Tax Guide

Pencarian Dokumen

12710 Dokumen Peraturan

SE-01/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

penyalur utama dan agen utama (seri ppn-22)

Jan 21, 1985
KWT-15/PJ.151/I-1985Surat Kawat

realisasi dip 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984 dan 1984/1985

Jan 16, 1985
KEP-04/PJ.BT5/1985Keputusan Dirjen Pajak

pembentukan team penyusunan kembali organisasi direktorat jenderal pajak

Jan 11, 1985
KEP-06/PJ.8/1985Keputusan Dirjen Pajak

penunjukan kepala kantor pengolahan data dan informasi pajak untuk atas nama direktur jenderal pajak menandatangani kartu nomor pokok wajib pajak

Jan 10, 1985
SE-01/PJ.62/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

ralat spt/penuntun pengisian pajak kekayaan tahun 1985

Jan 8, 1985
SE-51/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

penggunaan bahasa asing dan satuan mata uang asing dalam faktur pajak (seri ppn-57)

Jan 8, 1985
1 TAHUN 1985Peraturan - Pemerintah

penetapan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

Jan 7, 1985
1 TAHUN 1985Keputusan Presiden

penetapan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

Jan 7, 1985
2 TAHUN 1985Peraturan - Pemerintah

wajib dan pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya

Jan 7, 1985
KEP-01/PJ.BT5/1985Keputusan Dirjen Pajak

perubahan dan penyempurnaan susunan keanggotaan sub kelompok kerja bidang pengampunan pajak pada kelompok kerja pembaharuan sistem perpajakan direktorat jenderal pajak

Jan 3, 1985
SE-01/PJ.21/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pajak kekayaan tahun 1985

Jan 2, 1985
SE-02/PJ.21/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

bidang-bidang tertentu yang memberikan penghasilan kepada dana pensiun yang tidak termasuk sebagai obyek pajak dari pajak penghasilan. (seri pph umum-06)

Jan 2, 1985
1287/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan pajak penghasilan untuk bulan januari, pebruari dan maret 1985

Dec 28, 1984
1252/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

peninjauan kembali bea meterai atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam pasal 38, pasal 44a, pasal 45 ayat (1) b, ayat (9) dan ayat (11) d, pasal 61 ayat (1) a dan b, pasal 62, pasal 63 ayat (2), pasal 69 ayat (3), pasal 80 ayat (2) dan penetapan tarif minimum bea meterai, serta bea meterai atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), pasal 69 ayat (1), pasal 78, pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) aturan bea meterai 1921

Dec 18, 1984
KWT-10/PJ.5/1984Surat Kawat

penerimaan dokumen pengampunan dan surat pemberitahuan (seri : 10-pengampunan)

Dec 17, 1984
KWT-28/PJ.BT5/1984Surat Kawat

ralat pada spt p.kk tahun 1985 yang terlanjur dicetak

Dec 14, 1984
1238/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

peninjauan kembali besarnya tarip, batas kekayaan minimum kena pajak dan batas-batas nilai lainnya dalam ordonansi pajak kekayaan 1932

Dec 11, 1984
1228/KMK.011/1984Keputusan Menteri Keuangan

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 957/kmk.04/1983 tanggal 31 desember 1983 tentang penentuan bidang-bidang tertentu yang memberikan penghasilan kepada dana pensiun yang tidak termasuk sebagai obyek pajak dari pajak penghasilan

Dec 8, 1984
SE-106/PJ/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

status usaha badan-badan koperasi (seri npwp 28)

Dec 3, 1984
SE-42/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

jawaban atas masalah pph pasal 21 dari pt. uniroyal sumatera plantations (seri pph pasal 21-13)

Dec 2, 1984
SE-104/PJ.BT.5/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

penyelesaian npwp bagi wajib pajak yang pindah (seri npwp-29)

Nov 30, 1984
SE-41/PJ.2/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

jasa giro

Nov 27, 1984
KEP-07/PJ.5/1984Keputusan Dirjen Pajak

perbaikan norma penghitungan pajak penghasilan sebagaimana ditentukan didalam sk direktur jenderal pajak no. kep- 02/pj.5/1984 tanggal 21 maret 1984

Nov 16, 1984
KWT-06/PJ.5/1984Surat Kawat

pengiriman formulir pengampunan pajak. (seri : 07-pengampunan)

Nov 11, 1984
SE-39/PJ.23/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli dalam pengenaan pph pasal 21 (seri pph pasal 21-12)

Nov 4, 1984
8 TAHUN 1984Undang-Undang

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1984 tentang penangguhan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 menjadi undang- undang

Oct 27, 1984
KWT-05/PJ.5/1984Surat Kawat

pengiriman formulir pengampunan pajak. (seri : 06-pengampunan)

Oct 25, 1984
1083/KMK.01/1984Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai

Oct 24, 1984
KEP-114/PJ.BT5/1984Keputusan Dirjen Pajak

pembubaran team evaluasi terhadap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pembaharuan sistim perpajakan

Oct 24, 1984
KEP-113/PJ.BT5/1984Keputusan Dirjen Pajak

bentuk, jenis, warna, formulir dan buku petunjuk pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 1984

Oct 23, 1984
SE-38/PJ.21/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

s. t. p

Oct 10, 1984
SE-15/PJ.3/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pengertian barang dalam uu ppn 1984 (seri ppn-16)

Oct 10, 1984
SE-14/PJ.3/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

aturan pelaksanaan keputusan menteri keuangan no.: 431/kmk.04/1984 tanggal 11 mei 1984. (seri ppn-15)

Oct 8, 1984
KEP-108/PJ.BT5/1984Keputusan Dirjen Pajak

petunjuk lebih lanjut pelaksanaan tatacara pengukuhan dan penghapusan nomor pokok wajib pajak

Oct 8, 1984
KEP-106/PJ.BT5/1984Keputusan Dirjen Pajak

penetapan bentuk, jenis dan warna formulir/sarana perubahan data wajib pajak

Oct 8, 1984
1002/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

penentuan perbandingan antara hutang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan

Oct 8, 1984
991/KMK.05/1984Keputusan Menteri Keuangan

nilai dasar perhitungan bea masuk untuk bulan oktober, nopember dan desember 1984

Sep 29, 1984
992/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

nilai kurs sebagai dasar penghitungan pph pasal 21 untuk bulan oktober, nopember dan desember 1984

Sep 29, 1984
SE-13/PJ.3/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pengertian pemakaian sendiri dalam usaha pemborongan/developer/real estate (seri ppn-12)

Sep 28, 1984
SE-37/PJ.22/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pemberian saham bonus dan pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran dalam kaitannya dengan penilaian kembali harta perusahaan. (seri pph umum 03)

Sep 18, 1984
987/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pengurangan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah untuk barang kena pajak dan/atau barang mewah yang dikembalikan

Sep 18, 1984
S-983/MK.04/1984Surat Menteri Keuangan

ketentuan mengenai surat keterangan fiskal dan npwp bagi pemborong/rekanan pemerintah yang mengikuti tender menurut keppres no. 29/1984

Sep 10, 1984
SE-05/PJ.151/VII- 1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pengiriman surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pembangunan (spjp)

Sep 7, 1984
KEP-95/PJ.BT5/1984Keputusan Dirjen Pajak

penyempurnaan lampiran keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-50/bpj.5/1984, tanggal 25 april 1984 tentang tempat pendaftaran diri wajib pajak pada kantor direktorat jenderal pajak

Aug 27, 1984
KEP-94/PJ.BT5/1984Keputusan Dirjen Pajak

petunjuk pelaksanaan administrasi serta penetapan bentuk formulir, jenis buku dan laporan pengampunan pajak

Aug 24, 1984
SE-41/PJ.552/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

penyempurnaan norma penghitungan pph 1984

Aug 21, 1984
SE-34/PJ.22/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

pelunasan pph atas charter kapal dan pesawat terbang. (seri pph pasal 23-10)

Aug 20, 1984
827/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai atas perolehan atau impor barang modal tertentu

Aug 9, 1984
826/KMK.04/1984Keputusan Menteri Keuangan

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik nomor 961/kmk.04/1983 tanggal 31 desember 1983 tentang penentuan jenis-jenis harta dalam masing-masing golongan harta untuk keperluan penyusutan

Aug 9, 1984
SE-32/PJ.232/1984Surat Edaran Dirjen Pajak

perubahan pasal 12 keputusan direktur jenderal pajak no.kep- 1927/pj.23/1983 mengenai buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 (seri pph pasal 21-10)

Aug 2, 1984

Pencarian Dokumen

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn