Katalog peraturan perpajakan Indonesia

12101 Dokumen Peraturan

KWT-138/PJ.323/1985Surat Kawat

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PERMOHONAN BANDING PPN 1951 KEPADA MPP

29 Agt 1985
SE-68/PJ.12/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

RAHASIA JABATAN

22 Agt 1985
SE-55/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

DASAR PENGENAAN PPN UNTUK PENYERAHAN BANGUNAN OLEH PENGUSAHA BIDANG REAL ESTATE DAN INDUSTRIAL ESTATE. (SERI PPN- 60)

20 Agt 1985
700/KMK.05/1985Keputusan Menteri Keuangan

PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPH PASAL 22 ATAS PEMASUKAN BARANG-BARANG UNTUK PERKERETA-APIAN OLEH PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API

12 Agt 1985
SE-29/PJ.2/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MENGELUARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK TAMBAHAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAAN (SERI PPH UMUM-15)

8 Agt 1985
SE-53/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

PENEGASAN PENGUSAHA SEISMIC DATA PROCESSING SEBAGAI PKP (SERI PPN-59)

8 Agt 1985
SE-28/PJ.2/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

PERBEDAAN PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN (SERI PPH UMUM -14)

5 Agt 1985
KEP-1640/PJ.2/1985Keputusan Dirjen Pajak

PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MENGELUARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK TAMBAHAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAAN

5 Agt 1985
SE-03/PJ.2/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

NPWP CABANG-CABANG PERUSAHAAN DALAM SATU WILAYAH

31 Jul 1985
SE-26/PJ.22/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

JANGKA WAKTU PENUNDAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN. (SERI PPH SPT-05)

31 Jul 1985
SE-25/PJ.24/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

SURAT KETERANGAN BEBAS PPH PASAL 22 IMPOR. (SERI PPH PASAL 22-14)

30 Jul 1985
678/KMK.01/1985Keputusan Menteri Keuangan

TATA LAKSANA IMPOR BARANG-BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH YANG DI BIAYAI DENGAN DANA BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI

26 Jul 1985
672/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

TATA CARA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK SUPER DAN PREMIUM KEPADA KEDUTAAN/KONSULAT NEGARA ASING DAN LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL TERTENTU

25 Jul 1985
58 TAHUN 1985Keputusan Presiden

BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH SEHUBUNGAN DENGAN PEMASUKAN BARANG-BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI

25 Jul 1985
SE-49/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

PENGERTIAN SUPPLIER DALAM S.E. BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR ANGGARAN. (SERI PPN-55)

23 Jul 1985
SE-24/PJ.22/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN SURAT EDARAN NOMOR : SE-34/PJ.22/1984 TANGGAL 20 AGUSTUS 1984 (SERI PPH PASAL 23-13)

22 Jul 1985
KWT-6/PJ.2/1985Surat Kawat

JUMLAH DAN PERINCIAN WP TERDAFTAR

19 Jul 1985
SE-11/PJ.4/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

PEMBAYARAN PAJAK-PAJAK DILUAR TEMPAT DOMISILI WAJIB PAJAK

17 Jul 1985
573/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

DASAR PENGHITUNGAN, TARIF SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA IMPOR

8 Jul 1985
SE-52/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI IMPORTIR KEPADA INDENTOR (SERI PPN-58)

8 Jul 1985

Fokus

Pencarian Dokumen


Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info