Katalog peraturan perpajakan Indonesia

11945 Dokumen Peraturan

458/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

21 Mei 1984
456/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYETORAN KEWAJIBAN PERTAMINA KEPADA PEMERINTAH ATAS HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI

21 Mei 1984
432/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN FAKTUR PAJAK

11 Mei 1984
430/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

11 Mei 1984
431/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DICANTUMKAN DAN ATAU DILAMPIRKAN PADA SURAT PEMBERITAHUAN MASA

11 Mei 1984
381/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 1984

3 Mei 1984
SE-18/PJ.232/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENEGASAN LEBIH LANJUT DAN PEMBETULAN KESALAHAN TIK MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPH PASAL 21 (SERI PPH PASAL 21-07)

26 Apr 1984
26 TAHUN 1984Keputusan Presiden

PENGAMPUNAN PAJAK

18 Apr 1984
SE-17/PJ.223/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

CADANGAN PIUTANG RAGU-RAGU (SERI PPH UMUM-01)

17 Apr 1984
SE-15/PJ.232/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENILAIAN PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA TAHUN 1984 OLEH PARA MAJIKAN DAN PENGUSAHA YANG TERHADAPNYA MASIH BERLAKU ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944

14 Apr 1984
SE-13/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BERUPA GAJI DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN LAINNYA (SERI PPH PASAL 21-05)

13 Apr 1984
SE-12/PJ.21/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENGENAAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN BORONGAN OLEH WAJIB PAJAK PERSEORANGAN (SERI PPH PASAL 21-04)

10 Apr 1984
KEP-237/PJ.23/1984Keputusan Dirjen Pajak

NILAI PENDAPATAN BERUPA PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA DALAM TAHUN 1984, BERKENAAN PARA MAJIKAN DAN PENGUSAHA YANG TERHADAPNYA MASIH BERLAKU ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN TAHUN 1944

5 Apr 1984
SE-11/PJ.222/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PEMBETULAN KESALAHAN KETIK PADA ANGKA ROMAWI II SE- 08/PJ.222/1984 TANGGAL 15 MARET 1984 (SERI PPH PASAL 23-04)

28 Mar 1984
SE-10/PJ.24/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 YANG DIPUNGUT KANTOR LELANG (SERI PPH PASAL 22-10)

22 Mar 1984
SE-09/PJ.211/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MEMBERITAHUKAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN

21 Mar 1984
KEP-168/PJ.21/1984Keputusan Dirjen Pajak

PERPANJANGAN WAKTU PEMASUKAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN

15 Mar 1984
SE-08/PJ.222/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

JASA TEKHNIK DAN JASA MANAJEMEN MENURUT PASAL 23 DAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPH PASAL 23-03)

15 Mar 1984
SE-07/PJ.242/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENJELASAN SE TANGGAL 3 PEBRUARI 1984 NO. 01/PJ.24/1984, TENTANG BESARNYA TARIF PPH PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN "HANDLING FEE" (SERI PPH PASAL 22-09)

9 Mar 1984
SE-06/PJ.233/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAS BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPH PASAL 21 (SERI PPH PASAL 21-03)

5 Mar 1984

Fokus

Pencarian Dokumen


Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2019 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami