi secara legal dengan cara mendaftarkan diri pada agen asuransi. Menjadi agen asuransi dapat dijalankan dengan serius dan memberikan banyak keuntungan, termasuk bonus besar dan fasilitas lainnya. Mari kita pelajari lebih lanjut, kiat menjadi agen asuransi dan aturan pajak penghasilan agen asuransi.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Definisi Jasa Agen Asuransi</h2>
Sebelum memahami terkait aturan pajak penghasilan agen asuransi, sebaiknya Anda perlu memahami mengenai agen asuransi terlebih dahulu. Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, agen asuransi dapat dijelaskan sebagai seseorang atau badan hukum yang berkegiatan dalam memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung atau perusahaan asuransi.
Seorang agen asuransi pun perlu membuat kesepakatan antara pihak pengguna asuransi yang ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi penanggung. Dimana kesepakatan ini akan diatur pula dalam sebuah perjanjian asuransi. Mengacu dari pemahamannya, ketika seseorang akan menggunakan layanan sebuah asuransi dari sebuah perusahaan asuransi tertentu, orang tersebut harus berhubungan langsung dengan seorang agen asuransi yang bekerja pada perusahaan asuransi tersebut.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Ketentuan Jasa Agen Asuransi</h2>
Berbagai hal tentang ketentuan agen asuransi telah tercantum dalam Pasal 27 PP Nomor 73 Tahun 1992 yang disebutkan bahwa:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Seorang agen asuransi hanya bisa menjadi agen dari satu perusahaan asuransi saja</li>
<li>Seorang agen asuransi wajib untuk memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan</li>
<li>Seluruh tindakan agen asuransi yang terkait dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan</li>
<li>Agen asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan yang jelas dan benar kepada calon tertanggung mengenai program asuransi yang dipasarkan serta ketentuan isi polis, termasuk hak dan kewajibannya calon tertanggung tersebut.</li>
</ol>
Pada beberapa poin di atas, dijelaskan aturan kewenangan dan kewajiban seorang agen asuransi. Hal ini pun menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah telah menganggap masalah asuransi sebagai suatu hal yang penting dan menjadi kebutuhan umum, sehingga perlu untuk diatur berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ialah mengenai pajak penghasilan agen asuransi yaitu PPh Pasal 21.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Menjadi Agen Asuransi</h2>
Apabila Anda memiliki keinginan untuk menjadi seorang agen asuransi, maka Anda harus memiliki keinginan serta komitmen yang kuat, mengingat pula asuransi adalah sebuah produk yang tidak mudah untuk dipasarkan. Diperlukan kemampuan yang benar-benar memiliki jiwa marketing dalam menjalankan pekerjaan sebagai seorang agen asuransi.
Seorang agen asuransi yang baik harus memiliki kepercayaan diri yang amat tinggi ketika produk akan dipasarkan, hal ini dikarenakan untuk membangun kepercayaan produk untuk klien. Kepercayaan ini dapat menjadi kunci utama dalam meningkatkan penjualan produk asuransi yang akan Anda lakukan.
Berikut adalah cara menjadi seorang agen asuransi:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Mendatangi dan bergabung dengan agensi asuransi. Anda dapat bergabung dengan sebuah perusahaan agensi asuransi resmi dan memiliki kredibilitas yang baik dalam pelayanannya. Pastikan Anda memilih sebuah perusahaan asuransi yang memang benar-benar memiliki target pasar yang baik dan memiliki berbagai macam produk yang menguntungkan nasabah.</li>
