Katalog peraturan perpajakan Indonesia

12114 Dokumen Peraturan

SE-30/PJ.32/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

PENEGASAN LEBIH LANJUT MASALAH SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK (SERI PPN 76)

23 Jun 1986
SE-27/PJ.22/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA (SERI PPH UMUM 18)

14 Jun 1986
28 TAHUN 1986Peraturan Pemerintah

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI

5 Jun 1986
485/KMK.01/1986Keputusan Menteri Keuangan

PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN BAHAN ASAL IMPOR YANG DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUATAN KOMODITI EKSPOR

4 Jun 1986
SE-28/PJ.32/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

PPN ATAS PENYIAPAN LAHAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN PERTANIAN (SERI PPN-75)

31 Mei 1986
SE-30/PJ.21/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

RALAT BUKU PETUNJUK PPH PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1985 (SERI PPH PASAL 21-30)

30 Mei 1986
SE-26/PJ.23/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

PPH PASAL 21 TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI. (SERI PPH PASAL 21-29)

26 Mei 1986
SE-25/PJ.23/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1986 (SERI PPH PASAL 21-28)

22 Mei 1986
SE-27/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

BEA METERAI ATAS BUKTI PENGAMBILAN SIMPEDES (SERI BM-12)

19 Mei 1986
SE-26/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

KEWAJIBAN MENGADAKAN PEMBUKUAN BAGI TOKO EMAS. (SERI PPN-74)

16 Mei 1986
355/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DITERIMA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

10 Mei 1986
356/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA PROFESI YANG DILAKUKAN DI INDONESIA

10 Mei 1986
18 TAHUN 1986Keputusan Presiden

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

9 Mei 1986
SE-24/PJ.23/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI YANG DIPINDAH-TUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN. (SERI PPH PASAL 21-27)

8 Mei 1986
323/KMK.01/1986Keputusan Menteri Keuangan

BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI

6 Mei 1986
22 TAHUN 1986Peraturan Pemerintah

KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

6 Mei 1986
SE-25/PJ.31/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

PEMUNGUTAN BEA METERAI OLEH BENDAHARAWAN (SERI BM-11)

5 Mei 1986
SE-24/PJ.31/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

BEA METERAI ATAS SURAT PERJANJIAN/KONTRAK (SERI BM-10)

5 Mei 1986
SE-22/PJ.31/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

BEA METERAI ATAS SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) (SERI BM-08)

5 Mei 1986
KEP-18/PJ/1986Keputusan Bersama Dirjen

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BEA MASUK, PPN DAN PPN BARANG MEWAH SERTA PPH PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG MELALUI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO

4 Mei 1986

Fokus

Pencarian Dokumen


Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2020 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn
Web Info