Tax Guide

Pencarian Dokumen

12710 Dokumen Peraturan

46 TAHUN 1985Peraturan - Pemerintah

penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan

Dec 27, 1985
KEP-114/PJ.3/1985Keputusan Dirjen Pajak

penetapan harga jual untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan pita rekaman suara (kaset isi)

Dec 18, 1985
SE-48/PJ.222/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

penerbitan skp pph pasal 26 (seri pph pasal 26-07)

Dec 12, 1985
SE-47/PJ.22/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

dana cadangan piutang ragu-ragu untuk jenis usaha lembaga keuangan bukan bank. (seri pph umum-16)

Dec 11, 1985
947/KMK.05/1985Keputusan Bersama Menteri

tatacara impor barang yang dipergunakan untuk operasi pertambangan minyak dan gas bumi

Dec 6, 1985
SE-103/PJ.BT4/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pemeriksaan smb wppm

Dec 5, 1985
SE-66/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pembebasan ppn sebesar 2% atas gula bagian petani tri

Dec 3, 1985
45 TAHUN 1985Peraturan - Pemerintah

barang yang digunakan untuk operasi pertambangan minyak dan gas bumi

Dec 2, 1985
SE-6/PJ.5/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

petunjuk pelaksanaan pemeriksaan

Nov 20, 1985
SE-65/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

penafsiran atas pasal 9 ayat (8) huruf b uu ppn 1984 (seri ppn-66)

Nov 14, 1985
42 TAHUN 1985Peraturan - Pemerintah

pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan 1984

Nov 13, 1985
KEP-93/PJ.12/1985Keputusan Dirjen Pajak

pelimpahan wewenang untuk melakukan pemeriksaan kepada direktur pengusutan dan pengendalian wilayah, kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kepala inspeksi pajak

Nov 12, 1985
SE-64/PJ.3/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

kegiatan drilling sebagai kegiatan non konstruksi (seri ppn-65)

Nov 5, 1985
SE-31/PJ.4/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

segi hitung asli (sha) dari kantor kas negara

Nov 4, 1985
SE-46/PJ.23/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

kelebihan pemotongan dan penyetoran pph pasal 21 (seri pph 21-21)

Nov 4, 1985
KEP-467/PJ.4/1985Keputusan Dirjen Pajak

petunjuk pelaksanaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 823/kmk.04/1985

Nov 4, 1985
SE-28/PJ.4/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

penagihan aktif persuasif

Nov 3, 1985
SE-30/PJ.4/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan

Oct 31, 1985
SE-41/PJ.24/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pelimpahan pph pasal 22 impor (seri pph pasal 22-16)

Oct 23, 1985
SE-40/PJ.23/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

penjelasan uang lembur, premi dan komisi dalam pasal 5 (1) buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 dan 26 (seri pph pasal 21-20)

Oct 22, 1985
SE-39/PJ.23/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pengeluaran untuk penyediaan makanan bagi "crew" dari kapal laut

Oct 21, 1985
SE-37/PJ.22/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pembetulan butir 3.2. surat edaran nomor : se-26/pj.22/1985 tanggal 1 agustus 1985 (seri pph spt-05a)

Oct 21, 1985
07/IMK.01/1985Instruksi Menteri Keuangan

kewajiban memasukan laporan pajak-pajak pribadi (lp2p) bagi pejabat/pegawai departemen keuangan dan pejabat/pegawai bumn dalam lingkungan departemen keuangan

Oct 19, 1985
SE-61/PJ.31/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

permohonan untuk menetapkan sppb yang dikeluarkan bulog sebagai faktur pajak

Oct 17, 1985
KEP-424/PJ.4/1985Keputusan Dirjen Pajak

tata cara penerbitan surat perintah membayar kembali pajak

Oct 15, 1985
824/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pembayaran kembali kelebihan angsuran/pembayaran pajak melalui bank

Oct 10, 1985
SE-82/PJ.12/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

permintaan data-data/informasi perpajakan oleh instansi lain

Oct 8, 1985
KWT-01/PJ.153/X-1985Surat Kawat

pengadaan formulir

Oct 8, 1985
SE-35/PJ.21/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pengertian kebenaran yuridis formal (seri pph spt-06)

Oct 7, 1985
SE-36/PJ.2/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

spt tahunan pph 1985

Oct 7, 1985
SE-06/PJ.65/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

penggunaan microfilm

Oct 4, 1985
SE-34/PJ.24/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

impor barang-barang keperluan operasi perminyakan. (seri pph pasal 22-15)

Oct 2, 1985
71 TAHUN 1985Keputusan Presiden

kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata republik indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah

Oct 1, 1985
SE-33/PJ.24/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pelimpahan pph pasal 22 impor dari importir kepada indentor

Sep 30, 1985
SE-32/PJ.2/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

penanganan wajib pajak perseorangan karyawan yang mempunyai nomor pokok wajib pajak dalam rangka "crash program"

Sep 28, 1985
S-1112/MK/1985Surat Menteri Keuangan

persyaratan khusus bagi pengusahaan pertambangan minyak bumi

Sep 27, 1985
812/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pembayaran pajak pertambahan nilai (ppn) atas pupuk dan pestisida bersubsidi

Sep 27, 1985
S-1105/MK.012/1985Surat Menteri Keuangan

bonus-bonus yang dibayar oleh kontraktor kepada pertamina

Sep 27, 1985
815/KMK.012/1985Keputusan Menteri Keuangan

penyempurnaan keputusan menteri keuangan nomor 458/kmk.012/1984 tentang tata cara perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan yang terutang oleh kontraktor yang mengadakan kontrak production sharing dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (pertamina)

Sep 27, 1985
S-1111/MK/1985Surat Menteri Keuangan

sumbangan (donation) yang dilakukan kontraktor

Sep 27, 1985
S-1110/MK/1985Surat Menteri Keuangan

pajak penghasilan atas jasa giro

Sep 27, 1985
819/KMK.01/1985Keputusan Menteri Keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk/pajak penghasilan untuk bulan oktober, nopember dan desember 1985

Sep 23, 1985
KEP-383/PJ.4/1985Keputusan Dirjen Pajak

tata cara pelaksanaan pemberian angsuran dan penundaan pembayaran pajak

Sep 19, 1985
KEP-384/PJ.4/1985Keputusan Dirjen Pajak

tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan

Sep 19, 1985
KEP-382/PJ.4/1985Keputusan Dirjen Pajak

jadwal waktu tindakan penagihan pajak

Sep 19, 1985
KEP-85/PJ.BT5/1985Keputusan Dirjen Pajak

penetapan jenis, kode, warna, bentuk/ukuran dan buku register sarana pajak penghasilan

Sep 18, 1985
SE-30/PJ.64/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pembebasan pph pasal 22 impor atas pemasukan barang modal perusahaan pma dan pmdn

Sep 3, 1985
SE-30/PJ.24/1985Surat Edaran Dirjen Pajak

pembebasan pph pasal 22 impor atas pemasukan barang modal perusahaan pma dan pmdn

Sep 3, 1985
KWT-138/PJ.323/1985Surat Kawat

penyelesaian tunggakan permohonan banding ppn 1951 kepada mpp

Aug 29, 1985
KWT-137/PJ.32/1985Surat Kawat

laporan bulanan spt masa ppn

Aug 29, 1985

Pencarian Dokumen

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn