Tax Guide

Pencarian Dokumen

12710 Dokumen Peraturan

323/KMK.01/1986Keputusan Menteri Keuangan

besarnya biaya administrasi

May 6, 1986
22 TAHUN 1986Peraturan - Pemerintah

kawasan berikat (bonded zone)

May 6, 1986
SE-22/PJ.31/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

bea meterai atas surat izin mengemudi (sim) dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (stnk) (seri bm-08)

May 5, 1986
SE-25/PJ.31/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

pemungutan bea meterai oleh bendaharawan (seri bm-11)

May 5, 1986
SE-24/PJ.31/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

bea meterai atas surat perjanjian/kontrak (seri bm-10)

May 5, 1986
KEP-18/PJ/1986Keputusan Bersama Dirjen

tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan bea masuk, ppn dan ppn barang mewah serta pph pasal 22 atas impor barang melalui perusahaan umum pos dan giro

May 4, 1986
KEP-22/PJ.BT5/1986Keputusan Dirjen Pajak

penetapan jenis, kode, warna dan bentuk formulir surat setoran pajak atas impor barang (khusus giro pos) serta buku penuntun khusus cara pengisiannya

Apr 28, 1986
SE-04/PJ.5/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

penjelasan tentang bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan

Apr 25, 1986
218/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

perubahan dan tambahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 432/kmk.04/1984 tanggal 11 mei 1984 tentang bentuk, ukuran, pengadaan dan tata cara penyampaian faktur pajak

Apr 4, 1986
164/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pemungutan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh kantor perbendaharaan negara untuk pembayaran oleh pemerintah atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak rekanan pemerintah

Mar 27, 1986
KWT-7/PJ.21/1986Surat Kawat

penyampaian spt pph orang pribadi bagi orang-orang indonesia yang berada di luar negeri

Mar 27, 1986
S-316/MK.012/1986Surat Menteri Keuangan

pembebanan preproduction cost pada penghasilan bruto

Mar 22, 1986
SE-13/PJ.21/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

pdm fiskal luar negeri yang dapat diperhitungkan dengan pph pasal 21

Mar 20, 1986
SE-11/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

petunjuk mengenai pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain (seri bm-06)

Mar 19, 1986
KEP-04/PJ.3/1986Keputusan Dirjen Pajak

pelimpahan wewenang pemberian izin pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain

Mar 8, 1986
SE-10/PJ.22/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

ralat buku petunjuk pengisian spt tahunan pph tahun 1985 wajib pajak badan bukan koperasi (seri pph spt-10)

Mar 6, 1986
SE-08/PJ.23/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

penerapan tarif effektif rata-rata uang pesangon dan bagian tahun pajak (seri pph pasal 21-23)

Mar 5, 1986
120/KMK.012/1986Keputusan Menteri Keuangan

perubahan ketentuan pasal 3 keputusan menteri keuangan no.: 457/kmk.012/1984 tanggal 21 mei 1984

Mar 5, 1986
SE-07/PJ.21/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

perihal halaman 4 dan 5 buku petunjuk cara pengisian spt pajak penghasilan orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas tahun 1985 (1770)

Feb 27, 1986
104/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain

Feb 22, 1986
SE-06/PJ.21/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

pelimpahan wewenang kepada kepala inspeksi pajak untuk memberikan keputusan mengenai peninjauan kembali surat tagihan pajak

Feb 20, 1986
91/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

penetapan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagai pembayaran pendahuluan pajak bumi dan bangunan 1986

Feb 15, 1986
S-159/MK.01/1986Surat Menteri Keuangan

pengenaan pajak bumi dan bangunan atas rumah-rumah dinas

Feb 14, 1986
84/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

norma penghitungan khusus penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi serta angsuran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak sendiri

Feb 14, 1986
9 TAHUN 1986Keputusan Presiden

penunjukan kantor perbendaharaan negara untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak rekanan pemerintah

Feb 13, 1986
KEP-151/PJ.2/1986Keputusan Dirjen Pajak

pelimpahan wewenang kepada kepala inspeksi pajak untuk memberikan keputusan mengenai peninjauan kembali surat tagihan pajak

Feb 10, 1986
SE-08/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain (seri bm-5)

Feb 5, 1986
SE-04/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

ppn atas perusahaan vulkanisir ban (seri ppn-67)

Feb 3, 1986
SE-05/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

bea meterai atas faktur polisi kendaraan bermotor (seri bm-03)

Feb 3, 1986
SE-06/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea meterai (seri bm-04)

Feb 3, 1986
SE-03/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

perubahan tarif bea meterai vide uu nomor 13 tahun 1985 (seri bm-02)

Jan 30, 1986
SE-03/PJ.2/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

ralat buku petunjuk cara pengisian spt tahunan pph tahun 1985 wajib pajak badan koperasi (seri pph spt-07)

Jan 28, 1986
SE-02/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

permohonan restitusi bea meterai atas paspor dan dokumen keimigrasian (seri b.m. -1)

Jan 27, 1986
SE-01/PJ.51/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

tanda tangan akuntan publik

Jan 17, 1986
SE-02/PJ.23/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

rumus tunjangan pph untuk para pejabat negara, pegawai negeri sipil dan anggota abri (seri pph pasal 21-22)

Jan 17, 1986
19/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pendaftaran obyek pajak dari pajak bumi dan bangunan

Jan 13, 1986
14 TAHUN 1985Undang-Undang

mahkamah agung

Dec 30, 1985
1007/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada gubernur kepala daerah tingkat i dan/atau bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat ii

Dec 28, 1985
1004/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

penentuan badan atau perwakilan organisasi internasional yang menggunakan obyek pajak bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan

Dec 28, 1985
1010/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan

Dec 28, 1985
1002/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pendaftaran obyek pajak, pajak bumi dan bangunan

Dec 28, 1985
1008/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

tata cara penyampaian laporan dan pemberian keterangan dari pejabat yang dalam jabatannya berkaitan langsung/ada hubungannya dengan obyek pajak dari pajak bumi dan bangunan

Dec 28, 1985
1011/KMK.01/1985Keputusan Menteri Keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk/pajak penghasilan untuk bulan januari, februari, dan maret 1986

Dec 28, 1985
1003/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan

Dec 28, 1985
1005/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

penyetoran pajak bumi dan bangunan

Dec 28, 1985
1006/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

tata cara penagihan pajak bumi dan bangunan dan penunjukkan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa

Dec 28, 1985
1009/KMK.04/1985Keputusan Menteri Keuangan

pelaksanaan pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan

Dec 28, 1985
47 TAHUN 1985Peraturan - Pemerintah

pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Dec 27, 1985
13 TAHUN 1985Undang-Undang

bea meterai

Dec 27, 1985
12 TAHUN 1985Undang-Undang

pajak bumi dan bangunan

Dec 27, 1985

Pencarian Dokumen

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn