Tax Guide

Pencarian Dokumen

12710 Dokumen Peraturan

KEP-89/PJ.BT5/1984Keputusan Dirjen Pajak

bentuk, jenis, warna, formulir dan buku petunjuk pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 1984

Jul 31, 1984
SE-31/PJ.24/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

skb pph pasal 22 impor (seri pph pasal 22-12)

Jul 31, 1984
SE-30/PJ.24/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

"kredit pajak" pph pasal 22 yang masih memakai nama dan formulir mpo (seri pph pasal 22-11)

Jul 30, 1984
SE-28/PJ.22/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pph pasal 23 atas usaha "financial leasing" (seri pph pasal 23-09)

Jul 26, 1984
715/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

norma penghitungan khusus penghasilan kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dari pekerja tenaga asing yang bekerja pada wajib pajak badan pengeboran minyak dan gas bumi di indonesia

Jul 25, 1984
714/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

norma penghitungan khusus penghasilan kena pajak dari wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi serta angsuran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak sendiri

Jul 25, 1984
SE-27/PJ.24/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

keputusan menteri keuangan republik indonesia tanggal 6 juli 1984 no.666/kmk.01/1984

Jul 23, 1984
S-742/MK.011/1984Surat Menteri Keuangan

pajak penghasilan pasal 23 atas usaha financial leasing

Jul 12, 1984
SE-26/PJ.221/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pph pasal 26 atas bunga sehubungan dengan perjanjian pencegahan pajak berganda (seri pph pasal 26-01)

Jul 11, 1984
666/KMK.01/1984Keputusan Menteri Keuangan

pelimpahan wewenang kepada direktur jenderal bea dan cukai untuk melaksanakan pemberian fasilitas pembebasan pph pasal 22 impor atas pemasukan barang-barang dari luar negeri oleh dan untuk kebutuhan perusahaan jawatan kereta api

Jul 6, 1984
KEP-444/PJ.23/1984Keputusan Dirjen Pajak

perubahan pasal 12 keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-1927/pj.23/1983 mengenai buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 (seri pph pasal 21-10)

Jul 5, 1984
655/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam negeri berupa honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di indonesia

Jul 3, 1984
SE-25/PJ.21/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

surat keterangan bebas (skb) pph pasal 23. (seri pph pasal 23-08)

Jun 29, 1984
5 TAHUN 1984Undang-Undang

perindustrian

Jun 29, 1984
654/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

nilai kurs sebagai dasar penghitungan pph pasal 21 untuk bulan juli, agustus dan september 1984

Jun 28, 1984
SE-24/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pph pasal 21 atas honorarium akuntan (seri pph pasal 21-09)

Jun 20, 1984
1 TAHUN 1984Peraturan Pemerintah Pengganti UU

penangguhan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

Jun 16, 1984
SE-23/PJ.232/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

penegasan pasal 26 huruf d undang-undang pajak penghasilan 1984 (seri pph pasal 26-02)

Jun 16, 1984
SE-22/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

ralat surat edaran tanggal 14 april 1984 no. se-15/pj.232/1984

Jun 10, 1984
SE-20/PJ.22/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pajak penghasilan atas ekspor yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (permanent establishment) di indonesia

Jun 6, 1984
SE-04/PJ.3/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pengukuhan pengusaha kena pajak (seri ppn-04)

Jun 4, 1984
458/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

ralat keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 458/kmk.012/1984 tanggal 21 mei 1984 tentang tata cara perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan yang terhutang oleh kontraktor yang mengadakan kontrak production sharing dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (pertamina)

Jun 1, 1984
SE-19/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pengaturan lebih lanjut tentang pengenaan pph pasal 21 berkenaan dengan program astek (seri pph pasal 21-08)

May 28, 1984
457/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

penentuan jenis-jenis harta dalam masing-masing golongan harta untuk keperluan penyusutan bagi kontraktor yang melakukan kontrak production sharing dalam explorasi dan exploitasi minyak dan gas bumi dengan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (pertamina) yang ditanda tangani setelah undang-undang nomor 7 tahun 1985

