Tax Guide

Pencarian Dokumen

12710 Dokumen Peraturan

828/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

pelaksanaan pemberian surat keterangan fiskal luar negeri

Oct 2, 1986
SE-39/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

ppn atas jasa pemborongan instalasi listrik (seri ppn-83)

Oct 1, 1986
KWT-01/PJ.21/1986Surat Kawat

pengisian lp2p

Sep 27, 1986
SE-41/PJ.23/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

norma penghitungan untuk tahun pajak 1986

Sep 20, 1986
SE-40/PJ.24/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

pelimpahan pph pasal 22 impor dari importir kepada indentor

Sep 20, 1986
SE-06/PJ.62/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1986 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan

Sep 19, 1986
811/KMK.01/1986Keputusan Menteri Keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk/pajak penghasilan untuk tanggal 13 sampai dengan 30 september 1986

Sep 13, 1986
SE-56/PJ.221/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

tata cara pembetulan pernyataan pengampunan (pembetulan berdasarkan se-35 atau pembetulan ii)

Sep 12, 1986
779/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

pelaksanaan keputusan presiden republik indonesia nomor 30 tahun 1986 jo. keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1986

Sep 4, 1986
759/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

besarnya peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang dapat menggunakan norma penghitungan

Aug 25, 1986
37 TAHUN 1986Keputusan Presiden

penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu

Aug 13, 1986
SE-34/PJ.22/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

kompensasi atas kerugian yang diderita selama 6 tahun pertama sejak pendirian perusahaan. (seri pph spt-14)

Aug 4, 1986
36 TAHUN 1986Keputusan Presiden

pemberian kemudahan di bidang bea masuk dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan bagi usaha pertaksian

Aug 4, 1986
640/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan yang terhutang atas obyek pajak tertentu

Aug 2, 1986
33 TAHUN 1986Keputusan Presiden

kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata republik indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah

Jul 29, 1986
KEP-907/PJ.2/1986Keputusan Dirjen Pajak

pelimpahan wewenang kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kepala inspeksi pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Jul 28, 1986
31 TAHUN 1986Peraturan - Pemerintah

tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan

Jul 28, 1986
SE-32/PJ.22/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

pajak penghasilan atas bunga surat promes (promissory note)

Jul 18, 1986
620/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

pelaksanaan keputusan presiden nomor 29 tahun 1986 tentang pembayaran pajak penghasilan yang terhutang sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri

Jul 18, 1986
30 TAHUN 1986Keputusan Presiden

pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh koperasi pengemudi taksi

Jul 12, 1986
29 TAHUN 1986Keputusan Presiden

pembayaran pajak penghasilan yang terutang sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah dengan dana pinjaman luar negeri dan hibah

Jul 12, 1986
595/KMK.05/1986Keputusan Menteri Keuangan

pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atas impor barang yang berkaitan dengan proses produksi untuk menghasilkan perahu layar motor (plm) jenis caraka jaya

Jul 11, 1986
596/KMK.05/1986Keputusan Menteri Keuangan

pemberian kemudahan pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atas impor dalam rangka pembangunan dan pengembangan pt industri pesawat terbang nusantara, pt pindad, pt pal dan perum dahana

Jul 11, 1986
KEP-809/PJ.2/1986Keputusan Dirjen Pajak

pelimpahan wewenang kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak untuk memberikan keputusan atas keberatan wajib pajak mengenai pajak penghasilan

Jul 10, 1986
KEP-808/PJ.2/1986Keputusan Dirjen Pajak

pelimpahan wewenang kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kepada kepala inspeksi pajak untuk membetulkan dan mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak pajak penghasilan yang tidak benar

Jul 10, 1986
591/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

perubahan dan tambahan lampiran i dan lampiran ii keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 291/kmk.04/1985 tanggal 27 maret 1985 tentang macam dan jenis barang kena pajak yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

Jul 8, 1986
SE-32/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

ppn atas film ceritera impor (seri ppn-78)

Jul 7, 1986
SE-33/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

petunjuk cara melakukan penyegelan mesin teraan meterai (seri bm-13)

Jul 7, 1986
571/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

perubahan dan tambahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 178/kmk.01/1985 tentang peraturan peralihan dalam rangka pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

Jul 3, 1986
01/IMK.01/1986Instruksi Menteri Keuangan

tata cara pelaporan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan bea masuk yang ditanggung atau dibayar pemerintah

Jul 3, 1986
SE-31/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

ppn atas pekerjaan pembongkaran bangunan yang merupakan pekerjaan terpisah dari pembangunan gedung. (seri ppn-77)

Jul 1, 1986
565/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

penata-usahaan dan pertanggung-jawaban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar bendaharawan

Jun 30, 1986
SE-28/PJ.23/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

penghitungan pph pasal 21 atas penghasilan karyawan/karyawati indonesia yang baru bekerja pada pertengahan tahun (seri pph pasal 21-31)

Jun 30, 1986
566/KMK.01/1986Keputusan Menteri Keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk/pajak penghasilan untuk bulan juli, agustus, dan september 1986

Jun 30, 1986
559/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pembebanan dan penatausahaan pajak pertambahan nilai (ppn) atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dalam rangka pelaksanaan keputusan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

Jun 24, 1986
558/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

tata cara pembebanan dan penatausahaan pajak pertambahan nilai (ppn) atas impor dalam rangka pelaksanaan keputusan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

Jun 24, 1986
SE-30/PJ.32/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

penegasan lebih lanjut masalah saat pembuatan faktur pajak (seri ppn 76)

Jun 23, 1986
SE-27/PJ.22/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

biaya "entertainment" dan sejenisnya (seri pph umum 18)

Jun 14, 1986
28 TAHUN 1986Peraturan - Pemerintah

pengadaan, pengelolaan dan penjualan benda meterai

Jun 5, 1986
485/KMK.01/1986Keputusan Menteri Keuangan

penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai atas barang dan bahan asal impor yang dipergunakan dalam pembuatan komoditi ekspor

Jun 4, 1986
SE-28/PJ.32/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

ppn atas penyiapan lahan untuk pemukiman transmigrasi dan pertanian (seri ppn-75)

May 31, 1986
SE-30/PJ.21/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

ralat buku petunjuk pph pasal 21 dan pasal 26 tahun 1985 (seri pph pasal 21-30)

May 30, 1986
SE-26/PJ.23/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

pph pasal 21 tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli. (seri pph pasal 21-29)

May 26, 1986
SE-25/PJ.23/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 dan pasal 26 tahun 1986 (seri pph pasal 21-28)

May 22, 1986
SE-27/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

bea meterai atas bukti pengambilan simpedes (seri bm-12)

May 19, 1986
SE-26/PJ.3/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

kewajiban mengadakan pembukuan bagi toko emas. (seri ppn-74)

May 16, 1986
356/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam negeri berupa honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa profesi yang dilakukan di indonesia

May 10, 1986
355/KMK.04/1986Keputusan Menteri Keuangan

norma penghitungan khusus penghasilan kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan yang diterima tenaga asing yang bekerja pada wajib pajak badan pengeboran minyak dan gas bumi di indonesia

May 10, 1986
18 TAHUN 1986Keputusan Presiden

pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

May 9, 1986
SE-24/PJ.23/1986Surat Edaran Dirjen Pajak

penghitungan pph pasal 21 bagi pegawai yang dipindah-tugaskan dalam tahun berjalan. (seri pph pasal 21-27)

May 8, 1986

Pencarian Dokumen

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2022 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami
BAYAR
PAJAK
icon-mpn