Tax Guide

Katalog peraturan perpajakan Indonesia

12607 Dokumen Peraturan

35 TAHUN 1983Peraturan - Pemerintah

pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan

31 Des 1983
7 TAHUN 1983Undang-Undang

pajak penghasilan

31 Des 1983
8 TAHUN 1983Undang-Undang

pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

31 Des 1983
6 TAHUN 1983Undang-Undang

ketentuan umum dan tata cara perpajakan

31 Des 1983
37 TAHUN 1983Peraturan - Pemerintah

pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya

31 Des 1983
980/KMK.04/1983Keputusan Menteri Keuangan

besarnya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan teratur sehubungan dengan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

31 Des 1983
970/KMK.04/1983Keputusan Menteri Keuangan

pedoman penghitungan kredit pajak pertambahan nilai bagi pengusaha yang berdasarkan undang-undang pajak penghasilan 1984 memilih dikenakan pajak dengan pedoman norma penghitungan

31 Des 1983
961/KMK.04/1983Keputusan Menteri Keuangan

penentuan jenis-jenis harta dalam masing-masing golongan harta untuk keperluan penyusutan

31 Des 1983
981/KMK.04/1983Keputusan Menteri Keuangan

nilai kurs sebagai dasar penghitungan pph pasal 21 untuk bulan januari, pebruari dan maret 1984

31 Des 1983
967/KMK.04/1983Keputusan Menteri Keuangan

batas dan ukuran pengusaha kecil yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai 1984

31 Des 1983
968/KMK.04/1983Keputusan Menteri Keuangan

macam dan jenis barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

31 Des 1983
959/KMK.04/1983Keputusan Menteri Keuangan

besarnya dana cadangan yang diperbolehkan untuk dikurangkan sebagai biaya

31 Des 1983
948/KMK.04/1983Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak

31 Des 1983
952/KMK.04/1983Keputusan Menteri Keuangan

tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan

31 Des 1983
969/KMK.04/1983Keputusan Menteri Keuangan

pedoman penghitungan kredit pajak pertambahan nilai bagi pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak

31 Des 1983
965/KMK.04/1983Keputusan Menteri Keuangan

badan-badan tertentu yang ditetapkan sebagai pemungut pajak atas penghasilan dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, dasar pemungutan, tarif, serta tata cara pelaksanaannya

31 Des 1983
26 TAHUN 1983Peraturan - Pemerintah

tarif biaya tera

11 Jul 1983
436/KMK.05/1983Keputusan Menteri Keuangan

nilai dasar perhitungan bea masuk untuk bulan juli, agustus dan september 1983

28 Jun 1983
22 TAHUN 1983Peraturan - Pemerintah

kesehatan masyarakat veteriner

13 Jun 1983
3 TAHUN 1983Keputusan Presiden

perubahan ata keputusan presiden nomor 251 tahun 1967 tentang hari-hari libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 10 tahun 1971

19 Jan 1983
3 TAHUN 1982Undang-Undang

wajib daftar perusahaan

1 Feb 1982
1 TAHUN 1982Peraturan - Pemerintah

pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

16 Jan 1982
8 TAHUN 1981Undang-Undang

hukum acara pidana

31 Des 1981
25 TAHUN 1981Peraturan - Pemerintah

asuransi sosial pegawai negeri sipil

30 Jul 1981
26 TAHUN 1981Peraturan - Pemerintah

pengalihan bentuk perusahaan umum dana tabungan dan asuransi pegawai negeri menjadi perusahaan perseroan (persero)

30 Jul 1981
2 TAHUN 1981Undang-Undang

metrologi legal

1 Apr 1981
30 TAHUN 1980Peraturan - Pemerintah

peraturan disiplin pegawai negeri sipil

30 Agt 1980
34 TAHUN 1979Peraturan - Pemerintah

penyusunan arsip

4 Okt 1979
32 TAHUN 1979Peraturan - Pemerintah

pemberhentian pegawai negeri sipil

29 Sep 1979
35 TAHUN 1977Peraturan - Pemerintah

tambahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor

29 Des 1977
5 TAHUN 1975Keputusan Presiden

mengesahkan agreement establishing the islamic development bank di jeddah

17 Mar 1975
56 TAHUN 1974Keputusan Presiden

pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran,dan besarnya iuran-iuran yang pungut dari pegawai negeri, pejabat negara,dan penerima pensiun

10 Des 1974
8 TAHUN 1974Undang-Undang

pokok-pokok kepegawaian

6 Nov 1974
2 TAHUN 1973Peraturan - Pemerintah

perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor

20 Jan 1973
1 TAHUN 1971Peraturan Pemerintah Pengganti UU

pencabutan undang-undang no. 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong

31 Jul 1971
7 TAHUN 1971Undang-Undang

ketentuan-ketentuan pokok kearsipan

17 Mei 1971
6 TAHUN 1969Peraturan - Pemerintah

pembebanan atas impor

4 Agt 1969
51 TAHUN 1969Keputusan Presiden

pengesahan convention on the privileges and immunities of the united nations, 1946; conventiion on the privileges and immunities on the specialized agencies, 1974; agreement on the privileges and immunities of the international atomic energy agencies, 1959

24 Jun 1969
8 TAHUN 1967Undang-Undang

perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak pendapatan 1944, pajak kekayaan 1932 dan pajak perseroan 1925

26 Agt 1967
17 TAHUN 1964Undang-Undang

larangan penarikan cek kosong

26 Sep 1964
13 TAHUN 1964Undang-Undang

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 2 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi tengah dan daerah tingkat i sulawesi tenggara dengan mengubah undang-undang no 47 prp tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi utara-tengah dan daerah tingkat i sulawesi selatan - tenggara (lembaran negara republik indonesia tahun 1964 no. 7) menjadi undang-undang

23 Sep 1964
11 TAHUN 1962Peraturan - Pemerintah

perdagangan barang-barang dalam pengawasan

3 Agt 1962
8 TAHUN 1962Peraturan - Pemerintah

perdagangan barang-barang dalam pengawasan

3 Agt 1962
8 TAHUN 1962Peraturan Pemerintah Pengganti UU

perdagangan barang-barang dalam pengawasan

3 Agt 1962
19 TAHUN 1959Undang-Undang

penetapan "undang-undang darurat no. 27 tahun 1957 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa (lembaran negara tahun 1957 no. 84) " sebagai undang-undang *)

4 Jul 1959
21 TAHUN 1958Undang-Undang

penetapan undang-undang darurat no. 10 tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat i kalimantan tengah dan perubahan undang-undang no. 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat i kalimantan barat, kalimantan selatan dan kalimantan timur (lembaran negara tahun 1957 no. 83) sebagai undang-undang *)

7 Mei 1958
10 TAHUN 1957Undang-Undang

pembentukan daerah swatantra propinsi kalimantan tengah dan pengubahan undang-undang nomor 25 tahun 1956 (lembaran-negara nomor 65 tahun 1956)

23 Mei 1957
1 TAHUN 1957Peraturan - Pemerintah

penyaluran perusahaan-perusahaan

30 Jan 1957
25 TAHUN 1956Undang-Undang

pembentukan daerah-daerah otonom propisi kalimantan barat kalimantan selatan dan kalimantan timur *)

25 Okt 1956
19 TAHUN 1955Peraturan - Pemerintah

peraturan pembebasan dari bea-masuk dan bea-keluar umum untuk keperluan golongan-golongan pejabat dan ahli bangsa asing yang tertentu

1 Jun 1955

Fokus

Pencarian Dokumen


Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn