logo-pajakku
logo-pajakku
Tax Guide
Katalog peraturan perpajakan Indonesia
Image-Tax Guide

59 Dokumen

Tipe Dokumen
icon
S-84/MK.010/2006Surat Menteri Keuangan

pajak penjualan barang mewah (ppn-bm) atas kendaraan bermotor

13 Feb 2006
icon
S-145/MK.1/2001Surat Menteri Keuangan

pengawasan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sbi

27 Jul 2001
icon
S-256/MK.03/2001Surat Menteri Keuangan

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 549/pj./2000 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar

30 Apr 2001
icon
S-486/MK.07/2001Surat Menteri Keuangan

laporan realisasi penerimaan pbb dan bphtb akhir tahun fiskal 2000

11 Feb 2001
icon
S-331/MK.04/1999Surat Menteri Keuangan

keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-205/pj./1999 tanggal 18 agustus 1999

24 Agt 1999
icon
S-572/MK.04/1998Surat Menteri Keuangan

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku ketujuh puluh lima ikapi) (penyempurnaan ke-28 surat edaran seri ppn 8-95)

11 Sep 1998
icon
S-394/MK.04/1998Surat Menteri Keuangan

intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan

14 Jul 1998
icon
S-107/MK.04/1998Surat Menteri Keuangan

permintaan mengenai jumlah pemotong pajak dan jumlah wajib pajak pph pasal 21 (1721-a1)

18 Feb 1998
icon
S-529/MK.01/1997Surat Menteri Keuangan

pengesahan convention on mutual administrative assistance in tax matters (konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan)

3 Nov 1997
icon
S-302/MK.04/1996Surat Menteri Keuangan

standar biaya pelaksanaan pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan basis data sistem manajemen informasi objek pajak (sismiop)

31 Mei 1996
icon
S-167/MK.04/1996Surat Menteri Keuangan

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku kelimapuluh satu ikapi)

29 Mar 1996
icon
S-581/MK.04/1995Surat Menteri Keuangan

penegasan atas pemeriksaan dalam rangka p3spt tahun pajak 1994 (seri pemeriksaan-87)

29 Sep 1995
icon
S-956/MK.017/1995Surat Menteri Keuangan

penegasan lebih lanjut atas dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek (seri pph umum nomor 16)

18 Jul 1995
icon
S-173/MK.04/1995Surat Menteri Keuangan

anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2009

3 Apr 1995
icon
S-583/MK.04/1993Surat Menteri Keuangan

perlakuan pasal 4 ayat (3) huruf g undang-undang pajak penghasilan 1984 bagi dana pensiun

18 Mei 1993
icon
S-1388/MK.04/1992Surat Menteri Keuangan

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

5 Nov 1992
icon
S-159/MK.04/1992Surat Menteri Keuangan

permohonan pembebasan ppn impor

2 Agt 1992
icon
S-791/MK.04/1992Surat Menteri Keuangan

ppn atas jasa penjamin emisi

8 Jul 1992
icon
S-257/MK.013/1991Surat Menteri Keuangan

kewajiban perpajakan a.n. pt. newmont minahasa raya

12 Mar 1992
icon
S-253/MK.04/1991Surat Menteri Keuangan

pembukuan dalam mata uang dollar as

11 Mar 1992
icon
S-96/MK.04/1992Surat Menteri Keuangan

break down rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan 1992/1993

29 Jan 1992
icon
S-1356/MK.04/1991Surat Menteri Keuangan

fasilitas keringanan ppn impor atas peralatan pabrik zat asam pt. tambang timah (persero)

28 Nov 1991
icon
S-1325/MK.04/1991Surat Menteri Keuangan

ppn atas penyerahan kapling tanah matang (ktm) oleh perum perumnas kepada developer yang membangun rumah sederhana

27 Nov 1991
icon
S-1099/MK.04/1991Surat Menteri Keuangan

permohonan pembebasan/keringanan pengenaan ppn

27 Sep 1991
icon
S-1076/MK.04/1991Surat Menteri Keuangan

ralat se-44/pj.6/1991 tentang realisasi penerimaan pbb tahun 1990/1991

24 Sep 1991


Fokus

fokus-card-0

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU): Pengertian, Kategori, dan Kode Lengkap

11 hari yang lalu

fokus-card-1

iPhone 16 Series Resmi Diluncurkan, Berapa Pajak dan Bea Masuk yang Harus Dibayar?

24 hari yang lalu

fokus-card-2

PTKP 2025 Bagi Wajib Pajak: Simak Aturan Terbarunya

sebulan yang lalu