May 21, 1984
456/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

tata cara perhitungan dan penyetoran kewajiban pertamina kepada pemerintah atas hasil operasi pertamina sendiri

May 21, 1984
458/KMK.012/1984Keputusan Menteri Keuangan

tata cara perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan yang terhutang oleh kontraktor yang mengadakan kontrak production sharing dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (pertamina)

May 21, 1984
430/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

batasan dan ukuran pengusaha kecil yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai 1984

May 11, 1984
432/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

bentuk, ukuran, pengadaan dan tata cara penyampaian faktur pajak

May 11, 1984
431/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada surat pemberitahuan masa

May 11, 1984
381/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

nilai kurs sebagai dasar penghitungan pph pasal 21 untuk bulan april, mei dan juni 1984

May 3, 1984
SE-18/PJ.232/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

penegasan lebih lanjut dan pembetulan kesalahan tik mengenai buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 (seri pph pasal 21-07)

Apr 26, 1984
26 TAHUN 1984Keputusan Presiden

pengampunan pajak

Apr 18, 1984
SE-17/PJ.223/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

cadangan piutang ragu-ragu (seri pph umum-01)

Apr 17, 1984
SE-15/PJ.232/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

penilaian pemberian dalam bentuk natura tahun 1984 oleh para majikan dan pengusaha yang terhadapnya masih berlaku ordonansi pajak pendapatan 1944

Apr 14, 1984
SE-13/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pph pasal 21 atas penghasilan pegawai negeri berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya (seri pph pasal 21-05)

Apr 13, 1984
SE-12/PJ.21/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pengenaan pph pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan borongan oleh wajib pajak perseorangan (seri pph pasal 21-04)

Apr 10, 1984
KEP-237/PJ.23/1984Keputusan Dirjen Pajak

nilai pendapatan berupa pemberian dalam bentuk natura dalam tahun 1984, berkenaan para majikan dan pengusaha yang terhadapnya masih berlaku ordonansi pajak pendapatan tahun 1944

Apr 5, 1984
SE-11/PJ.222/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pembetulan kesalahan ketik pada angka romawi ii se- 08/pj.222/1984 tanggal 15 maret 1984 (seri pph pasal 23-04)

Mar 28, 1984
SE-10/PJ.24/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut kantor lelang (seri pph pasal 22-10)

Mar 22, 1984
SE-09/PJ.211/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

perpanjangan waktu untuk memberitahukan penggunaan norma penghitungan

Mar 21, 1984
KEP-168/PJ.21/1984Keputusan Dirjen Pajak

perpanjangan waktu pemasukan surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan

Mar 15, 1984
SE-08/PJ.222/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

jasa tekhnik dan jasa manajemen menurut pasal 23 dan pasal 26 undang-undang pajak penghasilan 1984 (seri pph pasal 23-03)

Mar 15, 1984
SE-07/PJ.242/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

penjelasan se tanggal 3 pebruari 1984 no. 01/pj.24/1984, tentang besarnya tarif pph pasal 22 atas pembayaran "handling fee" (seri pph pasal 22-09)

Mar 9, 1984
SE-06/PJ.233/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

penjelasan lebih lanjut atas buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 (seri pph pasal 21-03)

Mar 5, 1984
SE-04/PJ.22/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pemotongan pph atas dividen yang dibayarkan kepada lembaga keuangan sehubungan dengan kegiatan pasar modal. (seri pph pasal 23-02)

Feb 24, 1984
SE-03/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pengertian kenikmatan dalam bentuk natura (seri pph pasal 21-02)

Feb 21, 1984
SE-02/PJ.24/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

surat keterangan bebas pph pasal 22 (seri pph pasal 22-07)

Feb 7, 1984
SE-01/PJ.24/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

besarnya tarif pph pasal 22 diatas pembayaran "handling fee" (seri pph pasal 22-04)

Feb 2, 1984
KWT-5/PJ.24/1984Surat Kawat

skb mpo dan formulir skb pph pasal 22 (seri pph pasal 22-01)

Jan 31, 1984
38 TAHUN 1983Peraturan - Pemerintah

pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

Dec 31, 1983

Pencarian Dokumen

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn