Tax Guide

pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan

pajak penghasilan

pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

ketentuan umum dan tata cara perpajakan

pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya

besarnya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan teratur sehubungan dengan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

pedoman penghitungan kredit pajak pertambahan nilai bagi pengusaha yang berdasarkan undang-undang pajak penghasilan 1984 memilih dikenakan pajak dengan pedoman norma penghitungan

penentuan jenis-jenis harta dalam masing-masing golongan harta untuk keperluan penyusutan

nilai kurs sebagai dasar penghitungan pph pasal 21 untuk bulan januari, pebruari dan maret 1984

batas dan ukuran pengusaha kecil yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai 1984

macam dan jenis barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

besarnya dana cadangan yang diperbolehkan untuk dikurangkan sebagai biaya

tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak

tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan

pedoman penghitungan kredit pajak pertambahan nilai bagi pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak

badan-badan tertentu yang ditetapkan sebagai pemungut pajak atas penghasilan dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, dasar pemungutan, tarif, serta tata cara pelaksanaannya

tarif biaya tera

nilai dasar perhitungan bea masuk untuk bulan juli, agustus dan september 1983

kesehatan masyarakat veteriner

perubahan ata keputusan presiden nomor 251 tahun 1967 tentang hari-hari libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 10 tahun 1971

wajib daftar perusahaan

pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

hukum acara pidana

asuransi sosial pegawai negeri sipil

pengalihan bentuk perusahaan umum dana tabungan dan asuransi pegawai negeri menjadi perusahaan perseroan (persero)

metrologi legal

peraturan disiplin pegawai negeri sipil

penyusunan arsip

pemberhentian pegawai negeri sipil

tambahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor

mengesahkan agreement establishing the islamic development bank di jeddah

pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran,dan besarnya iuran-iuran yang pungut dari pegawai negeri, pejabat negara,dan penerima pensiun

pokok-pokok kepegawaian

perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor

pencabutan undang-undang no. 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong

ketentuan-ketentuan pokok kearsipan

pembebanan atas impor

pengesahan convention on the privileges and immunities of the united nations, 1946; conventiion on the privileges and immunities on the specialized agencies, 1974; agreement on the privileges and immunities of the international atomic energy agencies, 1959

perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak pendapatan 1944, pajak kekayaan 1932 dan pajak perseroan 1925

larangan penarikan cek kosong

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 2 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi tengah dan daerah tingkat i sulawesi tenggara dengan mengubah undang-undang no 47 prp tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi utara-tengah dan daerah tingkat i sulawesi selatan - tenggara (lembaran negara republik indonesia tahun 1964 no. 7) menjadi undang-undang

perdagangan barang-barang dalam pengawasan

perdagangan barang-barang dalam pengawasan

perdagangan barang-barang dalam pengawasan

penetapan "undang-undang darurat no. 27 tahun 1957 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa (lembaran negara tahun 1957 no. 84) " sebagai undang-undang *)

penetapan undang-undang darurat no. 10 tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat i kalimantan tengah dan perubahan undang-undang no. 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat i kalimantan barat, kalimantan selatan dan kalimantan timur (lembaran negara tahun 1957 no. 83) sebagai undang-undang *)

pembentukan daerah swatantra propinsi kalimantan tengah dan pengubahan undang-undang nomor 25 tahun 1956 (lembaran-negara nomor 65 tahun 1956)

penyaluran perusahaan-perusahaan

pembentukan daerah-daerah otonom propisi kalimantan barat kalimantan selatan dan kalimantan timur *)

peraturan pembebasan dari bea-masuk dan bea-keluar umum untuk keperluan golongan-golongan pejabat dan ahli bangsa asing yang tertentu