Katalog peraturan perpajakan Indonesia

11945 Dokumen Peraturan

715/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

25 Jul 1984
714/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI

25 Jul 1984
SE-27/PJ.24/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 6 JULI 1984 NO.666/KMK.01/1984

23 Jul 1984
S-742/MK.011/1984Surat Menteri Keuangan

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS USAHA FINANCIAL LEASING

12 Jul 1984
SE-26/PJ.221/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PPH PASAL 26 ATAS BUNGA SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN PENCEGAHAN PAJAK BERGANDA (SERI PPH PASAL 26-01)

11 Jul 1984
666/KMK.01/1984Keputusan Menteri Keuangan

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MELAKSANAKAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN PPH PASAL 22 IMPOR ATAS PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR NEGERI OLEH DAN UNTUK KEBUTUHAN PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API

6 Jul 1984
KEP-444/PJ.23/1984Keputusan Dirjen Pajak

PERUBAHAN PASAL 12 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1927/PJ.23/1983 MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPH PASAL 21 (SERI PPH PASAL 21-10)

5 Jul 1984
655/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA YANG DILAKUKAN DI INDONESIA

3 Jul 1984
5 TAHUN 1984Undang-Undang

PERINDUSTRIAN

29 Jun 1984
SE-25/PJ.21/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPH PASAL 23. (SERI PPH PASAL 23-08)

29 Jun 1984
654/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 1984

28 Jun 1984
SE-24/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM AKUNTAN (SERI PPH PASAL 21-09)

20 Jun 1984
1 TAHUN 1984Peraturan Pemerintah Pengganti UU

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

16 Jun 1984
SE-23/PJ.232/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENEGASAN PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPH PASAL 26-02)

16 Jun 1984
SE-22/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

RALAT SURAT EDARAN TANGGAL 14 APRIL 1984 NO. SE-15/PJ.232/1984

10 Jun 1984
SE-20/PJ.22/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PAJAK PENGHASILAN ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH BENTUK USAHA TETAP (PERMANENT ESTABLISHMENT) DI INDONESIA

6 Jun 1984
SE-04/PJ.3/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN-04)

4 Jun 1984
458/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.012/1984 TANGGAL 21 MEI 1984 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

1 Jun 1984
SE-19/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

PENGATURAN LEBIH LANJUT TENTANG PENGENAAN PPH PASAL 21 BERKENAAN DENGAN PROGRAM ASTEK (SERI PPH PASAL 21-08)

28 Mei 1984
457/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

PENENTUAN JENIS-JENIS HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN BAGI KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EXPLORASI DAN EXPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) YANG DITANDA TANGANI SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1985

21 Mei 1984

Fokus

Pencarian Dokumen


Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2019 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami