Katalog peraturan perpajakan Indonesia

12111 Dokumen Peraturan

KEP-01/PJ.BT5/1985Keputusan Dirjen Pajak

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KELOMPOK KERJA BIDANG PENGAMPUNAN PAJAK PADA KELOMPOK KERJA PEMBAHARUAN SISTEM PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

3 Jan 1985
SE-02/PJ.21/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN. (SERI PPH UMUM-06)

2 Jan 1985
SE-01/PJ.21/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

PAJAK KEKAYAAN TAHUN 1985

2 Jan 1985
1287/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, PEBRUARI DAN MARET 1985

28 Des 1984
1252/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

PENINJAUAN KEMBALI BEA METERAI ATAS TANDA-TANDA SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PASAL 38, PASAL 44A, PASAL 45 AYAT (1) B, AYAT (9) DAN AYAT (11) D, PASAL 61 AYAT (1) A DAN B, PASAL 62, PASAL 63 AYAT (2), PASAL 69 AYAT (3), PASAL 80 AYAT (2) DAN PENETAPAN TARIF MINIMUM BEA METERAI, SERTA BEA METERAI ATAS TANDA-TANDA SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) DAN AYAT (3), PASAL 25 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 69 AYAT (1), PASAL 78, PASAL 109 AYAT (1) DAN AYAT (2) ATURAN BEA METERAI 1921

18 Des 1984
KWT-10/PJ.5/1984Surat Kawat

PENERIMAAN DOKUMEN PENGAMPUNAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN (SERI : 10-PENGAMPUNAN)

17 Des 1984
KWT-28/PJ.BT5/1984Surat Kawat

RALAT PADA SPT P.KK TAHUN 1985 YANG TERLANJUR DICETAK

14 Des 1984
1238/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

PENINJAUAN KEMBALI BESARNYA TARIP, BATAS KEKAYAAN MINIMUM KENA PAJAK DAN BATAS-BATAS NILAI LAINNYA DALAM ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932

11 Des 1984
1228/KMK.011/1984Keputusan Menteri Keuangan

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 957/KMK.04/1983 TANGGAL 31 DESEMBER 1983 TENTANG PENENTUAN BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN

8 Des 1984
SE-106/PJ/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

STATUS USAHA BADAN-BADAN KOPERASI (SERI NPWP 28)

3 Des 1984
SE-42/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

JAWABAN ATAS MASALAH PPH PASAL 21 DARI PT. UNIROYAL SUMATERA PLANTATIONS (SERI PPH PASAL 21-13)

2 Des 1984
SE-104/PJ.BT.5/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENYELESAIAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK YANG PINDAH (SERI NPWP-29)

30 Nov 1984
SE-41/PJ.2/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

JASA GIRO

27 Nov 1984
KEP-07/PJ.5/1984Keputusan Dirjen Pajak

PERBAIKAN NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DIDALAM SK DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP- 02/PJ.5/1984 TANGGAL 21 MARET 1984

16 Nov 1984
KWT-06/PJ.5/1984Surat Kawat

PENGIRIMAN FORMULIR PENGAMPUNAN PAJAK. (SERI : 07-PENGAMPUNAN)

11 Nov 1984
SE-39/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI DALAM PENGENAAN PPH PASAL 21 (SERI PPH PASAL 21-12)

4 Nov 1984
8 TAHUN 1984Undang-Undang

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 MENJADI UNDANG- UNDANG

27 Okt 1984
KWT-05/PJ.5/1984Surat Kawat

PENGIRIMAN FORMULIR PENGAMPUNAN PAJAK. (SERI : 06-PENGAMPUNAN)

25 Okt 1984
1083/KMK.01/1984Keputusan Menteri Keuangan

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

24 Okt 1984
KEP-114/PJ.BT5/1984Keputusan Dirjen Pajak

PEMBUBARAN TEAM EVALUASI TERHADAP PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAHARUAN SISTIM PERPAJAKAN

24 Okt 1984

Fokus

Pencarian Dokumen


Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info