PPh Perusahaan Go Public Bakal Lebih Rendah, Tapi Ada Syaratnya

Dwi Argo, 17 hari yang lalu
Bursa Efek Indonesia/Medcom

Pemerintah tengah menyiapkan draf RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan. Dalam naskah studi itu banyak insentif yang tebar. Rancangan aturan baru juga memuat instrumen mengejar pajak digital.

Tujuan insentif untuk merangsang perekonomian. Salah satu insentif yang bakal diberikan adalah diskon tarif pajak penghasilan (PPh) untuk perusahaan go public. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan, PPh untuk perusahaan go public menjadi 17%.

Tetapi ada syarat yang harus dipenuh. Yaitu, perusahaan go public yang 40 persen sahamnya diperdagangkan kepada masyarakat.

"Jangan sampai nanti orang bikin 'go public' (tapi) yang diperdagangkan hanya dua persen," kata Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di Jakarta, seperti dikutip wartaekonomi.

Menurut dia, perusahaan go public yang 80 persen sahamnya dimiliki oleh perusahaan dan 20 persen sahamnya dimiliki oleh publik, maka diskon tarif lebih rendah tidak akan didapatkan oleh perusahaan itu.

Skema pemberian diskon PPh kepada perusahaan itu merupakan salah satu jenis kemudahan yang diatur dalam tiga Rancangan Undang-Undang terkait bidang perpajakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong penguatan perekonomian.

Baca: Azas Teritorial WP Pribadi jadi Salah Satu Materi Akademik RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan

Tiga RUU itu yakni revisi dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu subtansi dari pengajuan tiga RUU tersebut di antaranya untuk menurunkan tarif PPh Badan secara bertahap dari tarif saat ini sebesar 25 persen menjadi 20 persen yang berlaku mulai 2021.

Khusus untuk perusahaan go public, penurunan tarif pajak di bawah tarif PPh dari 20 persen, menjadi 17 persen. Robert menambahkan revisi UU tersebut juga akan menghapuskan PPh atas dividen dari dalam maupun luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia, dari sebelumnya pengenaan tarif normal sebesar 25 persen, apabila terdapat kepemilikan saham di bawah 25 persen.

Baca: Apa sih Pajak Penghasilan Itu? Mana yang Masuk Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak

"Ini untuk merangsang dividen selalu ditanam sehingga investasi itu menggulung di Indonesia. Ini merupakan alat agar pajak dapat menggerakkan ekonomi," imbuhnya.

Artikel Lainnya

Fokus

Subscribe

Dapatkan informasi terbaru dari pajakku
2019 © PT. Mitra Pajakku
Ikuti kami