<li>Anda perlu menguasai produk asuransi dengan baik. Ketika akan menjual suatu produk, maka hal pertama yang harus Anda lakukan ialah menggunakan produk tersebut dan mengetahui secara jelas segala manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari produk tersebut.</li>
<li>Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, karena hal ini dapat mempermudah Anda dalam melakukan presentasi dan pendekatan pada calon nasabah yang ditemui. Saat Anda memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka nasabah akan merasa nyaman dan mudah untuk mengambil keputusan tentang produk yang Anda pasarkan</li>
<li>Menjadi pendengar yang baik kepada calon nasabah dapat memberikan Anda kesempatan berbicara pada nasabah. Anda dapat menjadi pendengar yang baik dan mengetahui jelas produk yang diinginkan. Dengan begitu, maka komunikasi pun dapat berjalan dengan lancar dan Anda dapat dengan mudah menganalisa kebutuhan calon nasabah Anda.</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Aturan Perpajakan bagi Jasa Agen Asuransi</h2>
Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto. Syaratnya adalah dalam 1 tahun memiliki omzet kurang dari Rp4,8 Milyar dan menginfokan kepada pihak Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
Persentase norma penghitungan penghasilan netto bagi agen asuransi ini diatur dalam KEP-536/PJ/2009 termasuk dalam klasifikasi pekerjaan bebas bidang profesi lainnya dengan persentase 50% untuk ibukota provinsi dan 47,5% untuk kota dalam provinsi lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila Anda ialah seorang agen asuransi dengan penghasilan mencapai Rp4,8 Milyar dalam setahun dan tidak berstatus sebagai pegawai pada perusahaan asuransi tersebut, maka Anda dapat menggunakan norma dalam menghitung penghasilan netto untuk perhitungan pajak penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
Pajak progresif bagi agen asuransi ialah pajak progresif PPh. PPh Pasal 21 merupakan peraturan perpajakan mengenai pajak gaji, imbalan, honorarium serta dana pensiun. Dalam menentukan tarif PPh, diperlukan penghitungan pajak progresif sesuai dengan besaran penghasilan yang didapatkan. Tarif pajak progresif PPh Pasal 21 ialah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>PKP sampai dengan Rp60.000.000, dengan tarif pajak 5%</li>
<li>PKP di atas Rp60.000.000,00 sampai Rp250.000.000,00 dengan tarif pajak 15%</li>
<li>PKP di atas Rp250.000.000,00 sampai RP500.000.000,00 dengan tarif pajak 25%</li>
<li>PKP di atas Rp500.000.000,00 dengan tarif pajak 30%</li>
<li>PKP di atas Rp5.000.000.000,00 dengan tarif pajak 35%.</li>
</ul>
Selain pajak progresif, PPh Pasal 21 memberlakukan pengurangan pajak berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), iuran pensiun, dan biaya jabatan. PTKP sendiri diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11153/PER_MENKEU/101/PMK.010/2016" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK010/2016.</a>
Kemudian, bagaimana jika seorang istri juga memiliki penghasilan sebagai agen asuransi? Sistem pengenaan pajak berbasis Undang-Undang PPh menempatkan keluarga dalam satu kesatuan ekonomis. Artinya penghasilan dan kerugian seluruh anggota keluarga dapat digabungkan dalam satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh kepala keluarga seperti istri yang ikut NPWP suami. Penghasilan atau kerugian bagi istri pun akan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suami dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan.
Agen asuransi sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi pun perlu melakukan pelaporan SPT Tahunan. Terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, Anda dapat melakukannya melalui platform op.pajakku.com.&nbsp;

Di tengah pertumbuhan perusahaan dan jumlah pekerja yang berkembang pesat, kini asuransi dapat menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan layak untuk dipertahankan. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan asuransi pada masyarakat. Hal ini juga menyebabkan adanya perusahaaan asuransi dan jumlah produk asuransi yang semakin hari semakin bertambah. 

Pajak Profesi: Pengenaan Pajak atas Jasa Agen Asuransi

Sebagai pengguna smartphone, tentu sudah familier dengan sosial media yang satu ini: Instagram. Setiap saat, setiap ada waktu senggang, pasti menyempatkan diri untuk sekedar melihat feed Instagram terbaru, melihat Instastory teman-teman, ataupun update feed kalian dengan foto liburan, makanan, dan foto selfie bersama sahabat.
Hingga tahun 2019, situs Napoleoncat mengabarkan bahwa pengguna aktif Instagram di Indonesia mencapai 61 juta pengguna dan merupakan terbanyak keempat di dunia. Hal ini memunculkan peluang untuk menghasilkan pundi-pundi melalui Instagram terbuka lebar.
Penghasilan dari membuat konten di platform ini tidak bisa dianggap remeh. Semakin banyak viewers, maka semakin terkenal seorang selegram. Selebgram merupakan sebutan untuk seseorang yang memiliki akun pribadi yang terkenal di Instagram seperti layaknya seorang selebritis. Semakin banyak pengikut atau followersnya, maka semakin potensial akun tersebut untuk menerima tawaran promosi produk. Sistem promosi yang terkenal di Instagram oleh selebgram antara lain paid promote dan paid endorsement.
Paid promote yaitu hanya mempromosikan suatu produk sedangkan paid endorsement yaitu menggunakan produk yang dipromosikan. Selain itu masih banyak lagi jenis promosi lainnya. Dahulu selebgram belum segencar dan sebanyak sekarang karena pengguna Instagram masih terbatas. Namun seiring bertambahnya pemakai smartphone, bertambah juga pengguna media sosial, khusunya Instagram.
Apakah anda ingin menjadi seorang Selebgram? Atau pemilik akun Instagram yang dikenal banyak followers? Mulailah dengan membuat channel yang kira-kira digemari oleh banyak orang, entah video lucu, musik, cara memasak, silahkan berkreasi dengan bebas. Jika akun sudah banyak followersnya, dan mulai menerima paid promote atau paid endorse, jangan lupa juga kewajiban yang satu ini sebagai selebgram Indonesia yang baik dan cinta tanah air: membayar pajak. Sebagai selebgram juga bisa dong berkontribusi untuk tanah air.
Pajak apa yang dikenakan untuk seorang Selebgram? Mengutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, maka penghasilan sebagai Selebgram tidak termasuk dalam pekerjaan bebas yang dapat menggunakan skema PPh Final Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%.
Hal tersebut dikarenakan pada pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa tidak termasuk sebagai usaha yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan bersifat final yaitu jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
Adapun, Selebgram dapat dikenakan perpajakan yaitu PPh 21.&nbsp;Berdasarkan peraturan terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berikut tarif perpajakan yang dikenakan:
<ol>
<li>Penghasilan 0-Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%</li>
<li>Penghasilan Rp60.000.000-Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%</li>
<li>Penghasilan Rp250.000.000-Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%</li>
<li>Penghasilan Rp500.000.000-Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%</li>
<li>Penghasilan lebih dari Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35%.</li>
</ol>
Maka, jika seorang Selebgram memiliki penghasilan di atas Rp500 Juta per tahun, ia akan dikenakan Pajak Penghasilan 21 hingga lapisan keempat yaitu 30%.&nbsp;
Mudah bukan menghitungnya? Mulai sekarang yuk biasakan taat pajak dengan melaporkan SPT PPh kalian. Apalagi dengan bantuan Aplikasi pajak dari Pajakku membuat pelaporan pajak menjadi praktis dan lebih mudah.

Pajak profesi Series adalah sebuah artikel perpajakan dari pajakku yang menjelaskan terkait perhitungan perpajakan dari setiap jenis profesi:
Selebgram adalah sebuah profesi baru dibidang entertaiment yang terbentuk adanya platform instagram, Hingga tahun 2019, situs Napoleoncat mengabarkan bahwa pengguna aktif Instagram di Indonesia mencapai 61 juta pengguna dan merupakan terbanyak keempat di dunia. Hal ini memunculkan peluang untuk menghasilkan pundi-pundi melalui Instagram terbuka lebar. Kira kira bagaimana para selebgram ini menunaikan kewajiban perpajakannya?

Pajak Profesi: Selebgram dan Kewajiban Perpajakan

Artis adalah ahli seni, seniman, seniwati seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama, dan lain sebagainya. Sedangkan seniman adalah sebuah sebutan bagi seseorang yang memiliki ide atau bahkan karya kreatif, inovatif, dan mahir di bidang seni.
&nbsp;
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Perpajakan Bagi Artis&nbsp;dan Seniman</h2>
Umumnya, para artis yang menerima penghasilan pastinya memiliki kewajiban untuk melaporkan dan menghitung pajak penghasilan (PPh) dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770.
Artis meminta bukti potong atas seluruh PPh yang telah dipotong oleh penyelenggara kegiatan. Kemudian, bukti potong tersebut dikumpulkan sebagai bahan penghitung pajak akhir tahun dan dilampirkan dalam SPT Tahunan milik artis tersebut atas PPh yang dipotong dapat dikurangi dari PPh Tahunannya.
Tahukah kalian bahwa penghasilan yang diperoleh artis terkait pekerjaannya merupakan penghasilan atas pekerjaan bebas? Adanya penghasilan atas pekerjaan bebas ini para artis tidak boleh menghitung PPh berdasarkan PP 23/2018 yakni tentang PPh Final 1 persen yang sekarang diturunkan menjadi 0,5 persen. Hal tersebut berlaku bagi artis meski memiliki penghasilan dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.
Walaupun demikian, mereka mendapat keringanan berupa diperbolehkan untuk menghitung PPh berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). NPPN atas penghasilan yang diterima para artis atas kegiatan keartisannya sesuai dengan amanat Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 adalah senilai 50 persen dari penghasilan bruto.
Apabila para artis memiliki penghasilan lain seperti dari usaha yang mereka jalani, maka penghasilan dari usaha tersebut memiliki perhitungan PPh yang sesuai dengan amanat PP 23/2018 selama penghasilan dari usaha tersebut tidak melebihi Rp 4,8 miliar.
Kemudian, apabila penghasilan dari usaha tersebut melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, maka mereka memiliki kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan pembukuan. Pada PPh tersebut dihitung berdasarkan penghasilan neto yang sebenarnya sesuai laporan keuangan.
Para artis wajib membayar PPh yang kurang bayar pada akhir tahun tersebut dan melakukan pelaporan dalam SPT Tahunan minimal tiga bulan usai berakhirnya tahun pajak.
&nbsp;
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Perpajakan Bagi Pemberi Penghasilan</h2>
Berdasarkan peraturaan terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berikut tarif perpajakan PPh 21 yang dikenakan ialah:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan 0-Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%</li>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan Rp60.000.000-Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%</li>
<li>Penghasilan Rp250.000.000-Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%</li>
<li>Penghasilan Rp500.000.000-Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%</li>
<li>Penghasilan lebih dari Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35%.</li>
</ul>
Setiap pebayaran kepada artis, pihak pemberi penghasilan wajib memotong PPh Pasal 21. Apabila imbalan yang dibayarkan kepada artis merupakan imbalan yang lebih dari satu kali dalam satu tahun (berkesinambungan), maka adapun beberapa ketentuan perhitungan pemotongannya, yakni:
<ul>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Bagi artis yang memiliki NPWP yang hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotongan PPh 21/26 dan tidak memperoleh penghasilan lain, maka PPh 21 dihitung dengan mengikuti tarif yang ada di Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif PKP dalam tahun kalender yang bersangkutan.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Bagi artis yang tidak memiliki NPWP, memperoleh penghasilan di luar hubungan kerja dengan pemotongan PPh 21/26, maka PPh 21 dihitung dengan mengikuti tarif yang ada di Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif PKP dalam tahun kalender yang bersangkutan tanpa dikurangi PTKP.</li>
</ul>

Penghasilan yang diperoleh artis terkait pekerjaannya merupakan penghasilan atas pekerjaan bebas. Adanya penghasilan atas pekerjaan bebas ini para artis tidak boleh menghitung PPh berdasarkan PP 23/2018 yakni tentang PPh Final 1 persen yang sekarang diturunkan menjadi 0,5 persen. 

Pajak Profesi: Pajak yang Perlu Diketahui Bagi Artis dan Seniman

Penyanyi adalah seseorang yang memiliki suara emas, dalam artinya suara merdu, memiliki skill menyanyi yang unik,dan diiringi dengan alunan musik yang indah. Sebagai sebuah profesi, penyanyi tentu memiliki penghasilan dan dikenakan pajak. Seperti apa perpajakannya? simak informasinya di sini!

Pajak Profesi: Pajak atas Penghasilan Penyanyi 

rofesi sebagai seorang psikolog ini sudah tak asing lagi di masyarakat bahkan banyak yang tertarik menjadi seorang psikolog, Apakah kamu tertarik menjadi seorang psikolog? Yuk kenali lebih dalam mengenai definisi, keterampilan yang harus dimiliki serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi seorang psikolog dalam artikel berikut! 

Pajak Profesi

Fokus

Langganan Info Terbaru