Katalog peraturan perpajakan Indonesia

12101 Dokumen Peraturan

104/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN

22 Feb 1986
SE-06/PJ.21/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MEMBERIKAN KEPUTUSAN MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI SURAT TAGIHAN PAJAK

20 Feb 1986
91/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1986

15 Feb 1986
S-159/MK.01/1986Surat Menteri Keuangan

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS RUMAH-RUMAH DINAS

14 Feb 1986
84/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI

14 Feb 1986
9 TAHUN 1986Keputusan Presiden

PENUNJUKAN KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK DARI PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN PEMERINTAH

13 Feb 1986
KEP-151/PJ.2/1986Keputusan Dirjen Pajak

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MEMBERIKAN KEPUTUSAN MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI SURAT TAGIHAN PAJAK

10 Feb 1986
SE-08/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN (SERI BM-5)

5 Feb 1986
SE-05/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

BEA METERAI ATAS FAKTUR POLISI KENDARAAN BERMOTOR (SERI BM-03)

3 Feb 1986
SE-04/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

PPN ATAS PERUSAHAAN VULKANISIR BAN (SERI PPN-67)

3 Feb 1986
SE-06/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA METERAI (SERI BM-04)

3 Feb 1986
SE-03/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

PERUBAHAN TARIF BEA METERAI VIDE UU NOMOR 13 TAHUN 1985 (SERI BM-02)

30 Jan 1986
SE-03/PJ.2/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

RALAT BUKU PETUNJUK CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH TAHUN 1985 WAJIB PAJAK BADAN KOPERASI (SERI PPH SPT-07)

28 Jan 1986
SE-02/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

PERMOHONAN RESTITUSI BEA METERAI ATAS PASPOR DAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN (SERI B.M. -1)

27 Jan 1986
SE-02/PJ.23/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

RUMUS TUNJANGAN PPH UNTUK PARA PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ABRI (SERI PPH PASAL 21-22)

17 Jan 1986
SE-01/PJ.51/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

TANDA TANGAN AKUNTAN PUBLIK

17 Jan 1986
19/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

TATA CARA PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

13 Jan 1986
14 TAHUN 1985Undang-Undang

MAHKAMAH AGUNG

30 Des 1985
1009/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

28 Des 1985
1010/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

28 Des 1985

Fokus

Pencarian Dokumen


Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info