Tax Guide

penyalur utama dan agen utama (seri ppn-22)

realisasi dip 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984 dan 1984/1985

pembentukan team penyusunan kembali organisasi direktorat jenderal pajak

penunjukan kepala kantor pengolahan data dan informasi pajak untuk atas nama direktur jenderal pajak menandatangani kartu nomor pokok wajib pajak

ralat spt/penuntun pengisian pajak kekayaan tahun 1985

penggunaan bahasa asing dan satuan mata uang asing dalam faktur pajak (seri ppn-57)

penetapan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

penetapan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

wajib dan pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya

perubahan dan penyempurnaan susunan keanggotaan sub kelompok kerja bidang pengampunan pajak pada kelompok kerja pembaharuan sistem perpajakan direktorat jenderal pajak

pajak kekayaan tahun 1985

bidang-bidang tertentu yang memberikan penghasilan kepada dana pensiun yang tidak termasuk sebagai obyek pajak dari pajak penghasilan. (seri pph umum-06)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan pajak penghasilan untuk bulan januari, pebruari dan maret 1985

peninjauan kembali bea meterai atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam pasal 38, pasal 44a, pasal 45 ayat (1) b, ayat (9) dan ayat (11) d, pasal 61 ayat (1) a dan b, pasal 62, pasal 63 ayat (2), pasal 69 ayat (3), pasal 80 ayat (2) dan penetapan tarif minimum bea meterai, serta bea meterai atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), pasal 69 ayat (1), pasal 78, pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) aturan bea meterai 1921

penerimaan dokumen pengampunan dan surat pemberitahuan (seri : 10-pengampunan)

ralat pada spt p.kk tahun 1985 yang terlanjur dicetak

peninjauan kembali besarnya tarip, batas kekayaan minimum kena pajak dan batas-batas nilai lainnya dalam ordonansi pajak kekayaan 1932

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 957/kmk.04/1983 tanggal 31 desember 1983 tentang penentuan bidang-bidang tertentu yang memberikan penghasilan kepada dana pensiun yang tidak termasuk sebagai obyek pajak dari pajak penghasilan

status usaha badan-badan koperasi (seri npwp 28)

jawaban atas masalah pph pasal 21 dari pt. uniroyal sumatera plantations (seri pph pasal 21-13)

penyelesaian npwp bagi wajib pajak yang pindah (seri npwp-29)

jasa giro

perbaikan norma penghitungan pajak penghasilan sebagaimana ditentukan didalam sk direktur jenderal pajak no. kep- 02/pj.5/1984 tanggal 21 maret 1984

pengiriman formulir pengampunan pajak. (seri : 07-pengampunan)

tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli dalam pengenaan pph pasal 21 (seri pph pasal 21-12)

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1984 tentang penangguhan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 menjadi undang- undang

pengiriman formulir pengampunan pajak. (seri : 06-pengampunan)

tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai

pembubaran team evaluasi terhadap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pembaharuan sistim perpajakan

bentuk, jenis, warna, formulir dan buku petunjuk pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 1984

s. t. p

pengertian barang dalam uu ppn 1984 (seri ppn-16)

aturan pelaksanaan keputusan menteri keuangan no.: 431/kmk.04/1984 tanggal 11 mei 1984. (seri ppn-15)

petunjuk lebih lanjut pelaksanaan tatacara pengukuhan dan penghapusan nomor pokok wajib pajak

penetapan bentuk, jenis dan warna formulir/sarana perubahan data wajib pajak

penentuan perbandingan antara hutang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan

nilai dasar perhitungan bea masuk untuk bulan oktober, nopember dan desember 1984

nilai kurs sebagai dasar penghitungan pph pasal 21 untuk bulan oktober, nopember dan desember 1984

pengertian pemakaian sendiri dalam usaha pemborongan/developer/real estate (seri ppn-12)

pemberian saham bonus dan pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran dalam kaitannya dengan penilaian kembali harta perusahaan. (seri pph umum 03)

tata cara pengurangan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah untuk barang kena pajak dan/atau barang mewah yang dikembalikan

ketentuan mengenai surat keterangan fiskal dan npwp bagi pemborong/rekanan pemerintah yang mengikuti tender menurut keppres no. 29/1984

pengiriman surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pembangunan (spjp)

penyempurnaan lampiran keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-50/bpj.5/1984, tanggal 25 april 1984 tentang tempat pendaftaran diri wajib pajak pada kantor direktorat jenderal pajak

petunjuk pelaksanaan administrasi serta penetapan bentuk formulir, jenis buku dan laporan pengampunan pajak

penyempurnaan norma penghitungan pph 1984

pelunasan pph atas charter kapal dan pesawat terbang. (seri pph pasal 23-10)

penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai atas perolehan atau impor barang modal tertentu

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik nomor 961/kmk.04/1983 tanggal 31 desember 1983 tentang penentuan jenis-jenis harta dalam masing-masing golongan harta untuk keperluan penyusutan

perubahan pasal 12 keputusan direktur jenderal pajak no.kep- 1927/pj.23/1983 mengenai buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 (seri pph pasal 21-10)