Tax Guide

perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan dalam keadaan kahar akibat pandemi coronavirus disease 2019

petunjuk pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 57/pmk.04/2017 tentang penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai

pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan dalam keadaan kahar akibat pandemi corona virus disease 2019

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 08 april 2020 sampai dengan 14 april 2020

pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019

pengumuman perpanjangan waktu pelayanan perpajakan tanpa tatap muka

pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di lingkungan pengadilan pajak

perpanjangan masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di lingkungan direktorat jenderal pajak

penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus desease 2019 (covid-19)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 01 april 2020 sampai dengan 07 april 2020

pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid 19)

petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 23/pmk.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona

pedoman interaksi dan korespondensi dalam melaksanakan tata kelola proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease (covid-19)

kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

pedoman penelitian importasi barang yang menggunakan skema tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional (tarif preferensi) sebagai dampak pandemi virus corona (covid-19)

pengawasan dan pelayanan di bidang cukai dalam masa tanggap darurat akibat wabah corona virus disease 2019 (covid-19)

perlakuan kepabeanan atas selisih berat dan/atau volume barang impor dalam bentuk curah dan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dalam bentuk curah

pengumuman penyesuaian pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali pajak pertambahan nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri (vat refund for tourists)

pengumuman penyesuaian implementasi npwp instansi pemerintah

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 maret 2020 sampai dengan 31 maret 2020

panduan pelaksanaan tugas terkait upaya peningkatan kewaspadaan atas pencegahan penyebaran corona virus disease (covid-19) di lingkungan direktorat jenderal pajak

insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona

kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019

pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 serta surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) yang jatuh tempo pada tanggal 20 februari 2020

pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai 1111 yang jatuh tempo pada tanggal 31 januari 2020

panduan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan pencegahan penyebaran corona virus disease (covid-19) di lingkungan direktorat jenderal pajak

pedoman dukungan teknologi informasi dan komunikasi (tik) dalam pelaksanaan work from home (wfh)

tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 maret 2020 sampai dengan 24 maret 2020

kawasan industri hasil tembakau

penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan corona virus disease 2019 (covid-19)

penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun anggaran 2020

panduan pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di lingkungan direktorat jenderal pajak

petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 6/pmk.010/2017 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 maret 2020 sampai dengan 17 maret 2020

tata laksana pengenaan, pemungutan, dan penyetoran sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 04 maret 2020 sampai dengan 10 maret 2020

rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2020

kebijakan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak

prosedur pelaksanaan penilaian untuk tujuan perpajakan

tata cara penyelesaian permintaan nomor seri faktur pajak

penyesuaian prosedur operasional sehubungan dengan perubahan tugas dan fungsi kantor pelayanan pajak pratama

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 februari 2020 sampai dengan 03 maret 2020

tata cara penerbitan surat keterangan bebas pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan

fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus

penetapan perubahan tugas dan fungsi kantor pelayanan pajak pratama

bea masuk ditanggung pemerintah sektor industri tertentu

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 februari 2020 sampai dengan 25 februari 2020