Tax Guide

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 31/pmk.010/2021 tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021

penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai

pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling)

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi menyeluruh antar negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan jepang

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan memorandum saling pengertian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara palestina tentang fasilitasi perdagangan untuk produk tertentu yang berasal dari wilayah palestina

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam pakistan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 juni 2021 sampai dengan 29 juni 2021

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh industri sektor tertentu yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) tahun 2021

penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka (melalui helpdesk/disampaikan secara langsung) di pengadilan pajak mulai tanggal 21 juni 2021 s.d. 25 juni 2021

pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi lainnya sebagai tindak lanjut surat edaran ketua pengadilan pajak nomor se-06/pp/2021

edukasi perpajakan

penegasan kembali ketentuan dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19 di lingkungan kementerian keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 juni 2021 sampai dengan 22 juni 2021

tata cara pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka pembebanan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak di bidang usaha pertambangan mineral

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 131/pmk.04/2018 tentang kawasan berikat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 09 juni 2021 sampai dengan 15 juni 2021

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 58/pmk.04/2017 tentang pembayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran

hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus operasi produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau kontrak karya dalam rangka kerja sama di bidang usaha pertambangan mineral

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-01/pj/2021 tentang tata cara pelunasan selisih kurang bea meterai yang terutang atas dokumen berupa cek dan bilyet giro

tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik

petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 52/pmk.010/2017 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-21/pj/2021 tentang distribusi rencana penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak lainnya, serta pajak bumi dan bangunan per kantor wilayah direktorat jenderal pajak tahun anggaran 2021

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 02 juni 2021 sampai dengan 08 juni 2021

petunjuk pelaksanaan penelitian surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri pada proses pemeriksaan, keberatan, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak

tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 juni 2021 sampai dengan 30 juni 2021

perubahan atas peraturan menter! keuangan nomor 138/pmk.05/2020 tentang tata cara pemberian subsidi bun ga/ subsidi margin dalam rang ka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 mei 2021 sampai dengan 01 juni 2021

tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak pajak bumi dan bangunan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 mei 2021 sampai dengan 25 mei 2021

izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan bagi pegawai di lingkungan direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 05 mei 2021 sampai dengan 11 mei 2021

perubahan kedua atas peraturan menter! keuangan nomor 105/pmk.07 /2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah

penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-117/pj/2021 tentang pemindahan wajib pajak dari kantor pelayanan pajak madya

perubahan atas peraturan gubernur nomor 20 tahun 2021 tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2021

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-116/pj/2021 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak madya

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 april 2021 sampai dengan 04 mei 2021

tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 mei 2021 sampai dengan 31 mei 2021

peraturan direktur jenderal pajak tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-06/pj/2021 tentang tata cara penatausahaan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak dalam rangka reorganisasi instansi vertikal direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 april 2021 sampai dengan 27 april 2021

penetapan jenis satuan barang alas kaki, elektronik, serta sepeda roda dua dan roda tiga yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga ilmu pengetahuan indonesia

tata cara penatausahaan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak dalam rangka reorganisasi instansi vertikal direktorat jenderal pajak

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-28/pj/2021 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal direktorat jenderal pajak sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 184/pmk.01/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 210/pmk.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 april 2021 sampai dengan 20 april 2021

pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2021

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 07 april 2021 sampai dengan 13 april 2021

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2015 tentang penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai