Katalog peraturan perpajakan Indonesia

12114 Dokumen Peraturan

1 TAHUN 1984Peraturan Pemerintah Pengganti UU

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

16 Jun 1984
SE-23/PJ.232/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENEGASAN PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPH PASAL 26-02)

16 Jun 1984
SE-22/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

RALAT SURAT EDARAN TANGGAL 14 APRIL 1984 NO. SE-15/PJ.232/1984

10 Jun 1984
SE-20/PJ.22/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PAJAK PENGHASILAN ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH BENTUK USAHA TETAP (PERMANENT ESTABLISHMENT) DI INDONESIA

6 Jun 1984
SE-04/PJ.3/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN-04)

4 Jun 1984
458/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.012/1984 TANGGAL 21 MEI 1984 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

1 Jun 1984
SE-19/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENGATURAN LEBIH LANJUT TENTANG PENGENAAN PPH PASAL 21 BERKENAAN DENGAN PROGRAM ASTEK (SERI PPH PASAL 21-08)

28 Mei 1984
457/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

PENENTUAN JENIS-JENIS HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN BAGI KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EXPLORASI DAN EXPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) YANG DITANDA TANGANI SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1985

21 Mei 1984
458/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

21 Mei 1984
456/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYETORAN KEWAJIBAN PERTAMINA KEPADA PEMERINTAH ATAS HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI

21 Mei 1984
432/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN FAKTUR PAJAK

11 Mei 1984
430/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

11 Mei 1984
431/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DICANTUMKAN DAN ATAU DILAMPIRKAN PADA SURAT PEMBERITAHUAN MASA

11 Mei 1984
381/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 1984

3 Mei 1984
SE-18/PJ.232/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENEGASAN LEBIH LANJUT DAN PEMBETULAN KESALAHAN TIK MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPH PASAL 21 (SERI PPH PASAL 21-07)

26 Apr 1984
26 TAHUN 1984Keputusan Presiden

PENGAMPUNAN PAJAK

18 Apr 1984
SE-17/PJ.223/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

CADANGAN PIUTANG RAGU-RAGU (SERI PPH UMUM-01)

17 Apr 1984
SE-15/PJ.232/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENILAIAN PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA TAHUN 1984 OLEH PARA MAJIKAN DAN PENGUSAHA YANG TERHADAPNYA MASIH BERLAKU ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944

14 Apr 1984
SE-13/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BERUPA GAJI DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN LAINNYA (SERI PPH PASAL 21-05)

13 Apr 1984
SE-12/PJ.21/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENGENAAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN BORONGAN OLEH WAJIB PAJAK PERSEORANGAN (SERI PPH PASAL 21-04)

10 Apr 1984

Fokus

Pencarian Dokumen


Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info