proporsi dan estimasi penerimaan pajak rokok untuk masing- masing provinsi tahun anggaran 2024

penunjukan pt mitra pajakku sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan

pembentukan tim integrasi data wajib pajak pada direktorat jenderal pajak tahun 2022

standar pelayanan di lingkungan direktorat jenderal pajak

penunjukan wajib pajak dalam rangka partial implementation penyampaian laporan keuangan berbasis extensible business reporting language (xbrl) pada tempat yang ditentukan oleh direktorat jenderal pajak

perubahan kode objek pajak pada surat pemberitahuan masa unifikasi instansi pemerintah dan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi

perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-21/pj/2021 tentang distribusi rencana penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak lainnya, serta pajak bumi dan bangunan per kantor wilayah direktorat jenderal pajak tahun anggaran 2021

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-21/pj/2021 tentang distribusi rencana penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak lainnya, serta pajak bumi dan bangunan per kantor wilayah direktorat jenderal pajak tahun anggaran 2021

tata kelola data di lingkungan direktorat jenderal pajak

uji coba pengolahan dokumen perpajakan di kantor wilayah direktorat jenderal pajak

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-117/pj/2021 tentang pemindahan wajib pajak dari kantor pelayanan pajak madya

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-116/pj/2021 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak madya

pembagian dan penetapan rincian tugas seksi pengawasan pada kantor pelayanan pajak

penetapan perubahan tugas dan fungsi bidang data dan pengawasan potensi perpajakan dan bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian pada kantor wilayah selain kantor wilayah wajib pajak besar dan kantor wilayah jakarta khusus

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-28/pj/2021 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal direktorat jenderal pajak sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 184/pmk.01/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 210/pmk.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak madya

pemindahan wajib pajak dari kantor pelayanan pajak madya

penetapan harga uap dan harga listrik yang digunakan dalam penentuan nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi untuk tubuh bumi eksploitasi

kebijakan perpajakan sehubungan dengan bencana alam di provinsi kalimantan selatan dan provinsi sulawesi barat

penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal direktorat jenderal pajak sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 184/pmk.01/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 210/pmk.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak

penetapan wajib pajak sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak penghasilan yang diwajibkan membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi

penetapan kantor pelayanan pajak dan jenis surat pemberitahuan yang diolah dalam rangka perluasan dan penerapan wilayah kerja pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan

penetapan wajib pajak sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak penghasilan yang diharuskan membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi

penetapan logo sistem inti administrasi perpajakan

penetapan pemotong pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-04/pj/2017